Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id dalam kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Banjararum. Kegiatan tersebut digelar Dinas PMD Dukcapil DIY di Kantor Kalurahan Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. selaku konsultan Syncore Indonesia untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal Banjararum. Selanjutnya, Widodo Prasetyo Utomo disebut sebagai Bapak Pras dalam penyampaian materi kegiatan. Pembinaan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas BUMKal Banjararum dalam mengembangkan usaha berbasis potensi kalurahan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas BUMKal di sejumlah kalurahan terpilih di DIY. Melalui kegiatan ini, BUMKal Banjararum diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi lokal.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Muh Ajrudin Akbar dari DPRD DIY Fraksi PKS, Ibu Murti dari Dinas PMD Dukcapil DIY, serta Lurah Banjararum, Warudi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Banjararum. Dukungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis potensi kalurahan.Dalam pemaparannya, Bapak Pras menegaskan bahwa pendampingan BUMKal perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan usaha. Pendampingan juga perlu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, tujuan utama BUMKal adalah membangun kemandirian desa serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia.Bapak Pras menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembentukan unit usaha. Pembangunan desa juga perlu menyentuh perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan cara tersebut, potensi lokal dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan.Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas BUMKal, Bapak Pras memaparkan konsep jejaring usaha BUMKal sebagai kerja sama terstruktur antar pihak yang saling mendukung. Ia menyampaikan bahwa jejaring usaha dapat memberikan manfaat berupa akses pasar, modal, teknologi, serta efisiensi distribusi. “Jejaring usaha harus dibangun dengan prinsip saling menguntungkan, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan,” ujarnya.Selain itu, Bapak Pras menjelaskan tahapan pengembangan usaha BUMKal yang dimulai dari pemetaan potensi desa hingga implementasi usaha. Proses tersebut mencakup identifikasi bentang desa yang meliputi aspek alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ia menambahkan bahwa observasi lapangan, wawancara masyarakat, dan diskusi kelompok menjadi langkah penting dalam menggali potensi kalurahan.Bapak Pras juga menekankan pentingnya pemilihan ide usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Ia menyebut bahwa usaha yang dikembangkan harus memiliki pasar yang jelas. Selain itu, usaha BUMKal juga tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.Contoh pengembangan usaha yang dapat dilakukan BUMKal meliputi wisata alam, pengelolaan sampah, toko desa, hingga layanan berbasis teknologi seperti internet desa. Menurut Bapak Pras, setiap ide usaha perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kalurahan. Dengan pemetaan yang tepat, BUMKal dapat menentukan unit usaha yang lebih relevan dan berpeluang berkembang.Lebih lanjut, Bapak Pras menjelaskan strategi jejaring usaha BUMKal melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pihak internal desa, antar desa, maupun pihak eksternal seperti pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Ia juga menyoroti pentingnya analisis rantai nilai atau value chain untuk menemukan peluang keuntungan dan meningkatkan nilai tambah produk.Melalui kegiatan pembinaan ini, kolaborasi antara Syncore Indonesia dan Bumdes.id by Meravi.id diharapkan mampu mendukung peningkatan kapasitas BUMKal Banjararum secara berkelanjutan. Pendekatan pendampingan yang diberikan menjadi salah satu upaya untuk mendorong BUMKal agar lebih profesional dan mandiri. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMKal Banjararum berpotensi memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Syncore Indonesia berkolaborasi dengan Bumdes.id by Meravi.id kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan ekonomi lokal dengan mendampingi pelatihan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Perlu diketahui, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebutan Badan Usaha Milik Desa menggunakan istilah BUMKal yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Kalurahan, hal ini sesuai dengan nomenklatur administratif yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY ini dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026, di Balai Kalurahan Pilangrejo, Nglipar, Gunung Kidul. Pelatihan ini merupakan bagian dari agenda pelaksanaan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan di wilayah Gunung Kidul.Kegiatan ini turut dihadiri oleh Arif Setiadi, S.IP dari DPRD DIY Fraksi PAN, Malik Khidir dari PT Stechoq, serta Lurah Pilangrejo, Sunaryo. