Yogyakarta – Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Syncore Indonesia, Yogyakarta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketepatan sistem pelaporan keuangan BLUD melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem e-BLUD serta e-Billing secara terintegrasi.Asistensi ini menjadi bagian dari langkah strategis UPDB Kabupaten Tangerang dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan akuntabel. Selama kegiatan, Syncore Indonesia memberikan pendampingan teknis secara langsung serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem keuangan BLUD, termasuk optimalisasi fitur pelaporan dan integrasi data antar sistem.Berbagai hal penting dibahas dalam kegiatan ini, di antaranya penyesuaian data laporan keuangan, penyelarasan e-Billing, serta peningkatan fungsi dashboard agar mampu menampilkan informasi penyaluran dana berdasarkan kategori perorangan, kelompok, dan koperasi. Selain itu, dilakukan pula otomatisasi ID proposal, pembaruan data NIK, dan penyesuaian struktur data keuangan agar sistem pelaporan menjadi lebih akurat dan konsisten.Asistensi juga mencakup pengembangan modul survei digital dan tools analisis usaha yang sebelumnya masih berbasis Excel. Syncore Indonesia berencana mengintegrasikan seluruh proses survei ke dalam sistem e-BLUD agar tahapan verifikasi, unggah dokumen, hingga analisis hasil dapat dilakukan secara digital, cepat, dan transparan.Sebagian besar tindak lanjut hasil asistensi telah diselesaikan hingga 3 Oktober 2025, termasuk pembaruan sistem, penyesuaian laporan, serta peningkatan fitur e-Billing. Adapun beberapa pengembangan lanjutan seperti digitalisasi tools survei dan pembaruan data master masih dalam proses penyempurnaan.Melalui kegiatan ini, pengelolaan keuangan di lingkungan UPDB Kabupaten Tangerang diharapkan semakin transparan, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan asistensi ini juga menjadi bukti komitmen Syncore Indonesia dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD di seluruh Indonesia. Melalui pendampingan dan inovasi teknologi, Syncore berupaya menghadirkan sistem keuangan daerah yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Yogyakarta – BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dengan pendampingan Syncore Indonesia melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dilakukan secara daring. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 September 2023 hingga 30 Agustus 2025 ini menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun. Pendampingan ini dirancang untuk membantu BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dalam memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan penting. Kegiatan dimulai dari assessment dan penyusunan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kerangka acuan kerja. Selanjutnya, dilakukan coaching selama dua hari untuk pemahaman dasar laporan keuangan, diikuti pengumpulan dokumen keuangan dan setup software SAAB. Selain itu, review laporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Seluruh proses dilakukan daring melalui platform Zoom Meeting, Telepon, WhatsApp, dan Email, sehingga fleksibel dan efisien bagi seluruh peserta.Software SAAB yang dikembangkan Syncore Indonesia memiliki berbagai modul utama, seperti dashboard, pencatatan uang masuk dan keluar, akuntansi, serta laporan keuangan lengkap, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Fitur ini mempermudah pengguna mencatat transaksi, mengelola data, dan menghasilkan laporan yang sesuai standar.Melalui kerja sama ini, BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal yang mampu meningkatkan efisiensi SDM dan waktu, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai. Implementasi SAAB juga menjadi langkah strategis menuju digitalisasi sistem keuangan desa secara berkelanjutan. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, BUM Desa, dan lembaga publik lainnya dalam mengembangkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berbasis teknologi.
Yogyakarta – BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dengan pendampingan Syncore Indonesia melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dilakukan secara daring. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 September 2023 hingga 30 Agustus 2025 ini menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun. Pendampingan ini dirancang untuk membantu BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dalam memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan penting. Kegiatan dimulai dari assessment dan penyusunan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kerangka acuan kerja. Selanjutnya, dilakukan coaching selama dua hari untuk pemahaman dasar laporan keuangan, diikuti pengumpulan dokumen keuangan dan setup software SAAB. Selain itu, review laporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Seluruh proses dilakukan daring melalui platform Zoom Meeting, Telepon, WhatsApp, dan Email, sehingga fleksibel dan efisien bagi seluruh peserta.Software SAAB yang dikembangkan Syncore Indonesia memiliki berbagai modul utama, seperti dashboard, pencatatan uang masuk dan keluar, akuntansi, serta laporan keuangan lengkap, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Fitur ini mempermudah pengguna mencatat transaksi, mengelola data, dan menghasilkan laporan yang sesuai standar.Melalui kerja sama ini, BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal yang mampu meningkatkan efisiensi SDM dan waktu, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai. Implementasi SAAB juga menjadi langkah strategis menuju digitalisasi sistem keuangan desa secara berkelanjutan. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, BUM Desa, dan lembaga publik lainnya dalam mengembangkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berbasis teknologi.
