Sumber informasi tepercaya berisi berita kegiatan, artikel edukasi, dan analisis isu strategis yang relevan dengan perkembangan terkini.
Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan pendampingan pra audit keuangan bagi Puskesmas Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk membantu puskesmas menyiapkan laporan keuangan tahun 2024 sebelum proses audit eksternal dilakukan pada tahun 2025. Selama satu bulan pelaksanaan, Tim Konsultan Syncore Indonesia berfokus pada kelengkapan dokumen, telaah kesesuaian antar laporan, serta memastikan seluruh dokumen keuangan tersusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.Melalui program pendampingan pra audit keuangan, Syncore Indonesia berperan aktif mendampingi tim internal keuangan Puskesmas Pantai Lunci dalam melakukan pengecekan kelengkapan dokumen keuangan maupun pendukung serta telaah keselarasan angka antar laporan keuangan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung terwujudnya tata kelola BLUD yang transparan dan profesional.Pelaksanaan pra audit puskesmas ini menjadi tahap penting sebelum audit resmi dilakukan oleh auditor eksternal karena membantu puskesmas mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sejak awal. Syncore Indonesia menyiapkan sejumlah tahapan, mulai dari kick off meeting, pengumpulan dan penataan dokumen, hingga penyusunan review notes sebagai bahan koreksi dan perbaikan internal. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Pantai Lunci didampingi secara teknis untuk memastikan kelengkapan dokumen baik laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya, serta kesesuaian antar laporan keuangan.Tim Konsultan Syncore Indonesia mengedepankan pendekatan process based, di mana setiap kegiatan berfokus pada bimbingan praktik dan transfer knowledge yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pra audit puskesmas difokuskan pada proses pengecekan kelengkapan dan telaah antar laporan keuangan. Melalui kegiatan ini, tim Syncore Indonesia membantu Puskesmas Pantai Lunci memastikan setiap dokumen tersusun dengan benar dan saling mendukung antara satu laporan dengan lainnya. Dengan pendekatan ini, kegiatan pra audit di Sukamara diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan penguatan tata kelola keuangan yang efektif di sektor kesehatan.Sebagai lembaga konsultan yang berpengalaman dalam pendampingan keuangan BLUD, Syncore Indonesia memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Melalui kegiatan pendampingan pra audit keuangan, Syncore Indonesia tidak hanya mendampingi secara administratif, tetapi juga menanamkan budaya akuntabilitas kepada setiap staf puskesmas.“Syncore Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang baik. Pendampingan pra audit ini bukan hanya menyiapkan puskesmas untuk lebih siap dalam menghadapi audit, tetapi juga membangun pemahaman tentang pentingnya transparansi dan efisiensi,” ujar salah satu Konsultan Syncore Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pra audit puskesmas tersebut.Melalui kegiatan pendampingan pra audit, Puskesmas Pantai Lunci kini memiliki dokumen dan laporan keuangan yang lebih tertata serta sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa upaya pra audit dapat membantu puskesmas meningkatkan kesiapan menghadapi proses audit eksternal. Hasil pendampingan ini diharapkan dapat menjadi contoh yang efektif bagi unit layanan kesehatan lainnya di Kabupaten Sukamara.Kedepan, Syncore Indonesia akan terus memperluas program pendampingan pra audit puskesmas di berbagai daerah. Dengan konsistensi dalam penguatan tata kelola BLUD, Syncore Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di sektor layanan publik.
