Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas pada 26 Juli 2023 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. Kegiatan ini menghadirkan pakar BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., sebagai narasumber, dengan tujuan mengevaluasi penerapan BLUD yang telah berjalan sejak 2016 serta menggali potensi pengembangan BLUD UPTD Puskesmas ke depan.Kegiatan sosialisasi BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh BKPSDM Bantul berfokus pada pembinaan dan evaluasi potensi BLUD, khususnya evaluasi kinerja dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai capaian kinerja layanan dan manfaat keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalitas dalam tata kelola Puskesmas di Bantul. Hal ini sejalan dengan tujuan utama evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas, yaitu memastikan bahwa penerapan BLUD benar-benar memberikan dampak peningkatan layanan kepada masyarakat. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan BLUD berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi tentang indikator evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas serta memberikan ilustrasi dan contoh praktis agar peserta lebih memahami konsep dan penerapannya. Peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengukuran kinerja BLUD dilakukan, termasuk pengelolaan keuangan, efisiensi layanan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber untuk membahas kendala yang dihadapi selama penerapan BLUD di masing-masing Puskesmas.Beberapa tantangan yang sempat diangkat dalam sesi diskusi berkaitan dengan implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD dan capaian kinerja layanan di Puskesmas. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar setiap Puskesmas dapat menerapkan BLUD secara lebih konsisten. Kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi BLUD ini bukan dilakukan karena adanya permasalahan tertentu, melainkan merupakan bagian dari pembinaan rutin yang diselenggarakan BKPSDM Bantul untuk meninjau kembali efektivitas penerapan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Bantul yang telah berjalan sejak tahun 2016.Melalui pembinaan dan evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas ini, BKPSDM Bantul berharap dapat memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan dan layanan di seluruh Puskesmas. Kegiatan ini juga didukung oleh peran mitra pendamping, PT Syncore Indonesia, yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan penguatan tata kelola BLUD berbasis teknologi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan BLUD di Bantul telah berjalan baik, namun tetap memerlukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan agar BLUD UPTD Puskesmas dapat terus mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.LSH /RNF
Yogyakarta – Puskesmas Tonjong Brebes mengikuti kegiatan Workshop Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 30 November hingga 2 Desember 2023 di Forriz Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam menerapkan sistem BLUD. Dengan menghadirkan narasumber Niza Wibiyana Tito, M.M., M.Kom., M.Ak., CAAT yang memberikan arahan langsung terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan, penyusunan dokumen administratif, serta mekanisme penatausahaan keuangan BLUD.Workshop ini menjadi bagian dari proses Puskesmas Tonjong Brebes dalam mempersiapkan diri menuju penerapan BLUD. Sebelumnya, Puskesmas ini masih tergabung dalam sistem holding Puskesmas Paguyangan. Melalui kegiatan ini, peserta difasilitasi untuk memahami prinsip fleksibilitas keuangan BLUD, yang memberikan keleluasaan bagi unit layanan publik untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif.Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Materi mencakup mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa, pembukaan rekening kas BLUD, penyusunan remunerasi, serta penetapan tarif layanan. Selain itu, peserta juga diperkuat pemahamannya mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan keuangan dengan regulasi daerah, agar pengelolaan dana publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Kegiatan ini juga menjadi forum interaktif untuk membahas tantangan yang dihadapi Puskesmas Tonjong Brebes dalam menyiapkan dokumen administratif BLUD. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta strategi pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagai dasar implementasi BLUD nantinya. Harapannya, “melalui kegiatan ini peserta memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi PPK BLUD serta mengetahui laporan apa saja yang harus disusun setelah menerapkan BLUD”, ujar salah satu tim konsultan Syncore Indonesia.Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Tonjong Brebes akan menyiapkan pembukaan rekening kas BLUD dan menyusun RBA Tahun 2024 sesuai tahapan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia. Sebagai konsultan berpengalaman dalam pendampingan penerapan BLUD di berbagai daerah, Syncore berperan aktif membantu instansi pemerintah dan unit layanan publik dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan masyarakat.RV/SYD
