Syncore Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam program pendampingan review awal sebelum audit eksternal (pra audit) bagi 18 Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Kota Yogyakarta. Salah satunya adalah Puskesmas Pakualaman Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan Puskesmas Pakualaman Yogyakarta. Melalui pra audit, Syncore Indonesia membantu menilai kesesuaian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kesiapan dokumen pendukung yang akan menjadi dasar audit eksternal.Dalam prosesnya, kegiatan dimulai dengan kick off meeting dan dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen secara menyeluruh. Konsultan Syncore melakukan telaah angka antar laporan keuangan, keselarasan laporan dengan regulasi, serta verifikasi kelengkapan dokumen pendukung. Hasilnya dirangkum dalam review notes yang berisi rekomendasi perbaikan bagi puskesmas.Menurut Siti Hasna Fathimah, S.E., M.Ak., CAAT, selaku Konsultan Syncore Indonesia, pra audit memiliki peran penting baik bagi puskesmas maupun Pemerintah Daerah. “Bagi Puskesmas, kegiatan ini memastikan kelengkapan laporan dan kepatuhan terhadap peraturan. Sedangkan bagi Pemda, hasil pra audit mendukung transparansi pengelolaan dana BLUD dan kualitas laporan keuangan pemerintah kota,” jelasnya.Syncore menggunakan metode process-based yang menekankan objektivitas melalui kertas kerja terstandar. Tantangan yang dihadapi di lapangan meliputi ketidaksesuaian format laporan dan pengarsipan dokumen fisik. Namun, dengan pendampingan sistematis, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap.Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan audit, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik di sektor kesehatan. “Akuntabilitas adalah investasi. Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan keseriusannya dalam membangun layanan kesehatan prima dengan tata kelola keuangan yang transparan,” ujar Siti Hasna Fathimah, S.E., M.Ak., CAAT.Dengan pendampingan ini, konsultan Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung instansi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan. Bagi Syncore, akuntabilitas merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memperkuat fondasi pelayanan publik. Melalui pendampingan pra audit, Syncore berupaya memastikan proses pengelolaan keuangan di Puskesmas BLUD berjalan transparan, efisien, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
PT SMART Tbk tengah menyusun modul fasilitator dan modul pembelajaran BUM Desa sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Penyusunan modul ini penting untuk memberikan panduan bagi fasilitator dalam melakukan pendampingan kepada BUM Desa serta menambah pengetahuan pengurus agar dapat diterapkan di masing-masing BUM Desa. Melalui modul ini, diharapkan pengelolaan BUM Desa menjadi lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.Latar belakang penyusunan modul ini berawal dari komitmen PT SMART Tbk untuk memperluas ruang lingkup tanggung jawab sosialnya ke ranah pemberdayaan masyarakat desa. Perusahaan berupaya memberikan kontribusi nyata melalui pelatihan dan pendampingan bagi BUM Desa yang berada di wilayah operasionalnya. Program ini juga merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa.Tujuan utama penyusunan modul ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, agar perusahaan memahami metode yang tepat dalam melihat administrasi BUM Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua, PT SMART Tbk ingin mampu menentukan tipologi BUM Desa mulai dari perintis, pemula, berkembang, hingga maju. Ketiga, perusahaan berupaya merumuskan strategi monitoring dan evaluasi yang efektif dengan indikator keberhasilan yang terukur.Selain itu, PT SMART Tbk juga menargetkan tersusunnya kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berdasarkan tipologi BUM Desa yang berbeda. Perusahaan ingin memiliki metodologi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan tiap BUM Desa binaan. Dengan demikian, setiap kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Modul fasilitator akan digunakan oleh tim internal PT SMART Tbk, sedangkan modul pembelajaran ditujukan bagi BUM Desa binaan perusahaan.Proses penyusunan modul ini dimulai pada Semester II Tahun 2024 melalui beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut meliputi rapat penyusunan, pembuatan modul fasilitator dengan berbagai tools pendukung, serta penyusunan modul pembelajaran yang mencakup aspek legalitas, perencanaan usaha, manajemen operasional, pemasaran, komunikasi, dan tata kelola keuangan. Setelah itu, dilakukan rapat presentasi, finalisasi modul, dan workshop untuk memastikan kesiapan implementasi.Terkait lokasi penerapan perdana modul, tim konsultan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tim SMART Tbk sebagai pengguna utama. Dalam penyusunannya, tidak ditemukan tantangan berarti karena seluruh proses berlangsung lancar dan kolaboratif. Tim konsultan menggunakan pendekatan sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami agar pengguna di desa dapat mengerti dengan baik. Pendekatan ini memastikan modul bersifat praktis, aplikatif, dan langsung dapat diterapkan di lapangan.Melihat potensi besar yang dimilikinya, modul ini dipandang sangat berpotensi untuk diterapkan di berbagai daerah lain. Karena dirancang secara global, modul ini dapat digunakan oleh siapa pun terutama oleh BUM Desa di seluruh Indonesia. Upaya PT SMART Tbk dalam menyusun modul fasilitator dan pembelajaran ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran BUM Desa, meningkatkan kompetensi pengelolanya, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis desa secara berkelanjutan.