Yogyakarta - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Dengan total diikuti 60 pelaku UMKM bantul dari berbagai sektor, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong UMKM naik kelas, serta agar lebih siap menghadapi tantangan bisnis sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.Pelatihan UMKM ini dilaksanakan di Gedung Meravi dan dibagi menjadi 3 batch dengan masing - masing 20 peserta. Batch 1 dilaksanakan pada 21-23 Januari 2025, kemudian batch 2 digelar pada 11-13 Februari 2025 dan dilanjut pelaksanaan Batch 3 yang berlangsung pada 6-8 Mei 2025. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, para peserta mendapat pembekalan komprehensif mulai dari pembangunan mindset wirausaha, manajemen modal, strategi digitalisasi usaha, hingga pencatatan keuangan sederhana. Melalui pelatihan ini Disnakertrans Bantul berharap para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan dengan tata kelola keuangan yang lebih baik.Materi yang diberikan oleh Syncore Indonesia, menekankan aspek fundamental yang sering menjadi titik lemah UMKM Bantul. Peserta diajak memahami pentingnya mindset wirausaha yang adaptif, strategi bisnis melalui Business Model Canvas (BMC) dan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT), hingga penguasaan pemasaran digital melalui foto produk dan copywriting. Dari sisi keuangan, peserta dilatih melakukan pencatatan transaksi sederhana hingga menyusun laporan keuangan secara mandiri, sebagai langkah nyata agar UMKM naik kelas dan lebih profesional dalam tata kelola bisnisnya.Salah satu narasumber Syncore Indonesia, Habib Fuady Rasyid, S.M., M.M, menegaskan pentingnya pengelolaan arus kas bagi keberlangsungan usaha. “Banyak UMKM gagal bukan karena produknya tidak laku, melainkan karena tidak mampu mengatur aliran keuangan dengan baik. Dengan manajemen kas yang tepat, usaha bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih cepat,” ujarnya.Menurut data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Bantul, jumlah UMKM di kabupaten ini mencapai 95.455 unit. Dengan 60 peserta, pelatihan baru menjangkau sekitar 0,06 persen dari total UMKM. Meski masih kecil, langkah ini dinilai strategis sebagai model peningkatan kapasitas UMKM yang bisa diperluas ke depan.Perwakilan Disnakertrans Bantul menyampaikan harapannya agar pelatihan UMKM ini mampu menjadi batu loncatan bagi UMKM lokal. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM naik kelas, produktif, dan mampu bersaing di pasar regional hingga global. Dengan berakhirnya pelatihan UMKM, manfaat yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga lahirnya UMKM yang lebih inovatif, terhubung dengan teknologi digital, serta berdaya saing tinggi dalam mendukung ekonomi Bantul yang berkelanjutan.
Yogyakarta, 2025 - Puskesmas Danurejan II, Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Untuk itu, Puskesmas bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam pendampingan persiapan audit. Program kegiatan ini berfokus pada aspek kesesuaian antara pelaporan keuangan, kelengkapan dokumen pendukung, serta akurasi data yang akan diaudit. Karena ini pertama kalinya melaksanakan laporan keuangan, Puskesmas menilai perlu memperoleh pendampingan secara optimal guna memastikan kelancaran seluruh proses.Pendekatan yang diberikan oleh Syncore Indonesia adalah metode luring (secara tatap muka) dan daring (online) yang difasilitasi aplikasi zoom meeting. Melalui pendekatan yang diberikan, program pendampingan tetap berjalan secara efektif tanpa mengganggu operasional Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak antara lain Bagian Kepala Puskesmas Danurejan II bersama tim Bagian Keuangan Puskesmas, dengan didampingi oleh Siti Hasna Fatimah,S.E., M.Ak., CAAT selaku project lead dari Syncore Indonesia.Syncore Indonesia melakukan asesmen kebutuhan klien, menyusun permintaan data, mengadakan kick-off meeting sebagai awal dimulainya proyek pendampingan, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun review note, dan menyampaikan review note kepada pihak Puskesmas. Proses ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam laporan keuangan telah disiapkan dengan matang, sehingga meminimalisir risiko kesalahan yang terjadi selama proses audit berlangsung.Pihak Puskesmas Danurejan II menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur audit dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi audit yang akan dilaksanakan. Hasil koordinasi ini menjadi landasan penting bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Puskesmas.Pelaksanaan program pendampingan persiapan audit ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pihak Puskesmas. Dengan demikian, program pendampingan Syncore Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Puskesmas menuju tata kelola keuangan yang lebih baik dan mewujudkan manajemen yang efisien serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan.
