Syncore Indonesia kembali hadir dalam penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah DIY. Pada Jumat, 8 Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY menggelar kegiatan Pembinaan BUMKal di Kantor Kalurahan Girikerto sebagai bagian dari strategi Reformasi Ekonomi Kalurahan. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran BUMKal sebagai penggerak utama ekonomi desa/kalurahan, sekaligus menjadi ruang bagi Syncore Indonesia untuk berbagi strategi pengembangan jejaring usaha berbasis potensi kalurahan. Agenda pembinaan ini dihadiri peserta yang terdiri dari unsur Pengurus BUMKal, Pengawas BUMKal, Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, serta Tenaga Pendamping Profesional. BUMKal Girikerto yang bernama BUMKal Gerbang Merapi tercatat telah berbadan hukum dan berstatus maju berdasarkan data dari Kementerian Desa. Capaian ini didukung oleh diversifikasi sembilan unit usaha, meliputi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Girikerto, Stasiun Pengisian Tangki Air (SPTA), Peternakan Unggas, Wisata Petik Salak Kusuma Mulya, Pengolahan Susu, Bumi Perkemahan Lembah Merapi, Catering Srikandi Sembodo, serta Desa Wisata dan Edukasi.Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber lintas pemangku kepentingan: Bapak Inoki Azmi Purnomo, S.Ag. dari Komisi A DPRD DIY Fraksi PAN, Maulana Rizka Mahendra, S.E. sebagai Tenaga Ahli Bumdes.id - Syncore Indonesia, serta Malik Khidir dari PT Stechoq. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan keseriusan berbagai pihak dalam mendorong penguatan kelembagaan BUMKal di wilayah DIY.Maulana, narasumber Bumdes.id - Syncore Indonesia, memaparkan strategi pengembangan jejaring usaha BUMKal berbasis potensi kalurahan. Ia menegaskan bahwa BUMKal harus mampu mengubah masalah menjadi peluang, dan peluang menjadi bisnis yang berkelanjutan, bukan sekadar bertahan dengan pendekatan konvensional yang minim inovasi.Inti dari strategi yang dipaparkan adalah pendekatan Pemetaan Bentang, sebuah metode yang mengukur dan menganalisis potensi serta permasalahan desa dari lima dimensi: alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dari hasil pemetaan ini, BUMKal dapat merumuskan ide bisnis yang relevan, menyusun Business Model Canvas (BMC) yang terukur, hingga melakukan analisis kelayakan usaha secara finansial maupun non-finansial. Pendekatan sistematis inilah yang selama ini menjadi fondasi pendampingan Syncore Indonesia dalam mengembangkan BUMKal di berbagai daerah.Maulana juga menekankan pentingnya jejaring usaha yang terstruktur. BUMKal perlu memetakan mitra dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, lembaga keuangan, hingga media. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat membangun kerja sama dari kebutuhan usaha nyata dengan dilandasi kepercayaan, serta dapat diformalkan melalui MoU atau Perjanjian Kerja Sama. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia membuktikan bahwa penguatan ekonomi desa membutuhkan pendampingan yang metodologis dan menyeluruh mulai dari pemetaan potensi, pengembangan model bisnis, hingga pembangunan jejaring usaha yang berkelanjutan. Bersama BUMKal Gerbang Merapi dan seluruh BUMKal di DIY, Syncore terus berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi desa. Pada Kamis, 30 April 2026, Syncore Indonesia hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2026 di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat tata kelola ekonomi desa yang mandiri dan berdampak luas, khususnya melalui jejaring usaha yang tepat sasaran.Kalurahan Sinduadi sendiri memiliki sejumlah potensi yang tengah berkembang. Lurah Sinduadi memaparkan berbagai capaian pengelolaan potensi kalurahan, di antaranya inisiatif pertanian modern berupa fasilitas green house di Balai RT 09 Kragilan yang dikelola BUMKal Sindu Mandiri. Fasilitas ini berfokus pada budidaya melon premium jenis Kaori dan telah sukses menggelar panen raya pada Maret 2026. Selain itu, kalurahan turut memfasilitasi pelaku UMKM kuliner melalui skema food court. Merespon besarnya potensi tersebut, strategi jejaring usaha menjadi bekal krusial bagi BUMKal Sindu Mandiri untuk melangkah lebih jauh dalam menghubungkan produk lokal dengan ekosistem pasar yang lebih luas.Langkah BUMKal ini juga mendapat dukungan penuh dari sisi kebijakan. Anggota DPRD DIY, Sri Muslimatun, menegaskan bahwa BUMKal harus menjadi jembatan kemajuan ekonomi masyarakat, bukan kompetitor yang mematikan usaha warga. Sebagai bentuk dukungannya pihak legislatif telah menyiapkan anggaran khusus untuk penguatan kapasitas digital para pengurus BUMKal, mulai dari pengelolaan situs web hingga strategi