Yogyakarta - Pada pertengahan tahun 2025, PT. Syncore Indonesia dipilih sebagai mitra konsultan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) untuk menyusun Naskah Akademik dan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Keuangan MIkro (LKM) bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUM Desa Bersama Lkd) di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memberikan acuan bagi BUM Desa Bersama Lkd dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang legal, profesional, dan berdaya saing. Proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari persiapan dan penyusunan rencana Kerja, telaah kebijakan dan regulasi, studi kasus dan penggalian data praktik lapangan, diskusi dan konsultasi multipihak, penyusunan draft naskah akademik dan pedoman, hingga finalisasi naskah akademik dan pedoman LKM. Sesuai daftar hadir pada beberapa kegiatan, pekerjaan ini melibatkan lembaga dan dinas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, dan DPMD Kabupaten Malang. Di sisi lain, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku langsung seperti PT LKM, BUM Desa Bersama Lkd, dan Asosiasi BUM Desa Bersama Lkd.“Syncore Indonesia menyiapkan tenaga ahli kelembagaan yang dipimpin oleh Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA. yang bertugas memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta penyaji naskah akademik dan pedoman LKM. Tidak hanya itu, Syncore Indonesia juga melibatkan tim konsultan yang bertugas dalam pengambilan data dan membantu dalam penyusunan naskah akademik dan pedoman LKM,” ujar Pras - Konsultan Syncore Indonesia.“Selama proses penyusunan, tim konsultan melakukan kajian literatur atas regulasi dan teori kelembagaan ekonomi, studi lapangan di lokasi percontohan, diskusi multipihak, focus group discussion, serta review dan validasi naskah oleh para pakar dan praktisi terkait. Adapun hasil kegiatan ini yaitu dokumen Naskah Akademik dan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan LKM oleh BUM Desa bersama Lkd”, tambah Pras.Berdasarkan data tim Syncore Indonesia, pedoman LKM yang disusun memiliki pembahasan lengkap terdiri dari konsep dasar lembaga keuangan mikro, kelembagaan, perencanaan usaha dan model bisnis, tata kelola manajemen dan operasional, akuntabilitas dan transparansi, serta pembinaan, pengawasan dan pengembangan. Sementara itu, naskah akademik berisi kajian teoritis dan tinjauan kebijakan, identifikasi kebutuhan pengaturan, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.Dengan adanya pedoman ini, diharapkan BUM Desa Bersama Lkd memiliki panduan dalam melakukan pendirian lembaga keuangan mikro yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan serta lebih siap dalam menghadirkan dan melakukan pengelolaan layanan keuangan mikro. Di sisi lain, Kehadiran pedoman LKM juga dapat membantu memastikan pengelolaan LKM yang sudah berjalan agar lebih profesional, transparan dan mendukung pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.
Yogyakarta – Dinas Koperasi dan UKM Sleman bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tegaltirto. Kegiatan diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang merupakan tindak lanjut dari program usulan Kalurahan Tegaltirto tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2025, bertempat di Gedung Syncore Indonesia, Jalan Solo KM 9,7 Yogyakarta. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman menyeluruh serta keterampilan aplikatif dalam pengelolaan usaha sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.Bimtek dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, S.T., M.T. Beliau menyampaikan bahwa “kegiatan ini tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi akan dilanjutkan dengan dua kali pendampingan. Peserta diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk memahami teori dan praktik selama tiga hari pelatihan”.Kegiatan Bimtek menghadirkan narasumber dari Syncore Indonesia yang berkompeten di bidangnya. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Mindset Kewirausahaan oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., serta materi Menghitung Untung dan Rugi oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak. Materi ini membahas pola pikir kewirausahaan, strategi bisnis, motivasi usaha, hingga pengenalan harga pokok penjualan dan keuntungan usaha, ujar Iqbal - Konsultan Syncore Indonesia. “Hari kedua diisi dengan pembahasan Digitalisasi UMKM oleh Maulana Rizka Mahendra, S.E., serta Penggunaan Teknologi dalam Bisnis UMKM oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak. Topik utama yang dipelajari yaitu strategi digital marketing, pemanfaatan media sosial, optimalisasi WhatsApp Business, Google My Business, teknik foto produk, hingga copywriting. Lalu, dilanjutkan dengan materi Business Model Canvas oleh Thoriq Iqbal Rivai, S.E., yang sekaligus memberikan praktik pengisian BMC,” tambah Iqbal.“Sementara itu, pada hari terakhir peserta diajak untuk berbagi pengalaman melalui sesi Yuk Ceritakan Bisnismu bersama Thoriq Iqbal Rivai, S.E. Dilanjutkan dengan materi Dasar Keuangan oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., yang membahas pengelolaan keuangan UMKM. Kegiatan ditutup dengan materi Pencatatan Transaksi Harian Usaha oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., disertai praktik pencatatan keuangan harian”, jelas Iqbal.Dengan terselenggaranya kegiatan Bimtek Kewirausahaan ini, para pelaku UMKM Tegaltirto tidak hanya memperoleh tambahan wawasan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan keterampilan baru ini secara konsisten, maka diharapkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal akan semakin meningkat. Dengan begitu, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat bagi peserta secara individu, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat secara kolektif.
