Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, melaksanakan Workshop Pelatihan Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 8-9 Mei 2023 di Hotel Malioboro Prime, Yogyakarta. Kegiatan ini difasilitasi oleh Syncore Indonesia sebagai bentuk pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan rumah sakit daerah. Pelatihan ini menjadi langkah awal penerapan BLUD RSUD Pratama Sendawar sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini menghadirkan tenaga ahli Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT dan narasumber Yuni Pratiwi, S.Ak. Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Syncore Indonesia, dilanjutkan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat Dr. Ritawati Sinaga, M.Si, serta Direktur RSUD dr. Winardi. Pelatihan ini berfokus pada penyusunan empat dokumen administratif Pra-BLUD dan dua surat sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yaitu Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Surat Bersedia Meningkatkan Kinerja, dan Surat Bersedia untuk Diaudit.RSUD Pratama Sendawar diresmikan beroperasi pada Desember 2022 dan menargetkan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD paling lambat di tahun 2024. Langkah ini menjadi bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemandirian keuangan rumah sakit daerah.Dalam sesi diskusi, peserta membahas berbagai kendala, termasuk keterbatasan SDM non-ASN di 19 puskesmas, pendapatan yang masih bergantung pada BPJS, serta perlunya regulasi pendukung. Menanggapi hal ini, tenaga ahli Syncore Indonesia menyampaikan “pentingnya kolaborasi antara RSUD dan pemerintah daerah untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fleksibilitas keuangan dalam sistem BLUD, tanpa kesamaan persepsi, implementasi akan sulit berjalan optimal,” ujar Bapak Tito.Sebagai tindak lanjut, RSUD Pratama Sendawar akan menyelesaikan dokumen administratif BLUD dan mengirimkannya ke tim konsultan Syncore Indonesia untuk di review sebelum diajukan kepada pemerintah daerah. Tim konsultan akan memastikan kelengkapan enam dokumen utama sesuai standar Permendagri 79/2018 agar lolos penilaian BLUD.Pelatihan ini menjadi tonggak awal penerapan BLUD RSUD Pratama Sendawar dan bentuk nyata pendampingan Syncore Indonesia dalam mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan di Kutai Barat. “Kami berharap penerapan BLUD ini bisa mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat Kutai Barat,” ujar dr. Winardi, Direktur RSUD Pratama Sendawar.
Syncore Indonesia mendampingi BUM Desa Pagerungan Jaya dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan melalui implementasi Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Pendampingan yang dimulai sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024 dan berlanjut pada tahun 2025 ini dilakukan secara offline di Kantor BUM Desa Pagerungan Jaya, serta didukung pelaksanaan daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan masyarakat (PPM) SKK Migas – Kangean Energy Indonesia Ltd. yang menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan BUM Desa secara modern dan efisien.Sebelum pendampingan menggunakan SAAB dimulai, pengurus BUM Desa mendapatkan pelatihan dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Materi tersebut mencakup pemahaman konsep pencatatan, klasifikasi akun, serta proses penyusunan laporan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tahapan ini menjadi pondasi penting agar peserta siap menerapkan sistem digital secara tepat dan memahami alur di balik setiap proses pencatatan keuangan.Dalam proses pendampingan, Syncore Indonesia menerapkan metode coaching, diskusi, dan tanya jawab yang mendorong interaksi aktif peserta. Pendekatan ini memastikan setiap anggota tim BUM Desa memahami langkah demi langkah pengoperasian SAAB, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan kas, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa kini dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.Aplikasi SAAB tidak hanya memudahkan proses pencatatan, tetapi