promosi. Komitmen kebijakan ini menjadi angin segar bagi pengurus BUMKal, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah merupakan bagian penting dari jejaring yang perlu dibangun desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalurahan. Dalam sesi pemaparan, narasumber dari Syncore Indonesia, Havri Ahsanul Fuad, S.Ak., M.Ak., menyampaikan strategi pengembangan jejaring usaha kalurahan secara komprehensif. Havri menegaskan bahwa BUMKal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Ia menjelaskan bahwa bentuk nyata dari pembangunan jejaring usaha tersebut adalah dengan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMKal dan warga. Oleh karena itu, Havri menjelaskan bahwa kunci keberhasilan BUMKal terletak pada kemampuannya menjadi penyerap produk (offtaker) sekaligus menemukan titik nilai tambah melalui Value Chain Analysis. Ia mencontohkan BUMDes Kemudo Makmur yang melalui pendampingan tata kelola Syncore berhasil membangun jejaring dan kepercayaan masyarakat, dimana BUMDes Kemudo Makmur berhasil mengembangkan toko desa Kamajaya Mart sebagai offtaker produk UMKM lokal hingga mencatatkan omzet sebesar Rp6 miliar. Havri menyampaikan bahwa model ini relevan untuk dapat diterapkan di Sinduadi, dimana melon Kaori dapat menjadi produk unggulan yang siap diserap dan dikembangkan nilai tambahnya. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia membuktikan bahwa penguatan ekonomi desa membutuhkan pendampingan yang terstruktur, mulai dari strategi bisnis, tata kelola keuangan, hingga digitalisasi. Bersama BUMKal Sindu Mandiri, Syncore terus berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Syncore Indonesia berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Pendampingan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PMK Dukcapil DIY). Kegiatan tersebut digelar di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Sleman, pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMKal agar mampu mengembangkan potensi desa secara lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, konsultan Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal Sendangtirto. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya pendampingan berbasis keahlian, jejaring, dan strategi pengembangan usaha desa. Pembukaan dan Potensi BUMKal Sendangtirto Acara diawali dengan sambutan Lurah Sendangtirto, Amir Junawan. Ia menyampaikan bahwa desa memiliki potensi besar yang terus dikembangkan. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Menurutnya, produksi sampah di wilayah tersebut cukup tinggi dan membutuhkan pengelolaan yang terstruktur. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pengelola mandiri agar sistem berjalan lebih efektif. “Kami berharap potensi seperti pengelolaan sampah dan wisata bisa menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujar Amir Junawan. Selain itu, ia menegaskan bahwa BUMKal Sendangtirto harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, potensi desa dapat dioptimalkan secara maksimal.Komitmen Pemerintah dalam Pembinaan BUMKal 2026 Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Setyo Warjiyana, S.I.P., M.P.A., perwakilan DPMK Dukcapil DIY. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Pembinaan BUMKal 2026 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung reformasi kalurahan, khususnya penguatan ekonomi masyarakat. BUMKal dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus pengelola potensi lokal, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kalurahan Sendangtirto menjadi salah satu dari 14 lokasi pelaksanaan pembinaan BUMDes di DIY pada tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola kelembagaan, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Selain menjadi sarana penyampaian materi, pembinaan ini juga menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman untuk mendorong inovasi, penguatan kemitraan, serta pengembangan BUMKal agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.Arahan DPRD: BUMKal Harus Jadi Mitra Masyarakat Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, S.H., M.H., menilai BUMKal Sendangtirto memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kebanggaan Sleman dan DIY. Menurutnya, perubahan dari BUMDes menjadi BUMKal bukan sekadar perubahan nama, tetapi harus diikuti dengan kemandirian agar kalurahan mampu menopang ekonominya secara berkelanjutan. “BUMKal harus menjadi mitra dan jembatan bagi warga, bukan malah menjadi pesaing” tegas Rahayu. Rahayu juga mengingatkan agar pengurus BUMKal tidak hanya terpaku pada urusan administrasi, tetapi berani berinovasi, berpromosi, dan mengambil peluang dari