Malinau Selatan – Sebanyak 20 peserta perwakilan pengurus dari 7 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi BUM Desa selama empat hari, 17–20 Januari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Ruang Aula Kantor Kecamatan Malinau Selatan, dilanjutkan dengan observasi lapangan selama dua hari. Pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung serta kunjungan lapangan. PT Mitrabara Adiperdana bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan kreativitas pengurus untuk mendorong pengembangan BUM Desa.Narasumber pelatihan dari Syncore Indonesia, yakni Mohamad Rizal Trinanda dan Widodo Prasetyo Utomo, yang memberikan wawasan mendalam terkait kelembagaan, pemetaan potensi, tata kelola, dan pelaporan keuangan BUM Desa. Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan peserta, sehingga pelatihan berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif.“Tantangan utama yang dihadapi oleh pengurus BUM Desa selama ini adalah kurangnya pemahaman tentang bisnis, tata kelola, dan pelaporan keuangan. Padahal, ketiga hal ini merupakan pondasi utama dalam mengelola unit usaha secara profesional. Kurangnya kapasitas ini menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan peluang usaha yang dimiliki oleh BUM Desa”, ujar Pras, Konsultan Syncore Indonesia. “Selama kegiatan pelatihan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan membagikan pengalamannya terkait dengan pengelolaan BUM Desa di daerah masing-masing. Berdasarkan survei kepuasan peserta, rata-rata 95% menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan materi yang disampaikan, penguasaan narasumber, serta interaksi selama pelatihan”, tambah Pras.Dengan adanya pelatihan ini, pengurus BUM Desa diharapkan mampu menerapkan materi yang diberikan dan meningkatkan profesionalisme serta kreativitas dalam melakukan pengembangan BUM Desa. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh juga menjadi modal penting untuk mengatasi hambatan tata kelola serta memperkuat peran BUM Desa dalam perekonomian lokal. Ke depan, BUM Desa diharapkan semakin siap menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Yogyakarta – Dinas Kesehatan Kota Bontang bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 18–20 Februari 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti penetapan status implementasi BLUD Dinkes Bontang pada sejumlah unit layanan kesehatan di Kota Bontang. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan setelah ditetapkannya status BLUD bagi instansi kesehatan di kota Bontang.Pelatihan ini diikuti oleh jajaran pejabat pengelola keuangan, bendahara, serta staf teknis dari Dinas Kesehatan. Kegiatan ini menghadirkan konsultan dari Syncore Indonesia sebagai narasumber utama yang membimbing peserta dalam memahami teknis PPK-BLUD. Pelatihan berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, mulai dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, hingga laporan kinerja. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai manajemen BLUD dan , regulasi yang mengatur bagaimana pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk belanja operasional tanpa melalui mekanisme APBD yang panjang, sehingga lebih fleksibel dan responsif, serta para peserta juga dibekali dengan kemampuan menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.Menurut Almusa dari Syncore, fleksibilitas BLUD memberikan ruang yang luas bagi instansi untuk menggunakan langsung pendapatan dari layanan kesehatan. “Dengan fleksibilitas ini, BLUD bisa merespons cepat kebutuhan pengadaan obat, alat kesehatan, maupun pemeliharaan fasilitas tanpa terhambat birokrasi APBD yang kaku,” ujar salah satu konsultan pendamping, Almusa.Fleksibilitas tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Regulasi ini menegaskan bahwa pendapatan BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai belanja operasional. Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD, hibah tidak terikat, maupun kerja sama, dapat dilakukan melalui peraturan. Peraturan tersebut nantinya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada).Namun demikian, implementasi BLUD ini tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik. BLUD diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang tertib, serta menyajikan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di samping laporan keuangan, BLUD juga harus menyusun laporan kinerja yang menilai sejauh mana layanan publik meningkat, baik dari sisi mutu layanan maupun keuangan.Dalam implementasi BLUD, peserta diperkenalkan dengan alur penatausahaan keuangan yang berlaku di BLUD. Seluruh penerimaan dari layanan, kerja sama, hibah, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dicatat ke dalam rekening khusus BLUD. Dalam hal pengeluaran, BLUD memiliki keleluasaan dalam menetapkan prioritas, misalnya pengadaan obat-obatan, pemeliharaan fasilitas, hingga investasi jangka pendek yang mendukung operasional.Melalui kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan BLUD ini, Dinas Kesehatan Kota Bontang diharapkan mampu menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan secara konsisten. Dengan status BLUD, instansi kesehatan di Bontang didorong untuk lebih mandiri secara finansial. Pada akhirnya, implementasi BLUD Dinkes Bontang tidak hanya memperkuat akuntabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lokawisata Baturraden pada 6 Maret 2025 di kantor Dinporabudpar Banyumas. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Inspektorat, pengelola BLUD UPTD Lokawisata Baturraden, serta tenaga ahli dari Syncore Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini untuk membahas urgensi evaluasi kinerja BLUD, khususnya di UPTD Lokawisata Baturraden.Dalam kesempatan ini, menghadirkan pakar BLUD dari Syncore Indonesia, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, yang menyampaikan pandangan terkait urgensi memasukkan aspek non-keuangan dalam penilaian kinerja BLUD. Peserta juga diajak berdialog secara langsung mengenai tantangan yang ada serta merumuskan langkah-langkah penguatan tata kelola BLUD sektor pariwisata di Banyumas.Peserta FGD aktif berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi, mulai dari belum adanya instrumen evaluasi yang komprehensif, kebutuhan integrasi antar instansi, hingga perlunya mitigasi risiko dalam pengelolaan BLUD. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi bersama untuk memperkuat kinerja BLUD UPTD Lokawisata Baturraden.Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah Banyumas menekankan bahwa evaluasi kinerja BLUD selama ini masih lebih banyak dilihat dari aspek keuangannya saja. Sebagai unit yang bergerak di bidang layanan publik, BLUD juga harus mempertanggungjawabkan kinerja layanan dan manfaatnya melalui laporan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, FGD ini menjadi forum berbagi pandangan dan mendorong perbaikan sistem evaluasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan evaluasi kinerja BLUD tidak hanya diukur dari laporan keuangan semata. Evaluasi yang lebih menyeluruh akan mendorong BLUD UPTD Lokawisata Baturraden semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Banyumas. Melalui forum ini, Syncore Indonesia menunjukkan perannya tidak hanya sebagai tenaga ahli pendamping, tetapi juga sebagai penggerak dalam menghadirkan perspektif baru terkait pentingnya evaluasi kinerja BLUD yang lebih menyeluruh.
Sleman, 27 Februari 2025 – Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendampingi penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY bersinergi dengan Tenaga Ahli Global Gotong Royong (G2R) dalam kegiatan Sosialisasi G2R Tetrapreneur serta Pelatihan Penguatan Kelembagaan BUM Kal di Kalurahan Merdikorejo, Tempel, Sleman, Kamis (27/2). Kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat peran BUM Kal dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.Narasumber pertama, Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D., Tenaga Ahli G2R, memperkenalkan model Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur. Model ini merupakan pendekatan pemberdayaan ekonomi desa dengan prinsip gotong royong. “Sederhananya, G2R mengajak masyarakat desa bekerja bersama agar usaha mereka lebih kuat dan terstruktur. Dapat dibuktikan bahwa G2R sendiri telah diterapkan di 28 desa dan terbukti mampu mendorong produk unggulan lokal hingga masuk pasar nasional bahkan global,” jelas Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D, Tenaga Ahli G2R.Kemudian sesi kedua diisi oleh Maulana Rizka Mahendra, S.E., Konsultan Syncore Indonesia, yang menekankan pentingnya kelembagaan BUM Kal, khususnya terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengurus BUM Kal. Menurutnya, kelembagaan yang jelas akan menjadi fondasi pertumbuhan usaha desa melalui BUM Kal. Ia juga