juga menyajikan data keuangan secara real-time. Fitur analisis yang tersedia membantu pengurus BUM Desa dalam memantau arus kas, pendapatan, serta posisi keuangan secara menyeluruh. Dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, SAAB mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data dan meningkatkan transparansi dalam setiap kegiatan keuangan.Menurut Pras selaku salah satu tim konsultan Syncore Indonesia menyampaikan bahwa “Implementasi SAAB diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memajukan kemandirian BUM Desa. Dengan sistem yang sudah digital ini, pengelolaan keuangan akan jauh lebih terkontrol dan terdokumentasi, sehingga laporan yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Melalui pendampingan berkelanjutan dari Syncore Indonesia dan dukungan penuh SKK Migas – Kangean Energy Indonesia Ltd, BUM Desa Pagerungan Jaya bertransformasi menuju tata kelola keuangan digital yang akuntabel. Sebagai konsultan dan mitra pengembangan sistem keuangan, Syncore Indonesia terus berkomitmen menghadirkan solusi inovatif bagi lembaga ekonomi desa di seluruh Indonesia. Dengan penerapan SAAB, Laporan Keuangan BUM Desa Pagerungan Jaya kini tersusun lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Yogyakarta - Dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa, Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi melalui sekolah BUM Desa di Gedung Meravi, Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan pada 3-5 Desember 2024 ini diikuti oleh pengurus BUM Desa di Kabupaten Muara Enim bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, akuntabilitas keuangan, serta penguatan daya saing BUM Desa dalam mengelola potensi ekonomi desa berkelanjutan.“Selama tiga hari, peserta memperoleh materi dan praktek langsung dari tim narasumber Syncore Indonesia yang berpengalaman dalam tata kelola dan manajemen BUM Desa. Pada hari pertama, materi yang disampaikan meliputi Revitalisasi dan Tata Kelola Bumdes Paska PP No.11 Tahun 2021 oleh Edy Risdiyanto, S.T. selaku Trainer BUM Desa Serta materi Membentuk Desain Usaha BUM Desa Berdasarkan Potensi Desa dengan Metode Pemetaan Bentang oleh Thoriq Iqbal Rivai, S.E. selaku konsultan Syncore Indonesia.” Ujar Alvina selaku tim Event Organizer Syncore Indonesia.“Pada hari kedua, materi yang disampaikan yaitu Manajemen Komunikasi BUM Desa oleh Agus Setyanta, S.Sos. selaku Direktur Bumdes Sukses dan materi Tata Kelola Keuangan Bumdes oleh Mohammad Rizal Trinanda, S.Ak. selaku Konsultan Syncore Indonesia. Serta pada hari ketiga peserta belajar langsung dari lapangan dengan praktik baik dari Bumdes Mekaring Pono Potorono untuk memahami pengelolaan unit usaha yang dijalankan secara profesional.” tambah Alvina selaku tim Event Organizer Syncore Indonesia. Kegiatan ini dirancang agar BUM Desa lebih siap secara manajerial dan administratif, sekaligus memiliki arah bisnis yang jelas dan ekonomi desa berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan Syncore Indonesia menekankan pada pembelajaran berbasis praktik dan studi kasus, sehingga peserta dapat langsung menerapkan hasil pelatihan pada unit usaha yang mereka kelola. Selain memperkuat kemampuan teknis, sekolah BUM Desa ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa. Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh wawasan baru dalam mengelola BUM Desa secara lebih profesional. Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi di lapangan, sehingga peserta menjadi lebih paham bagaimana menyusun sistem usaha yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sekolah BUM Desa ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah memperkuat kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa berkelanjutan. Syncore Indonesia berperan aktif dalam membantu BUM Desa mengembangkan sistem manajemen yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi Syncore Indonesia dengan berbagai pihak untuk mendorong tumbuhnya desa mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan mampu mengelola potensi lokal dengan baik.