Pada tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) secara resmi menerapkan Sistem Standar Pengendalian Internal (SPI) yang digunakan sebagai media pembelajaran praktik bagi mahasiswa melalui kerja sama dengan PT. Syncore Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan kampus, tetapi juga melibatkan mahasiswa akuntansi melalui praktek pembuatan SPI, penyusunan invoice, dan pengelolaan password. Adanya SPI menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan internal. Selain itu, juga untuk memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan audit internal. SPI merupakan instrumen pengawasan yang berfungsi memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai prosedur serta terhindar dari penyimpangan. Melalui penerapan sistem ini, UMSIDA berupaya membangun budaya kerja yang disiplin dan berbasis kontrol. Langkah tersebut juga mencerminkan komitmen universitas dalam memenuhi standar tata kelola perguruan tinggi yang profesional. Sistem SPI yang dikembangkan oleh PT. Syncore Indonesia dilengkapi dengan fitur terintegrasi berbasis web untuk mempermudah pelaksanaan audit internal. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat menggunakan sistem ini untuk mengelola dokumen pemeriksaan secara digital, menyesuaikan akses sesuai peran, dan mendapatkan rekomendasi otomatis dari sistem berdasarkan hasil analisis risiko. Dengan ini mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara lebih terukur dan efisien. Kegiatan ini menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan penerapan SPI. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami alur, prinsip, serta peran SPI dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas lembaga.Kegiatan pembelajaran ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman sivitas akademik mengenai pentingnya sistem pengendalian internal. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh wawasan tentang prinsip, manfaat, dan penerapan SPI sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik.Dengan dukungan teknologi dari PT. Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami penerapan SPI secara komprehensif. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Pembelajaran mengenai SPI juga menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut akuntabilitas dan tata kelola yang modern.
Sleman, 27 Februari 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kalurahan Purwoharjo menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan dan sosialisasi program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur serta penguatan kelembagaan BUM Desa. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak, Senior Consultant Bumdes.id. Pelatihan tersebut juga dihadiri oleh pemerintah kalurahan, pengurus BUM Desa, dan lembaga desa serta tenaga ahli G2R, Rika Fatimah P. L., S. T., M. Sc., Ph.D. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur serta penguatan kelembagaan BUM Desa.Pentingnya pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak BUM Desa mengalami stagnasi karena menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan menjalin kerja sama bisnis, keterbatasan akses permodalan dari perbankan, serta tantangan dalam memperluas dan mengelola usaha secara profesional. Oleh karena itu, model pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong melalui Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur hadir sebagai solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendorong keberlanjutan usaha BUM Desa.Pemaparan materi oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak, berfokus pada Revitalisasi BUM Desa Pasca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ia menjelaskan bahwa pendirian BUM Desa sebaiknya dilandasi dengan potensi lokal dan solusi sosial, bukan hanya sekedar mengikuti tren atau keterpaksaan atas instruksi pemerintah tanpa adanya kesiapan matang. “BUM Desa yang tumbuh dari kebutuhan dan kekuatan lokal terbukti lebih berkelanjutan dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional” jelas Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak.Peserta juga dilatih untuk menyusun rencana usaha yang realistis dan berbasis pada potensi lokal. “BUM Kal yang sehat adalah yang mampu menyatukan potensi ekonomi sekaligus menjadi ruang pemberdayaan masyarakat,” jelas Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak, M,Ak. Antusias peserta dalam pelatihan