potensi lokal. Beberapa potensi yang disoroti antara lain embung, tubing, wisata, hingga pengelolaan sampah mandiri. Ia turut mendorong penguatan regulasi, akses permodalan, serta jejaring dengan pihak swasta, akademisi, dan dinas terkait untuk mendukung pendampingan BUMKal secara berkelanjutan..Jejaring Usaha sebagai Kunci Pengembangan BUMKal Dalam sesi materi, narasumber dari Syncore Indonesia, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., menekankan bahwa BUMKal harus dibangun berbasis kebutuhan desa. Ia menyebut pendirian BUMKal tidak boleh hanya karena regulasi atau tren. Menurutnya, BUMKal harus hadir sebagai solusi atas masalah desa. Fokus utamanya adalah mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. “BUMKal harus mampu mengoptimalkan potensi desa dan menjadi solusi nyata bagi masyarakat” jelas Widodo. Ia juga menegaskan bahwa pembinaan BUMKal 2026 menekankan pendekatan sistematis. Pengembangan usaha harus melalui tahapan yang jelas dan berkelanjutan. Widodo menjelaskan bahwa pengembangan BUMKal dilakukan melalui lima tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi input, process, output, outcome, dan impact. Pendekatan ini memastikan usaha desa berjalan secara terarah. Selain itu, ia menekankan pentingnya jejaring usaha dalam pengembangan BUMKal. Jejaring ini mencakup kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pengembangan jejaring dilakukan melalui beberapa langkah. Proses ini dimulai dari pemetaan potensi desa hingga analisis rantai nilai. Setelah itu, dilakukan penyusunan model kerja sama yang jelas dan berkelanjutan. Dalam materinya, Widodo juga menjelaskan pentingnya pemetaan potensi desa. Pemetaan ini dilakukan untuk memahami sumber daya dan peluang usaha yang tersedia. Tahapan ini mencakup observasi lapangan, penyusunan ide bisnis, hingga analisis kelayakan usaha. Dengan pendekatan ini, BUMKal dapat menentukan model bisnis yang tepat. Selain itu, analisis rantai nilai membantu menentukan posisi strategis BUMKal. Dengan strategi ini, BUMKal Sendangtirto dapat menciptakan nilai tambah bagi produk lokal. Widodo menegaskan bahwa keberhasilan BUMKal tidak hanya bergantung pada sistem. Faktor kepemimpinan dan kewirausahaan juga sangat menentukan. Pengurus BUMKal harus memiliki kemampuan adaptif dan inovatif. Mereka juga harus berani mengambil peluang yang ada. Dengan pendekatan ini, Pembinaan BUMKal 2026 diharapkan mampu mendorong ekonomi desa secara berkelanjutan.Konsultan Syncore Perkuat Komitmen dalam Pengembangan BUMKal Kegiatan pendampingan ini menegaskan peran Syncore Indonesia sebagai konsultan yang aktif mendukung penguatan kapasitas BUMKal melalui pendekatan strategis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Syncore Indonesia berkolaborasi dengan BUMDes.id by Meravi.id untuk membantu BUMKal Sendangtirto memahami strategi pengembangan usaha, tata kelola kelembagaan, dan pentingnya jejaring usaha. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Syncore Indonesia dalam menghadirkan pendampingan berbasis keahlian untuk mendorong ekonomi kalurahan yang lebih mandiri. Melalui pendampingan tersebut, Syncore Indonesia mendorong BUMKal Sendangtirto agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi kalurahan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap peluang lokal. Penguatan kapasitas yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan unit usaha, tetapi juga pada pembangunan model bisnis yang terarah dan berkelanjutan. Dengan dukungan Syncore Indonesia, BUMKal diharapkan dapat menjadi penggerak kemandirian ekonomi lokal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id dalam kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Banjararum. Kegiatan tersebut digelar Dinas PMD Dukcapil DIY di Kantor Kalurahan Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. selaku konsultan Syncore Indonesia untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal Banjararum. Selanjutnya, Widodo Prasetyo Utomo disebut sebagai Bapak Pras dalam penyampaian materi kegiatan. Pembinaan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas BUMKal Banjararum dalam mengembangkan usaha berbasis potensi kalurahan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas BUMKal di sejumlah kalurahan terpilih di DIY. Melalui kegiatan ini, BUMKal Banjararum diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi lokal.