Yogyakarta – BUM Desa Tirto Wening Makmur, Kabupaten Temanggung, mendapatkan pendampingan dari Syncore Indonesia pada 1 Agustus 2024 hingga 1 Agustus 2026 untuk memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan berbasis sistem akuntansi dan analisis bisnis (SAAB). Kegiatan ini bertujuan membantu pengurus BUM Desa dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.Pendampingan ini menghadirkan konsultan dari Syncore Indonesia, Siti Hasna Fathimah. Hasna menyampaikan pentingnya transformasi digital dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan BUM Desa. Menurutnya, “pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada kedisiplinan pencatatan, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi yang mempermudah monitoring dan analisis data keuangan”.“Melihat potensi besar BUM Desa Tirto Wening Makmur sebagai penggerak ekonomi, kami percaya transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Dengan mentransformasi ke arah digital, harapannya BUM Desa dapat memantau seluruh aktivitas keuangan secara real time dan akurat sehingga dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan,” ujar Siti Hasna Fathimah.Penerapan Software SAAB untuk Tata Kelola Keuangan BUM DesaDalam kegiatan pendampingan, Syncore Indonesia memperkenalkan penggunaan software SAAB, yaitu aplikasi akuntansi berbasis web yang memudahkan proses penyusunan dan analisis laporan keuangan BUM Desa. SAAB dilengkapi berbagai fitur seperti dashboard, uang masuk, uang keluar, akuntansi, dan laporan keuangan yang memudahkan pengguna memantau posisi keuangan secara menyeluruh, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).Melalui penggunaan SAAB, BUM Desa Tirto Wening Makmur dapat menyusun Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan format standar yang siap diaudit. Sistem ini juga mendukung proses jurnal umum, pembukuan, dan posting transaksi secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu kerja tim keuangan BUM Desa.Metode pendampingan PJJOKegiatan pendampingan ini dilaksanakan menggunakan metode Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO), dimana tim Syncore Indonesia melakukan bimbingan secara daring melalui Zoom Meeting, WhatsApp, email, dan forum diskusi online. Melalui metode ini, proses pendampingan berlangsung fleksibel dan berkelanjutan selama dua tahun pelaksanaan. Pendekatan ini memastikan tim keuangan BUM Desa dapat memperoleh arahan langsung terkait kendala teknis maupun administrasi tanpa harus menunggu sesi tatap muka.Melalui kegiatan pendampingan ini, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis BUM Desa dalam memperkuat tata kelola keuangan dan kapasitas Pengurus BUM Desa. pendampingan tidak hanya menitikberatkan pada hasil laporan keuangan, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan BUM Desa secara profesional dan berkelanjutan.Sebagai perusahaan konsultan dan pengembang sistem keuangan digital, Syncore Indonesia telah berpengalaman dalam memberikan pendampingan teknis bagi lembaga pemerintahan dan BUM Desa di Indonesia. pendampingan BUM Desa Tirto Wening Makmur menjadi bukti nyata peran Syncore dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan BUM Desa yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi.Kegiatan ini diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi. Ke depan, BUM Desa Tirto Wening Makmur akan terus mendapatkan pendampingan teknis dalam menggunakan software SAAB secara optimal. Melalui pendampingan berkelanjutan ini, BUM Desa Tirto Wening Makmur diharapkan menjadi model penerapan tata kelola keuangan berbasis digital bagi BUM Desa lain di Kabupaten Temanggung.
