Sumber informasi tepercaya berisi berita kegiatan, artikel edukasi, dan analisis isu strategis yang relevan dengan perkembangan terkini.
Syncore Indonesia kembali hadir dalam penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah DIY. Pada Jumat, 8 Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY menggelar kegiatan Pembinaan BUMKal di Kantor Kalurahan Girikerto sebagai bagian dari strategi Reformasi Ekonomi Kalurahan. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran BUMKal sebagai penggerak utama ekonomi desa/kalurahan, sekaligus menjadi ruang bagi Syncore Indonesia untuk berbagi strategi pengembangan jejaring usaha berbasis potensi kalurahan. Agenda pembinaan ini dihadiri peserta yang terdiri dari unsur Pengurus BUMKal, Pengawas BUMKal, Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, serta Tenaga Pendamping Profesional. BUMKal Girikerto yang bernama BUMKal Gerbang Merapi tercatat telah berbadan hukum dan berstatus maju berdasarkan data dari Kementerian Desa. Capaian ini didukung oleh diversifikasi sembilan unit usaha, meliputi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Girikerto, Stasiun Pengisian Tangki Air (SPTA), Peternakan Unggas, Wisata Petik Salak Kusuma Mulya, Pengolahan Susu, Bumi Perkemahan Lembah Merapi, Catering Srikandi Sembodo, serta Desa Wisata dan Edukasi.Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber lintas pemangku kepentingan: Bapak Inoki Azmi Purnomo, S.Ag. dari Komisi A DPRD DIY Fraksi PAN, Maulana Rizka Mahendra, S.E. sebagai Tenaga Ahli Bumdes.id - Syncore Indonesia, serta Malik Khidir dari PT Stechoq. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan keseriusan berbagai pihak dalam mendorong penguatan kelembagaan BUMKal di wilayah DIY.Maulana, narasumber Bumdes.id - Syncore Indonesia, memaparkan strategi pengembangan jejaring usaha BUMKal berbasis potensi kalurahan. Ia menegaskan bahwa BUMKal harus mampu mengubah masalah menjadi peluang, dan peluang menjadi bisnis yang berkelanjutan, bukan sekadar bertahan dengan pendekatan konvensional yang minim inovasi.Inti dari strategi yang dipaparkan adalah pendekatan Pemetaan Bentang, sebuah metode yang mengukur dan menganalisis potensi serta permasalahan desa dari lima dimensi: alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dari hasil pemetaan ini, BUMKal dapat merumuskan ide bisnis yang relevan, menyusun Business Model Canvas (BMC) yang terukur, hingga melakukan analisis kelayakan usaha secara finansial maupun non-finansial. Pendekatan sistematis inilah yang selama ini menjadi fondasi pendampingan Syncore Indonesia dalam mengembangkan BUMKal di berbagai daerah.Maulana juga menekankan pentingnya jejaring usaha yang terstruktur. BUMKal perlu memetakan mitra dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, lembaga keuangan, hingga media. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat membangun kerja sama dari kebutuhan usaha nyata dengan dilandasi kepercayaan, serta dapat diformalkan melalui MoU atau Perjanjian Kerja Sama. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia membuktikan bahwa penguatan ekonomi desa membutuhkan pendampingan yang metodologis dan menyeluruh mulai dari pemetaan potensi, pengembangan model bisnis, hingga pembangunan jejaring usaha yang berkelanjutan. Bersama BUMKal Gerbang Merapi dan seluruh BUMKal di DIY, Syncore terus berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi desa. Pada Kamis, 30 April 2026, Syncore Indonesia hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2026 di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat tata kelola ekonomi desa yang mandiri dan berdampak luas, khususnya melalui jejaring usaha yang tepat sasaran.Kalurahan Sinduadi sendiri memiliki sejumlah potensi yang tengah berkembang. Lurah Sinduadi memaparkan berbagai capaian pengelolaan potensi kalurahan, di antaranya inisiatif pertanian modern berupa fasilitas green house di Balai RT 09 Kragilan yang dikelola BUMKal Sindu Mandiri. Fasilitas ini berfokus pada budidaya melon premium jenis Kaori dan telah sukses menggelar panen raya pada Maret 2026. Selain itu, kalurahan turut memfasilitasi pelaku UMKM kuliner melalui skema food court. Merespon besarnya potensi tersebut, strategi jejaring usaha menjadi bekal krusial bagi BUMKal Sindu Mandiri untuk melangkah lebih jauh dalam menghubungkan produk lokal dengan ekosistem pasar yang lebih luas.Langkah BUMKal ini juga mendapat dukungan penuh dari sisi kebijakan. Anggota DPRD DIY, Sri Muslimatun, menegaskan bahwa BUMKal harus menjadi jembatan kemajuan ekonomi masyarakat, bukan kompetitor yang mematikan usaha warga. Sebagai bentuk dukungannya pihak legislatif telah menyiapkan anggaran khusus untuk penguatan kapasitas digital para pengurus BUMKal, mulai dari pengelolaan situs web hingga strategi promosi. Komitmen kebijakan ini menjadi angin segar bagi pengurus BUMKal, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah merupakan bagian penting dari jejaring yang perlu dibangun desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalurahan. Dalam sesi pemaparan, narasumber dari Syncore Indonesia, Havri Ahsanul Fuad, S.Ak., M.Ak., menyampaikan strategi pengembangan jejaring usaha kalurahan secara komprehensif. Havri menegaskan bahwa BUMKal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Ia menjelaskan bahwa bentuk nyata dari pembangunan jejaring usaha tersebut adalah dengan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMKal dan warga. Oleh karena itu, Havri menjelaskan bahwa kunci keberhasilan BUMKal terletak pada kemampuannya menjadi penyerap produk (offtaker) sekaligus menemukan titik nilai tambah melalui Value Chain Analysis. Ia mencontohkan BUMDes Kemudo Makmur yang melalui pendampingan tata kelola Syncore berhasil membangun jejaring dan kepercayaan masyarakat, dimana BUMDes Kemudo Makmur berhasil mengembangkan toko desa Kamajaya Mart sebagai offtaker produk UMKM lokal hingga mencatatkan omzet sebesar Rp6 miliar. Havri menyampaikan bahwa model ini relevan untuk dapat diterapkan di Sinduadi, dimana melon Kaori dapat menjadi produk unggulan yang siap diserap dan dikembangkan nilai tambahnya. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia membuktikan bahwa penguatan ekonomi desa membutuhkan pendampingan yang terstruktur, mulai dari strategi bisnis, tata kelola keuangan, hingga digitalisasi. Bersama BUMKal Sindu Mandiri, Syncore terus berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Syncore Indonesia berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Pendampingan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PMK Dukcapil DIY). Kegiatan tersebut digelar di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Sleman, pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMKal agar mampu mengembangkan potensi desa secara lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, konsultan Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal Sendangtirto. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya pendampingan berbasis keahlian, jejaring, dan strategi pengembangan usaha desa. Pembukaan dan Potensi BUMKal Sendangtirto Acara diawali dengan sambutan Lurah Sendangtirto, Amir Junawan. Ia menyampaikan bahwa desa memiliki potensi besar yang terus dikembangkan. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Menurutnya, produksi sampah di wilayah tersebut cukup tinggi dan membutuhkan pengelolaan yang terstruktur. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pengelola mandiri agar sistem berjalan lebih efektif. “Kami berharap potensi seperti pengelolaan sampah dan wisata bisa menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujar Amir Junawan. Selain itu, ia menegaskan bahwa BUMKal Sendangtirto harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, potensi desa dapat dioptimalkan secara maksimal.Komitmen Pemerintah dalam Pembinaan BUMKal 2026 Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Setyo Warjiyana, S.I.P., M.P.A., perwakilan DPMK Dukcapil DIY. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Pembinaan BUMKal 2026 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung reformasi kalurahan, khususnya penguatan ekonomi masyarakat. BUMKal dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus pengelola potensi lokal, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kalurahan Sendangtirto menjadi salah satu dari 14 lokasi pelaksanaan pembinaan BUMDes di DIY pada tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola kelembagaan, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Selain menjadi sarana penyampaian materi, pembinaan ini juga menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman untuk mendorong inovasi, penguatan kemitraan, serta pengembangan BUMKal agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.Arahan DPRD: BUMKal Harus Jadi Mitra Masyarakat Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, S.H., M.H., menilai BUMKal Sendangtirto memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kebanggaan Sleman dan DIY. Menurutnya, perubahan dari BUMDes menjadi BUMKal bukan sekadar perubahan nama, tetapi harus diikuti dengan kemandirian agar kalurahan mampu menopang ekonominya secara berkelanjutan. “BUMKal harus menjadi mitra dan jembatan bagi warga, bukan malah menjadi pesaing” tegas Rahayu. Rahayu juga mengingatkan agar pengurus BUMKal tidak hanya terpaku pada urusan administrasi, tetapi berani berinovasi, berpromosi, dan mengambil peluang dari potensi lokal. Beberapa potensi yang disoroti antara lain embung, tubing, wisata, hingga pengelolaan sampah mandiri. Ia turut mendorong penguatan regulasi, akses permodalan, serta jejaring dengan pihak swasta, akademisi, dan dinas terkait untuk mendukung pendampingan BUMKal secara berkelanjutan..Jejaring Usaha sebagai Kunci Pengembangan BUMKal Dalam sesi materi, narasumber dari Syncore Indonesia, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., menekankan bahwa BUMKal harus dibangun berbasis kebutuhan desa. Ia menyebut pendirian BUMKal tidak boleh hanya karena regulasi atau tren. Menurutnya, BUMKal harus hadir sebagai solusi atas masalah desa. Fokus utamanya adalah mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. “BUMKal harus mampu mengoptimalkan potensi desa dan menjadi solusi nyata bagi masyarakat” jelas Widodo. Ia juga menegaskan bahwa pembinaan BUMKal 2026 menekankan pendekatan sistematis. Pengembangan usaha harus melalui tahapan yang jelas dan berkelanjutan. Widodo menjelaskan bahwa pengembangan BUMKal dilakukan melalui lima tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi input, process, output, outcome, dan impact. Pendekatan ini memastikan usaha desa berjalan secara terarah. Selain itu, ia menekankan pentingnya jejaring usaha dalam pengembangan BUMKal. Jejaring ini mencakup kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pengembangan jejaring dilakukan melalui beberapa langkah. Proses ini dimulai dari pemetaan potensi desa hingga analisis rantai nilai. Setelah itu, dilakukan penyusunan model kerja sama yang jelas dan berkelanjutan. Dalam materinya, Widodo juga menjelaskan pentingnya pemetaan potensi desa. Pemetaan ini dilakukan untuk memahami sumber daya dan peluang usaha yang tersedia. Tahapan ini mencakup observasi lapangan, penyusunan ide bisnis, hingga analisis kelayakan usaha. Dengan pendekatan ini, BUMKal dapat menentukan model bisnis yang tepat. Selain itu, analisis rantai nilai membantu menentukan posisi strategis BUMKal. Dengan strategi ini, BUMKal Sendangtirto dapat menciptakan nilai tambah bagi produk lokal. Widodo menegaskan bahwa keberhasilan BUMKal tidak hanya bergantung pada sistem. Faktor kepemimpinan dan kewirausahaan juga sangat menentukan. Pengurus BUMKal harus memiliki kemampuan adaptif dan inovatif. Mereka juga harus berani mengambil peluang yang ada. Dengan pendekatan ini, Pembinaan BUMKal 2026 diharapkan mampu mendorong ekonomi desa secara berkelanjutan.Konsultan Syncore Perkuat Komitmen dalam Pengembangan BUMKal Kegiatan pendampingan ini menegaskan peran Syncore Indonesia sebagai konsultan yang aktif mendukung penguatan kapasitas BUMKal melalui pendekatan strategis dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Syncore Indonesia berkolaborasi dengan BUMDes.id by Meravi.id untuk membantu BUMKal Sendangtirto memahami strategi pengembangan usaha, tata kelola kelembagaan, dan pentingnya jejaring usaha. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Syncore Indonesia dalam menghadirkan pendampingan berbasis keahlian untuk mendorong ekonomi kalurahan yang lebih mandiri. Melalui pendampingan tersebut, Syncore Indonesia mendorong BUMKal Sendangtirto agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi kalurahan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap peluang lokal. Penguatan kapasitas yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan unit usaha, tetapi juga pada pembangunan model bisnis yang terarah dan berkelanjutan. Dengan dukungan Syncore Indonesia, BUMKal diharapkan dapat menjadi penggerak kemandirian ekonomi lokal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id dalam kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Banjararum. Kegiatan tersebut digelar Dinas PMD Dukcapil DIY di Kantor Kalurahan Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. selaku konsultan Syncore Indonesia untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal Banjararum. Selanjutnya, Widodo Prasetyo Utomo disebut sebagai Bapak Pras dalam penyampaian materi kegiatan. Pembinaan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas BUMKal Banjararum dalam mengembangkan usaha berbasis potensi kalurahan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas BUMKal di sejumlah kalurahan terpilih di DIY. Melalui kegiatan ini, BUMKal Banjararum diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi lokal.