Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dilaksanakan pada 7-8 Agustus 2024 di Mataram. Kegiatan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping. Melalui PPSDM Kemendagri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan BLUD di daerah.Sebelum pelatihan, sebagian besar puskesmas masih mengalami kesulitan dalam memahami alur dan tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pelatihan PPK BLUD ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan.Narasumber utama dalam kegiatan ini yakni Niza Wibyana Tito., M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, seorang pakar BLUD, yang didampingi oleh Putri Nurmalasari selaku Konsultan Syncore Indonesia. Mereka menyampaikan materi mengenai penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, serta implementasi aplikasi digital dalam mendukung pelaksanaan BLUD. Materi yang disampaikan berfokus pada peningkatan kapasitas peserta agar mampu menyusun laporan secara akurat dan sesuai standar melalui Pelatihan PPK BLUD ini.“Peserta pelatihan berasal dari 21 puskesmas dan 1 RSUD di Kabupaten Bima. Dari kedua instansi tersebut, puskesmas menjadi pihak yang paling merasakan tantangan dalam menjalankan fungsi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Puskesmas tersebut tergolong baru menerapkan BLUD, sehingga masih dalam tahap penyesuaian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang umum ke mekanisme pengelolaan keuangan BLUD,” ujar Putri.“Dalam pelaksanaan kegiatan, PPSDM Kemendagri bersama Syncore menggunakan metode pelatihan yang interaktif. Peserta dibekali materi melalui ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung penyusunan laporan keuangan. Dengan metode ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman teknis yang bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing,” tambah Putri.Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, Syncore Indonesia memperkenalkan penggunaan aplikasi Syncore e-BLUD. Aplikasi ini membantu peserta dalam praktik penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan BLUD secara sistematis. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan pencatatan selama Pelatihan PPK BLUD berlangsung.Penyelenggaraan kegiatan menunjukkan sinergi antara PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dan Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. PPSDM Kemendagri berperan dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur, sementara Syncore Indonesia memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam implementasi sistem keuangan BLUD. Kolaborasi ini menjadi contoh model pelatihan PPK BLUD yang efektif dan terukur.Melalui pelatihan PPK BLUD, diharapkan implementasi PPK BLUD di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Bima dapat berjalan lebih optimal. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Pelatihan ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas di daerah lain dengan kondisi serupa, sehingga tata kelola keuangan BLUD di Indonesia semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Lembaga Riset dan Inovasi Indonesia (LRII) menyelenggarakan bimbingan teknis bertajuk “Optimalisasi Pelayanan Publik dan Kemandirian Ekonomi di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Melalui kepemimpinan yang Inovatif” pada Rabu, 29 November 2023, di Prime In Hotel, Yogyakarta. Kegiatan yang menggandeng Syncore Indonesia sebagai mitra narasumber ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas aparatur desa, perwakilan kecamatan, serta pegiat pembangunan lokal dari berbagai daerah.Acara dibuka dengan sambutan perwakilan LRII yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan ini. “Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dan partisipasi para peserta dalam pelatihan ini,” ujarnya. LRII menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dalam sambutannya, LRII juga menyoroti bahwa bimbingan teknis ini menjadi sarana memperkuat jaringan pembelajaran antar daerah serta mendorong inovasi tata kelola pemerintahan di tingkat desa.Etika dan Kepemimpinan EfektifSesi utama diisi oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, narasumber yang memaparkan materi “Etika Kepemimpinan Desa/Kelurahan yang Efektif” Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang berhasil tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari integritas moral dan etika dalam pengambilan keputusan. “Pemimpin yang beretika harus menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan