Divisi Social Entrepreneurship & Incubation PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bekerja sama dengan Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id) melaksanakan Program Deepening Desa BRILiaN 2024 secara nasional sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha BUM Desa. Program ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Group selama empat bulan, mulai Juni hingga September 2024. Peserta kegiatan berasal dari desa binaan BRI dari alumni program tahun 2020-2023. Program ini merupakan pemberdayaan lanjutan berupa pendalaman materi yang diberikan kepada peserta Desa BRILiaN tahun 2020-2023 yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, mendorong digitalisasi, serta memperkuat peran BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Program Deepening Desa BRILiaN dirancang untuk membantu desa mengoptimalkan potensi ekonomi melalui penguatan kelembagaan BUM Desa, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha. Peserta pelatihan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, pengurus BUM Desa, perwakilan BPD, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan karang taruna.Menurut Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., Konsultan Senior Syncore Indonesia, “pelatihan ini memberikan ruang pembelajaran yang lebih mendalam dan terstruktur mendorong setiap BUM Desa dapat naik kelas sesuai kapasitasnya. Dengan penguatan tata kelola dan literasi keuangan, BUM Desa diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial agar BUM Desa mampu menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan ekonomi desa.Sebelum pelatihan dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti assessment online pada 13–21 Juni 2024 untuk menentukan klasifikasi BUM Desa mulai dari Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju. Hasil assessment ini menjadi dasar penentuan jenjang pembelajaran sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing BUM Desa. Penentuan level pelatihan juga membantu memastikan bahwa setiap peserta menerima pembelajaran yang relevan dan aplikatif.Dalam proses pelatihan, peserta menerima materi dari para pakar dan praktisi BUM Desa, antara lain Dr. Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak., CA; Havri Ahsanul Faud, S.Ak., M.Ak.; Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak.; Maulana Rizka Mahendra, S.E.; serta narasumber lain yang berpengalaman dalam pengembangan BUM Desa dan ekonomi lokal. Seluruh pembelajaran disusun sesuai kategori peserta sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan mudah diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa.Program ini mengangkat tema “Membangun Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal melalui Program Transformasi Ekonomi BUM Desa” yang menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran BUM Desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi desa. Syncore Indonesia memastikan proses pembelajaran berlangsung interaktif dan terarah agar peserta dapat langsung mengimplementasikan materi di lapangan. Peserta terbaik mendapat kesempatan memperoleh pendampingan online exclusive sebagai bentuk apresiasi atas capaian selama pelatihan.Melalui kolaborasi antara BRI, Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id), dan desa binaan di seluruh Indonesia, program ini mempertegas komitmen bersama dalam membangun ekosistem desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Program Deepening Desa BRILiaN 2024 menjadi bukti bahwa sinergi antara lembaga perbankan dan pendamping profesional dapat mempercepat transformasi ekonomi desa secara terukur. BRI dan Syncore Indonesia berharap hasil pelatihan ini mampu mendorong desa menjadi lebih berdaya saing, maju, dan mandiri.
Yogyakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang bersama seluruh Puskesmas dan Labkesda Kota Bontang melaksanakan Workshop Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 18–19 Oktober 2023 di Hotel Forriz Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai pendamping teknis melalui Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku Tenaga Ahli BLUD yang memberikan bimbingan dan arahan teknis selama proses penyusunan dokumen administratif. Kegiatan bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai kebijakan, fleksibilitas, dan mekanisme keuangan BLUD sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan publik kesehatan di daerah. Workshop ini diikuti oleh sekitar 40 empat puluh peserta yang terdiri dari unsur Dinkes Kota Bontang, enam puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Pemaparan Strategi dan Persiapan Teknis BLUDPada hari pertama, Bapak Niza Wibyana Tito menyampaikan berbagai materi penting mengenai konsep dasar BLUD, termasuk peran strategisnya menurut arahan presiden dan menteri keuangan, hingga fleksibilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh unit layanan.Beliau juga menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara dinkes, puskesmas, dan pemerintah daerah agar proses implementasi BLUD berjalan efektif.Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang menanyakan tanda resmi bahwa suatu instansi telah berstatus BLUD. Menanggapi hal tersebut, Bapak Tito menjelaskan, “Tanda bahwa sudah BLUD adalah dengan adanya Surat Keputusan/SK penetapan BLUD dari Kepala Daerah.” Beliau juga menambahkan bahwa untuk memanfaatkan seluruh fleksibilitas BLUD, diperlukan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum. “Seluruh fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan oleh BLUD harus memiliki dasar aturannya. Jadi harus dibuatkan Perwal, misalnya untuk penggunaan SiLPA di awal tahun anggaran,” ujar beliau.Pendampingan Penyusunan Dokumen AdministratifPada hari berikutnya, peserta mulai menyusun dokumen administratif BLUD yang meliputi Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, Dokumen Tata Kelola, Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rencana Strategis (Renstra). Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar penilaian kesiapan puskesmas dan labkesda untuk memperoleh status BLUD.Dari hasil penilaian sementara, nilai dokumen administratif menunjukkan variasi antara 46,0 hingga 54,2 poin, dengan Puskesmas Bontang Selatan 1 memperoleh nilai tertinggi. Dokumen Tata Kelola dan SPM dinilai cukup lengkap, meskipun beberapa bagian pada Renstra dan Laporan Keuangan masih memerlukan pendampingan lanjutan. Pendampingan lanjutan dilakukan oleh Syncore Indonesia secara daring, membantu tim teknis puskesmas dan labkesda dalam melengkapi data dan memastikan penyusunan dokumen sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.Perkenalan Sistem e-BLUD untuk Efisiensi KeuanganSelain pendampingan administratif, Syncore Indonesia juga memperkenalkan Aplikasi e-BLUD sebagai sistem digital pendukung pengelolaan keuangan. Platform ini dirancang untuk memudahkan proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengawasan real-time terhadap pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini telah diterapkan di berbagai RSUD dan Puskesmas di Indonesia, termasuk RSUD Waluyo Jati, yang telah melaporkan hasil positif dalam efisiensi pelaporan dan transparansi keuangan berkat sistem tersebut.Menuju BLUD yang Mandiri dan AkuntabelKegiatan ini menjadi langkah awal bagi Dinkes Kota Bontang dalam mewujudkan puskesmas dan labkesda yang profesional serta berorientasi pelayanan publik. Dengan dukungan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping, proses transisi menuju BLUD diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga ahli, dan pelaksana layanan kesehatan, implementasi BLUD di Bontang diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, fleksibel, dan akuntabel.
Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Laporan Keuangan BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu di Kantor Meravi.id, Yogyakarta, pada 10 November 2023. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BUM Desa melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan diikuti oleh pengurus BUM Desa dan difasilitasi konsultan profesional Syncore Indonesia. Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian program peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu. Menurut narasumber pelatihan, Siti Hasna Fathimah, “adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan mendorong BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu mengikuti program pelatihan ini. Latar belakangnya murni dari kesadaran BUM Desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih profesional dan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya. Pelatihan ini menyoroti tantangan utama yang sering dihadapi pengurus, seperti pemahaman standar akuntansi yang masih terbatas dan kesalahan umum dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar. Kondisi tersebut menuntut pengurus harus memahami proses akuntansi secara menyeluruh dan terstruktur.Syncore Indonesia menerapkan metode pelatihan berbasis praktik dengan menggunakan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Melalui sistem digital ini, peserta dapat berlatih menyusun laporan keuangan otomatis sekaligus mendeteksi kesalahan input data. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena membantu peserta memahami proses akuntansi sesuai prinsip tata kelola keuangan BUM Desa yang baik. Selain praktik, pelatihan juga membahas regulasi dasar dan prosedur teknis penyajian laporan.“Peserta sangat antusias saat melakukan praktik penyusunan laporan keuangan berbasis web menggunakan SAAB, karena sistem ini mempermudah mereka dalam proses input dan koreksi data serta penyajian laporan keuangan lengkap,” kata Hasna. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke BUM Desa Amarta Pandowoharjo di daerah Kabupaten Sleman untuk melihat contoh penerapan tata kelola dan pelaporan keuangan yang baik. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik keuangan yang dapat diadaptasi oleh BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu.Melalui pendekatan yang menggabungkan regulasi, teknologi digital, dan pembelajaran lapangan, Syncore Indonesia memberikan model pelatihan yang relevan bagi pengembangan tata kelola keuangan BUM Desa. Program ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian finansial dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.Hasna berharap hasil pelatihan dapat menjadi fondasi peningkatan tata kelola keuangan di masa depan. “Laporan keuangan BUM Desa yang transparan merupakan modal utama kepercayaan masyarakat,” tutupnya. Ia juga mendorong BUM Desa lain untuk berkolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam mengembangkan sistem pelaporan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk mengikuti pendampingan pra audit laporan keuangan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 31 Maret 2025 sebagai langkah awal dalam mempersiapkan audit. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.Pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan adalah Kepala Puskesmas Jetis bersama tim bagian keuangan dengan didampingi oleh Konsultan Syncore Indonesia. Kegiatan pendampingan persiapan audit laporan keuangan memiliki fokus utama yang mencakup tiga aspek, yaitu kesesuaian antar laporan, kelengkapan dokumen, dan dokumen pendukung. Pendampingan pra audit menjadi kegiatan penting bagi Puskesmas Jetis karena ini merupakan pertama kalinya melaksanakan audit laporan keuangan.Selama kegiatan berlangsung, tim Syncore Indonesia berkoordinasi erat dengan tim Puskesmas Jetis melalui pertemuan langsung dan pertemuan daring dengan menggunakan platfrom zoom meeting. Pendampingan ini menjadi wujud kolaborasi yang nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan. Dengan pendampingan dari Syncore Indonesia, Puskesmas Jetis dapat memahami temuan-temuan awal dan menyiapkan dokumen yang relevan sesuai prinsip akuntansi.Dalam kegiatan ini, tim konsultan Syncore Indonesia melakukan serangkaian tahapan pendampingan yang meliputi assesment kebutuhan klien, dilanjutkan dengan penyusunan permintaan data, serta kick-off meeting sebagai tanda dimulainya kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan review note sebagai hasil akhir pendampingan. Puskesmas Jetis menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan pra audit yang dilaksanakan bersama Syncore Indonesia sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur audit laporan keuangan. Selain itu, pendampingan ini juga menjadi sarana pembelajaran sehingga tim puskesmas memahami lebih jelas tahapan yang harus dilalui.Pendampingan pra audit ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Puskesmas Jetis. Dengan laporan keuangan yang tertata, Puskesmas Jetis mampu memperkuat akuntabilitasnya, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat yang menjadi penerima layanan kesehatan.
Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD pada 14 hingga 18 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap dengan lokasi berbeda, melibatkan aparatur pengelola keuangan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dengan tujuan memperkuat kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Tahap pertama pelatihan digelar pada Sabtu, 14 Oktober 2023, di Hotel Rich Yogyakarta dan diikuti oleh 16 peserta dari BPKAD Kota Surakarta. Pada sesi ini, hadir narasumber Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT, yang memberikan pendampingan intensif terkait implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD. Materi yang disampaikan meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta integrasi pelaporan keuangan daerah.Pelatihan ini bertujuan memperkuat peran BPKAD sebagai pembina keuangan bagi seluruh BLUD UPTD di Kota Surakarta. Dalam sesi ini juga dibahas penguatan mekanisme konsolidasi laporan BLUD yang selama ini masih dilakukan secara manual agar dapat beralih menuju sistem yang terintegrasi.Tahap kedua pelatihan dilaksanakan pada 16–18 Oktober 2023 di Hotel Swiss-Belinn Purwosari, Surakarta, dan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) Kota Surakarta dan berbagai instansi BLUD UPT, yaitu UPT Puskesmas, RSUD Bung Karno, RSUD Fatmawati, UPT Transportasi, dan Solo Technopark. Pada tahap ini, peserta memperoleh pendampingan teknis mengenai implementasi pola keuangan BLUD secara menyeluruh, mulai dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mekanisme alur keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan berbasis BLUD.Sistem digital Syncore e-BLUD turut digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pencatatan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, sehingga mempercepat transisi dari sistem manual menuju tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan. Melalui rangkaian kegiatan ini, terbangun sinergi antara BPKAD dan BLUD UPT dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis kinerja dan digitalisasi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam memastikan seluruh BLUD dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri, akurat, dan terintegrasi.Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara optimal, dengan pemahaman yang utuh terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi keuangan daerah. Melalui pendampingan ini, Syncore Indonesia berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong penerapan tata kelola keuangan BLUD yang profesional, berorientasi hasil, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Yogyakarta – Syncore Indonesia dipercaya oleh Dinas Kesehatan Bangka Barat untuk mendampingi puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif BLUD. Pendampingan dilakukan pada 7 Oktober hingga 27 November 2023. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu puskesmas dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penyusunan dokumen administratif BLUD secara sistematis dan sesuai ketentuan regulasi.Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD ini melibatkan delapan puskesmas yang akan mengajukan permohonan penetapan BLUD yaitu, Puskesmas Tempilang, Mentok, Kelapa, Sekar Biru, Kundi, Simpang Tertip, Puput, dan Jebus. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang diadakan di Kabupaten Bangka Barat. Syncore Indonesia menilai bahwa proses ini merupakan langkah strategis agar seluruh puskesmas mampu memenuhi syarat substantif penerapan BLUD, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan setiap unit layanan publik mampu mempersiapkan diri menuju status BLUD.Proses dimulai dengan assessment awal berupa permintaan data dasar, dilanjutkan dengan penyusunan berbagai dokumen penting, seperti surat pernyataan bersedia diaudit, surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, dokumen tata kelola, dokumen rencana strategis, dokumen standar pelayanan minimal, serta dokumen laporan keuangan. Setelah itu, tim konsultan melakukan review mendalam terhadap hasil penyusunan dokumen administratif dari masing-masing puskesmas untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan standar BLUD.Kegiatan pendampingan penerapan BLUD di 8 Puskesmas Kabupaten Bangka Barat juga mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Para pejabat daerah menegaskan bahwa penerapan BLUD merupakan amanat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta proses penganggaran daerah. Langkah ini juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan puskesmas, agar lebih fleksibel, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dengan pendampingan yang intensif, diharapkan seluruh Puskesmas Bangka Barat dapat memahami dan mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara lebih rinci dan terukur. Syncore Indonesia optimistis bahwa melalui pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD, Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mentransformasi layanan publik menuju sistem yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Kabupaten Bantul bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Kewirausahaan untuk Desa Preneur pada 8–9 Agustus 2023 di Balai Kalurahan Trimurti, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan akuntabilitas usaha bagi para pelaku UMKM, Desa Preneur, serta perangkat pemerintah kalurahan. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal melalui tata kelola usaha yang lebih profesional dan berbasis digital.Selama dua hari kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan Manajemen Keuangan Dasar UMKM yang dikemas dalam sesi interaktif dan praktik langsung. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan simulasi penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB), sebuah aplikasi keuangan yang dikembangkan untuk membantu pelaku UMKM mencatat dan menganalisis kondisi keuangan usahanya secara mudah dan akurat.Syncore Indonesia sebagai mitra pelaksana berperan aktif dalam proses pelatihan dengan menghadirkan fasilitator berpengalaman di bidang manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Pendekatan yang digunakan menekankan praktik langsung serta diskusi kelompok, sehingga peserta dapat memahami secara mendalam pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan usaha kecil.Keberhasilan pelatihan ini diukur melalui kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep manajemen keuangan dasar serta dalam menyelesaikan simulasi praktikum menggunakan aplikasi SAAB. Dari hasil evaluasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap pencatatan keuangan dan analisis bisnis sederhana.Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Syncore Indonesia berharap Desa Preneur dan pelaku UMKM di Kalurahan Trimurti dapat memiliki fondasi tata kelola keuangan yang kuat, transparan, dan terdigitalisasi. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Bantul.