SMKN 1 Bintan Utara bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam kegiatan penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada September hingga Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMKN 1 Bintan Utara dan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Bagian Mutu serta Kepala Jurusan di lingkungan Sekolah SMKN 1 Bintan Utara. Penyusunan difokuskan pada pengumpulan data dan penyusunan dokumen. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar SMKN 1 Bintan Utara memiliki standar pelayanan minimal yang jelas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik.Dalam proses penyusunan Dokumen SPM ini, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT selaku Tenaga Ahli Syncore Indonesia melakukan wawancara langsung dengan pihak sekolah serta mempelajari berbagai dokumen pendukung yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan terkini sekolah. Dengan metode ini, tim dapat menggali informasi mendalam mengenai sistem pelayanan, proses pembelajaran, serta tata kelola yang sudah berjalan di SMKN 1 Bintan Utara.Penyusunan dokumen SPM menjadi langkah penting bagi SMKN 1 Bintan Utara untuk memperbarui dan memperbaiki standar pelayanan yang sebelumnya telah dimiliki. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh aspek layanan pe ndidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman serta kebijakan terbaru di bidang pendidikan kejuruan. Dengan adanya pembaruan ini pihak sekolah mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat.Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi layanan. Melalui kerja sama dengan Syncore Indonesia, SMKN 1 Bintan Utara berupaya memperkuat sistem manajemen mutu dan memastikan seluruh unsur pelayanan berjalan sesuai pedoman yang telah disusun dalam dokumen SPM.Diharapkan hasil penyusunan dokumen SPM ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh unit kerja di SMKN 1 Bintan Utara dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat posisi SMKN 1 Bintan Utara sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang unggul dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
Sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Workshop Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, dan 30 Puskesmas di lingkungan Kabupaten Sumenep, termasuk Puskesmas Pamolokan, Gapura, dan Saronggi. Workshop ini berlangsung pada 30 Mei hingga 4 Juni 2022 dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman teknis pengelolaan keuangan berbasis BLUD di tingkat fasilitas kesehatan.Kegiatan ini membahas berbagai aspek penting dalam sistem BLUD, mulai dari penerapan PPK BLUD, mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Langsung (LS), hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RBA). Peserta juga berdiskusi mengenai berbagai kendala di lapangan, seperti pengelolaan rekening ganda, perbedaan mekanisme transaksi tunai dan nontunai, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di masing-masing puskesmas. Melalui kerja sama dengan Syncore Indonesia, kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui pendampingan, konsultasi, dan penerapan solusi yang terarah sehingga penerapan BLUD berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.Semua puskesmas di Kabupaten Sumenep telah ditetapkan berstatus BLUD sejak Januari 2021. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam memahami alur penganggaran dan pencatatan keuangan. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, peserta mendapatkan panduan teknis dan contoh praktik pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Puskesmas Pamolokan, Gapura, dan Saronggi menjadi contoh aktif dalam workshop ini. Mereka memaparkan sistem keuangan yang dijalankan, termasuk pemanfaatan dua jenis rekening yaitu, rekening BLUD dan rekening pengeluaran serta penerapan belanja non tunai. Para peserta juga mempelajari penyusunan laporan keuangan yang mengintegrasikan pendapatan dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), retribusi umum, hingga dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).Selain berfokus pada penguatan sistem keuangan, pelatihan ini juga mendorong kolaborasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan dan puskesmas. Melalui komunikasi yang lebih sinkron, setiap puskesmas diharapkan mampu memahami peran, kewenangan, serta tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan berkelanjutan pun menjadi perhatian utama agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit layanan kesehatan.Workshop ini menghadirkan Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT sebagai narasumber utama, menjelaskan pentingnya sinergi antara aspek teknis dan manajerial dalam penerapan BLUD di sektor kesehatan. “Penerapan BLUD tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga mencakup upaya membangun budaya kerja yang transparan, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya dalam sesi pelatihan.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mitra konsultasi dan pendamping profesional dalam pengembangan tata kelola BLUD di sektor kesehatan daerah. Dengan pengalaman mendampingi ratusan instansi di seluruh Indonesia, Syncore Indonesia terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan puskesmas serta pemerintah daerah.