ini menunjukkan tingginya komitmen aparat kalurahan, pengurus BUM Desa, dan tenaga ahli G2R untuk menerapkan sistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.Selanjutnya, Rika Fatimah P. L., S. T., M. Sc., Ph.D, selaku tenaga ahli G2R, memaparkan materi tentang Sosialisai Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapenur. Dalam paparannya, Rika menjelaskan bahwa G2R merupakan model pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis gotong royong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan jejaring usaha. Dalam kegiatan pelatihan ini Kepala Kalurahan Purwoharjo dalam sambutannya berharap perlatihan ini dapat memperkuat antara pemerintah desa, pengelola BUM Kal, dan Kelompok Masyakarat. “Dengan penguatan kelembagaan, BUM Kal Purwoharjo diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga” jelas Raden Antonius Ariwibowo, A.Md. Kegiatan pelatihan ini menegaskan komitmen Kalurahan Purwoharjo dalam membangun BUM Kal yang profesional dan berdaya saing. Melalui pendampingan dan sosialisasi program G2R Tetrapreneur, pemerintah kalurahan berharap tercipta sistem ekonomi desa yang berkelanjutan, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program G2R diharapkan menjadi model gotong royong modern yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global, sekaligus memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi nasional.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Layanan Usaha Terpadu (BLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), Swasaba Research Intiative (SRI), bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam penyusunan dokumen administratif BLUD, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Proyeksi Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 dengan metode hybrid, yakni memadukan sesi offline dan online guna memastikan proses pembahasan berjalan efektif dan partisipatif). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan layanan UMKM yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.Kepala UPT BLUT KUMKM menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah awal dalam proses menuju penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). “Kami sedang mempersiapkan berbagai dokumen administratif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Harapannya, melalui penerapan BLUD nantinya, kami dapat memperkuat tata kelola dan pelayanan bagi pelaku UMKM di kawasan Teras Malioboro,” ujar Kepala UPT BLUT KUMKM.Kemitraan dengan Syncore dipilih karena reputasi dan pengalaman panjang dalam mendampingi transformasi kelembagaan BLUD. Syncore dinilai memiliki metodologi terstruktur serta tim ahli yang memahami regulasi, sehingga dokumen administratif dapat disusun akurat dan sesuai standar penilaian. Dalam sesi diskusi, tim Syncore menekankan pentingnya penyusunan Renstra yang realistis dan terukur. “Renstra dan proyeksi keuangan lima tahun ke depan menjadi instrumen penting agar UPT BLUT KUMKM mampu mengantisipasi tantangan ke depannya,” jelas salah satu konsultan Syncore.Diskusi ini juga menegaskan kontribusi para pihak yang terlibat, mulai dari Kepala dan Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Koperasi dan UKM, hingga tim konsultan Syncore Indonesia. Kolaborasi multipihak ini diyakini mampu menghasilkan dokumen strategis yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi peta jalan penguatan UMKM di kawasan Teras Malioboro.Tidak hanya itu, penguatan kelembagaan UPT BLUT KUMKM juga dipandang sebagai langkah nyata dalam menjaga ikon Malioboro sebagai pusat wisata belanja dan budaya. Dokumen strategis yang dihasilkan dari kerja sama ini diharapkan mampu memberikan panduan jelas dalam menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan digitalisasi perdagangan dan perubahan perilaku konsumen. Harapan ke depan, UPT BLUT KUMKM dapat tumbuh sebagai unit kerja yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Dinyatakan bahwa UPT BLUT KUMKM tidak hanya berperan sebagai pengelola lapak, tetapi juga diarahkan menjadi pusat inkubasi ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM sekaligus mendukung perekonomian daerah.Kolaborasi dengan Syncore Indonesia menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra dan proyeksi keuangan sebagai fondasi, UPT BLUT KUMKM optimis dapat memperkuat layanan UMKM di Teras Malioboro sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik.
Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan organisasi yang semakin kompleks. Pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyimpangan serta menjadi instrumen strategis untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta perlu melakukan peningkatan sistem pengendalian internal.Memahami Definisi Pengendalian InternalPengendalian internal dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh anggota organisasi. Pengendalian internal dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui aktivitas yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan. Selanjutnya, pengendalian internal juga memiliki peran yang andal dalam pelaporan keuangan maupun kinerja. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme, dan aktivitas yang dirancang untuk meminimalkan risiko, mendeteksi kesalahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.Fungsi Pengendalian InternalPengendalian internal memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:Fungsi Preventif untuk mencegah terjadinya kecurangan, penyimpangan, dan inefisiensi.Fungsi Detektif untuk mendeteksi adanya kesalahan, kekeliruan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.Fungsi Korektif dapat memberikan dasar untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen.Fungsi Pengendalian Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi.Tujuan Peningkatan Sistem Pengendalian InternalSecara umum, peningkatan pengendalian internal bertujuan untuk:Menjamin kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku.Menjaga aset organisasi dari kerugian, penyalahgunaan, atau pencurian.Meningkatkan keandalan informasi baik dalam laporan keuangan maupun laporan kinerja.Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.Membangun akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.Manfaat Peningkatan Sistem Pengendalian InternalPeningkatan sistem pengendalian internal memberikan manfaat secara nyata bagi organisasi, di antaranya:Meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.Mengurangi risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya.Memperkuat tata kelola organisasi (good governance) dengan mekanisme pengawasan yang jelas.Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui prosedur kerja yang lebih terstandar.Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih andal melalui laporan yang akurat.Meningkatkan daya saing organisasi karena mampu merespons risiko dengan cepat dan tepat.Peningkatan sistem pengendalian internal merupakan investasi strategis bagi organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pengendalian internal yang kuat, organisasi tidak hanya mampu meminimalkan risiko, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat daya saing di tengah perubahan yang terus berkembang.
Harapan baru bagi penguatan ekonomi desa muncul melalui rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meluncurkan KOPDES (Koperasi Desa) dengan membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Rencana ini mendapat sambutan positif dari Managing Partner Syncore Indonesia, Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ph.D., Ak., CA. Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran desa guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.Dukungan terhadap program KOPDES ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap desa diproyeksikan menerima pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk pengembangan koperasi. Rudy memperkirakan, jika program ini berjalan optimal, perputaran modal dari 80.000 koperasi tersebut bisa mencapai Rp240 triliun.Meski demikian, Rudy menilai rencana pendirian 80.000 KOPDES tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinkronisasi lintas kementerian agar implementasinya efektif. Ia menekankan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden dan Menteri Keuangan harus ditopang oleh regulasi Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal jaminan ketika koperasi menghadapi risiko gagal bayar.“Selain itu, persoalan tengkulak dan rentenir juga harus menjadi perhatian, sebab peran mereka sudah lama berakar di masyarakat sehingga tidak serta merta bisa digantikan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, Kopdes Merah Putih perlu memiliki model bisnis yang sehat agar tidak berubah menjadi predator baru yang justru menyingkirkan aktivitas ekonomi yang telah ada. Jika hal itu terjadi, hasilnya akan kontraproduktif,” jelasnya.Supaya koperasi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, managing partner Syncore ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Ia menilai, program pemberdayaan desa tidak akan berhasil apabila dijalankan hanya dengan pola top down.Karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif warga desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama dan mampu menjawab kebutuhan lokal secara berkelanjutan.