Yogyakarta — Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Pra Audit dan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan terhadap 18 Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan PT Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan.Pelaksanaan audit eksternal ini dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Proses audit bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan Puskesmas bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Kegiatan pra audit menjadi langkah awal penting dalam memastikan kesiapan Puskesmas Kraton menghadapi proses audit eksternal. Melalui pendampingan ini, tim konsultan melakukan review awal terhadap kelengkapan dokumen yang di butuhkan, menyempurnakan sistem pencatatan keuangan, serta identifikasi potensi temuan yang dapat mempengaruhi opini auditor.Dalam prosesnya, kegiatan meliputi beberapa tahapan, antara lain Assesment & Program Kerja, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Kick Off Meeting, Pengumpulan dan Pengecekan Dokumen Keuangan, Analisis dan Verifikasi Laporan, hingga Penyusunan Dokumen Review Notes sebagai hasil akhir pendampingan. Seluruh tahapan dilaksanakan selama satu bulan dengan melibatkan tim dari Puskesmas Kraton dan 18 Puskesmas lainnya serta konsultan profesional dari Syncore Indonesia.Melalui kegiatan ini, diharapkan Puskesmas Kraton Kota Yogyakarta dapat memperoleh hasil audit yang optimal serta memperkuat tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan pra audit juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan di lingkungan Puskesmas.Dengan tersusunnya Dokumen Review Notes Laporan Keuangan Puskesmas Kraton Tahun 2024, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta telah menyelesaikan proses pendampingan pra-audit yang berlangsung dari 1 Februari hingga 31 Maret 2025. Pendampingan ini dilakukan oleh Syncore Indonesia sebagai konsultan pendamping yang membantu menyiapkan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal.Pendampingan pra-audit ini difokuskan pada peninjauan awal terhadap laporan keuangan, kelengkapan dokumen pendukung, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan internal puskesmas agar lebih tertib secara administrasi dan akuntabel secara keuangan.Kegiatan pendampingan dilaksanakan langsung di puskesmas Mantrijeron, dengan dukungan sesi daring untuk keperluan koordinasi dan pembahasan teknis. Tim pendamping dari Syncore Indonesia bekerja sama dengan Tim puskesmas melalui berbagai tahapan, mulai dari kick off meeting, pengumpulan dokumen, telaah laporan, hingga penyusunan dokumen review notes sebagai masukan untuk perbaikan.Syncore Indonesia menggunakan pendekatan process-based, yaitu metode berbasis proses yang melibatkan review objektif menggunakan kertas kerja internal yang telah dikembangkan. Pendampingan ini tidak bersifat audit, melainkan lebih kepada fasilitasi dan asistensi teknis.Beberapa tantangan dihadapi selama proses ini, seperti ketidaksesuaian format laporan keuangan dan belum optimalnya pengarsipan dokumen hardcopy. Namun, melalui pendampingan ini, Puskesmas Mantrijeron memperoleh pemahaman dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi audit resmi.“Manfaat dari pendampingan pra-audit ini meluas tidak hanya bagi puskesmas, tetapi juga masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana kesehatan dan penguatan tata kelola layanan publik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta” Ungkap Siti Hasna Fathimah, selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia.