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mitra konsultasi dan pendamping profesional dalam pengembangan tata kelola BLUD di sektor kesehatan daerah. Dengan pengalaman mendampingi ratusan instansi di seluruh Indonesia, Syncore Indonesia terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan puskesmas maupun pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Puskesmas Pesisir Barat pada 6–9 Mei 2024 di Hotel Khas Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 53 peserta dari Dinas Kesehatan dan 11 puskesmas untuk memperkuat penerapan tata kelola dan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Pelatihan dibuka dengan pemaparan oleh Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku Direktur Utama Syncore Indonesia. Materi mencakup pengantar BLUD, tata kelola kelembagaan, dan evaluasi kinerja BLUD. Peserta juga aktif berdiskusi mengenai penyesuaian pola keuangan puskesmas setelah ditetapkan sebagai BLUD pada 29 Desember 2023. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat menanyakan mekanisme pembukaan rekening BLUD karena sebagian puskesmas belum memiliki rekening terpisah. Diskusi juga membahas kendala sumber daya manusia yang belum memahami pencatatan keuangan berbasis BLUD, khususnya dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta laporan keuangan. Narasumber menekankan pentingnya penyiapan dokumen Surat Keputusan (SK) Pemimpin BLUD dan percepatan penerbitan Peraturan Bupati tentang fleksibilitas keuangan agar puskesmas dapat menjalankan fungsi BLUD secara optimal.Dalam sesi tanya jawab, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku Direktur Utama Syncore Indonesia, menekankan pentingnya kesiapan dokumen administratif seperti Surat Keputusan (SK) Pemimpin BLUD, SK Pejabat Pengelola Keuangan, serta pembukaan rekening kas BLUD sebelum penerapan penuh sistem keuangan berbasis BLUD di puskesmas. Dinas Kesehatan Pesisir Barat juga dihimbau untuk mempercepat penyusunan Peraturan Bupati terkait fleksibilitas keuangan agar puskesmas dapat menjalankan fungsi BLUD secara penuh.Hari selanjutnya, kegiatan menghadirkan Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT, yang memaparkan praktik penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan keuangan, serta mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD. Diskusi mengungkap bahwa sebagian besar puskesmas masih menyesuaikan sistem keuangan dan belum memiliki staff akuntansi khusus. Namun, peserta menunjukkan komitmen untuk segera mengoptimalkan RBA dan pembentukan rekening BLUD.Pada sesi selanjutnya, peserta mengikuti sesi praktik penyusunan laporan keuangan BLUD melalui simulasi pencatatan dan pengolahan data akuntansi menggunakan aplikasi e-blud. Kegiatan pelatihan ini tidak berhenti pada sesi tatap muka saja, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan daring untuk memastikan seluruh puskesmas dapat menerapkan sistem keuangan BLUD secara mandiri, akuntabel, dan berkesinambungan. Kegiatan Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Pesisir Barat menjadi momentum penting bagi puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat untuk mengoptimalkan potensi penerapan BLUD serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami mekanisme keuangan BLUD yang fleksibel dan akuntabel guna mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
Syncore Indonesia dipercaya oleh Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (UPT TPSA) Bagendung untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang berlangsung sejak September hingga Desember 2023 ini dilakukan melalui pendampingan dan kajian teknis oleh tim konsultan Syncore Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk menghasilkan struktur tarif layanan yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah.Proses penyusunan dilakukan oleh tim konsultan Syncore Indonesia dan melibatkan Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.Ak., CAAT. selaku tenaga ahli. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rencana UPT TPSA Bagendung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan. Sebelumnya, UPT TPSA Bagendung belum memiliki Perkada Tarif Layanan, sehingga diperlukan penyusunan tarif yang berbasis data dan analisis biaya agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.Untuk menghasilkan rumusan tarif yang akurat, tim konsultan Syncore Indonesia melaksanakan serangkaian tahapan kerja mulai dari pengumpulan data, survei lapangan, hingga wawancara mendalam dengan pihak terkait. Survei lapangan dan wawancara dilaksanakan secara langsung pada 5-6 September di UPT TPSA Bagendung. Setelah seluruh data terkumpul, tim konsultan melakukan analisis data dari data primer maupun sekunder, kemudian berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk finalisasi data sebelum disampaikan ke klien. Selama pelaksanaan proyek, tim konsultan Syncore Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidaklengkapan data pendukung yang dibutuhkan untuk menentukan unit layanan dan struktur biaya. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim konsultan Syncore Indonesia menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung dalam proses analisis. Pendekatan ini membantu mempercepat penyusunan tanpa mengurangi keakuratan hasil perhitungan.Koordinasi yang solid antara konsultan dan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek ini, selain itu keterlibatan pihak TPSA Bagendung juga memperlancar keberhasilan dalam penyusunan Perkada Tarif Layanan. Tim konsultan Syncore Indonesia berkoordinasi dengan klien untuk melengkapi kekurangan data yang ditemukan ketika proses penyusunan berlangsung. Melalui kerja sama tersebut, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai harapan.Dengan tersusunnya tarif layanan BLUD, UPT TPSA Bagendung kini memiliki dasar yang jelas untuk melaksanakan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah secara lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Hasil ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan serta memperkuat tata kelola layanan, sehingga pengelolaan sampah di daerah semakin profesional dan berdampak positif bagi masyarakat.