“Harus ada ruang diskusi dan kolaborasi antar elemen yang sudah ada, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM. Koperasi harus menjadi wadah yang menghubungkan dan menghidupkan ekosistem ekonomi desa, bukan justru bersaing dengan lembaga yang telah berjalan. ” terang Rudy.Saat ini ada 80.000 koperasi yang tidak dapat dibentuk dengan pendekatan one size fits all (seragam) dalam pengelolaannya untuk membentuk ruang diskusi dan kerja sama antar elemen. Karena kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah berbeda, sehingga penerapan model bisnis juga harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut harus diimbangi dengan strategi dan kebijakan yang matang. Rudy merekomendasikan empat langkah utama untuk memastikan program ini berlanjut. Pertama, penyelarasan kebijakan dari pusat hingga daerah memerlukan kerja sama multi-pihak, termasuk akademisi, karena Koperasi Desa Merah Putih adalah model baru, organisasi privat yang didukung APBN yang melibatkan 80.000 pengelola koperasi. Kedua, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia melalui program khusus, dan ketiga, penerapan model bisnis berkelanjutan seperti social enterprise dan circular business model untuk mencapai tujuan utama meningkatakan ekonomi.“Kemudian penggunaan data analitik untuk monitoring dan evaluasi sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang di desa dapat diukur secara presisi. Jika menggunakan model komersial murni, risiko munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal akan tinggi,” jelas Rudy.“Kolaborasi dengan akademisi bisa menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, sekaligus menyediakan mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” tutupnya. Rencana besar ini harus dipandang sebagai proses panjang yang membutuhkan sinergi dan konsistensi dari semua pihak. Tanpa pengelolaan yang sehat, koperasi berisiko kehilangan perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, koperasi akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Studi kelayakan atau feasibility study adalah instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah sebuah proyek atau program layak dijalankan. Dokumen ini tidak hanya menampilkan data teknis, tetapi juga memperlihatkan keselarasan antara strategi bisnis internal dengan kebijakan eksternal yang berlaku. Dengan begitu, keputusan yang diambil perusahaan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis analisis menyeluruh.Aspek yang DianalisisStudi kelayakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hukum, pasar, teknis, finansial, hingga sosial dan lingkungan. Analisis hukum memastikan proyek sesuai regulasi, sementara aspek teknis menilai kesiapan sumber daya dan metode operasional. Pada saat yang sama, evaluasi pasar dan finansial menggambarkan peluang keuntungan serta risiko yang mungkin muncul. Melalui pendekatan ini, perusahaan bisa mengetahui secara jelas titik temu antara strategi jangka panjang dengan kebijakan yang berlaku.Keputusan strategis tidak bisa diambil hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman manajerial semata. Studi kelayakan berperan sebagai dasar yang kuat untuk memastikan langkah perusahaan selaras dengan kebutuhan pasar dan aturan pemerintah. Selain itu, kajian ini juga memberi gambaran apakah investasi yang direncanakan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan.Sebagai contoh nyata, Syncore telah mendampingi penyusunan studi kelayakan untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten. Tujuannya adalah mendukung proses kenaikan kelas rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C. Melalui kajian ini, pihak rumah sakit memperoleh landasan kuat untuk menunjukkan kesiapan dari sisi teknis, finansial, sumber daya, hingga regulasi. Hasilnya, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya membantu rumah sakit memenuhi standar kebijakan kesehatan, tetapi juga memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis.Relevansi Studi Kelayakan bagi PerusahaanDalam konteks bisnis modern, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk mengambil keputusan cepat namun tetap akurat. Feasibility Study menjembatani kebutuhan tersebut dengan menghadirkan data komprehensif dan rekomendasi yang terukur. Hasilnya, manajemen memiliki pegangan jelas saat menentukan arah strategis, misalnya ekspansi usaha, pembangunan fasilitas baru, atau pengembangan produk. Dengan cara ini, setiap keputusan tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat sasaran.Studi kelayakan adalah dokumen penting yang menjadi landasan perusahaan sebelum menjalankan proyek strategis. Melalui analisis menyeluruh, perusahaan dapat memastikan keselarasan strategi dengan kebijakan sekaligus meminimalkan risiko. Karena itu, perusahaan sebaiknya selalu menempatkan dokumen ini sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan.
