Penyusunan dokumen administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok Karawang dilakukan selama satu bulan penuh, mulai bulan Juli hingga Agustus 2025. Dokumen tersebut terdiri dari Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis (Renstra), Proyeksi Keuangan, serta sejumlah surat resmi. Surat-surat yang disusun berupa Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, dan Surat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit.Proses penggalian data untuk kebutuhan penyusunan dokumen administratif membutuhkan sinkronisasi antarbagian. Koordinasi dengan pihak RSUD Rengasdengklok dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi, meminta konfirmasi, atau menyelesaikan miskomunikasi. Komunikasi yang dibangun secara aktif mendukung kelancaran kegiatan dan memastikan dokumen tersusun sesuai kebutuhan RSUD. Penyusunan dokumen ini menekankan pentingnya konsistensi koordinasi agar seluruh kelompok kerja (pokja) memiliki pemahaman yang sama.Syncore Indonesia membentuk pokja untuk membagi peran penyusunan dokumen administratif yaitu Pola Tata Kelola dan surat-surat dipegang oleh Ibu Sinta Dewi, Rencana Strategis oleh Pak Rivaldi, Proyeksi Keuangan oleh Ibu Devi Sinta, dan SPM oleh Ibu Dwi. Setiap konsultan Syncore Indonesia bekerja sesuai pokja masing-masing untuk memastikan dokumen tersusun secara profesional. Pembagian ini mendukung efektivitas kerja dan memperjelas tanggung jawab antaranggota tim.Koordinasi penyusunan dokumen administratif dilakukan melalui Zoom Meeting dengan durasi satu hingga dua jam, melalui zoom Meeting ini memberi fleksibilitas bagi konsultan Syncore Indonesia maupun pihak RSUD Rengasdengklok Karawang dalam menyesuaikan waktu koordinasi sesuai kebutuhan. Pertemuan virtual memungkinkan masalah segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka.Proses penyusunan dokumen administratif berjalan lancar berkat komunikasi efektif antara tim konsultan dan pihak RSUD Rengasdengklok. Hambatan yang muncul dapat segera diatasi melalui koordinasi intensif, terutama secara daring. Sinergi yang terbangun antar pokja menjadikan alur kerja lebih terstruktur. Seluruh dokumen akhirnya diselesaikan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan manajemen komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan proyek penyusunan dokumen BLUD.
Syncore Indonesia melakukan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kawasi Mandiri Sejahtera, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sejak Agustus 2025 yang akan berlangsung hingga Februari 2026. Pendampingan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengurus dan kelembagaan BUM Desa agar mampu mengelola potensi desa secara profesional dan berdaya saing. Program dilaksanakan melalui coaching intensif, pelatihan manajerial, serta penyusunan standar tata kelola dengan dukungan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta PT. Trimegah Bangun Persada (Harita Nickel) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.Menurut Bapak Widodo Prasetyo Utomo selaku tim pendamping Syncore Indonesia, "pendampingan BUM Desa Kawasi bertujuan untuk memperkuat enam aspek utama yang perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan kapasitas manajerial pengurus, pendalaman keterampilan kewirausahaan, revitalisasi kelembagaan, peningkatan kemandirian finansial, pembangunan kepercayaan masyarakat, serta pengembangan kemitraan strategis. Seluruh hal tersebut dinilai penting agar BUM Desa dapat berkembang menjadi lembaga usaha desa yang profesional dan berdaya saing." Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pendampingan kelembagaan, tetapi juga mencakup manajemen sisi administrasi perkantoran. Selain itu, dilakukan juga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.Dengan adanya Pendampingan BUM Desa Kawasi diharapkan mampu mengelola potensi desa secara optimal, meningkatkan pendapatan asli desa, dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Syncore Indonesia menekankan bahwa BUM Desa adalah lembaga strategis yang tidak hanya menjadi motor ekonomi desa, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Puskesmas Barong Tongkok bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar pelatihan penyusunan rencana strategis (renstra) pada 17 & 24 September 2025 sebagai tindak lanjut penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD). Pelatihan online ini merupakan pelatihan lanjutan yang dilaksanakan secara offline di Yogyakarta pada 4-5 September 2025. Kegiatan yang diikuti oleh 5 peserta ini bertujuan memperkuat tata kelola BLUD agar lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.Pelatihan ini dilaksanakan karena ada perubahan dari renstra dinas dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMJD). Melalui kegiatan ini, Puskesmas Barong Tongkok berupaya menghasilkan dokumen renstra yang lebih realistis, komprehensif, dan dapat dijadikan pedoman kerja lima tahun ke depan. Penyusunan renstra dipandang penting tidak hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk merumuskan arah pelayanan kesehatan yang lebih terukur. Dokumen tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan internal maupun eksternal sekaligus memperkuat layanan promotif, preventif, dan kuratif di wilayah kerja puskesmas.Pada pelatihan penyusunan renstra ini, peserta mendapatkan pendampingan dari Syncore Indonesia melalui Ibu Larasati Dwi Hastuti selaku konsultan yang berpengalaman di bidang BLUD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan BLUD, analisis SWOT, serta penyelarasan dokumen perencanaan dinas kesehatan. Materi tersebut membekali peserta dengan kemampuan analisis dan perencanaan. Selama pelatihan, peserta aktif mengikuti diskusi, studi kasus, dan latihan terstruktur untuk menyusun dokumen yang aplikatif. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah proses analisis isu strategis, karena membutuhkan ketelitian dalam mengidentifikasi masalah yang relevan. Namun, dengan dukungan konsultan, tantangan tersebut dapat diatasi secara sistematis sehingga menghasilkan rencana yang lebih tajam dan operasional.Selain menyusun dokumen, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami manajemen puskesmas berbasis BLUD. Peserta memperoleh pemahaman tentang bagaimana renstra dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan mutu layanan, hingga pengendalian anggaran. Hal ini dinilai penting agar program kerja tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.Renstra yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung visi pembangunan kesehatan daerah, khususnya dalam memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya dokumen ini, Puskesmas Barong Tongkok memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan prioritas, menyusun indikator kinerja, dan mengukur capaian secara periodik.Melalui penyusunan renstra ini, Puskesmas Barong Tongkok menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Sebagai konsultan yang berpengalaman dalam perencanaan bisnis, Syncore Indonesia menawarkan pendekatan praktis melalui layanan pendampingan dalam penyusunan masterplan dan rencana bisnis. Dengan bimbingan para ahli, proses penyusunan renstra diharapkan menghasilkan dokumen yang lebih menyeluruh, mudah diterapkan, serta siap diimplementasikan. Dukungan teknis tersebut ditujukan agar renstra yang disusun mampu mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan.
Dalam upaya memperkuat perencanaan layanan kesehatan, Puskesmas Penjaringan DKI Jakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam pelatihan penyusunan rencana strategis (renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dokumen renstra BLUD periode 2027 - 2031 yang akan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan peningkatan pelayanan kesehatan selama lima tahun mendatang. Pelatihan dilaksanakan pada 24 - 25 Juni 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Selama pelatihan, peserta mendapatkan pendampingan teknis secara langsung dari tim konsultan Syncore Indonesia.Pelatihan diikuti oleh berbagai unsur internal puskesmas, mulai dari bagian perencanaan, verifikator, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, akuntansi, penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kepala sub bagian tata usaha, hingga bagian barang dan jasa. Keterlibatan berbagai unit ini bertujuan agar penyusunan renstra dapat mencakup kondisi menyeluruh yang ada di Puskesmas Penjaringan DKI Jakarta.Pelatihan ini dilakukan karena dokumen renstra BLUD akan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip BLUD yang mengedepankan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja layanan.Metode pelatihan dilakukan secara partisipatif, diskusi, dan keterlibatan seluruh peserta. Melalui pelatihan ini, peserta dapat memahami teknis penyusunan renstra BLUD dan mampu memetakan arah strategis puskesmas untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, renstra BLUD yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran di Puskesmas Penjaringan DKI Jakarta. Keberhasilan pelatihan menunjukkan keahlian tim Syncore Indonesia sebagai konsultan yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen renstra BLUD. Hal ini juga sebagai bukti pengalaman tim Syncore Indonesia dalam penyusunan masterplan dan rencana bisnis. Syncore Indonesia siap menjadi mitra bagi BLUD kesehatan menuju tata kelola keuangan dan pelayanan yang lebih baik.
Perusahaan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Penyusunan RBA bagi seluruh Puskesmas di Kabupaten Kutai Barat yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini dilaksanakan pada 21–22 Agustus 2025 di Yogyakarta dan diikuti delapan belas Puskesmas dari Kabupaten Kutai Barat. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan BLUD. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan serta pengendalian anggaran setiap tahun. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat tata kelola keuangan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber dari Syncore Indonesia, yakni Bapak Niza Wibyana Tito dan Ibu Yuni Pratiwi yang membahas penguatan regulasi BLUD, tata kelola keuangan, serta strategi penyusunan RBA yang efektif. Materi juga dilengkapi praktik langsung penyusunan RBA berbasis data riil puskesmas, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penetapan target kinerja. Peserta mengikuti dengan antusias karena materi yang disampaikan berkaitan erat dengan tugas harian mereka di unit kerja masing-masing.Pelatihan tidak hanya berisi paparan teori, tetapi juga memberikan ruang diskusi interaktif dan studi kasus. Peserta membawa data lapangan untuk dianalisis bersama, sehingga kendala penyusunan RBA dapat dipetakan dengan jelas. Beberapa masalah yang dibahas antara lain keterbatasan data dasar, kesulitan menyusun kode rekening, dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah.Selain pelatihan tatap muka, peserta juga diperkenalkan pada aplikasi Syncore e-BLUD untuk penyusunan dokumen secara digital. Aplikasi ini membantu mempercepat proses pelaporan dan memudahkan pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Teknologi digital ini diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan puskesmas.Dinas Kesehatan Kutai Barat berharap peserta segera menerapkan hasil pelatihan dalam penyusunan RBA tahun anggaran 2026. Dengan penyusunan yang tepat waktu dan berkualitas, pelayanan puskesmas diharapkan lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat pertama.
SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) kembali menggelar program pendampingan manajemen usaha untuk BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari. Kegiatan ini dilakukan di Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung sejak 19 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Kantor BUM Desa Muara Pari, kemudian dilanjutkan dengan Pendampingan Jarak Jauh Online (PJJO) hingga Oktober 2025.Pelaksanaan program ini melibatkan Syncore Indonesia sebagai mitra konsultan pelaksana teknis, sementara Pemerintah Desa Muara Pari sebagai pihak yang mengusulkan program kepada MEBL. Dengan kolaborasi ini, pendampingan bisa berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pengurus. Kegiatannya ini dilakukan melalui tatap muka dan juga pendampingan daring.Menurut Bapak Iqbal selaku tim konsultan Syncore Indonesia, program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2024 yang fokus pada kelembagaan BUM Desa. Pada 2025, program diarahkan pada penguatan manajemen usaha agar usaha yang sudah berjalan bisa lebih optimal sekaligus menyiapkan peluang usaha baru bagi BUM Desa. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kemandirian desa sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selama pelaksanaan di lapangan, pengurus BUM Desa mengikuti berbagai pelatihan. Materi yang diberikan meliputi administrasi dan manajemen perkantoran, standar operasional prosedur (SOP), strategi pemasaran, serta pelatihan keuangan. Selain itu, program juga diperkuat dengan sesi coaching yang menekankan praktik langsung, mulai dari administrasi, keuangan, hingga penyusunan SOP pada unit usaha BUM Desa.Metode PJJO menjadi salah satu inovasi dalam program ini. “Dengan PJJO, pengurus tetap bisa dibimbing meskipun kegiatan di lapangan sudah selesai. Cara ini menjaga kesinambungan antara materi pelatihan dengan praktik langsung di lapangan,” jelas iqbal.Program pendampingan ini mendapat sambutan baik dari pengurus BUM Desa. Kegiatan dinilai bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa dalam mengelola usaha. Dengan dukungan berkelanjutan dari MEBL, BUM Desa Prow Karya Mitra Muara Pari diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat.Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, BUM Desa memiliki pengurus yang solid, kompeten, serta mampu menjaga komunikasi dengan baik. Dengan kekuatan tersebut, BUM Desa tetap dapat berjalan dan bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk dinamika politik maupun perubahan kebijakan. Soliditas pengurus akan menjadi fondasi agar kelembagaan dan usaha tetap kokoh meskipun menghadapi tantangan yang beragam.
Syncore Indonesia mendampingi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Haragandang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak Agustus 2025 melalui kerja sama dengan SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL). Program ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan dengan metode hybrid, yaitu kombinasi kegiatan langsung di desa serta monitoring daring melalui Zoom dan WhatsApp. Tujuannya adalah memastikan BUM Desa dapat memiliki badan hukum resmi, sehingga mampu mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.Program pendampingan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan BUM Desa Haragandang. Legalitas badan hukum menjadi penting agar BUM Desa memiliki dasar kuat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjalin kemitraan yang lebih luas.Pendampingan ini melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Syncore Indonesia berperan mendampingi secara teknis mulai dari sosialisasi, pembentukan tim perumus, pemetaan potensi, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan dokumen kelembagaan, musyawarah desa pembentukan BUM Desa, hingga pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia.Dalam praktiknya, Syncore Indonesia menerapkan kombinasi metode berupa diskusi, coaching, monitoring, dan evaluasi. Melalui coaching, tim perumus BUM Desa didampingi dalam melakukan pemetaan potensi desa, menyusun Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Berita Acara Musyawarah Desa, dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama agar pengelolaan BUM Desa lebih transparan dan akuntabel.“Pendampingan ini tidak hanya soal administrasi, tapi membangun kelembagaan yang profesional dan dipercaya masyarakat,” ujar Widodo Prasetyo Utomo yang akrab disapa pras selaku tim pendamping dari Syncore Indonesia.Pras menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terbitnya sertifikat badan hukum, tetapi juga dari kemampuan pengurus menjaga keberlanjutan kelembagaan. Harapannya, BUM Desa Haragandang mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.Dengan pengalaman mendampingi beberapa BUM Desa di Indonesia, Syncore Indonesia percaya bahwa BUM Desa Haragandang dapat menjadi salah satu contoh praktik baik pembentukan BUM Desa secara ideal. Ke depan, Syncore berkomitmen terus mendukung penguatan ekonomi desa melalui pendampingan BUM Desa dari sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan tata kelola yang profesional.