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Muh Ajrudin Akbar dari DPRD DIY Fraksi PKS, Ibu Murti dari Dinas PMD Dukcapil DIY, serta Lurah Banjararum, Warudi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Banjararum. Dukungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis potensi kalurahan.Dalam pemaparannya, Bapak Pras menegaskan bahwa pendampingan BUMKal perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan usaha. Pendampingan juga perlu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, tujuan utama BUMKal adalah membangun kemandirian desa serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia.Bapak Pras menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembentukan unit usaha. Pembangunan desa juga perlu menyentuh perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan cara tersebut, potensi lokal dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan.Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas BUMKal, Bapak Pras memaparkan konsep jejaring usaha BUMKal sebagai kerja sama terstruktur antar pihak yang saling mendukung. Ia menyampaikan bahwa jejaring usaha dapat memberikan manfaat berupa akses pasar, modal, teknologi, serta efisiensi distribusi. “Jejaring usaha harus dibangun dengan prinsip saling menguntungkan, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan,” ujarnya.Selain itu, Bapak Pras menjelaskan tahapan pengembangan usaha BUMKal yang dimulai dari pemetaan potensi desa hingga implementasi usaha. Proses tersebut mencakup identifikasi bentang desa yang meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ia menambahkan bahwa observasi lapangan, wawancara masyarakat, dan diskusi kelompok menjadi langkah penting dalam menggali potensi kalurahan.Bapak Pras juga menekankan pentingnya pemilihan ide usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Ia menyebut bahwa usaha yang dikembangkan harus memiliki pasar yang jelas. Selain itu, usaha BUMKal juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.Contoh pengembangan usaha yang dapat dilakukan BUMKal meliputi wisata alam, pengelolaan sampah, toko desa, hingga layanan berbasis teknologi seperti internet desa. Menurut Bapak Pras, setiap ide usaha perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kalurahan. Dengan pemetaan yang tepat, BUMKal dapat menentukan unit usaha yang lebih relevan dan berpeluang berkembang.Lebih lanjut, Bapak Pras menjelaskan strategi jejaring usaha BUMKal melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pihak internal desa, antar desa, maupun pihak eksternal seperti pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Ia juga menyoroti pentingnya analisis rantai nilai atau value chain untuk menemukan peluang keuntungan dan meningkatkan nilai tambah produk.Melalui kegiatan pembinaan ini, kolaborasi antara Syncore Indonesia dan Bumdes.id by Meravi.id diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas BUMKal Banjararum secara berkelanjutan. Pendekatan pendampingan yang diberikan menjadi salah satu upaya untuk mendorong BUMKal agar lebih profesional dan mandiri. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMKal Banjararum berpotensi memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi lokal dengan mendampingi pelatihan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Perlu diketahui, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebutan Badan Usaha Milik Desa menggunakan istilah BUMKal yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Kalurahan, hal ini sesuai dengan nomenklatur administratif yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY ini dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026, di Balai Kalurahan Pilangrejo, Nglipar, Gunung Kidul. Pelatihan ini merupakan bagian dari agenda pelaksanaan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan di wilayah Gunung Kidul.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Arif Setiadi, S.IP dari DPRD DIY Fraksi PAN, Malik Khidir dari PT Stechoq, serta Lurah Pilangrejo, Sunaryo. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Pilangrejo sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Narasumber dari Syncore Indonesia diwakilkan oleh Havri Ahsanul Fuad, S.Ak., M.Ak., sebagai Tenaga Ahli Bumdes.id. Ia membuka sesi dengan pertanyaan mendasar kepada para audiens : "Apa motivasi utama mendirikan BUMKal?". Havri menjelaskan bahwa pengelola harus bergeser dari motivasi Coercive (sekadar memenuhi aturan/dana desa) atau Mimetic (ikut-ikutan) menuju motivasi Normative, yaitu keinginan untuk menyelesaikan masalah atau mengolah potensi desa yang belum tersentuh.Guna mewujudkan visi tersebut, Havri memaparkan enam tahapan strategi pengembangan jejaring yang harus dilakukan secara sistematis. Langkah dimulai dari pemetaan potensi menggunakan metode pemetaan bentang hingga analisis rantai nilai untuk menemukan nilai tambah. Tahapan selanjutnya mencakup identifikasi aktor jejaring