Mengapa Rencana Bisnis Itu Penting?Perencanaan usaha adalah panduan strategis yang menentukan arah dan langkah perusahaan. Tanpa perencanaan yang jelas, bisnis berisiko kehilangan fokus dalam menjalankan operasional. Dokumen ini mencakup visi, strategi, target, serta langkah-langkah praktis untuk mencapai keberhasilan. Agar semakin kuat, perencanaan tersebut perlu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dengan begitu, proyeksi keuangan yang disajikan bukan sekadar angka, melainkan cerminan kondisi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat perencanaan lebih kredibel di mata investor maupun lembaga keuangan.Perencanaan bisnis tidak hanya berbicara soal strategi pemasaran atau pengembangan produk. Ada aspek keuangan yang harus disusun secara akurat dan sesuai aturan. Di sinilah peran standar akuntansi keuangan menjadi sangat penting. Aturan ini membantu bisnis dalam menyusun laporan dan proyeksi yang transparan, misalnya bagaimana pendapatan dicatat, biaya dialokasikan, dan aset dinilai. Dengan integrasi tersebut, gambaran yang dihasilkan lebih realistis dan meyakinkan semua pihak terkait.Manfaat Menggunakan Standar Akuntansi dalam Rencana BisnisSebelum menyusun strategi detail, penting untuk memahami keuntungan yang diperoleh ketika perencanaan usaha memperhitungkan standar akuntansi. Beberapa manfaat utamanya antara lain:Data keuangan menjadi lebih transparan dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis.Bisnis dapat mengevaluasi kinerja finansial secara terukur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.Kepatuhan terhadap standar akuntansi meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, maupun mitra usaha.Perusahaan mampu mengantisipasi risiko finansial secara lebih baik.Perubahan regulasi maupun dinamika pasar dapat direspons lebih cepat karena perencanaan berbasis data valid.Langkah Praktis Menyusun Rencana BisnisSetelah memahami manfaatnya, tahap berikutnya adalah bagaimana menyusun perencanaan yang benar-benar dapat dijalankan. Beberapa langkah praktis yang bisa menjadi pedoman antara lain:Pahami standar akuntansi keuangan yang berlaku pada entitas privat.Integrasikan seluruh data keuangan sesuai prinsip akuntansi dalam setiap bagian perencanaan.Susun proyeksi finansial yang realistis agar strategi usaha dapat diukur dengan jelas.Selanjutnya, lakukan evaluasi risiko dan peluang berdasarkan kondisi finansial yang ada. Terakhir, pantau perkembangan standar akuntansi karena perubahan aturan dapat memengaruhi arah strategi bisnis yang telah disusun. Rencana bisnis yang baik tidak hanya menggambarkan strategi, tetapi juga harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang transparan. Dengan menerapkan standar akuntansi keuangan, entitas privat dapat memastikan rencana bisnis lebih kredibel, akurat, dan meyakinkan. Integrasi ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih terarah.
Waste to Energy adalah konsep mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas dua masalah besar: meningkatnya volume limbah dan kebutuhan energi alternatif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, sampah tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga aset ekonomi.Dalam konteks bisnis modern, Waste to Energy menjadi peluang menjanjikan karena menggabungkan keberlanjutan dengan nilai ekonomi. Perusahaan yang mampu mengelola sampah menjadi energi dapat menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus menjaga lingkungan. Inovasi ini menunjukkan bahwa solusi terhadap permasalahan lingkungan bisa berjalan seiring dengan peluang usaha baru.Potensi Bisnis yang MenjanjikanBisnis berbasis Waste to Energy memiliki potensi besar, terutama di negara berkembang dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Melalui teknologi seperti biogas, pembangkit listrik tenaga sampah, dan bahan bakar alternatif, limbah dapat diolah menjadi energi terbarukan. Hasilnya tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menambah ketersediaan energi bagi masyarakat.Pelaku usaha yang terjun di bidang ini berpeluang memperoleh keuntungan ganda. Pertama, keuntungan finansial dari penjualan energi atau produk turunan. Kedua, keuntungan sosial berupa kontribusi pada kebersihan lingkungan dan keberlanjutan energi. Oleh karena itu, bisnis ini dianggap sebagai salah satu model usaha hijau yang relevan dengan tren global.Dampak Sosial dan LingkunganSelain memberikan manfaat ekonomi, bisnis berbasis Waste to Energy juga berdampak positif pada aspek sosial. Penciptaan lapangan kerja baru muncul dari kegiatan pengelolaan, pengolahan, hingga distribusi energi. Masyarakat pun dapat berperan aktif dalam memilah sampah, sehingga meningkatkan kesadaran lingkungan.Dampak lingkungan yang dihasilkan juga signifikan. Dengan berkurangnya sampah yang menumpuk di TPA, risiko pencemaran tanah, air, dan udara dapat ditekan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dari sampah membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.Menuju Masa Depan BerkelanjutanBisnis Waste to Energy adalah bukti nyata bahwa masalah dapat diubah menjadi peluang. Melalui inovasi, kolaborasi, dan investasi teknologi, sampah dapat disulap menjadi sumber energi ramah lingkungan. Model bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.Masa depan hijau dapat tercapai jika semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat terlibat aktif dalam model ini. Partisipasi tersebut membuat pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebaliknya, sampah berubah menjadi bagian dari strategi bisnis yang bermanfaat dan berdaya guna.