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Muh Ajrudin Akbar dari DPRD DIY Fraksi PKS, Ibu Murti dari Dinas PMD Dukcapil DIY, serta Lurah Banjararum, Warudi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Banjararum. Dukungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis potensi kalurahan.Dalam pemaparannya, Bapak Pras menegaskan bahwa pendampingan BUMKal perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan usaha. Pendampingan juga perlu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, tujuan utama BUMKal adalah membangun kemandirian desa serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia.Bapak Pras menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembentukan unit usaha. Pembangunan desa juga perlu menyentuh perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan cara tersebut, potensi lokal dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan.Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas BUMKal, Bapak Pras memaparkan konsep jejaring usaha BUMKal sebagai kerja sama terstruktur antar pihak yang saling mendukung. Ia menyampaikan bahwa jejaring usaha dapat memberikan manfaat berupa akses pasar, modal, teknologi, serta efisiensi distribusi. “Jejaring usaha harus dibangun dengan prinsip saling menguntungkan, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan,” ujarnya.Selain itu, Bapak Pras menjelaskan tahapan pengembangan usaha BUMKal yang dimulai dari pemetaan potensi desa hingga implementasi usaha. Proses tersebut mencakup identifikasi bentang desa yang meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ia menambahkan bahwa observasi lapangan, wawancara masyarakat, dan diskusi kelompok menjadi langkah penting dalam menggali potensi kalurahan.Bapak Pras juga menekankan pentingnya pemilihan ide usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Ia menyebut bahwa usaha yang dikembangkan harus memiliki pasar yang jelas. Selain itu, usaha BUMKal juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.Contoh pengembangan usaha yang dapat dilakukan BUMKal meliputi wisata alam, pengelolaan sampah, toko desa, hingga layanan berbasis teknologi seperti internet desa. Menurut Bapak Pras, setiap ide usaha perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kalurahan. Dengan pemetaan yang tepat, BUMKal dapat menentukan unit usaha yang lebih relevan dan berpeluang berkembang.Lebih lanjut, Bapak Pras menjelaskan strategi jejaring usaha BUMKal melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pihak internal desa, antar desa, maupun pihak eksternal seperti pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Ia juga menyoroti pentingnya analisis rantai nilai atau value chain untuk menemukan peluang keuntungan dan meningkatkan nilai tambah produk.Melalui kegiatan pembinaan ini, kolaborasi antara Syncore Indonesia dan Bumdes.id by Meravi.id diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas BUMKal Banjararum secara berkelanjutan. Pendekatan pendampingan yang diberikan menjadi salah satu upaya untuk mendorong BUMKal agar lebih profesional dan mandiri. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMKal Banjararum berpotensi memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi lokal dengan mendampingi pelatihan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Perlu diketahui, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebutan Badan Usaha Milik Desa menggunakan istilah BUMKal yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Kalurahan, hal ini sesuai dengan nomenklatur administratif yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY ini dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026, di Balai Kalurahan Pilangrejo, Nglipar, Gunung Kidul. Pelatihan ini merupakan bagian dari agenda pelaksanaan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan di wilayah Gunung Kidul.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Arif Setiadi, S.IP dari DPRD DIY Fraksi PAN, Malik Khidir dari PT Stechoq, serta Lurah Pilangrejo, Sunaryo. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Pilangrejo sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Narasumber dari Syncore Indonesia diwakilkan oleh Havri Ahsanul Fuad, S.Ak., M.Ak., sebagai Tenaga Ahli Bumdes.id. Ia membuka sesi dengan pertanyaan mendasar kepada para audiens : "Apa motivasi utama mendirikan BUMKal?". Havri menjelaskan bahwa pengelola harus bergeser dari motivasi Coercive (sekadar memenuhi aturan/dana desa) atau Mimetic (ikut-ikutan) menuju motivasi Normative, yaitu keinginan untuk menyelesaikan masalah atau mengolah potensi desa yang belum tersentuh.Guna mewujudkan visi tersebut, Havri memaparkan enam tahapan strategi pengembangan jejaring yang harus dilakukan secara sistematis. Langkah dimulai dari pemetaan potensi menggunakan metode pemetaan bentang hingga analisis rantai nilai untuk menemukan nilai tambah. Tahapan selanjutnya mencakup identifikasi aktor jejaring menggunakan Stakeholder Mapping Matrix guna menentukan mitra strategis bagi usaha desa. Selanjutnya, model jejaring dirancang melalui Business Model Canvas (BMC) dan menyusun skema kerja sama melalui Legal Drafting. Proses ini diakhiri dengan implementasi proyek pilot serta evaluasi berkala untuk memastikan pertumbuhan usaha BUMKal Pilangrejo. Implementasi strategi BUMKal Pilangrejo ditargetkan mampu memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat kalurahan. Melalui manajemen yang profesional serta transparan, BUMKal berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif untuk mengubah potensi lokal menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD) secara berkelanjutan. Menutup rangkaian pembinaan, Havri menekankan kembali esensi pembangunan yang dimulai dari akar rumput dengan mengutip pesan dari Mohammad Hatta : "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa". Syncore Indonesia bersama Meravi.id terus bersinergi untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pendampingan yang konsisten, Syncore Indonesia bersama Meravi.id berharap BUMKal Pilangrejo mampu menjadi "lilin" yang menerangi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaDinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY menggelar agenda pembinaan dan pendampingan BUMKal 2026 di Balai Kalurahan Sindutan, Temon, Kulon Progo pada Selasa, 21 April 2026. Agenda ini dirancang dengan menghadirkan tiga narasumber utama yang membedah strategi pengembangan desa dari sudut pandang kebijakan, pemetaan potensi bisnis, hingga akuntabilitas keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali 25 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus BUMKal, Bamuskal, hingga Tenaga Pendamping Profesional. Melalui pembinaan ini, diharapkan pengurus BUMKal Sindutan mampu mengembangkan jejaring usaha yang optimal dengan mengandalkan potensi lokal kalurahan. Narasumber pertama, Wakil Ketua Komisi DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA., membuka sesi dengan menegaskan dukungan kebijakan DPRD dalam penguatan BUMKal di DIY. Beliau menyatakan komitmen penuh untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Sindutan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi kalurahan.Narasumber kedua adalah Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., yang merupakan Senior Konsultan Syncore Indonesia sekaligus pendamping dari Bumdes.id. Dalam paparannya, Bapak Pras menekankan bahwa pengelola BUMKal harus mampu mengubah masalah di masyarakat menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan.Untuk mencapai hal tersebut, ia memperkenalkan konsep Pemetaan Bentang, yaitu proses mengamati dan pemetaan potensi usaha wilayah untuk dianalisis potensinya. Pemetaan ini mencakup lima aspek utama:Bentang Alam: Identifikasi potensi sungai, lahan pertanian, hingga lokasi bekas tambang.Bentang Sosial: Memetakan mata pencaharian penduduk dan fasilitas umum.Bentang Ekonomi: Menginventarisir pelaku UMKM dan pasar desa.Bentang Budaya: Menggali potensi kesenian, sejarah, dan kuliner khas.Bentang Teknologi: Meninjau akses internet dan teknologi tepat guna yang tersedia.Bapak Pras menekankan bahwa pengembangan usaha desa harus mengikuti tahapan yang terukur dan sistematis. Langkah ini dimulai dengan pembentukan tim pemetaan usaha untuk mengidentifikasi potensi wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja analisis peluang bisnis. Sebagai puncaknya, pengelola menyusun Business Model Canvas (BMC) dan dokumen perencanaan usaha agar strategi BUMKal lebih profesional, terarah, serta berdaya saing. Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaNarasumber terakhir adalah perwakilan TAPM Kabupaten Kulon Progo, Yulianto, S.E., yang memaparkan materi mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Beliau mengingatkan bahwa orientasi BUMKal tidak hanya pada profit semata, tetapi juga wajib dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakatKomitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaSyncore Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus hadir mendampingi dan mendukung peningkatan kapasitas para pengelola BUM Desa maupun Kalurahan di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian edukasi dan perangkat analisis yang relevan dengan tantangan ekonomi desa saat ini.Melalui pendampingan BUMKal ini, diharapkan akan muncul lembaga ekonomi desa yang inovatif dan mampu menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Syncore Indonesia percaya bahwa dengan tata kelola yang tepat, desa mampu menjadi pusat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Pendidikan yang berkualitas memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis bagi sekolah menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa visi pendidikan yang diinginkan dapat tercapai dengan cara yang terukur dan terarah. Dalam konteks ini, sekolah harus mampu menyusun rencana yang tidak hanya fokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan langkah-langkah untuk pengembangan jangka panjang.Pentingnya Rencana Strategis bagi SekolahRencana strategis sekolah merupakan alat yang dapat digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah untuk mencapainya. Rencana ini akan membantu sekolah memahami kebutuhan, memprioritaskan sumber daya, dan memantau pencapaian tujuan. Dengan rencana yang jelas, sekolah dapat menghadapi tantangan dan perubahan di dunia pendidikan dengan lebih siap, serta berusaha memberikan hasil yang terbaik bagi para siswa.Langkah-langkah dalam Penyusunan Rencana StrategisMenetapkan Visi dan MisiLangkah pertama dalam menyusun rencana strategis adalah menetapkan visi dan misi sekolah. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Kedua hal ini akan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas dan kebijakan yang dijalankan oleh sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.Melakukan Analisis SituasiSetelah visi dan misi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis situasi. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi sekolah. Dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang ada di luar lingkungan sekolah.Menyusun Tujuan dan SasaranTujuan dan sasaran yang jelas sangat penting dalam rencana strategis. Tujuan adalah hasil jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah-langkah yang lebih terperinci dan dapat diukur untuk mencapainya. Misalnya, tujuan bisa berupa "meningkatkan kualitas pengajaran", sementara sasaran yang lebih spesifik bisa berupa "meningkatkan skor ujian nasional siswa sebesar 10% dalam dua tahun".Penyusunan Rencana AksiSetelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi. Rencana ini mencakup langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai sasaran. Setiap kegiatan harus jelas siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Rencana aksi ini akan menjadi panduan yang digunakan oleh sekolah dalam menjalankan rencana strategis.Evaluasi dan PemantauanSetiap rencana strategis harus diikuti dengan sistem evaluasi dan pemantauan yang terstruktur. Evaluasi memungkinkan sekolah untuk menilai apakah tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana, sementara pemantauan membantu memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.Manfaat Penyusunan Rencana Strategis untuk SekolahPenyusunan rencana strategis memiliki manfaat yang besar bagi sekolah, di antaranya:Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien: Dengan rencana yang jelas, sekolah dapat mengalokasikan sumber daya, baik dari segi keuangan, waktu, maupun tenaga, secara lebih efisien.Peningkatan Kualitas Pendidikan: Rencana yang sistematis memungkinkan sekolah untuk fokus pada perbaikan kualitas pengajaran, fasilitas, serta pembelajaran berbasis teknologi.Pemecahan Masalah yang Lebih Tepat: Dengan adanya rencana yang terstruktur, sekolah lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.Arah Pengembangan Pendidikan yang TerencanaPerencanaan strategis membantu sekolah merancang langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan operasional jangka panjang. Dengan dukungan Syncore Indonesia, sekolah dapat menyiapkan strategi alokasi sumber daya, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja secara terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan sekolah tetap adaptif terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal, sekaligus menjaga stabilitas finansial dan organisasi.Menyusun rencana strategis yang matang menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sekolah dan operasional yang lebih efisien, terukur, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Struktur Organisasi Koperasi memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola usaha yang sehat dan profesional. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap unsur koperasi dapat menjalankan fungsi secara optimal. Selain itu, struktur yang tepat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan usaha.Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki unsur organisasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Dalam praktiknya, beberapa koperasi juga menunjuk pengelola atau manajer operasional untuk membantu kegiatan usaha sehari-hari. Karena itu, pemahaman terhadap Struktur Organisasi Koperasi menjadi hal penting bagi seluruh anggota dan pengelola koperasi.Struktur Organisasi Koperasi dalam RegulasiStruktur Organisasi Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sementara itu, pengurus bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sesuai keputusan rapat anggota.Selain pengurus, koperasi juga memiliki pengawas yang berfungsi melakukan pengendalian internal organisasi. Pengawasan tersebut penting agar pengelolaan koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tujuan usaha bersama. Dengan struktur yang jelas, koperasi dapat berkembang lebih sehat dan profesional.Peran Rapat Anggota dalam KoperasiRapat anggota memiliki kedudukan penting dalam Tata Kelola Koperasi. Rapat anggota berwenang menetapkan kebijakan umum koperasi dan pengambilan keputusan strategis organisasi.Melalui rapat anggota, koperasi dapat menetapkan anggaran dasar, rencana kerja, pembagian sisa hasil usaha, dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus. Selain itu, anggota juga memiliki hak memilih dan memberhentikan pengurus maupun pengawas. Dengan sistem tersebut, koperasi menjalankan prinsip demokrasi ekonomi secara terbuka dan partisipatif.Tanggung Jawab Pengurus KoperasiPengurus Koperasi memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan usaha dan mengelola organisasi secara profesional. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 30 - 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.Dalam pelaksanaannya, pengurus bertugas menyusun rencana kerja, laporan keuangan, dan menyelenggarakan rapat anggota. Selain itu, pengurus juga menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib serta memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Oleh sebab itu, pengurus perlu memiliki kemampuan managerial skill dan pemahaman tata kelola usaha yang baik.Fungsi Pengawas dalam Tata Kelola KoperasiPengawas memiliki fungsi penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Tugas utama pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.Selain melakukan pengawasan, pengawas juga memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan pengawasan yang baik, risiko kesalahan pengelolaan dapat diminimalkan. Kondisi ini membantu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.Peran Pengelola atau Manajer OperasionalBeberapa koperasi menunjuk pengelola atau manajer operasional untuk membantu kegiatan usaha harian. Pengelola bertugas menjalankan operasional usaha sesuai arahan dan kebijakan pengurus koperasi.Selain itu, pengelola juga bertanggung jawab terhadap pelayanan anggota dan administrasi usaha. Namun, tanggung jawab utama organisasi tetap berada pada pengurus koperasi. Karena itu, koordinasi antarbagian harus berjalan secara efektif dan terarah.Pentingnya Struktur Organisasi KoperasiStruktur Organisasi Koperasi membantu pembagian tugas menjadi lebih jelas dan sistematis. Dengan pembagian tersebut, setiap unsur organisasi dapat memahami tanggung jawabnya masing-masing.Selain meningkatkan efektivitas kerja, struktur organisasi juga memperkuat sistem pengawasan internal. Tata kelola yang baik membantu koperasi berkembang lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, koperasi perlu terus memperkuat kualitas organisasi dan kompetensi pengelolanya.KesimpulanStruktur Organisasi Koperasi menjadi pondasi penting dalam mendukung pengelolaan usaha yang profesional dan transparan. Setiap unsur organisasi memiliki fungsi berbeda, tetapi tetap saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.Melalui Tata Kelola Koperasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan partisipasi anggota, efektivitas usaha, dan keberlanjutan bisnis. Karena itu, koperasi perlu memperkuat pemahaman terkait peran pengurus, pengawas, dan anggota agar organisasi semakin maju dan berdaya saing.
Dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi, keberadaan naskah akademik memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan ilmiah dan argumentatif. Naskah akademik menjadi instrumen yang menjelaskan urgensi, dasar pemikiran, arah kebijakan, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun institusi. Penyusunan naskah akademik yang baik memerlukan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan mampu mengintegrasikan aspek filosofis, sosiologis, serta yuridis secara komprehensif. Melalui naskah akademik, suatu kebijakan diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan implementatif di lapangan.Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang berisi hasil penelitian, kajian hukum, analisis kebijakan, serta argumentasi akademik yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu. Dokumen ini berfungsi memberikan justifikasi ilmiah terhadap perlunya suatu regulasi dibentuk, diubah, atau disempurnakan. Secara umum, naskah akademik memuat identifikasi masalah, tujuan pengaturan, kajian teoritis dan empiris, evaluasi regulasi eksisting, hingga rekomendasi substansi pengaturan. Dengan demikian, naskah akademik menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, dan perumusan kebijakan yang akan ditetapkan.Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Dalam praktiknya, penyusunan naskah akademik dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan saling berkaitan. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi atau kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar ilmiah, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Identifikasi Isu dan Permasalahan StrategisTahap awal dalam penyusunan naskah akademik adalah mengidentifikasi isu strategis yang menjadi dasar kebutuhan penyusunan kebijakan atau regulasi. Permasalahan dapat berasal dari ketidaksesuaian regulasi, kekosongan hukum, perubahan kondisi sosial-ekonomi, tuntutan pelayanan publik, maupun kebutuhan penguatan kelembagaan. Pada tahap ini, penyusun perlu memastikan bahwa isu yang diangkat memiliki urgensi, relevansi, serta dampak yang signifikan terhadap masyarakat atau organisasi.Pengumpulan Data dan InformasiSetelah isu teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dapat diperoleh dari regulasi, jurnal ilmiah, dokumen perencanaan, laporan kinerja, wawancara, forum diskusi, observasi, maupun data statistik. Pengumpulan data yang komprehensif menjadi kunci untuk menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.Analisis Filosofis, Sosiologis, dan YuridisDalam penyusunan naskah akademik, terdapat tiga landasan utama yang perlu dianalisis, yaitu:Landasan Filosofis: berkaitan dengan nilai, ideologi, dan prinsip dasar yang menjadi pijakan kebijakan.Landasan Sosiologis: berkaitan dengan kondisi, kebutuhan, serta dinamika masyarakat yang melatarbelakangi perlunya pengaturan.Landasan Yuridis: berkaitan dengan kesesuaian regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan harmonisasi hukum.Ketiga aspek tersebut harus saling terintegrasi agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi dan daya implementasi yang kuat. Secara umum, struktur naskah akademik terdiri atas:PendahuluanKajian Teoritis dan Tinjauan KebijakanIdentifikasi Kebutuhan PengaturanEvaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undanganLandasan Filosofis, Sosiologis, dan YuridisJangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi MuatanPenutup dan RekomendasiDengan struktur yang sistematis tersebut, naskah akademik dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mampu memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi.Tantangan dalam Penyusunan Naskah Akademik Dalam praktiknya, penyusunan naskah akademik sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, lemahnya sinkronisasi regulasi, kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, hingga penyusunan yang terlalu normatif tanpa didukung kondisi empiris.Selain itu, banyak naskah akademik yang masih disusun sekadar memenuhi persyaratan administratif, sehingga kualitas analisis dan kedalaman substansi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat agar proses penyusunan lebih partisipatif dan berkualitas.Peran Pendampingan dalam Penyusunan Naskah AkademikSebagai lembaga yang bergerak di bidang consulting, system, training, dan pendampingan kelembagaan, Syncore Indonesia memiliki kapabilitas dalam mendukung penyusunan naskah akademik secara komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif penyusunan dokumen, tetapi juga pada penguatan kualitas analisis, kesesuaian regulasi, serta implementasi kebijakan di lapangan.Selain itu, dukungan tim multidisiplin memungkinkan penyusunan naskah akademik dilakukan secara lebih sistematis, mulai dari identifikasi isu strategis, harmonisasi regulasi, analisis kelembagaan, hingga penyusunan arah perumusan kebijakan dan substansi pengaturan. Dengan pendekatan tersebut, naskah akademik yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang kuat, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.Penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam membangun kebijakan dan regulasi yang berkualitas, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui proses yang sistematis dan berbasis kajian ilmiah, naskah akademik mampu menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi memiliki dasar argumentasi yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.Di era tata kelola modern, kemampuan menyusun naskah akademik menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyusunan naskah akademik perlu terus didorong agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah maupun nasional.
Pengelolaan keuangan digital menjadi solusi penting bagi klinik dalam meningkatkan efisiensi operasional. Klinik membutuhkan sistem keuangan yang cepat, akurat, dan transparan agar pelayanan kepada pasien tetap optimal. Selain itu, penggunaan teknologi membantu klinik mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempercepat proses administrasi keuangan.Perkembangan teknologi mendorong banyak klinik beralih dari pengelolaan keuangan manual ke sistem digital yang lebih modern. Melalui sistem keuangan klinik yang terintegrasi, proses penganggaran, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Penggunaan sistem digital membantu klinik memantau kondisi keuangan secara real-time sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat.Pentingnya Pengelolaan Keuangan Digital bagi KlinikPengelolaan keuangan digital membantu klinik mengatur operasional secara lebih terstruktur. Sistem digital memudahkan proses pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta pengelolaan arus kas secara real-time. Dengan data yang lebih akurat, manajemen klinik dapat mengambil keputusan keuangan secara cepat dan tepat. Perencanaan anggaran menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan digital. Klinik perlu menyusun anggaran secara rinci agar penggunaan dana lebih terarah dan efisien. Anggaran tersebut meliputi kebutuhan obat, alat kesehatan, biaya operasional, serta pengembangan fasilitas pelayanan. Perencanaan yang baik membantu klinik mengendalikan pengeluaran dan mengurangi pemborosan anggaran.Pelaporan Keuangan yang Transparan dan AkuratPelaporan keuangan yang transparan membantu klinik memantau kondisi keuangan secara berkala. Sistem keuangan klinik berbasis digital memungkinkan penyusunan laporan dilakukan lebih cepat dan minim kesalahan. Data keuangan juga dapat diakses secara mudah untuk kebutuhan evaluasi dan pengambilan keputusan.Sistem keuangan klinik yang terintegrasi membantu klinik berkembang secara lebih berkelanjutan. Klinik dapat mengontrol biaya operasional, memantau penggunaan anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih optimal. Pengelolaan data keuangan yang tertata juga membantu klinik menyusun strategi pengembangan layanan.