menggunakan Stakeholder Mapping Matrix guna menentukan mitra strategis bagi usaha desa. Selanjutnya, model jejaring dirancang melalui Business Model Canvas (BMC) dan menyusun skema kerja sama melalui Legal Drafting. Proses ini diakhiri dengan implementasi proyek pilot serta evaluasi berkala untuk memastikan pertumbuhan usaha BUMKal Pilangrejo. Implementasi strategi BUMKal Pilangrejo ditargetkan mampu memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat kalurahan. Melalui manajemen yang profesional serta transparan, BUMKal berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif untuk mengubah potensi lokal menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD) secara berkelanjutan. Menutup rangkaian pembinaan, Havri menekankan kembali esensi pembangunan yang dimulai dari akar rumput dengan mengutip pesan dari Mohammad Hatta : "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa". Syncore Indonesia bersama Meravi.id terus bersinergi untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pendampingan yang konsisten, Syncore Indonesia bersama Meravi.id berharap BUMKal Pilangrejo mampu menjadi "lilin" yang menerangi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaDinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY menggelar agenda pembinaan dan pendampingan BUMKal 2026 di Balai Kalurahan Sindutan, Temon, Kulon Progo pada Selasa, 21 April 2026. Agenda ini dirancang dengan menghadirkan tiga narasumber utama yang membedah strategi pengembangan desa dari sudut pandang kebijakan, pemetaan potensi bisnis, hingga akuntabilitas keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali 25 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus BUMKal, Bamuskal, hingga Tenaga Pendamping Profesional. Melalui pembinaan ini, diharapkan pengurus BUMKal Sindutan mampu mengembangkan jejaring usaha yang optimal dengan mengandalkan potensi lokal kalurahan. Narasumber pertama, Wakil Ketua Komisi DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA., membuka sesi dengan menegaskan dukungan kebijakan DPRD dalam penguatan BUMKal di DIY. Beliau menyatakan komitmen penuh untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Sindutan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi kalurahan.Narasumber kedua adalah Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., yang merupakan Senior Konsultan Syncore Indonesia sekaligus pendamping dari Bumdes.id. Dalam paparannya, Bapak Pras menekankan bahwa pengelola BUMKal harus mampu mengubah masalah di masyarakat menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan.Untuk mencapai hal tersebut, ia memperkenalkan konsep Pemetaan Bentang, yaitu proses mengamati dan pemetaan potensi usaha wilayah untuk dianalisis potensinya. Pemetaan ini mencakup lima aspek utama:Bentang Alam: Identifikasi potensi sungai, lahan pertanian, hingga lokasi bekas tambang.Bentang Sosial: Memetakan mata pencaharian penduduk dan fasilitas umum.Bentang Ekonomi: Menginventarisir pelaku UMKM dan pasar desa.Bentang Budaya: Menggali potensi kesenian, sejarah, dan kuliner khas.Bentang Teknologi: Meninjau akses internet dan teknologi tepat guna yang tersedia.Bapak Pras menekankan bahwa pengembangan usaha desa harus mengikuti tahapan yang terukur dan sistematis. Langkah ini dimulai dengan pembentukan tim pemetaan usaha untuk mengidentifikasi potensi wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja analisis peluang bisnis. Sebagai puncaknya, pengelola menyusun Business Model Canvas (BMC) dan dokumen perencanaan usaha agar strategi BUMKal lebih profesional, terarah, serta berdaya saing. Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaNarasumber terakhir adalah perwakilan TAPM Kabupaten Kulon Progo, Yulianto, S.E., yang memaparkan materi mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Beliau mengingatkan bahwa orientasi BUMKal tidak hanya pada profit semata, tetapi juga wajib dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakatKomitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaSyncore Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus hadir mendampingi dan mendukung peningkatan kapasitas para pengelola BUM Desa maupun Kalurahan di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian edukasi dan perangkat analisis yang relevan dengan tantangan ekonomi desa saat ini.Melalui pendampingan BUMKal ini, diharapkan akan muncul lembaga ekonomi desa yang inovatif dan mampu menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Syncore Indonesia percaya bahwa dengan tata kelola yang tepat, desa mampu menjadi pusat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Jakarta, 15 Juli 2024 — Deutsche Gesellschaftt