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan BUMKal Pilangrejo sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Narasumber dari Syncore Indonesia diwakilkan oleh Havri Ahsanul Fuad, S.Ak., M.Ak., sebagai Tenaga Ahli Bumdes.id. Ia membuka sesi dengan pertanyaan mendasar kepada para audiens : "Apa motivasi utama mendirikan BUMKal?". Havri menjelaskan bahwa pengelola harus bergeser dari motivasi Coercive (sekadar memenuhi aturan/dana desa) atau Mimetic (ikut-ikutan) menuju motivasi Normative, yaitu keinginan untuk menyelesaikan masalah atau mengolah potensi desa yang belum tersentuh.Guna mewujudkan visi tersebut, Havri memaparkan enam tahapan strategi pengembangan jejaring yang harus dilakukan secara sistematis. Langkah dimulai dari pemetaan potensi menggunakan metode pemetaan bentang hingga analisis rantai nilai untuk menemukan nilai tambah. Tahapan selanjutnya mencakup identifikasi aktor jejaring menggunakan Stakeholder Mapping Matrix guna menentukan mitra strategis bagi usaha desa. Selanjutnya, model jejaring dirancang melalui Business Model Canvas (BMC) dan menyusun skema kerja sama melalui Legal Drafting. Proses ini diakhiri dengan implementasi proyek pilot serta evaluasi berkala untuk memastikan pertumbuhan usaha BUMKal Pilangrejo. Implementasi strategi BUMKal Pilangrejo ditargetkan mampu memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat kalurahan. Melalui manajemen yang profesional serta transparan, BUMKal berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif untuk mengubah potensi lokal menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD) secara berkelanjutan. Menutup rangkaian pembinaan, Havri menekankan kembali esensi pembangunan yang dimulai dari akar rumput dengan mengutip pesan dari Mohammad Hatta : "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa". Syncore Indonesia bersama Meravi.id terus bersinergi untuk mendukung penguatan kapasitas BUMKal di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pendampingan yang konsisten, Syncore Indonesia bersama Meravi.id berharap BUMKal Pilangrejo mampu menjadi "lilin" yang menerangi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaDinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY menggelar agenda pembinaan dan pendampingan BUMKal 2026 di Balai Kalurahan Sindutan, Temon, Kulon Progo pada Selasa, 21 April 2026. Agenda ini dirancang dengan menghadirkan tiga narasumber utama yang membedah strategi pengembangan desa dari sudut pandang kebijakan, pemetaan potensi bisnis, hingga akuntabilitas keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali 25 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, pengurus BUMKal, Bamuskal, hingga Tenaga Pendamping Profesional. Melalui pembinaan ini, diharapkan pengurus BUMKal Sindutan mampu mengembangkan jejaring usaha yang optimal dengan mengandalkan potensi lokal kalurahan. Narasumber pertama, Wakil Ketua Komisi DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA., membuka sesi dengan menegaskan dukungan kebijakan DPRD dalam penguatan BUMKal di DIY. Beliau menyatakan komitmen penuh untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Sindutan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi kalurahan.Narasumber kedua adalah Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., yang merupakan Senior Konsultan Syncore Indonesia sekaligus pendamping dari Bumdes.id. Dalam paparannya, Bapak Pras menekankan bahwa pengelola BUMKal harus mampu mengubah masalah di masyarakat menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan.Untuk mencapai hal tersebut, ia memperkenalkan konsep Pemetaan Bentang, yaitu proses mengamati dan pemetaan potensi usaha wilayah untuk dianalisis potensinya. Pemetaan ini mencakup lima aspek utama:Bentang Alam: Identifikasi potensi sungai, lahan pertanian, hingga lokasi bekas tambang.Bentang Sosial: Memetakan mata pencaharian penduduk dan fasilitas umum.Bentang Ekonomi: Menginventarisir pelaku UMKM dan pasar desa.Bentang Budaya: Menggali potensi kesenian, sejarah, dan kuliner khas.Bentang Teknologi: Meninjau akses internet dan teknologi tepat guna yang tersedia.Bapak Pras menekankan bahwa pengembangan usaha desa