Memahami Kebutuhan Program Hibah Penyusunan proposal hibah membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan berbasis data. Organisasi perlu memahami tujuan program sebelum menyusun dokumen pengajuan. Selain itu, proposal harus selaras dengan fokus lembaga pemberi hibah agar peluang pendanaan meningkat. Proposal panduan pendanaan hibah yang baik harus memiliki kesesuaian tema, indikator keberhasilan, dan strategi keberlanjutan program. Proposal hibah juga perlu menunjukkan dampak sosial, kapasitas organisasi, serta efektivitas anggaran. Merumuskan Program Secara Sistematis Tahap awal dimulai dengan identifikasi masalah yang relevan. Organisasi harus melakukan riset lapangan, wawancara, atau analisis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program yang dirancang memiliki dasar yang kuat dan realistis. Setelah masalah ditemukan, organisasi perlu menetapkan tujuan program secara jelas. Tujuan harus spesifik, terukur, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, setiap tujuan perlu memiliki indikator keberhasilan yang mudah dievaluasi. Diagram penyusunan proposal di bawah ini membantu organisasi memahami alur kerja proposal secara runtut. Selain lebih sistematis, proses ini mempermudah tim dalam membagi tanggung jawab kerja. Menyusun Komponen Proposal Proposal hibah yang efektif memiliki beberapa komponen utama. Bagian pertama biasanya berisi ringkasan proyek dan latar belakang organisasi. Ringkasan harus singkat, padat, dan mampu menjelaskan manfaat program secara cepat. Bagian berikutnya menjelaskan konteks masalah, sasaran program, dan strategi pelaksanaan. Organisasi juga perlu menyampaikan risiko program serta langkah mitigasinya. Selain itu, donor biasanya menilai keberlanjutan program setelah pendanaan selesai. Komponen lain yang sangat penting adalah kerangka logis. Kerangka logis membantu menjelaskan hubungan antara tujuan, output, indikator, dan aktivitas program. Dengan struktur tersebut, donor dapat menilai konsistensi rencana kerja secara lebih mudah. Komponen lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya grafik prioritas penilaian menunjukkan bahwa kesesuaian tema menjadi faktor paling penting dalam seleksi proposal. Oleh sebab itu, organisasi harus menyesuaikan program dengan fokus donor secara detail.Strategi Meningkatkan Peluang Pendanaan Proposal yang kuat selalu menggunakan data pendukung yang valid. Organisasi dapat menambahkan hasil survei, statistik resmi, atau temuan penelitian terbaru. Dengan pendekatan tersebut, donor akan melihat bahwa program dirancang berdasarkan kebutuhan nyata. Bahasa proposal juga harus jelas dan profesional. Hindari kalimat terlalu panjang karena dapat mengurangi fokus pembaca. Selain itu, gunakan istilah teknis secara proporsional agar proposal tetap mudah dipahami. Penyusunan anggaran perlu dilakukan secara realistis dan transparan. Donor biasanya menilai keseimbangan antara biaya operasional dan manfaat program. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki alasan yang logis dan terukur. Organisasi juga perlu menunjukkan kapasitas tim pelaksana. Pengalaman proyek sebelumnya dapat meningkatkan kepercayaan donor terhadap kemampuan implementasi program. Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi nilai tambah dalam proses penilaian proposal. Berikut ini langkah-langkah strategi untuk meningkatkan peluang pendanaan hibah: Pentingnya Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam proposal hibah. Donor ingin memastikan bahwa program berjalan sesuai target yang direncanakan. Oleh karena itu, organisasi perlu menjelaskan metode pemantauan secara rinci. Evaluasi juga membantu organisasi mengukur dampak program secara objektif. Data evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan program berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi yang baik dapat memperbesar peluang memperoleh hibah lanjutan. Proposal hibah yang efektif membutuhkan perencanaan matang dan strategi yang terukur. Organisasi harus mampu menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata serta tujuan yang jelas. Selain itu, proposal perlu menunjukkan dampak sosial, kapasitas organisasi, dan efektivitas penggunaan dana.Dengan pendekatan sistematis, peluang memperoleh pendanaan akan meningkat secara signifikan. Proposal yang baik tidak hanya menarik perhatian donor, tetapi juga mampu membangun kepercayaan jangka panjang. Bersama Syncore Research dalam program kemitraan penelitian, kami senantiasa siap memberikan berbagai bentuk dukungan penelitian, termasuk analisis data, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan penulisan laporan penelitian. Selain hal tersebut, Syncore Research juga dapat memberikan bantuan dalam pemasaran penelitian atau pengajuan proposal dana penelitian kepada pihak-pihak terkait.
Manajemen risiko rumah sakit menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola layanan kesehatan. Rumah sakit menghadapi tuntutan mutu, keselamatan pasien, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, kompleksitas pelayanan membuat risiko dapat muncul dari banyak unit. Risiko dapat berasal dari pelayanan medis, sumber daya manusia, alat kesehatan, teknologi, klaim, dan arus kas. Manajemen perlu mengenali risiko sebelum berubah menjadi kerugian besar. Oleh sebab itu, pendekatan risiko harus masuk ke proses pengambilan keputusan.Dasar Peraturan Manajemen Risiko Rumah Sakit Manajemen risiko rumah sakit memiliki dasar yang kuat dalam berbagai regulasi kesehatan di Indonesia. Secara umum, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar bahwa rumah sakit perlu memiliki sistem untuk mengenali, mencegah, dan mengendalikan risiko yang dapat berdampak pada pasien, tenaga kesehatan, maupun keberlangsungan pelayanan. Dalam pelaksanaannya, manajemen risiko rumah sakit juga berkaitan erat dengan akreditasi. Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit menempatkan standar akreditasi sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan dokumen, tetapi juga sebagai kerangka untuk memastikan bahwa risiko dalam pelayanan rumah sakit dikelola secara sistematis. Keterkaitan tersebut semakin jelas dalam Permenkes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit. Regulasi ini menyebutkan bahwa komite mutu membantu direktur dalam peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Artinya, manajemen risiko bukan hanya tugas administratif, melainkan bagian dari tata kelola rumah sakit yang harus dipantau dan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Selain itu, Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan mendukung manajemen risiko melalui penggunaan data mutu. Indikator mutu membantu rumah sakit menilai capaian pelayanan, menemukan area yang berisiko, dan menentukan prioritas perbaikan. Karena itu, data indikator mutu sebaiknya tidak hanya digunakan untuk pelaporan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan peta risiko rumah sakit. Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut saling terhubung dalam membangun sistem manajemen risiko rumah sakit. UU Nomor 17 Tahun 2023 memberi dasar prinsip pelayanan aman dan bermutu, Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 memberi kerangka akreditasi, Permenkes Nomor 80 Tahun 2020 mengatur peran komite mutu, sedangkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 menyediakan alat pemantauan melalui indikator mutu.Jenis Risiko dalam Manajemen Risiko Rumah Sakit Manajemen risiko rumah sakit mencakup berbagai risiko yang dapat memengaruhi mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlangsungan organisasi. Risiko tersebut tidak hanya muncul dari proses klinis, tetapi juga dari kegiatan operasional serta pengelolaan keuangan rumah sakit. Dengan memahami jenis risikonya, rumah sakit dapat menentukan prioritas pengendalian dan menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat. Secara umum, pembahasan jenis risiko dalam manajemen risiko rumah sakit dapat dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu risiko klinis, risiko operasional, dan risiko keuangan. Ketiganya saling berkaitan karena gangguan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Misalnya, masalah operasional dapat berdampak pada mutu pelayanan, sedangkan masalah keuangan dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya untuk mendukung keselamatan pasien.Risiko Klinis Rumah Sakit Risiko klinis berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Contohnya adalah salah identifikasi, infeksi, medication error, jatuh, dan keterlambatan tindakan. Risiko tersebut dapat merusak kepercayaan pasien bila tidak dikelola serius. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 memberi dasar pengendalian risiko klinis. Pasal 5 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan keselamatan pasien. Pasal tersebut juga menuntut asesmen risiko, identifikasi risiko, pengelolaan risiko pasien, dan pelaporan insiden. Risiko klinis juga perlu dikelola melalui pelaporan insiden. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 18 mengatur pelaporan insiden secara internal. Selain itu, tim keselamatan pasien melakukan investigasi dan root cause analysis untuk mencegah kejadian berulang. Manajemen rumah sakit perlu membangun budaya belajar, bukan budaya menyalahkan. Setiap insiden harus menjadi bahan evaluasi sistem. Karena itu, pelaporan yang terbuka akan memperkuat keselamatan pasien.Risiko Operasional Rumah Sakit Risiko operasional muncul dari proses kerja sehari-hari. Sumbernya dapat berupa gangguan listrik, alat medis, farmasi, limbah, sumber daya manusia, sistem informasi, dan keamanan. Di sisi lain, tekanan jumlah pasien dapat memperbesar risiko tersebut. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 memberi dasar pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS). Pasal 7 mengatur pelaksanaan rencana K3RS yang meliputi manajemen risiko K3RS, keselamatan, keamanan, bahan berbahaya dan beracun (B3), kebakaran, prasarana, alat medis, dan kesiapsiagaan darurat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa risiko operasional harus dikelola lintas unit. Pasal 12 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 menjelaskan tujuan manajemen risiko K3RS. Tujuannya adalah meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit. Sasaran perlindungannya mencakup sumber daya manusia, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Rumah sakit perlu menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), audit internal, simulasi, dan rencana kontingensi. Manajemen juga harus memastikan alat medis siap pakai. Oleh sebab itu, risiko operasional perlu dipantau secara rutin.Risiko Keuangan Rumah Sakit Risiko keuangan muncul ketika pendapatan, biaya, klaim, dan kas tidak terkendali. Rumah sakit dapat menghadapi piutang klaim, pemborosan belanja, atau tarif yang tidak menutup biaya. Namun, risiko ini dapat ditekan dengan pengendalian internal. UU Nomor 17 Tahun 2023 memberi dasar tentang pendanaan rumah sakit. Pendanaan dapat berasal dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, anggaran daerah, atau sumber lain yang sah. Karena itu, risiko keuangan perlu dikelola melalui perencanaan yang akuntabel. Bagi rumah sakit badan layanan umum (BLU), PP Nomor 74 Tahun 2012 menjadi dasar penting. Ketentuan tersebut mengatur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU. PPK-BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, fleksibilitas keuangan tetap membutuhkan pengawasan ketat. Rumah sakit perlu mengendalikan tarif, klaim, belanja, investasi, dan arus kas. Oleh sebab itu, risiko keuangan harus masuk dalam rapat manajemen berkala.Strategi Implementasi Manajemen Risiko Manajemen risiko rumah sakit perlu diterapkan secara terstruktur, dimulai dari identifikasi risiko di setiap unit, penilaian tingkat risiko, penyusunan mitigasi, pemantauan, hingga pelaporan berkala. Dengan alur ini, rumah sakit dapat mengetahui risiko yang perlu segera dikendalikan dan risiko yang harus terus dipantau. Agar proses tersebut berjalan konsisten, komite mutu berperan sebagai penggerak koordinasi antar unit. Sesuai Permenkes Nomor 80 Tahun 2020 Pasal 10, komite mutu membantu direktur dalam peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko, termasuk dalam penyusunan kebijakan, profil risiko, serta rencana penanganannya. Pengendalian risiko juga perlu didukung oleh data yang terukur. Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan menjadi dasar penggunaan indikator mutu untuk menilai capaian layanan dan melihat efektivitas upaya perbaikan. Seluruh hasil identifikasi, pemantauan, dan pengukuran tersebut kemudian dapat dirangkum dalam peta risiko rumah sakit. Peta ini membantu direksi melihat prioritas risiko, baik klinis, operasional, maupun keuangan, sehingga keputusan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berbasis data.Arah Akhir Penguatan Manajemen Risiko Manajemen risiko rumah sakit bukan hanya kewajiban regulasi. Sistem ini membantu rumah sakit menjaga mutu, keselamatan pasien, keberlanjutan layanan, dan kesehatan keuangan. Selain itu, pengelolaan risiko memperkuat kepercayaan pasien. Rumah sakit membutuhkan tata kelola risiko yang terpadu, konsisten, dan mudah diterapkan. Dalam hal ini, Syncore Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang mendampingi rumah sakit dalam memperkuat manajemen risiko klinis, operasional, dan keuangan. Melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, Syncore Indonesia membantu rumah sakit membangun tata kelola yang lebih akuntabel serta siap menghadapi dinamika layanan kesehatan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