Syncore Indonesia menyusun Buku Kas Umum (BKU) tahun 2023 untuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) DKI Jakarta pada Januari hingga Februari 2024. Penyusunan dilakukan di Yogyakarta dengan koordinasi daring melalui Zoom serta dua kali pertemuan langsung untuk penyampaian hasil. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BLU melalui digitalisasi pelaporan yang efisien dan akurat.BPPP belum memiliki sistem keuangan BLU yang terintegrasi secara digital. Syncore Indonesia kemudian menyediakan aplikasi Syncore e-BLU untuk membantu digitalisasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan BPPP. Melalui aplikasi tersebut, Syncore Indonesia menyusun BKU penerimaan dan pengeluaran berdasarkan data transaksi, BKU manual, rekening koran, serta rekap pendapatan dan belanja yang telah disahkan.Penyusunan BKU dilakukan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Digitalisasi pelaporan keuangan BLU melalui sistem aplikasi Syncore e-BLU ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan BPPP.Proses penyusunan diawali dengan observasi dan wawancara terkait kegiatan keuangan BPPP. Tim Konsultan Syncore Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi, rekening koran, dan laporan kegiatan guna memastikan keakuratan data. Setelah diverifikasi, seluruh data diinput ke sistem keuangan BLU menggunakan aplikasi Syncore e-BLU supaya laporan yang dihasilkan valid dan terukur.Konsultan Syncore Indonesia, Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT, menjelaskan bahwa BPPP belum memiliki sistem aplikasi khusus untuk BLU. Pendampingan dilakukan agar pencatatan penerimaan dan pengeluaran terdokumentasi dengan baik dan akurat. Selain itu, penyusunan juga mencakup pencatatan dana Rupiah Murni (RM) yang direalisasikan untuk mendukung operasional BPPP.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa BPPP berhasil menyusun Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan BKU pengeluaran BLU tahun 2023 secara lengkap dan sesuai standar. Dokumen tersebut mencakup seluruh penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas bendahara, rekening bank, serta saldo total pendapatan dan belanja. Melalui penerapan digitalisasi pelaporan BLU menggunakan aplikasi Syncore e-BLU, BPPP kini mampu memantau transaksi secara cepat dan akurat. Selain meningkatkan efektivitas pelaporan, digitalisasi ini juga memperkuat pengelolaan dana BLU secara optimal.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan perannya sebagai pendamping BLU yang berkomitmen mendukung peningkatan tata kelola keuangan melalui digitalisasi pelaporan. Penerapan aplikasi Syncore e-BLU menjadi salah satu bentuk inovasi Syncore Indonesia dalam membantu satuan kerja BLU menyusun laporan keuangan yang akurat, efisien, dan transparan. Ke depannya, Syncore Indonesia akan terus memperkuat pelayanan pendampingan PPK BLU serta pemanfaatan aplikasi Syncore e-BLU untuk menciptakan tata kelola keuangan BLU yang profesional dan berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