harus mengikuti tahapan yang terukur dan sistematis. Langkah ini dimulai dengan pembentukan tim pemetaan usaha untuk mengidentifikasi potensi wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja analisis peluang bisnis. Sebagai puncaknya, pengelola menyusun Business Model Canvas (BMC) dan dokumen perencanaan usaha agar strategi BUMKal lebih profesional, terarah, serta berdaya saing. Sesi pembinaan strategi pengembangan jejaring usaha berbasi potensi kelurahan di kalurahan sindutan, Sumber: Dokumentasi Syncore IndonesiaNarasumber terakhir adalah perwakilan TAPM Kabupaten Kulon Progo, Yulianto, S.E., yang memaparkan materi mengenai tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Beliau mengingatkan bahwa orientasi BUMKal tidak hanya pada profit semata, tetapi juga wajib dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakatKomitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaSyncore Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus hadir mendampingi dan mendukung peningkatan kapasitas para pengelola BUM Desa maupun Kalurahan di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian edukasi dan perangkat analisis yang relevan dengan tantangan ekonomi desa saat ini.Melalui pendampingan BUMKal ini, diharapkan akan muncul lembaga ekonomi desa yang inovatif dan mampu menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Syncore Indonesia percaya bahwa dengan tata kelola yang tepat, desa mampu menjadi pusat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Jakarta, 15 Juli 2024 — Deutsche Gesellschaftt fur Intenationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama Syncore Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Skema Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (15/07). Kegiatan ini membahas strategi penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha BUM Desa agar lebih profesional dan berkelanjutan. FGD dihadiri oleh Bapak Arif (GIZ Indonesia), Bapak Agus, dan konsultan Syncore Indonesia, Bapak Havri. Diskusi berlangsung dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00–12.00 WIB dan 13.00–16.00 WIB. Dalam sesi pertama, para peserta membahas hasil pendampingan lapangan di lima desa binaan. Mayoritas BUM Desa telah memiliki sertifikat badan hukum, namun beberapa masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Aspek legalitas ini menjadi perhatian utama agar kegiatan usaha BUM Desa berjalan sesuai izin dan regulasi yang berlaku. Selain itu, diskusi menyoroti aspek filosofis BUM Desa yang lahir dari prinsip demokrasi ekonomi dan semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai Pancasila. “BUM Desa harus berangkat dari musyawarah desa, memetakan potensi lokal, dan memastikan hasilnya kembali ke masyarakat,” ujar Bapak Agus dalam forum tersebut.Selain aspek legal, peserta FGD juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021, BUM Desa wajib memiliki analisis kelayakan usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Contoh konkret yang dibahas ialah pengelolaan potensi karet oleh BUM Desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUM Desa dapat membantu petani menjual hasil panen dengan harga yang layak sekaligus memperoleh keuntungan usaha. Sesi kedua difokuskan pada analisis usaha perdagangan karet di Desa Labian. Syncore Indonesia memaparkan perlunya evaluasi terhadap kebutuhan modal, margin keuntungan, serta risiko penyusutan getah karet yang dapat mencapai 15%. “BUM Desa perlu memperhitungkan potensi susut agar tidak merugi dalam operasional,” jelas Bapak Havri.Hasil diskusi menyimpulkan bahwa skema bisnis perdagangan karet masih perlu data tambahan sebelum diterapkan. Rencana tindak lanjut akan dilakukan melalui koordinasi daring bersama pihak BUM Desa dan pabrik. Kolaborasi GIZ Indonesia dan Syncore Indonesia ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola BUM Desa berbasis data dan potensi lokal, demi mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Nabire – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada 25–27 September 2024 di Balai Kampung Kali Semen Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping teknis dengan Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. atau kerap dipanggil Bapak Pras sebagai konsultan yang berpengalaman mendampingi BUM Desa. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa dari sisi kelembagaan, bisnis, dan tata kelola keuangan agar lebih profesional dan berdaya saing.Kegiatan diikuti oleh para pengurus BUM Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi tanya jawab, dan praktik langsung. Sebelum sesi dimulai, panitia melaksanakan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap pengelolaan kelembagaan dan keuangan BUM Desa.Penguatan Kelembagaan dan Revitalisasi BUM DesaPada hari pertama, Bapak Pras memberikan materi mengenai Tata Kelola Kelembagaan BUM Desa dan Persiapan Dokumen Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Materi tersebut mencakup dasar hukum pengelolaan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, dan PP Nomor 11 Tahun 2021.Bapak Pras juga menjelaskan desain tata kelola BUM Desa pasca penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk struktur organisasi pengelola BUM Desa dan persyaratan administrasi untuk memperoleh sertifikat badan hukum. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan struktur organisasi merupakan langkah penting bagi BUM Desa untuk memperkuat kelembagaan dan legalitasnya. “Penguatan kelembagaan dan tata kelola keuangan menjadi fondasi utama agar BUM Desa bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Widodo Prasetyo.Materi selanjutnya membahas Manajemen Komunikasi BUM Desa dalam Membangun Kolaborasi Usaha Antar Lembaga di Desa. Peserta mempelajari konsep ekosistem BUM Desa dan pentingnya membangun jejaring usaha di tingkat lokal. Pada sesi akhir hari pertama, disampaikan Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021 yang membahas motivasi pendirian BUM Desa, definisi BUM Desa, serta reposisi fungsi BUM Desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.Desain Usaha dan Tata Kelola Keuangan BUM DesaKegiatan hari kedua masih dipandu oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. dari Syncore Indonesia dengan materi membentuk desain usaha BUM Desa berdasarkan potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang. Metode tersebut dilakukan dengan menganalisis data spasial sebuah wilayah terutama potensi dan tantangan yang ada di suatu daerah, seperti potensi alam, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan usaha BUM Desa. Peserta diajak memahami alasan mengapa banyak BUM Desa sulit berkembang, seperti perencanaan usaha yang kurang tepat, lemahnya strategi pemasaran, dan belum tersusunnya rencana keuangan secara optimal. Dalam sesi tersebut, peserta juga dilatih secara langsung untuk menganalisa potensi desa menggunakan metode pemetaan bentang, strategi pemasaran, dan perencanaan keuangan berbasis potensi desa.Pembahasan berlanjut pada aspek tata kelola keuangan BUM Desa sesuai dengan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Narasumber menyampaikan berbagai permasalahan umum seperti perencanaan usaha yang belum matang, pencatatan transaksi yang jarang dilakukan, serta bukti transaksi yang belum terdokumentasi dengan baik. Pada sesi akhir pemaparan, peserta diajak langsung menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi agar pengelolaan keuangan BUM Desa lebih tertib dan akuntabel.Sebagai penutup, dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi Bapak Pras memperkenalkan SAAB (Sistem Akuntansi dan Analisis Berbasis Bisnis) sebuah inovasi software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu BUM Desa dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisis kinerja usaha secara real time, akurat, dan efisien. Dengan menggunakan SAAB, pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi lebih transparan, terukur, dan siap mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Kegiatan hari kedua ditutup dengan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.Komitmen Syncore Indonesia dalam Penguatan BUM DesaMelalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek kelembagaan, bisnis, serta tata kelola keuangan BUM Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengurus BUM Desa dalam menerapkan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.Syncore Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire. Pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu membantu BUM Desa menjadi lembaga ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Bantul, 29 Oktober 2024 - Desa Kawedusan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur melaksanakan kegiatan Kunjungan Sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bukit Harapan di Gedung PT Meravi Visitama Indonesia. Kegiatan ini terselenggara dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa, dihadiri oleh Kepala Desa Kawedusan Ahmad Arief, S. Sos., calon pengurus BUM Desa Bukit Harapan. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber oleh Diana Arta, S.E., selaku Direktur Eksekutif Koperasi, UMKM, Bum Desa (KUB) dan Widodo Prasetyo, S.Ak., sebagai Konsultan Syncore Indonesia.Dalam sambutannya, Kepala Desa Kawedusan, Ahmad Arief, S.Sos., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menimba ilmu dan pengetahuan mengenai tata kelola dan operasionalisasi BUM Desa secara menyeluruh. “Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya melalui pengelolaan ekonomi berbasis masyarakat,” jelas Ahmad Arief, S.Sos.Pemaparan materi oleh Diana Arta, S.E, menjelaskan bahwa Syncore Indonesia hadir sebagai solusi digital untuk membantu desa dan pelaku usaha lokal mengembangkan potensi ekonomi melalui teknologi, pemasaran digital, serta pendampingan usaha. Beliau menekankan pentingnya membangun kelembagaan yang akuntabel dan transparan agar BUM Desa mampu tumbuh berkelanjutan.Materi selanjutnya disampaikan oleh Widodo Prasetyo S.Ak., Konsultan Syncore Indonesia, yaitu pemaparan tentang dasar pembentukan BUM Desa, penguatan BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta tahapan revitalisasi BUM Desa melalui perbaikan tata kelola dan inovasi usaha. Beliau juga menjelaskan metode pemetaan bentang dalam menyusun rencana usaha berbasis komunitas atau daerah, agar BUM Desa memiliki arah bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Kegiatan ini ditutup dengan mengadakan rencana tindak lanjut koordinasi lanjutan antara BUM Desa Bukit Harapan dengan Syncore Indonesia, serta melakukan pendampingan berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan dan rencana pengembangan usaha desa. Melalui kegiatan ini, BUM Desa Bukit Harapan diharapkan dapat membangun lembaga ekonomi desa yang mampu bersinergi dan berkolaborasi, sekaligus menjadi contoh bagi BUM Desa lainnya di Kabupaten Blitar.
Yogyakarta — Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bersama BLUD Puskesmas se-Kabupaten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan yang dilaksanakan pada 27 Juli 2024 di Hotel Ibis Styles, Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah (LKPPAD).Bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan BLUD, khususnya dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sesuai regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Banyuasin. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, tenaga ahli BLUD dari Syncore Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari satu dekade mendampingi instansi pemerintah di seluruh Indonesia khususnya dalam implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD.Putri Nurmalasari, tim konsultan Syncore Indonesia, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi atas kendala yang dihadapi peserta, seperti belum adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang rinci dan pemahaman tentang fleksibilitas keuangan BLUD yang masih terbatas. “Melalui bimtek ini, kami membantu peserta memahami strategi mengoptimalkan fleksibilitas keuangan tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ujarnya.Materi bimtek disampaikan secara ceramah interaktif dan diskusi, membahas pentingnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai landasan hukum serta pengawasan internal yang ketat. Peserta juga didorong untuk menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi agar pengelolaan menjadi transparan dan efisien.Menurut Putri, pemahaman mendalam ini penting untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Puskesmas dan memastikan tata kelola keuangan BLUD yang akuntabel. Syncore Indonesia berkomitmen terus memberikan pendampingan dan solusi berbasis regulasi serta teknologi agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan publik secara profesional.
Syncore Indonesia kembali memperkuat tata kelola keuangan rumah sakit daerah melalui kegiatan Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) di RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh dua peserta yang terdiri dari direktur, bendahara, kepala bidang, serta Bupati dan Dewan Pengawas. Pelatihan yang digelar pada 24 Juni 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fleksibilitas dan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Dengan pendampingan Syncore Indonesia, RSUD diharapkan mampu menerapkan sistem keuangan yang akuntabel, efisien, dan mandiri.RSUD Ratu Aji Putri Botung telah berstatus BLUD sejak 2011, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip fleksibilitas keuangan, transparansi pelaporan, dan pentingnya penggunaan sistem digital.Menurut Ibu Dwi, perwakilan Syncore Indonesia, keberhasilan penerapan BLUD membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan dinas terkait. “Dengan sistem Syncore BLUD, proses pencatatan keuangan menjadi lebih mudah, minim kesalahan, dan transparan. Ini penting agar rumah sakit bisa fokus meningkatkan mutu pelayanan,” jelasnya.Selain itu, RSUD Ratu Aji Putri Botung menghadapi kendala ketidakseimbangan antara pendapatan BLUD dan kebutuhan belanja. Syncore Indonesia melalui pendampingan keuangan daerah membantu rumah sakit merancang strategi penganggaran yang realistis agar tidak melebihi pagu APBD. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi manajemen rumah sakit untuk lebih mandiri tanpa mengorbankan efisiensi operasional.Syncore Indonesia menekankan bahwa pendampingan keuangan daerah bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut hadir untuk memahami langsung fleksibilitas BLUD dan bagaimana kebijakan anggaran dapat mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan.Melalui pelatihan PPK BLUD, peserta mendapat kesempatan berdiskusi langsung mengenai praktik terbaik pengelolaan keuangan rumah sakit. Syncore Indonesia berbagi pengalaman dari berbagai RSUD lain yang telah berhasil menerapkan sistem BLUD secara optimal. Antusiasme peserta terlihat tinggi selama sesi tanya jawab, terutama saat membahas integrasi sistem dan manajemen keuangan berbasis digital.Dengan dukungan Syncore BLUD, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata bagi RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk memperkuat kemandirian finansial dan tata kelola keuangannya. Syncore Indonesia berkomitmen melanjutkan pendampingan keuangan daerah melalui program pelatihan PPK BLUD lanjutan agar penerapan BLUD di rumah sakit daerah semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kabupaten Malang pada 5–6 Juli 2023. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT, bersama satu konsultan pendamping dari Syncore Indonesia. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan UPT Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kabupaten Malang dalam penyusunan dokumen administratif menuju Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Kegiatan diikuti oleh perwakilan UPT, di antaranya Bapak Fatkhur selaku penanggung jawab mutu dan perencanaan, serta Suliono selaku kepala subbagian tata usaha. Dalam pelatihan selama 2 hari ini, materi yang disampaikan narasumber adalah menjelaskan pentingnya penerapan BLUD dengan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pola ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Narasumber juga menyampaikan materi Implementasi RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) yaitu dokumen tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran bagi BLUD setelah penerapan PPK-BLUD. Komponennya meliputi penerimaan, pengeluaran, biaya yang dikeluarkan secara real maupun hutang dan cash basis berbeda dengan RKA. Struktur dokumen dibentuk dari top-down: pengajuan target kinerja, penyusunan anggaran unit, konsolidasi hingga penetapan RBA, kemudian jika diperlukan revisi menjadi Perubahan RBA (RBA perubahan). Narasumber juga melakukan praktik langsung penginputan RBA ke sistem e-BLUD, ini sebagai solusi, perangkat lunak Syncore e‑BLUD menyediakan modul penyusunan RBA digital yang terintegrasi dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan; fitur-fiturnya antara lain validasi otomatis pagu anggaran, dokumentasi versi revisi, dan rekonsiliasi antar unit. Dengan sistem ini, proses penyusunan RBA menjadi lebih cepat, efisien, dan siap untuk audit. Materi disampaikan melalui tiga metode utama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung. Melalui metode ceramah, narasumber menjelaskan secara komprehensif. Sesi tanya jawab, praktik langsung penginputan RBA ke sistem e-BLUD agar peserta mampu memahami secara langsung penerapan digitalisasi dalam penyusunan dokumen keuangan BLUD.Komitmen Syncore dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian UPT pengujian dan kalibrasi alat kesehatan kabupaten malang, sehingga pelatihan dapat terlaksana dan peserta dapat memahami secara menyeluruh konsep dan mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Melalui materi yang disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung, peserta diharapkan memiliki kemampuan teknis dan pemahaman konseptual untuk menyiapkan dokumen serta sistem pendukung penerapan BLUD. Dengan demikian, pada tahun 2024 UPT pengujian dan kalibrasi alat kesehatan kabupaten malang diharapkan telah siap menerapkan BLUD secara mandiri dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