menjelaskan empat fungsi kunci yang menjadi fokus pendampingan Syncore: agregator (penyatu produk desa agar lebih kompetitif di pasar), asesmen (evaluasi kelembagaan dan usaha), inkubasi (pembinaan dan pendampingan usaha), serta kemitraan (jejaring kerja sama dengan berbagai pihak). Maulana menegaskan, BUM Kal yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari pengelolaan potensi lokal, bukan sekadar mengikuti tren atau instruksi.Diskusi juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari legalitas kelembagaan pasca PP 11 Tahun 2021 BUM Kal, kolaborasi ekosistem ekonomi desa dan produk lokal desa melalui program Global Gotong Royong (G2R). Dr. Rika Fatimah P.L., M.Sc., Ph.D. menekankan bahwa pasar internasional sangat luas dan produk UMKM lokal yang bermutu dan berkualitas menjadi tantangan bagi UMKM Merdikorejo untuk bisa memasarkan produk lokal desa.Selain membahas penguatan kelembagaan, Diskusi juga menyoroti aspek penting lain seperti penyesuaian legalitas pasca PP 11 Tahun 2021 (pembaruan dokumen dan kepengurusan), tata kelola kelembagaan, dan operasional BUM Desa. “Kolaborasi antara desa dan dunia usaha menjadi kunci untuk membangun kemandirian ekonomi lokal. Dengan sinergi yang tepat, BUM Kal bisa tumbuh lebih kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Iqbal, perwakilan konsultan Syncore Indonesia.Bagi Syncore Indonesia, berharap penguatan kelembagaan BUM Kal Merdikorejo dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya unit usaha desa yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Upaya ini juga sejalan dengan program-program pendampingan Syncore lainnya dalam membangun tata kelola kelembagaan desa yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Universitas Amikom Yogyakarta bersama Forum Lembaga Vokasi DIY menyelenggarakan Seminar Nasional Sinergi Vokasi Menuju Indonesia Emas 2045 di ruang Cinema Amikom, Sleman. Acara yang berlangsung pada 26 Februari 2025 ini dihadiri akademisi, praktisi, dan guru dari berbagai sekolah menengah kejuruan. Seminar tersebut bertujuan membahas bagaimana pendidikan vokasi dapat mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.Dalam acara seminar tersebut menghadirkan Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA sebagai Managing Partner Syncore Indonesia. Selain itu, hadir pula Prof. Dr. M. Suyanto, M.M (Rektor Universitas Amikom), Dr. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. (Anggota DPRD DIY dan Dewan Pembina DPD Forlat Vokasi DIY), Rommy Heryanto, CMT Asean (Ketua Pusat Pengembangan Vokasi dan Produktivitas KADIN DIY), serta Gian Putra Rosdyantoro, S.Ars (Ketua DPD Asosiasi Industri Cyber Content Indonesia DIY). Para narasumber menekankan pentingnya pendidikan vokasi sebagai motor penggerak dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan global.Isu utama yang diangkat adalah masih adanya kesenjangan antara lulusan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) yang belum memiliki pola pengelolaan keuangan yang profesional sehingga pembelajaran berbasis praktik kurang optimal. Dalam konteks ini, Bapak Rudy Suryanto menekankan perlunya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada SMK. Menurutnya, dengan dukungan Teaching Factory (TEFA) yang dikelola berbasis BLUD, SMK dapat lebih mandiri, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menghasilkan lulusan yang siap kerja.Dalam paparannya, Bapak Rudy Suryanto, menekankan peluang sekaligus tantangan yang dihadapi SMK dalam menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, model ini dapat memperkuat kemandirian sekolah sekaligus meningkatkan kualitas lulusan vokasi.Syncore, sebagai lembaga konsultan yang kredibel, berkomitmen untuk terus mendampingi lembaga pendidikan vokasi agar memiliki sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Kehadiran Bapak Rudy dalam seminar ini menjadi wujud kontribusi Syncore dalam memperkuat ekosistem vokasi nasional. Para peserta mengikuti penyampaian materi dengan antusias, meski seminar lebih berformat ceramah daripada diskusi interaktif. “Vokasi harus ditempatkan sebagai jalur utama dalam mencetak SDM unggul, dan hal itu membutuhkan pola pengelolaan yang profesional,” tegas Bapak Rudy. Melalui peran aktifnya, Syncore menegaskan komitmen untuk mendukung pendidikan vokasi agar semakin relevan dengan kebutuhan industri dan mampu menjadi motor penggerak tercapainya Indonesia Emas 2045.