Yogyakarta, 2025 - Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia bersama PT Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan penyusunan kajian kelayakan pada tahun 2024 dan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025, UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Provinsi Maluku Utara. Dengan dukungan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman, diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung operasional konservasi yang optimal dan berkelanjutan.Sebagai Mitra WCS Indonesia mendorong pendamping kawasan konservasi, yang memberikan dana hibah dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus memberikan bantuan tenaga dalam mengelola kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara serta menjadi fasilitator dalam menyusun kajian kelayakan dan dokumen administrasi, dalam hal ini WCS juga bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam menguatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.Kajian kelayakan disusun untuk memenuhi dua syarat utama penerapan BLUD, yakni teknis dan administratif. Kajian kelayakan ini menilai potensi layanan serta kemampuan keuangan UPTD, yang hasilnya menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk penerapan BLUD.Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD meyampaikan bahwa dalam proses penyusunan, tantangan terbesar adalah luasnya wilayah konservasi yang tidak dapat diobservasi seluruhnya. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola kawasan yang memahami kondisi lapangan. Selain itu, karena ini merupakan pengalaman pertama dalam pendampingan BLUD di bidang konservasi, tim melakukan berbagai penyesuaian teknis dan administratif untuk memastikan hasil sesuai ketentuan regulasi. Metode penyusunan dokumen dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara kunjungan langsung ke lokasi dan koordinasi daring yang rutin selama proyek berlangsung. Berdasarkan observasi dan hasil koordinasi tim lapangan, pendekatan ini dinilai efektif dalam mengakomodasi keterbatasan geografis wilayah kerja. Proyek ini menjadi langkah penting karena merupakan pengalaman pertama pendampingan BLUD di bidang konservasi. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor konservasi agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Harapannya, permohonan penerapan BLUD UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara dapat segera disetujui oleh Kepala Daerah sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), delapan perangkat desa dari Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, melakukan kunjungan ke Sekolah Bumdes yang merupakan salah satu program pengembangan desa milik Syncore Indonesia, berlokasi di Kantor Ekola, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 20 Juli 2024 ini diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengawal BUM Desa secara profesional dan berdaya saing melalui pelatihan, pendampingan, serta digitalisasi keuangan.Dalam sambutannya, Camat Puncu, Firman Tappa, S.S.TP., M.H, menyampaikan bahwa ke delapan desa di wilayahnya telah memiliki BUM Desa, namun belum seluruhnya berjalan optimal. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti mobil yang lengkap komponennya namun belum bisa melaju karena kendala pada pengelolaan dan kompetensi sumber daya manusia.“Setiap tahun desa kami melakukan penyertaan modal yang nilainya tidak sedikit, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Kami berharap kunjungan ke Sekolah Bumdes ini bisa memberikan pencerahan dan menjadi langkah awal revitalisasi BUM Desa di Kecamatan Puncu,” ujar Bapak Firman Tappa.Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kecamatan Puncu untuk menjadikan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui digitalisasi keuangan desa yang lebih akuntabel.Sementara itu, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak, selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia, memaparkan filosofi dan urgensi revitalisasi BUM Desa pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021. Ia menekankan pentingnya revitalisasi usaha dan tata kelola agar BUM Desa dapat terhubung dengan supply chain nasional serta berkolaborasi dengan sektor swasta besar. “BUM Desa harus naik kelas dan menjadi bagian dari rantai distribusi nasional agar produk unggulan desa bisa bersaing di marketplace,” tegasnya.Dalam sesi materi berikutnya, Bapak Muhammad Rizal Trinanda selaku Tim Konsultan Syncore Indonesia memperkenalkan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB), inovasi digital yang membantu BUM Desa menyusun laporan keuangan sesuai standar. Sistem ini memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan analisis kesehatan usaha desa secara cepat dan akurat.Menurut Bapak Rizal, banyak BUM Desa yang masih kesulitan mengelola keuangan karena metode manual. “Melalui digitalisasi keuangan desa, BUM Desa dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat,” jelasnya.Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara perangkat desa dan narasumber. Beberapa peserta menanyakan mekanisme legalitas aset, kolaborasi dengan universitas, hingga tahapan penyusunan studi kelayakan usaha. Menanggapi hal itu, Bapak Havri Ahsanul Fu’ad menjelaskan bahwa Sekolah Bumdes telah bekerja sama dengan lebih dari 100 kampus melalui program Kampus Merdeka untuk memperkuat ekosistem pendampingan dan revitalisasi BUM Desa di seluruh Indonesia.Kunjungan Perangkat Desa Puncu ke Sekolah Bumdes menjadi langkah nyata dalam mewujudkan revitalisasi BUM Desa menuju tata kelola yang modern dan akuntabel. Melalui pelatihan, kolaborasi, dan digitalisasi keuangan desa, BUM Desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Yogyakarta – Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nur Fadhillah resmi menggandeng Syncore Indonesia dalam Program Pendampingan Jarak Jauh Online berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Program ini berlangsung selama satu tahun, terhitung mulai 1 April 2025 hingga 1 April 2026, dan dilaksanakan oleh Tim Financial Service Consultant (FSC) Syncore Indonesia yang bertugas memberikan pendampingan secara daring.Kegiatan Transparasi Keuangan berbasis SAAB ini bertujuan agar staf akuntansi dan keuangan panti asuhan Mampu memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan dapat menyajikan data keuangan secara cepat, tepat, dan akurat menggunakan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Melalui implementasi Transparansi Keuangan berbasis SAAB, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan panti asuhan menjadi lebih transparan, efisien, dan profesional.Metode pendampingan jarak jauh online berbasis SAAB dipilih untuk memudahkan transfer knowledge, terutama karena staf akuntansi dan keuangan panti asuhan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pendekatan ini, proses pendampingan tetap berjalan efektif tanpa keterbatasan jarak. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Tim Konsultan Syncore Indonesia sebagai pendamping serta staf keuangan Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah sebagai peserta aktif.Fokus utama program Transparansi Keuangan berbasis SAAB adalah penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi yang berlaku dengan sistem SAAB. Aktivitas pendampingan meliputi assessment awal, setup SAAB, pengumpulan dokumen keuangan, hingga review laporan secara berkala. Syncore Indonesia berperan penting dalam memberikan coaching, memastikan staf mampu mengoperasikan sistem, serta menjaga agar setiap laporan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.Menurut Siti Hasna, S.E., M.Ak., CAAT, Konsultan Syncore Indonesia, menegaskan bahwa penerapan berbasis SAAB Online bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi bagian dari penguatan tata kelola lembaga. “Dengan SAAB Online, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipantau, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Donatur akan merasa lebih percaya karena transparansi ini memperlihatkan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan anak asuh,” ujarnya.Program ini merupakan bagian dari keberlanjutan kerjasama jangka panjang antara Syncore Indonesia dengan berbagai lembaga sosial dalam penguatan tata kelola keuangan berbasis sistem digital. Sejalan dengan komitmen tersebut, Program Pendampingan Jarak Jauh Online SAAB lembaga Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah sejatinya telah dijalankan sejak tahun 2020, dan pada periode terbaru kembali dilanjutkan hingga 2026.Syncore Indonesia mendampingi pihak panti melalui berbagai kanal komunikasi seperti telepon, WhatsApp, email, dan Zoom Meeting. Dengan metode pendampingan jarak jauh ini, staf panti memperoleh bimbingan secara fleksibel tanpa harus meninggalkan aktivitas operasional mereka. Meski terdapat tantangan seperti kedisiplinan dan ketelitian dalam penginputan data, hambatan tersebut berhasil diatasi melalui konsultasi intensif dan sesi review rutin bersama tim konsultan Syncore Indonesia.Melalui Pendampingan Jarak Jauh Online berbasis SAAB, diharapkan kualitas laporan keuangan Panti Asuhan LKSA Nur Fadhillah meningkat secara signifikan. Laporan yang lebih cepat, tepat, dan akurat akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajemen panti, sekaligus mendukung transparansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Syncore Indonesia mendampingi RSU PKU Muhammadiyah Pedan dalam penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 30 April 2024 di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini melibatkan Tim Konsultan Syncore Indonesia dan Tim RSU PKU Muhammadiyah Pedan sebagai langkah strategi untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional rumah sakit. Proses pendampingan dilakukan secara luring dan daring guna memastikan sinkronisasi data, validitas informasi, serta kesesuaian dokumen dengan ketentuan regulasi kesehatan yang berlaku.Pendampingan ini bertujuan menghasilkan dokumen Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategi RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang komprehensif, sebagai pedoman utama dalam perpanjangan izin operasional dan pengembangan layanan rumah sakit. Penyusunan dokumen dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta memastikan arah pembangunan rumah sakit sejalan dengan visi peningkatan mutu pelayanan di Klaten. Menurut Siti Hasna Fathimah, selaku Konsultan Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi investasi strategis bagi RSU PKU Muhammadiyah Pedan agar memiliki panduan pengembangan yang terukur dan berkesinambungan.Proses pendampingan penyusunan dokumen rumah sakit dilakukan melalui tiga fase utama dengan pendekatan Assess–Treat–Monitor–Review (ATMR). Pada tahap awal, tim melaksanakan kick-off meeting sekaligus pengumpulan data primer dan sekunder sebagai dasar penyusunan dokumen. Tahap berikutnya difokuskan pada penyusunan draft yang mencakup analisis situasi, Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), hingga perencanaan pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia. Tahap terakhir mencakup review dokumen, cut-off meeting, dan serah terima hasil kepada pihak RSU PKU Muhammadiyah Pedan, yang kemudian akan diajukan ke Dinas Kesehatan Klaten.Dalam proses penyusunan Feasibility Study, tim menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data internal dan eksternal, serta memastikan kesesuaian dokumen dengan berbagai regulasi rumah sakit yang berlaku. Selain itu, proses penerjemahan visi dan misi rumah sakit ke dalam strategi pengembangan yang realistis juga membutuhkan koordinasi intensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Syncore Indonesia menerapkan pendekatan kolaboratif dengan tim rumah sakit, menggunakan metode berbasis data dan analisis mendalam. Dengan pengalaman dan tenaga ahli profesional, Syncore Indonesia memastikan penyusunan dokumen rencana strategi rumah sakit berjalan tepat waktu dan menghasilkan output berkualitas.Melalui pendampingan ini, RSU PKU Muhammadiyah Pedan kini memiliki fondasi dokumen yang kuat untuk memperpanjang izin operasional dan mengembangkan layanan kesehatan di masa depan. Harapannya, hasil penyusunan dokumen rumah sakit yang mencakup Master Plan, Feasibility Study, dan Rencana Strategis RSU PKU Muhammadiyah Pedan dapat menjadi pedoman jangka panjang dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. “Kami optimis dokumen ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Klaten,” ujar Siti Hasna Fathimah, Konsultan Syncore Indonesia.
Yogyakarta - Integrated Planning And Capacity Improvement (IPCI) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu melalui UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A, dengan pendampingan Syncore Indonesia, melaksanakan penyusunan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara daring pada 4 Oktober 2024 - 4 Februari 2025. Kegiatan ini berlandaskan oleh kebutuhan DLH Indramayu untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Penyusunan dokumen BLUD memiliki peran krusial sebagai dasar hukum dan manajerial bagi UPTD pengelolaan sampah. Dengan adanya dokumen ini, UPTD dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang profesional dan fleksibel, sehingga pendapatan dari retribusi atau jasa layanan sampah dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan.Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini cukup komprehensif. Tim konsultan memulai dengan melakukan asesmen kondisi UPTD, pengumpulan dan konfirmasi data, analisis serta pengolahan data, hingga penyusunan dokumen dan pemaparan hasil. Proses yang sistematis ini memastikan dokumen yang dihasilkan telah disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan siap digunakan sebagai pedoman strategis operasional UPTD.Pengelolaan sampah menuntut sistem layanan yang cepat, tanggap, dan berkelanjutan. Dengan status BLUD, UPTD memiliki keleluasaan untuk mengembangkan layanan berbasis ekonomi sirkular, termasuk pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy), pengomposan terpadu, produksi Refuse Derived Fuel, serta layanan pengelolaan sampah bernilai ekonomi lainnya. Pendapatan dari kegiatan tersebut dapat langsung dikelola BLUD untuk mendukung upaya penanganan permasalahan persampahan, melalui peningkatan operasional, penguatan fasilitas dan armada, pengembangan teknologi pengolahan, serta peningkatan kesejahteraan petugas lapangan. Kegiatan penyusunan dokumen BLUD ini menjadi tonggak awal bagi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Kabupaten Indramayu menuju transformasi menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Indramayu diharapkan mampu menghadirkan layanan pengelolaan sampah yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendampingan dari Syncore Indonesia turut memastikan proses penyusunan dokumen BLUD berjalan sistematis, akuntabel, dan sesuai standar terbaik, sekaligus memperkuat kapasitas UPTD dalam mengelola layanan pengelolaan sampah secara mandiri.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