empati, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut, Bapak Wahyudi menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara kepala desa atau lurah dengan masyarakat sebagai kunci membangun partisipasi publik. Melalui komunikasi yang terbuka dan berimbang, pemerintah desa dapat menciptakan ruang dialog yang sehat serta memperkuat kepercayaan sosial warga terhadap pemimpinnya.Praktik Baik dari Desa PanggungharjoDalam sesi pemaparan berikutnya, Bapak Wahyudi membagikan praktik baik dari Desa Panggungharjo, salah satu desa terbaik di Indonesia yang berhasil membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi sosial. Panggungharjo dikenal sebagai desa bersih sampah tanpa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta memiliki berbagai unit usaha produktif, seperti pengolahan Tamanu Oil sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Desa ini juga menjalankan program sosial seperti rumah sewa bersubsidi bagi warga kurang mampu dan layanan kesehatan untuk lansia serta penyandang disabilitas.Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa kemandirian desa ditentukan oleh tiga kapasitas utama, yakni kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas birokrasi dan proses, serta kapasitas sosial. Ia menegaskan partisipasi masyarakat tidak akan tumbuh tanpa adanya kepercayaan yang dibangun melalui kepemimpinan yang beretika dan teladan. “Kepemimpinan progresif-transformatif menuntut sikap positif, produktif, proaktif, dan berintegritas. Pemimpin harus menjadi teladan dalam berpikir, berkata, dan bertindak,” jelasnya.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia dan LRII berharap bimbingan teknis dapat menumbuhkan pemimpin lokal yang berkarakter, beretika, dan adaptif terhadap perubahan. Penguatan kapasitas yang melibatkan aparatur desa, perwakilan kecamatan, serta pegiat pembangunan lokal dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Syncore Indonesia terus memperkuat perannya dalam pengembangan pendidikan vokasi melalui Pelatihan Leadership dan Entrepreneurship Mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep). Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 03 hingga 04 Oktober 2023 dan menjadi bentuk komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung kampus vokasi mencetak lulusan yang berjiwa pemimpin dan bermental wirausaha. Kegiatan yang diikuti oleh tiga puluh mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Internasional ini dilaksanakan secara offline selama dua hari. Melalui kegiatan tersebut, Syncore Indonesia berfokus membangun kepercayaan diri, kreativitas, serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun rencana usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari Competitive Fund Vokasi yang menekankan penguatan soft skill kepemimpinan dan kewirausahaan.Menurut Khatami Angga Kusumah, Konsultan Syncore Indonesia, Pelatihan Leadership ini dirancang secara interaktif agar peserta dapat memahami konsep kepemimpinan secara praktis. “Kami menggunakan metode storytelling dan ice breaking agar mahasiswa lebih aktif dan nyaman belajar. Harapannya, semangat Entrepreneurship Mahasiswa bisa tumbuh lebih kuat,” jelasnya.Dosen Polipangkep, Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa kolaborasi ini membawa dampak positif bagi kampus. “Kerja sama dengan Syncore Indonesia membantu kami mengintegrasikan pelatihan berbasis praktik langsung ke dalam kurikulum. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mengasah kemampuan memimpin dan berinovasi dalam bisnis,” ujarnya.Selain Pelatihan Leadership, peserta juga dibekali sesi praktik penyusunan Business Model Canvas dan pengelolaan keuangan. Dua mahasiswa dengan usaha aktif ditargetkan untuk memperoleh hak cipta sebagai bentuk apresiasi terhadap ide bisnis mereka. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jejaring kampus dengan dunia industri melalui pendampingan berkelanjutan dari Syncore Indonesia.Meski sempat terkendala, pelatihan tetap berjalan kondusif berkat koordinasi intensif antara pihak kampus dan tim Syncore Indonesia. Dengan pendekatan praktis dan dukungan penuh dari para fasilitator, kegiatan ini sukses menumbuhkan semangat kepemimpinan dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa vokasi.“Leadership itu universal. Jadi pelatihan seperti ini bisa diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya bisnis,” tutur Bapak Rivaldi, Konsultan Syncore Indonesia. Ia berharap, semangat Entrepreneurship Mahasiswa terus dikembangkan agar menjadi budaya di lingkungan pendidikan vokasi. Dengan kolaborasi antara Polipangkep dan Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk mencetak generasi muda yang adaptif, kreatif, dan siap menjadi penggerak ekonomi di masa depan.