Jawa Timur - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kepulauan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada 13–15 November 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari pelaku UMKM Gili Genting. Pelatihan berlangsung di Midtown Hotel Surabaya dan Rumah Produksi Dede Satoe, dengan tujuan meningkatkan kemampuan manajerial, keuangan, dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM lokal, melalui metode pelatihan interaktif dan praktik langsung.Pelatihan yang diikuti oleh 24 peserta ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) SKK Migas–Medco Energi, dengan dukungan teknis dari Syncore Indonesia (Bumdes.id). Program ini diselenggarakan untuk membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha, keuangan, pemasaran digital, serta penguatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.Pelatihan dibuka oleh perwakilan SKK Migas Jabanusa, Erwin Andriyanto Redy, dan perwakilan Medco Energi, Hartono. Dalam sambutannya, Erwin menekankan pentingnya keyakinan terhadap produk sendiri sebagai modal awal keberhasilan usaha. “Banyak usaha gagal karena pelakunya tidak yakin pada produknya sendiri, jika ada kekurangan, perbaiki dan terus belajar” ujarnya. Sementara itu, Hartono menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan upaya perusahaan untuk memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Ia juga mendorong peserta agar tetap bersemangat dan tidak takut menghadapi tantangan bisnis di kepulauan.Peserta dibekali materi oleh Bapak Kurniawan selaku tenaga ahli Bumdes.id tentang konsep mindset entrepreneur, pentingnya inovasi dan kreativitas, serta strategi digital marketing melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, mereka berlatih menentukan target pasar, menyusun rencana bisnis, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk lokal. Materi pelatihan juga mencakup penerapan Business Model Canvas (BMC) sebagai alat bantu dalam merancang dan mengembangkan model bisnis, dimana peserta belajar memetakan elemen penting seperti value proposition, segmen pelanggan, saluran distribusi, serta struktur biaya dan pendapatan.Melalui pelatihan ini, SKK Migas–Medco Energi Madura Offshore dan Bumdes.id, berkomitmen mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasinya, khususnya di Kepulauan Gili Genting. Peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan usaha lokal berbasis potensi daerah, seperti olahan hasil laut, keripik, gula siwalan, dan produk kreatif lainnya.Untuk mengukur keberhasilan pelatihan ini, panitia menggunakan kuisioner online survei kepuasan. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta puas terhadap materi, metode praktik, dan pendampingan yang diberikan. Dapat dilihat juga dari banyaknya diskusi lanjutan dan pertanyaan yang masuk melalui grup WhatsApp, yang menjadi indikator kuat bahwa peserta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan usaha mereka.Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pelaku UMKM Gili Genting, Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pengembangan ekonomi masyarakat oleh SKK Migas Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd yang secara konsisten berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM di wilayah pesisir dan kepulauan.
Yogyakarta - Syncore Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, menggelar Pelatihan Kelembagaan dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa dan BUMDESMA. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 12 - 13 September 2023, di Hotel Luxury Malioboro, Yogyakarta, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa agar mampu menerapkan tata kelola keuangan yang profesional dan transparan.Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan lima desa, yaitu Pulang Nibung, Sungai Damar, Sungai Tabuk, Cabang Barat, dan Sungai Pasir. Kegiatan dibuka oleh Camat Pantai Lunci, Bapak Budiansyah, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan Syncore Indonesia dalam peningkatan kapasitas BUM Desa. “Kami berharap pelatihan ini menjadi awal penguatan kelembagaan BUM Desa di wilayah kami,” ujarnya.Metode dan Mekanisme PelatihanPelatihan ini menggunakan metode partisipatif yang menggabungkan pemaparan teori, praktik langsung, diskusi, dan studi lapangan. Pada hari pertama, materi yang dibawakan seputar kelembagaan BUM Desa dan tata kelola keuangan. Materi disampaikan oleh pakar BUM Desa, Edy Risdiyanto, ST. dan konsultan Syncore Indonesia, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. Materi pelatihan difokuskan pada penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, dan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022.Peserta juga diperkenalkan pada aplikasi Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB), yaitu tools digital yang dikembangkan oleh Syncore Indonesia. Melalui SAAB, pengurus BUM Desa dapat mencatat transaksi, memantau arus kas, dan menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan terintegrasi.Pada hari kedua, peserta melakukan studi lapangan ke BUM Desa Amarta di Sleman, Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, peserta mempelajari praktik pengelolaan unit usaha berbasis lingkungan seperti pengelolaan sampah (TPS3R), pembuatan pupuk kompos, budidaya maggot, serta kolaborasi dengan UMKM dan Gapoktan. Model pengelolaan BUM Desa Amarta dinilai inspiratif karena mampu mengembangkan usaha produktif berbasis masyarakat.Pendekatan belajar melalui praktik nyata (field study) ini membantu peserta memahami secara langsung model bisnis BUM Desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Syncore Indonesia memberikan pendampingan daring selama tiga bulan agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan di masing-masing desa. Komitmen Penguatan Tata Kelola DesaKegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan dan kelembagaan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Melalui pelatihan yang sistematis dan berorientasi praktik, Syncore Indonesia berharap setiap BUM Desa mampu berkembang menjadi lembaga usaha yang profesional, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung ekonomi lokal.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