Desa Rahaden kembali mendapatkan program pendampingan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program ini difasilitasi oleh SKK Migas - Medco Energi Bangkanai Limited (MEBL) ini memasuki tahun kedua. Setelah pada 2024 fokus pada pembentukan kelembagaan hingga BUM Desa Jantur Kiham Rahaden memperoleh sertifikat badan hukum, tahun 2025 fokus diarahkan pada penguatan manajemen usaha.Syncore Indonesia kembali dipercaya MEBL bersama Pemerintah Desa Rahaden untuk melaksanakan pendampingan tersebut. Menurut Widodo Prasetyo Utomo atau akrab disapa Pras selaku konsultan pendamping menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam tata kelola manajerial, mulai dari administrasi, operasional kantor, hingga tata kelola keuangan yang profesional.Kegiatan berlangsung sejak awal Agustus hingga Oktober 2025. Selama periode tersebut, pengurus BUM Desa mendapat pelatihan administrasi perkantoran, penyusunan SOP, penyusunan laporan keuangan, serta strategi pemasaran. Setelah pelatihan, peserta juga menerima coaching, mulai dari pengisian buku administrasi, penyusunan laporan keuangan, hingga persiapan penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia.“Pendampingan dilakukan dua tahap, yaitu secara offline selama dua minggu di Desa Rahaden dan dilanjutkan secara online melalui Zoom Meeting dan grup WhatsApp,” jelas Pras.Tim pendampingan terdiri dari tenaga ahli lapangan dan konsultan pendamping jarak jauh online. Dari pihak desa, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus BUM Desa Jantur Kiham Rahaden mulai dari penasihat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, manajer unit, hingga staf.Saat ini BUM Desa Jantur Kiham Rahaden telah mengelola beberapa usaha, diantaranya depot air minum isi ulang, penjualan voucher internet, dan layanan BRILink. Dengan meningkatnya aktivitas usaha, penguatan manajemen dinilai penting agar pengelolaan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.“Harapannya BUM Desa Jantur Kiham Rahaden dapat lebih rapi dan terstruktur dalam kegiatan operasionalnya. Tidak hanya mampu dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga bisa menjalin mitra baru untuk memperluas usaha demi meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Pras.
Pada tahun 2025, PT Syncore Indonesia melalui tim konsultan melakukan pendampingan penyusunan dokumen administratif untuk UPT Laboratorium Lingkungan Garut sebagai langkah menuju penerapan BLUD. Proyek ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan melakukan observasi secara langsung untuk melihat proses layanan secara nyata. Proses penyusunan berlangsung selama empat bulan, mulai dari bulan Juni hingga bulan September. Kegiatan ini dilakukan di kantor PT Syncore Indonesia dengan koordinasi intensif bersama UPT Laboratorium Lingkungan Garut. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk membantu UPT Laboratorium Lingkungan Garut mempersiapkan diri menerapkan BLUD, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel, efektif dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.Saat ini pengelola keuangan masih bergantung pada APBD, sehingga anggaran yang diterima harus sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah. Kendala muncul karena pencairan anggaran APBD sering terlambat hingga bulan Maret, sementara itu pelayanan tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari. Kondisi ini membuat operasional di awal tahun terhambat.Dengan penerapan BLUD, pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Melalui BLUD pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat karena keuangan dapat diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tim konsultan juga berperan aktif dalam proses pendampingan penyusunan dokumen administratif yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, wawancara, dan observasi lapangan. Seluruh tahapan ini didampingi oleh tenaga ahli untuk memastikan proses berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang tepat sasaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diolah hingga disusun menjadi dokumen administratif. Selama proses penyusunan tim konsultan mendapatkan arahan dari tenaga ahli melalui rapat koordinasi secara berkala. Dengan pendampingan tersebut, hasil penyusunan dapat sesuai dengan standar yang dibutuhkan.Melalui penyusunan dokumen administratif tersebut, diharapkan UPT Laboratorium lingkungan Garut dapat segera menerapkan BLUD dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Langkah ini menjadi upaya penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mendukung kemandirian operasional.Dengan penerapan BLUD, operasional di awal tahun diharapkan dapat berjalan lancar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Hal ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan laboratorium secara berkelanjutan.Pendampingan penyusunan dokumen administratif ini tidak hanya mempersiapkan UPT Laboratorium Lingkungan Garut menuju penerapan BLUD, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi unit pelayanan lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