Gianyar, 5 September 2024 — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Integrated Project Coordination Implementation (IPCI) menggelar Pelatihan Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan Gianyar untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (05/09). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya dan bertujuan memperkuat kesiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Gianyar dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara efektif dan akuntabel.Pelatihan ini menjadi bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang mendampingi 15 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Gianyar terpilih sebagai salah satu daerah sasaran ISWMP karena memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan kesiapan kelembagaan UPTD menuju transformasi BLUD Persampahan Gianyar. Melalui program ini, pemerintah daerah didorong memahami secara komprehensif konsep, mekanisme, dan tahapan penerapan BLUD di sektor persampahan agar proses transformasi menuju tata kelola yang mandiri berjalan terarah.Narasumber pelatihan, Bapak Niza Wibyana Tito, selaku Tenaga Ahli Ekonomi TA-IPCI ISWMP dan mitra Syncore Indonesia, menjelaskan bahwa penerapan BLUD memberikan fleksibilitas lebih besar bagi UPTD dalam mengelola keuangan, menetapkan tarif layanan, serta menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. “Melalui penerapan BLUD, pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan, karena sistem keuangannya memungkinkan pengelolaan yang lebih luwes namun tetap akuntabel,” ujar Bapak Tito saat menyampaikan materi pelatihan. Materi pelatihan mencakup empat topik utama, yaitu konsep dan urgensi BLUD Persampahan Gianyar di sektor persampahan, fleksibilitas pengelolaan keuangan, tahapan penerapan BLUD dari aspek substantif hingga administratif, serta strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui kerja sama layanan publik. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan DLH, UPTD Pengelolaan Sampah, serta lintas sektor di Kabupaten Gianyar. Mereka mengikuti sesi interaktif berupa paparan materi dan diskusi yang dikaitkan langsung dengan kondisi aktual pengelolaan sampah di daerah.DLH Gianyar menilai pelatihan ini sangat penting karena dapat menjadi solusi terhadap tantangan pendanaan dalam pengelolaan sampah daerah. Melalui penerapan BLUD Persampahan Gianyar, UPTD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik sekaligus membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi antara DLH Gianyar dan IPCI ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung kebersihan serta kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menggandeng Syncore Indonesia untuk mendukung penelitian terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan LPEM FEB UI dalam melakukan kajian mendalam mengenai digitalisasi pemberdayaan BUM Desa. Kegiatan penelitian yang berlangsung pada November 2024 ini, berfokus pada penggalian data faktual melalui Focus Group Discussion (FGD) di Yogyakarta, yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Selain FGD, kegiatan juga mencakup pengambilan data lapangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan narasumber yang relevan untuk mendukung kebutuhan penelitian LPEM FEB UI.FGD bertajuk “Diskusi Kajian Digitalisasi Pemberdayaan BUM Desa di Indonesia” tersebut dilaksanakan secara luring pada Jumat, 22 November 2024, bertempat di Rumah BUMN Yogyakarta. Acara dimulai pukul 12.00 WIB dengan sesi ramah tamah, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Wakil Kepala LPEM FEB UI, Dr. Mohamad DIan Revindo, serta pengantar diskusi oleh Dr. Ir. Riyanto, M.Si., selaku moderator. Setelah sesi pembuka, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi utama yang membahas berbagai topik, mulai dari kriteria keberhasilan BUM Desa, strategi transformasi, hingga peran digitalisasi dalam peningkatan kinerja usaha desa. Acara ini kemudian ditutup pada pukul 16.30 WIB.Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Tim LPEM FEB UI, digitalisasi BUM Desa dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja bisnis, hingga mendukung transparansi laporan keuangan. Karena itu, LPEM UI menjalin kolaborasi dengan Syncore Indonesia yang memiliki program bumdes.id serta pengalaman dalam pendampingan, pelatihan, dan kemitraan BUM Desa.Di luar sesi diskusi tersebut, kegiatan ini juga mencakup pengambilan data lapangan sebagai bagian dari proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan narasumber yang relevan dengan topik digitalisasi BUM Desa. Tim enumerator dari Syncore Indonesia melakukan wawancara mendalam dan diskusi terarah guna mengidentifikasi tantangan, peluang, serta praktik terbaik dalam pengelolaan dan digitalisasi BUM Desa. Proses ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual BUM Desa di lapangan.Menurut Thoriq Iqbal Rivai, selaku enumerator dari Konsultan Syncore Indonesia, tantangan terbesar dalam proses ini adalah mengumpulkan stakeholder dan narasumber yang relevan untuk kebutuhan penelitian LPEM FEB UI. Proses ini memerlukan pemetaan yang matang dan koordinasi intensif melalui jaringan bumdes.id. Selain itu, enumerator juga menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti sulitnya mengatur jadwal pertemuan dengan Direktur BUM Desa, sehingga beberapa kali perlu dilakukan penjadwalan ulang.Untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan, Syncore Indonesia menerapkan pendekatan personal dan kekeluargaan dalam setiap proses pengumpulan data. Selain itu, metode kerja sama tim yang solid juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan proyek. Dalam kegiatan ini, dua enumerator ditugaskan dengan pembagian peran yang jelas, sehingga setiap tahap pekerjaan dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. “Kerja tim yang solid dan pembagian jobdesk yang baik membuat kegiatan ini berjalan sesuai harapan,” jelas Iqbal.Proyek penelitian ini diharapkan dapat mengasilkan database BUM Desa yang lebih kuat dan terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh publik maupun, akademisi, maupun pemangku kebijakan dalam memahami karakteristik dan tingkat perkembangan BUM Desa. dapat mengetahui kriteria keberhasilan BUM Desa, Melalui data tersebut, BUM Desa dapat dikategorikan secara lebih jelas, apakah masih berada pada tahap rintisan, prospektif, berkembang, atau telah mencapai tahap maju.Menutup keterangannya, Iqbal menegaskan bahwa peran akademisi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan BUM Desa. “Untuk menjadi BUM Desa yang maju dan berkelanjutan, kerja sama dengan akademisi sangat diperlukan agar penelitian dan riset dapat dilakukan sesuai kaidahnya. Dengan begitu, BUM Desa dapat berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.
Pada tahun 2023, Klinik Essensia Semarang melaksanakan kegiatan Capacity Building bagi 90 karyawan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi kelembagaan menjadi Rumah Sakit Essensia Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan di kota Semarang pada tanggal 20 hingga 25 Februari 2023 dengan Syncore Indonesia (Meravi.id) selaku mitra penyelenggara dan pendamping pelatihan. Program ini dihadirkan melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan interaktif yang mengasah kemampuan pegawai agar semakin profesional, adaptif, dan berdaya saing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan Capacity Building ini merupakan bentuk pelatihan dan pendampingan yang dirancang secara terstruktur untuk mengembangkan kemampuan kerja, komunikasi interpersonal, dan kolaborasi antar pegawai. Kegiatan ini menjadi langkah dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional, adaptif, dan inovatif.Tahapan kegiatan diawali dengan pelaksanaan Baseline Assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta memetakan kondisi awal peserta. Kemudian dilakukan penyusunan modul, penetapan jadwal pelatihan, dan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan pengembangan sumber daya manusia, penguatan soft skills, serta pendampingan melalui zoom meeting sebagai tindak lanjut setelah pelatihan. Selama proses pelaksanaan tantangan yang dihadapi meliputi penyesuaian waktu pelatihan dengan jadwal pelayanan klinik yang padat. Untuk mengatasinya tim trainer dari Meravi.id menerapkan sistem pembagian kloter dan pendekatan hybrid learning agar kegiatan tetap berjalan efektif. Proses koordinasi antara pihak Klinik Essensia dan tim Meravi.id dilakukan secara rutin melalui rapat evaluasi dan forum komunikasi daring sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan standar yang ditetapkan.Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dua pihak utama, yaitu Meravi.id sebagai pihak penyelenggara dan trainer serta manajemen Klinik Essensia Semarang sebagai pihak peserta kegiatan. Dari pihak Meravi.id, tim pelatih terdiri atas tiga orang tenaga ahli yang berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan supervisi selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil survey evaluasi peserta dari tiga kloter kegiatan , tingkat kepuasan terhadap Capacity Building Klinik Essensia Semarang diperoleh hasil bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat baik terhadap penyampaian materi, interaksi dengan trainer, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan pelayanan di klinik. Peserta juga menilai kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan semangat kerja, membangun kekompakan tim, serta memperkuat implementasi budaya pelayanan prima melalui penerapan prinsip 5S dan komunikasi efektif. Klinik Essensia Semarang mempercayakan kegiatan pendampingan tersebut kepada Meravi.id karena dinilai memiliki pengalaman serta rekam jejak yang baik dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan. Dengan pendekatan yang adaptif dan aplikatif Meravi.id mampu menyesuaikan program pendampingan dengan kebutuhan serta karakteristik lingkungan kerja di Klinik Essensia Semarang. Melalui kegiatan ini diharapkan transformasi menuju Rumah Sakit Essensia Semarang dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.
Bagian Perekonomian Makassar bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan Sosialisasi Pra BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada 15–16 Desember 2023. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai tahapan dan strategi penerapan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan data pelaksanaan, kegiatan diikuti oleh tujuh peserta dari Bagian Perekonomian Makassar.Sosialisasi Pra BLUD dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Meravi.id dan kantor Syncore Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Makassar mempercepat penerapan BLUD sebagai bagian dari penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD atau PPK-BLUD. Dari total 47 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Makassar, baru 20 yang berstatus BLUD.Melalui kegiatan ini, Bagian Perekonomian Makassar memperkuat kapasitas internal untuk mendampingi 27 Puskesmas lainnya menuju status BLUD pada tahun 2024. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan keuangan daerah agar penerapan BLUD berjalan sesuai ketentuan.Dalam Sosialisasi Pra BLUD, peserta mendapatkan pembekalan tentang konsep dasar dan persyaratan penerapan BLUD. Narasumber, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, dan Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT, menyampaikan strategi implementasi serta dasar hukum seperti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.Sesi diskusi berjalan interaktif membahas penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan fleksibilitas anggaran BLUD. Narasumber menjelaskan bahwa pengelolaan SiLPA harus sesuai peraturan kepala daerah dan dilakukan dalam kondisi mendesak. Peserta juga mempelajari penyusunan dokumen administratif serta kajian kelayakan dalam penerapan BLUD.Kegiatan ini menyoroti peran penting Bagian Perekonomian Makassar sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan BLUD. Tim Syncore Indonesia menekankan tiga aspek utama penerapan BLUD, yaitu substantif, teknis, dan administratif. Ketiganya menjadi indikator kesiapan unit kerja menuju BLUD secara mandiri dan bagian penting dari Sosialisasi Pra BLUD.Melalui Sosialisasi Pra BLUD ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan BLUD di seluruh unit layanan publik. Dengan dukungan Bagian Perekonomian Makassar dan pendampingan profesional, kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Wakatobi, 23 November 2024 — Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BLUD, RSUD Wakatobi menggelar In House Training Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 22–23 November 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh RSUD Wakatobi bekerja sama dengan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping.Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap implementasi sistem keuangan BLUD yang fleksibel, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Peserta terdiri dari tim RSUD Wakatobi serta perwakilan puskesmas se-Kabupaten Wakatobi.Putri Nurmalasari, tim konsultan dari Syncore Indonesia, mengungkapkan bahwa pelatihan ini menjawab kebutuhan nyata di lapangan. “Sebelum pelatihan, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum sesuai format BLUD. Melalui pelatihan ini, kami berikan pemahaman teknis dan praktik langsung agar peserta siap menerapkan sistem BLUD secara menyeluruh,” jelasnya.Materi pelatihan disampaikan dalam dua tahap yaitu teori mengenai prinsip PPK-BLUD dan praktik penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD. Pada tahap teori, peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai konsep dan prinsip PPK-BLUD berdasarkan regulasi terbaru.Pada tahap praktik, peserta melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara digital, sehingga hasilnya lebih akurat dan akuntabel. Pelatihan PPK BLUD memiliki peran penting bagi RSUD Wakatobi dan perwakilan Puskesmas Kabupaten Wakatobi, untuk membantu meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas keuangan serta mendukung pengelolaan dana layanan yang efisien dan berorientasi pada mutu layanan kesehatan.Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, pakar BLUD dari Syncore Indonesia yang telah mendampingi ratusan instansi di Indonesia dalam penerapan BLUD di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, melalui pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada peningkatan tata kelola keuangan daerah. Dalam kesempatan ini, beliau memberikan wawasan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan serta tata kelola BLUD yang efektif dan berkelanjutan.Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Syncore Indonesia juga menyediakan layanan pendampingan online selama satu tahun pasca pelatihan. “Kami ingin memastikan implementasi PPK-BLUD di RSUD Wakatobi berjalan optimal dan berkelanjutan,” tambah Putri.Syncore Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan tata kelola keuangan sektor publik melalui solusi berbasis teknologi dan pendekatan konsultasi yang aplikatif. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Syncore hadir dengan pengalaman panjang dan tenaga ahli profesional untuk membantu instansi mewujudkan sistem keuangan BLUD, maupun sistem pengelolaan anggaran daerah secara umum yang transparan dan berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia.
Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan pendampingan audit keuangan Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta dalam rangka persiapan audit laporan keuangan tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan membantu puskesmas mempersiapkan dokumen dan data yang akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pendampingan pra audit dilaksanakan selama dua bulan mulai dari 1 Februari hingga 31 Maret 2025 secara online.Pendampingan ini melibatkan berbagai pihak dari Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta, seperti Kepala Puskesmas, Pejabat Tata Usaha, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Seluruh tim aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan agar hasil audit sesuai harapan. Dengan kolaborasi yang baik, data dan dokumen yang dibutuhkan dapat disiapkan lebih cepat dan akurat.“Kegiatan pendampingan audit keuangan dipimpin oleh Siti Hasna Fatimah, S.E., M.Ak., CAAT sebagai Project Leader dari Syncore Indonesia. Proses dilakukan secara luring dan daring untuk memaksimalkan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Tahapan kegiatan meliputi asesmen kebutuhan klien, permintaan data, hingga penyampaian hasil review notes kepada pihak puskesmas,” ujar Yuli, Konsultan Syncore Indonesia.“Fokus utama pendampingan audit keuangan adalah memastikan kesesuaian antara laporan keuangan, kelengkapan dokumen, dan akurasi data yang akan diaudit. Hal ini penting karena laporan keuangan tahun 2024 menjadi audit pertama bagi Puskesmas Umbulharjo I di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta. Pendampingan audit keuangan ini diharapkan membantu puskesmas menghadapi proses audit dengan lebih percaya diri dan terarah,” tambah Yuli.Selama kegiatan berlangsung, tim Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta sangat terbantu dalam memahami proses audit keuangan. Mereka menjadi lebih siap dan terampil dalam menata laporan serta mengarsipkan setiap transaksi. Pendampingan ini juga menambah wawasan dan kepercayaan diri tim keuangan menghadapi audit laporan keuangan tahun 2024.Melalui kegiatan ini, Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta berharap audit dapat berjalan lancar dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil audit diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem keuangan agar lebih transparan dan efisien. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi tim keuangan mengenai proses audit serta meningkatkan kemampuan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