Penyelarasan strategi merupakan kunci dalam penyusunan kajian kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat keputusan atau aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi untuk mengatur arah program dan kegiatan. Proses penyelarasan memastikan agar strategi jangka panjang yang telah dirumuskan dapat sejalan dengan kebijakan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya sering muncul hambatan yang mengganggu konsistensi antara strategi dan implementasi. Hambatan ini perlu dikenali sejak awal agar solusi yang tepat dapat disiapkan dan pelaksanaan kebijakan tetap terarah.Hambatan Koordinasi AntarinstansiSalah satu hambatan utama dalam penyelarasan strategi kebijakan publik adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Setiap lembaga sering memiliki prioritas dan agenda masing-masing, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak sinkron. Misalnya, sebuah kementerian bisa saja menekankan program preventif, sementara dinas daerah lebih menitikberatkan kebijakan teknis pada aspek kuratif. Ketidaksinkronan ini membuat implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai arah strategi jangka panjang. Upaya untuk mengatasi hambatan ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi lintas sektor, komunikasi yang lebih terbuka, serta mekanisme penyelarasan reguler agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan publik.Hambatan Keterbatasan DataSelain koordinasi, keterbatasan data juga menjadi tantangan serius. Kajian kebijakan publik memerlukan dasar bukti yang valid agar strategi yang dirumuskan tidak keliru. Namun, kenyataannya, data antarinstansi sering kali tidak terintegrasi, tidak diperbarui, atau bahkan saling bertentangan. Situasi ini dapat menyebabkan penyusunan strategi menjadi tidak akurat dan kebijakan teknis di lapangan melenceng dari tujuan awal. Solusinya adalah membangun sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan transparansi data publik, serta melakukan validasi data secara berkala. Dengan begitu, penyelarasan strategi dan kebijakan publik dapat berlangsung lebih tepat sasaran.Hambatan Kepentingan PolitikFaktor politik juga tidak bisa diabaikan. Perbedaan kepentingan politik sering kali memengaruhi konsistensi penyelarasan strategi kebijakan publik. Tidak jarang, kebijakan disusun untuk tujuan jangka pendek demi kepentingan tertentu, bukan untuk mendukung strategi jangka panjang. Akibatnya, arah kebijakan menjadi terpecah dan keberlanjutan program terganggu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen politik berbasis kepentingan bersama, regulasi yang mengikat lintas periode pemerintahan, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat.Hambatan Kapasitas Sumber DayaHambatan lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi manusia maupun finansial. Tanpa kapasitas yang memadai, strategi yang telah dirancang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif. Misalnya, meski ada strategi nasional yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan, jika daerah tidak memiliki tenaga ahli atau anggaran yang cukup, kebijakan teknis yang dijalankan tidak akan optimal. Jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, memperkuat kelembagaan, dan mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan implementasi.Penyelarasan strategi kebijakan publik bukanlah proses yang mudah karena kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan data, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Namun, semua hambatan tersebut dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi yang baik, sistem data yang terintegrasi, komitmen politik jangka panjang, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan langkah-langkah tersebut, penyusunan kajian kebijakan publik akan lebih konsisten, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