fur Intenationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama Syncore Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Skema Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (15/07). Kegiatan ini membahas strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha BUM Desa agar lebih profesional dan berkelanjutan. FGD dihadiri oleh Bapak Arif (GIZ Indonesia), Bapak Agus, dan konsultan Syncore Indonesia, Bapak Havri. Diskusi berlangsung dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00–12.00 WIB dan 13.00–16.00 WIB. Dalam sesi pertama, para peserta membahas hasil pendampingan lapangan di lima desa binaan. Mayoritas BUM Desa telah memiliki sertifikat badan hukum, namun beberapa masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Aspek legalitas ini menjadi perhatian utama agar kegiatan usaha BUM Desa berjalan sesuai izin dan regulasi yang berlaku. Selain itu, diskusi menyoroti aspek filosofis BUM Desa yang lahir dari prinsip demokrasi ekonomi dan semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai Pancasila. “BUM Desa harus berangkat dari musyawarah desa, memetakan potensi lokal, dan memastikan hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Bapak Agus dalam forum tersebut.Selain aspek legal, peserta FGD juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021, BUM Desa wajib memiliki analisis kelayakan usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Contoh konkret yang dibahas ialah pengelolaan potensi karet oleh BUM Desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUM Desa dapat membantu petani menjual hasil panen dengan harga yang layak sekaligus memperoleh keuntungan usaha. Sesi kedua difokuskan pada analisis usaha perdagangan karet di Desa Labian. Syncore Indonesia memaparkan perlunya evaluasi terhadap kebutuhan modal, margin keuntungan, serta risiko penyusutan getah karet yang dapat mencapai 15%. “BUM Desa perlu memperhitungkan potensi susut agar tidak merugi dalam operasional,” jelas Bapak Havri.Hasil diskusi menyimpulkan bahwa skema bisnis perdagangan karet masih perlu data tambahan sebelum diterapkan. Rencana tindak lanjut akan dilakukan melalui koordinasi daring bersama pihak BUM Desa dan pabrik. Kolaborasi GIZ Indonesia dan Syncore Indonesia ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola BUM Desa berbasis data dan potensi lokal, demi mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Nabire – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada 25–27 September 2024 di Balai Kampung Kali Semen Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping teknis dengan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. atau kerap dipanggil Bapak Pras sebagai konsultan yang berpengalaman mendampingi BUM Desa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa dari sisi kelembagaan, bisnis, dan tata kelola keuangan agar lebih profesional dan berdaya saing.Kegiatan diikuti oleh para pengurus BUM Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan praktik langsung. Sebelum sesi dimulai, panitia melaksanakan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap pengelolaan kelembagaan dan keuangan BUM Desa.Penguatan Kelembagaan dan Revitalisasi BUM DesaPada hari pertama, Bapak Pras memberikan materi mengenai Tata Kelola Kelembagaan BUM Desa dan Persiapan Dokumen Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Materi tersebut mencakup dasar hukum pengelolaan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, dan PP Nomor 11 Tahun 2021.Bapak Pras juga menjelaskan desain tata kelola BUM Desa pasca penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk struktur organisasi pengelola BUM Desa dan persyaratan administrasi untuk memperoleh sertifikat badan hukum. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan struktur organisasi merupakan langkah penting bagi BUM Desa untuk memperkuat kelembagaan dan legalitasnya. “Penguatan kelembagaan dan tata kelola keuangan menjadi fondasi utama agar BUM Desa bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Widodo Prasetyo.Materi selanjutnya membahas Manajemen Komunikasi BUM Desa dalam Membangun Kolaborasi Usaha Antar Lembaga di Desa. Peserta mempelajari konsep ekosistem BUM Desa dan pentingnya membangun jejaring usaha di tingkat lokal. Pada sesi akhir hari pertama, disampaikan Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021 yang membahas motivasi pendirian BUM Desa, definisi BUM Desa, serta reposisi fungsi BUM Desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.Desain Usaha dan Tata Kelola Keuangan BUM DesaKegiatan hari kedua masih dipandu oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. dari Syncore