Yogyakarta – Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Persampahan Kota Singkawang di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD pada 12–13 Februari 2025 di Syncore Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal penerapan BLUD di Kota Singkawang, dengan menghadirkan narasumber seorang konsultan berpengalaman dari Syncore Indonesia yang telah banyak mendampingi implementasi BLUD di berbagai daerah.Materi pelatihan mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan, yang menjadi fondasi pengelolaan BLUD. Meskipun UPTD Pengelolaan Persampahan masih dalam tahap persiapan, peserta difokuskan pada pemahaman konsep dasar agar siap menjalankan praktik teknis dengan lancar saat implementasi BLUD.Selain memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD yang sesuai regulasi dan standar akuntabilitas, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan efisiensi dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan Syncore e-BLUD, sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Aplikasi ini mencakup seluruh siklus, mulai dari proses perencanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan, sehingga diharapkan mampu mempermudah unit layanan dalam menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel.Hal tersebut membuat penyampaian materi berlangsung lebih interaktif, dengan diskusi yang mampu menjawab kebutuhan peserta secara langsung. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan teknis, tetapi juga kesempatan untuk membahas tantangan nyata yang dihadapi UPTD dalam proses menuju BLUD. Pendekatan ini menjadikan pelatihan tidak sekadar penyampaian materi, melainkan juga sarana berbagi pengalaman yang relevan dengan kondisi UPTD Pengelolaan Persampahan Kota Singkawang.Melalui Pelatihan PPK BLUD, DLH Kota Singkawang menaruh harapan besar agar UPTD Pengelolaan Persampahan dapat memahami dengan baik bagaimana pola pengelolaan keuangan BLUD dilaksanakan. Tidak hanya sebatas teori, tetapi juga mencakup praktik teknis mulai dari pencatatan, pengakuan, hingga pelaporan. Dalam hal ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan pengalamannya dalam mendampingi penguatan kelembagaan melalui penerapan PPK BLUD. Pendampingan intensif, inovasi sistem, dan transfer pengetahuan menjadi bagian dari layanan Syncore Indonesia untuk memastikan proses transformasi berjalan berkelanjutan dan sesuai regulasi.
Pada tanggal 23-24 Januari 2025, RSGM Gusti Hasan Aman mengikuti pelatihan pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD yang diselenggarakan oleh PT. Syncore Indonesia di kantor Ekola, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis terkait Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan, dan laporan keuangan sebagai persiapan penerapan BLUD. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara offline dengan metode ceramah, praktek, simulasi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat langsung mempraktekkan materi yang sudah diberikan.Kegiatan ini diselenggarakan karena RSGM Gusti Hasan Aman sebelumnya belum memahami proses implementasi BLUD. Selama ini untuk pendanaan hanya bersumber dari APBD saja sehingga pengelola keuangan kurang fleksibel. Dengan mengikuti pelatihan ini RSGM Gusti Hasan Aman dapat berupaya mempersiapkan penerapan BLUD.Materi pelatihan mencakup penyusunan RBA, penatausahaan keuangan, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan BLUD. Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang akuntansi dan regulasi pengelolaan keuangan agar tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Setelah pelatihan selesai, RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan pendampingan oleh tim FSC (Financial Services Consulting) Syncore. Pendampingan ini dapat membantu finalisasi dokumen RBA dan laporan keuangan sehingga siap diimplementasikan. Menurut Siti Nur Maryanti, S.E., selaku dengan narasumber dan pendampingan tersebut, kegiatan ini dapat membantu RSGM Gusti Hasan Aman dalam menyusun dokumen RBA dan laporan keuangan secara tepat sehingga siap diimplementasikan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah tersusunnya dokumen RBA dan laporan keuangan. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan anggaran. Dokumen tersebut penting dalam meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan mengikuti pelatihan PPK BLUD ini, RSGM Gusti Hasan Aman diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan. Penerapan BLUD memungkinkan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, fleksibel, dan berkualitas. Langkah ini sekaligus mendukung peningkatan pelayanan pada RSGM Gusti Hasan Aman. Dengan bekal ilmu dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan RSGM Gusti Hasan Aman mampu meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel sesuai regulasi. Pelaksanaan pelatihan ini juga menjadi awal yang kuat bagi RSGM Gusti Hasan Aman dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional serta berorientasi pada peningkatan layanan. Melalui upaya tersebut RSGM Gusti Hasan Aman diharapkan dapat mewujudkan institusi yang kredibel dan terpercaya di masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