Syncore Indonesia melakukan pendampingan audit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Kota Yogyakarta pada 1 Februari - 31 Maret 2025, untuk menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebelum audit berlangsung. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara online zoom meeting sedangkan pengambilan data assesmen awal dilakukan secara tatap muka di RSUD Pratama Kota Yogyakarta. Pendampingan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan regulasi pemerintah yang mewajibkan instansi layanan publik diaudit secara independen dengan metode verifikasi laporan keuangan.Tujuan dari pendampingan audit yang dilakukan oleh tim Konsultan Syncore yaitu pertama, RSUD lebih siap dalam menghadapi audit eksternal dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian laporan keuangan. Kedua, untuk memitigasi resiko atau meminimalkan adanya potensi salah saji. Ketiga, sebagai bentuk komitmen dari masing-masing instansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar yang ditetapkan.Syncore menerapkan metodologi based on process yang mengandalkan kelengkapan dokumen keuangan dengan dokumen pendukung dan pengecekan atau telaah angka antara laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan dipastikan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendampingan audit ini menghasilkan dokumen rekomendasi atau review notes yang menjadi acuan perbaikan RSUD Pratama Kota Yogyakarta.Kendala atau tantangan dalam pendampingan persiapan audit ini adalah ketidaksesuaian dari sisi format laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung yang belum terpenuhi. Sehingga diperlukan kesiapan yang matang dari RSUD Pratama Kota Yogyakarta dalam menyiapkan seluruh dokumen dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pendampingan persiapan audit ini menunjukan komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana kesehatan dan penguatan tata kelola layanan publik oleh pemerintah Kota Yogyakarta.Dalam proses pendampingan persiapan audit RSUD Pratama Kota Yogyakarta berjalan lancar berkat koordinasi efektif antara tim konsultan Syncore dan pihak RSUD Pratama Kota Yogyakarta. Koordinasi berlangsung baik secara tatap muka maupun melalui zoom meeting. Sehingga dokumen yang dibutuhkan RSUD Pratama Kota Yogyakarta untuk persiapan audit dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.
Surakarta, 16 Oktober 2024 — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Gedung BPKAD Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pasar Kliwon. Melalui kegiatan ini, BPKAD Kota Surakarta diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan daerah agar mampu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.Kegiatan Bimtek dihadiri oleh perwakilan dari 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kota Surakarta, yang terdiri atas 17 puskesmas, dua rumah sakit umum daerah (RSUD), satu UPTD Solo Technopark, serta satu UPTD Transportasi. Melalui kolaborasi dengan Syncore Indonesia, kegiatan ini memfokuskan pembahasan pada review Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Murni, RBA Perubahan, Pergeseran Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Triwulan III Tahun 2024.Sebagai mitra pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah, Syncore Indonesia menghadirkan Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., selaku narasumber dari Tim Syncore BLUD. Beliau memberikan arahan teknis mengenai tata cara input data keuangan melalui sistem aplikasi Syncore e-BLUD, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara RBA dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pencatatan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan rekening koran dan Buku Kas Umum (BKU) manual. Selama sesi berlangsung, peserta melakukan pengecekan langsung terhadap data masing-masing UPTD untuk memastikan setiap proses pelaporan keuangan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan standar PPK BLUD yang berlaku di pemerintah daerah.Kegiatan berlangsung secara interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi langsung terkait permasalahan teknis seperti histori pergeseran anggaran, pengesahan perubahan RBA, hingga pencatatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Narasumber menjelaskan bahwa sistem telah menyediakan fitur histori untuk memantau pergeseran per rekening, dan dokumentasi berita acara tetap perlu dibuat secara offline sebagai bukti administrasi. “Melalui sistem ini, kami berupaya membantu setiap UPTD agar lebih mudah melakukan penelusuran data keuangan dan memastikan setiap perubahan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., narasumber dari Tim Konsultan Syncore Indonesia.Melalui Bimtek ini, BPKAD Kota Surakarta berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penerapan PPK BLUD. Dalam kegiatan ini, Syncore Indonesia memberikan pendampingan menyeluruh dengan memanfaatkan fasilitas tools sistem aplikasi Syncore e-BLUD, yang membantu setiap UPTD memahami siklus keuangan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pelaporan akhir. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses validasi data dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.Usai kegiatan, BPKAD Kota Surakarta mendorong seluruh UPTD untuk segera menyesuaikan hasil review di sistem Syncore e-BLUD. Penyesuaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta memastikan pelaporan keuangan setiap UPTD siap untuk dikonsolidasikan di tingkat SKPD sesuai dengan pagu anggaran yang disahkan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Syncore Indonesia dalam PPK BLUD untuk UPTD BLUD di seluruh Indonesia, BPKAD Kota Surakarta menegaskan komitmen terhadap PPK BLUD yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai wujud nyata dalam memperkuat implementasi PPK BLUD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Pada tahun 2024, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan diikuti oleh empat perwakilan RSKGM Kota Bandung yang terdiri dari Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Layanan, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Kepala Bidang Seksi Non Medis. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk membantu RSKGM dalam menyusun dokumen Renstra yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Pelatihan dilaksanakan untuk mendukung RSKGM Kota Bandung dalam menyusun dokumen Renstra agar sejalan dengan dokumen Renstra dinas. Selain itu, pelatihan ini penting dilakukan karena terdapat tantangan yang dihadapi oleh RSKGM Kota Bandung dengan adanya pergantian kepala daerah. Pada momen ini, pergantian kepala daerah menjadi alasan bagi RSKGM Kota Bandung untuk memperbarui dokumen renstra agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan terkait. Dalam memberikan pelatihan, Syncore Indonesia menerapkan metode pelatihan komprehensif agar menghasilkan dokumen renstra yang dapat diimplementasikan secara optimal. Selama pelatihan berlangsung, peserta diberikan materi, template dokumen renstra, serta penjelasan alur penyusunan dokumen renstra tersebut. Konsultan Syncore juga melakukan review terhadap hasil dokumen yang disusun oleh klien untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Syncore Indonesia yaitu Siti Nur Maryanti S.E., CAAT., yang berperan dalam penyampaian materi serta pendampingan praktik penyusunan dokumen Renstra. Keterlibatan narasumber mampu membantu peserta dalam memahami isi dokumen maupun penerapan praktik dalam penyusunan dokumen Renstra BLUD. Dengan demikian, rumah sakit dapat memiliki rencana yang terukur dan terstruktur dalam mengembangkan layanan serta memperluas praktik bisnis yang sehat. Hasil kegiatan ini berpotensi memberikan manfaat bagi RSKGM Kota Bandung, tetapi juga menjadi contoh bagi BLUD lainnya dalam menyusun dokumen Renstra yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi. Pendekatan komprehensif yang diterapkan Syncore Indonesia diharapkan dapat memperkuat kapasitas perencanaan strategis di sektor publik sehingga setiap BLUD mampu mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Syncore Indonesia dipercaya oleh Praja Samin Surosentiko Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora untuk menjadi mitra narasumber dalam pelatihan pengelolaan BUM Desa Kecamatan Jepon. Kegiatan ini diselenggarakan pada 5 Oktober 2024 di Best City Hotel Yogyakarta. Sebanyak 48 peserta turut hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari ketua, pengurus BUM Desa, serta perangkat desa dari seluruh desa di Kecamatan Jepon.Pelatihan pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Jepon merupakan bentuk komitmen untuk mendorong BUM Desa menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi pengurus BUM Desa serta perangkat desa, dalam mengelola BUM Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting agar BUM Desa dapat mandiri dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.Materi pelatihan disampaikan oleh Widodo Prasetyo Utomo S.Ak., atau yang akrab disapa Pras, selaku konsultan Syncore Indonesia. Pras mengajak peserta melalui topik bertajuk “Filosofi, Revitalisasi, dan tata kelola Kelembagaan BUM Desa Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021” untuk memahami kembali peran strategis BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola, kolaborasi antar pihak, serta kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi serta dinamika pembangunan desa.Selain Pras, Maulana Rizka Mahendra dari Syncore Indonesia turut memandu sesi diskusi yang bersifat interaktif. Peserta diajak berdiskusi tentang kondisi nyata yang dialami BUM Desa di Kecamatan Jepon dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha desa. Melalui pendekatan diskusi dan studi kasus, peserta didorong untuk menciptakan strategi pengembangan BUM Desa yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, BUM Desa di Kecamatan Jepon diharapkan mampu memperkuat kelembagaan dan tata kelolanya, serta bertransformasi menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan inovatif. Peningkatan kapasitas pengurus dan perangkat desa menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 04 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam kegiatan ini Syncore Indonesia menjadi narasumber di BUM Desa di Kecamatan Cepogo, Boyolali, Kamis, 29 Februari 2024. Tujuan kegiatan yaitu memberikan edukasi mengenai apa itu BUM Desa, pentingnya penerapan BUM Desa untuk membantu menumbuhkan, menguatkan dan mengembangkan BUM Desa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh enam desa di antaranya Desa Candi Gatak, Desa Kembang Kuning, Desa Sukabumi, Desa Wonodoyo, Desa Gedongan, dan Desa Sumbung.Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak, selaku Konsultan Syncore, menyampaikan dalam alur pendaftaran badan hukum BUM Desa. Pertama, BUM Desa melaksanakan pengajuan nama setelah memenuhi ketentuan dan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, BUM Desa dapat melakukan musyawarah desa dengan output peraturan desa sebagai syarat dalam pengajuan badan hukum. Setelah memiliki peraturan desa, BUM Desa dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir elektronik di sistem informasi desa dan mengunggah data pendukung setelah selesai menunggu penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum.Metode penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan langsung oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama peserta. Melalui sesi ini, peserta dapat menyampaikan pendapat maupun pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dibahas secara menyeluruh.Konsultan Syncore, menyampaikan bahwa kunci keberhasilan BUM Desa yang pertama ada pada dedikasi pengurus kemampuan dan kejujuran dalam mengelola BUM Desa. Kedua, ditunjukkan dengan adanya hubungan maupun komunikasi yang harmonisasi antara direktur dengan kepala desa. Ketiga, keberhasilan BUM Desa dibuktikan dengan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Syncore Indonesia hadir dalam menguatkan pengelolaan BUM Desa di seluruh Indonesia. Dengan sertifikat hukum, BUM Desa berpeluang memperoleh pembinaan serta akses bantuan dari pemerintah. Selain itu, BUM Desa mampu meningkatkan PADes dengan dukungan dalam proses pembuatan badan hukum. Kegiatan KKN Mahasiswa UNS yang menghadirkan tim Syncore BUM Desa di Kecamatan Cepogo, diharapkan mampu membantu desa-desa di Cepogo dalam mengoptimalkan aset, membangun unit usaha inovatif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Puskesmas Sukamara Kabupaten Sukamara melaksanakan kegiatan pendampingan pra audit bersama Syncore Indonesia untuk meningkatkan kesiapan menghadapi audit eksternal atas laporan keuangan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung dari 1 Maret hingga 30 April 2025 dan dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, telpon, whatsapp, serta email. Sebagai Puskesmas yang sudah berstatus BLUD, audit menjadi kewajiban penting untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.Pendampingan pra audit dilakukan untuk meninjau kembali kelengkapan serta kesesuaian laporan keuangan puskesmas BLUD dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan membantu Puskesmas Sukamara mempersiapkan dokumen dan pencatatan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan audit eksternal. Dengan pendampingan ini, Syncore Indonesia berperan memastikan laporan keuangan tersusun rapi, akurat, dan siap untuk diperiksa oleh pihak pemeriksaan keuangan independen sesuai standar audit yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).Kerja sama dengan Syncore Indonesia menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan tata kelola keuangan BLUD yang andal dan profesional. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan berbasis proses (process based) agar tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga transfer pengetahuan kepada tim keuangan puskesmas. Tim konsultan Syncore Indonesia memberikan arahan teknis dan melakukan review awal terhadap kelengkapan laporan keuangan yang akan diaudit.Menurut tim konsultan Syncore Indonesia, kegiatan pra audit ini juga menjadi sarana evaluasi diri bagi puskesmas BLUD. Melalui sesi diskusi dan pemeriksaan dokumen, setiap potensi temuan atau kekeliruan dapat diperbaiki lebih awal sebelum proses audit eksternal berlangsung. Langkah ini memperkuat kesiapan Puskesmas Sukamara sebagai BLUD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.Selama pendampingan, tim melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari assessment dan penyusunan kerangka acuan kerja, pengumpulan dan pengecekan dokumen keuangan, hingga penyusunan dokumen review notes. Setiap tahapan dilakukan dengan koordinasi intensif antara tim konsultan dan staf keuangan puskesmas BLUD. Hasil kegiatan berupa dokumen laporan temuan audit dan review notes yang menjadi dasar perbaikan administrasi keuangan di masa mendatang.Kegiatan pra audit ini merupakan langkah penting bagi Puskesmas Sukamara sebagai BLUD dalam memastikan laporan keuangan disusun dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pendampingan bersama Syncore Indonesia membantu Puskesmas Sukamara dalam penyempurnaan sistem pencatatan keuangan agar laporan keuangan akurat dan sesuai standar yang berlaku. Melalui kerja sama dengan Syncore Indonesia, Puskesmas Sukamara diharapkan dapat menjadi contoh bagi puskesmas lain dalam penerapan tata kelola keuangan BLUD yang profesional. Pendampingan pra audit ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran berkelanjutan yang memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap lini pelayanan kesehatan.