Indonesia dengan materi membentuk desain usaha BUM Desa berdasarkan potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang. Metode tersebut dilakukan dengan menganalisis data spasial sebuah wilayah terutama potensi dan tantangan yang ada di suatu daerah, seperti potensi alam, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan usaha BUM Desa. Peserta diajak memahami alasan mengapa banyak BUM Desa sulit berkembang, seperti perencanaan usaha yang kurang tepat, lemahnya strategi pemasaran, dan belum tersusunnya rencana keuangan secara optimal. Dalam sesi tersebut, peserta juga dilatih secara langsung untuk menganalisa potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang, strategi pemasaran, dan perencanaan keuangan berbasis potensi desa.Pembahasan berlanjut pada aspek tata kelola keuangan BUM Desa sesuai dengan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Narasumber menyampaikan berbagai permasalahan umum seperti perencanaan usaha yang belum matang, pencatatan transaksi yang jarang dilakukan, serta bukti transaksi yang belum terdokumentasi dengan baik. Pada sesi akhir pemaparan, peserta diajak langsung menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi agar pengelolaan keuangan BUM Desa lebih tertib dan akuntabel.Sebagai penutup, dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi Bapak Pras memperkenalkan SAAB (Sistem Akuntansi dan Analisis Berbasis Bisnis) sebuah inovasi software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu BUM Desa dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisis kinerja usaha secara real time, akurat, dan efisien. Dengan menggunakan SAAB, pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi lebih transparan, terukur, dan siap mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Kegiatan hari kedua ditutup dengan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.Komitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaMelalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek kelembagaan, bisnis, serta tata kelola keuangan BUM Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengurus BUM Desa dalam menerapkan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.Syncore Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu membantu BUM Desa menjadi lembaga ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Bantul, 29 Oktober 2024 - Desa Kawedusan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melaksanakan kegiatan Kunjungan Sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bukit Harapan di Gedung PT Meravi Visitama Indonesia. Kegiatan ini terselenggara dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa, dihadiri oleh Kepala Desa Kawedusan Ahmad Arief, S. Sos., calon pengurus BUM Desa Bukit Harapan. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber oleh Diana Arta, S.E., selaku Direktur Eksekutif Koperasi, UMKM, Bum Desa (KUB) dan Widodo Prasetyo, S.Ak., sebagai Konsultan Syncore Indonesia.Dalam sambutannya, Kepala Desa Kawedusan, Ahmad Arief, S.Sos., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menimba ilmu dan pengetahuan mengenai tata kelola dan operasionalisasi BUM Desa secara menyeluruh. “Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya melalui pengelolaan ekonomi berbasis masyarakat,” jelas Ahmad Arief, S.Sos.Pemaparan materi oleh Diana Arta, S.E, menjelaskan bahwa Syncore Indonesia hadir sebagai solusi digital untuk membantu desa dan pelaku usaha lokal mengembangkan potensi ekonomi melalui teknologi, pemasaran digital, serta pendampingan usaha. Beliau menekankan pentingnya membangun kelembagaan yang akuntabel dan transparan agar BUM Desa mampu tumbuh berkelanjutan.Materi selanjutnya disampaikan oleh Widodo Prasetyo S.Ak., Konsultan Syncore Indonesia, yaitu pemaparan tentang dasar pembentukan BUM Desa, penguatan BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta tahapan revitalisasi BUM Desa melalui perbaikan tata kelola dan inovasi usaha. Beliau juga menjelaskan metode pemetaan bentang dalam menyusun rencana usaha berbasis komunitas atau daerah, agar BUM Desa memiliki arah bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Kegiatan ini ditutup dengan mengadakan rencana tindak lanjut koordinasi lanjutan antara BUM Desa Bukit Harapan dengan Syncore Indonesia, serta melakukan pendampingan berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan dan rencana pengembangan usaha desa. Melalui kegiatan ini, BUM Desa Bukit Harapan diharapkan dapat membangun lembaga ekonomi desa yang mampu bersinergi dan berkolaborasi, sekaligus menjadi contoh bagi BUM Desa lainnya di Kabupaten Blitar.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