Sebagai mitra pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, Syncore Indonesia bersama PT Insmart menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola BUM Desa pada 1 Maret 2023 di Hotel Malyabhara, Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–16.00 WIB ini diikuti oleh perwakilan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Kegiatan menghadirkan Bapak Agus Setyanta, Direktur BUM Desa Amarta, serta tim dari Syncore Indonesia untuk berbagi praktik pengelolaan kelembagaan desa yang efektif. Tujuannya ialah memperkuat kapasitas pengelolaan BUM Desa agar lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan Tata Kelola BUM Desa ini juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas pengelola. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi kelas yang disampaikan oleh Bapak Agus Setyanta, Direktur BUM Desa Amarta, serta tim dari Syncore Indonesia. Materi mencakup konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL), prinsip pendirian BUM Desa melalui musyawarah desa, serta pentingnya inventarisasi kewenangan, aset, dan potensi desa sebagai landasan pendirian usaha yang berkelanjutan. Peserta juga mempelajari struktur organisasi BUM Desa sesuai Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, yaitu regulasi yang menjadi landasan hukum bagi pendirian, pengurusan, pengelolaan, hingga pembubaran BUM Desa. Aturan tersebut menjelaskan secara rinci peran setiap unsur dalam struktur organisasi mulai dari penasihat, pelaksana operasional, hingga pengawas serta menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi agar tata kelola BUM Desa berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BUM Desa yang baik dipandang penting dalam mendorong pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.Selain materi kelembagaan, tim Syncore Indonesia turut memperkenalkan metode penyusunan rencana usaha menggunakan pemetaan bentang hidup. Metode ini mengajak peserta mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa melalui pemetaan bentang alam, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, kemudian menyusunnya ke dalam Logic Model dan Business Model Canvas (BMC). Pendekatan ini membantu peserta menentukan prioritas unit usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar di masing-masing desa. Metode ini sekaligus mendukung upaya pengembangan ekonomi desa melalui identifikasi peluang usaha yang potensial.Pelatihan tidak hanya dilakukan dalam bentuk kelas, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan studi lapangan ke BUM Desa Amarta Pandowoharjo, Sleman. Dalam kunjungan tersebut, peserta melihat langsung implementasi tata kelola BUM Desa melalui berbagai unit usaha seperti TPS 3R, kolam renang, kolaborasi produk beras bersama Gapoktan, serta unit usaha batik yang bermitra dengan UMKM lokal. Studi lapangan ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana BUM Desa dapat bersinergi dengan masyarakat dan kelompok usaha untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Praktik lapangan ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan BUM Desa berdampak langsung pada pengembangan ekonomi desa di tingkat masyarakat.Melalui pelatihan ini, peserta dari YPMAK Papua diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam mendampingi pengembangan BUM Desa di wilayahnya. Kegiatan ini menegaskan komitmen PT Insmart dan Syncore Indonesia dalam mendukung lahirnya pengelolaan BUM Desa yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, Pelatihan Tata Kelola BUM Desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan ekonomi desa di berbagai wilayah.LSH / LDH
Sumba Tengah — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul Kabupaten Sumba Tengah bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pra Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 4–5 Desember 2023 bertempat di RSUD Waibakul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim RSUD Waibakul dengan tujuan meningkatan pemahaman mengenai konsep dasar dan tata aturan BLUD. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya manajemen rumah sakit dalam menyiapkan sistem pengelolan keuangan yang lebih fleksibel dan akuntabel.Pelatihan Pra BLUD bertujuan memberikan pengetahuan menyeluruh tentang alur pengajuan penetapan BLUD, mulai dari persyaratan administratif hingga proses penilaian. Dengan memahami tahapan tersebut, peserta diharapkan mampu menyusun dokumen yang sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga membantu tim RSUD Waibakul mengidentifikasi kebutuhan internal agar implementasi BLUD nantinya berjalan efektif.Pelatihan Pra BLUD menghadirkan narasumber dari Tim Konsultan Syncore Indonesia yang berpengalaman dalam pendampingan implementasi BLUD di berbagai daerah. Materi yang disampaikan melalui paparan interaktif meliputi pemahaman konsep BLUD, tahapan pengajuan penetapan, serta strategi penyusunan dokumen pendukung. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi praktik penyusunan dokumen yang didampingi langsung oleh konsultan profesional untuk memastikan hasil yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan sambutan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Tim RSUD Waibakul aktif berdiskusi, bertanya, dan berkomitmen menyelesaikan seluruh dokumen pendukung penetapan BLUD. Semangat tersebut mencerminkan kesiapan rumah sakit dalam memperkuat kapasitas manajemen keuangan dan tata kelola pelayanan publik berbasis kemandirian operasional, serta mempersiapkan diri menuju penerapan BLUD yang profesional.Hasil dari Pelatihan Pra BLUD menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi, mekanisme keuangan, serta penyusunan dokumen pendukung sesuai format resmi untuk pengajuan status BLUD. Peserta juga mulai mampu mengaplikasikan materi secara mandiri dalam penyusunan draf dokumen yang sesuai ketentuan. Keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi RSUD Waibakul untuk memperkuat manajemen keuangan yang lebih profesional, efisien, dan transparan.Melalui Pelatihan Pra BLUD, RSUD Waibakul menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses penetapan sebagai BLUD dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan rumah sakit, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan penerapan BLUD, RSUD Waibakul diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumba Tengah.MUA/STA
Pada tahun 2024, Lembaga Pusat Pengkajian Informasi Nasional melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, PKK se-Kecamatan Karangan. Kegiatan ini digelar di Cavinton Hotel Yogyakarta dengan menghadirkan 85 peserta yang terdiri dari Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seluruh Kecamatan Karangan. Dengan menggandeng Syncore Indonesia melalui Meravi.id sebagai mitra narasumber, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK agar lebih efektif menjalankan tugas. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui paparan materi dan diskusi agar ilmu bisa langsung diterapkan dalam konteks desa.Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa karangan ini diawali dengan sambutan dari pihak kecamatan yang menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK se-Kecamatan Karangan. Dalam sambutan oleh pihak kecamatan menekankan pentingnya penguatan kompetensi aparatur guna mendukung tata kelola pemerintah desa yang lebih efektif. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang nanti dapat diimplementasikan untuk menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat dan desa. Materi yang disajikan dalam kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Karangan ini mencakup pemahaman mengenai fungsi dan tanggung jawab peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga desa guna untuk memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Pembahasan juga dilengkapi dengan penyampaian narasumber berupa contoh kasus dan penyelesaiannya agar lebih mudah untuk dipahami dan juga dapat diaplikasikan.Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menghadirkan metode interaktif untuk mendorong partisipasi peserta. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya menerima teori tetapi juga mengajak untuk menganalisis permasalahan dan mencari strategi pemecahan yang sesuai dengan kondisi desa masing-masing.Peserta yang meliputi pemerintah kecamatan, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus PKK menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang berguna untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi di desa. Partisipasi tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK tersebut.Panitia merancang rangkaian kegiatan dengan sistematis sehingga setiap sesi dapat terlaksana tepat waktu. Pada penutupan, peserta diminta menyampaikan tanggapan mengenai materi dan metode yang digunakan. Pelaksanaan pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa, BPD, dan PKK diharapkan dapat mendorong Aparatur Desa, BPD, dan Kader PKK di Kecamatan Karangan Kutai Timur dapat menjalankan perannya secara profesional. Implementasi hasil pelatihan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintah desa. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pembangunan di Kecamatan Karangan Kutai Timur diharapkan berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ARP/STA
Sosialisasi persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada 10 Juni 2024 di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan sektor persampahan. Dalam kegiatan ini, Syncore Indonesia hadir sebagai tenaga ahli ekonomi yang memberikan pendampingan teknis dan materi kepada para peserta melalui pakar manajemen keuangan publik, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT.Sosialisasi ini merupakan bagian dari kegiatan pendampingan ISWMP yang diterapkan di 15 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Gianyar. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Penerapan PPK BLUD dalam pengelolaan sampah, sekaligus menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan daerah terkait mekanisme, manfaat, dan tahapan implementasi BLUD yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang seragam dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik di sektor lingkungan.Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu hari dengan format penyampaian materi dan diskusi interaktif. Peserta berasal dari berbagai unsur pemerintahan daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), serta Tim Ahli Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) Kabupaten Gianyar. Dalam sesi diskusi, peserta aktif membahas strategi penerapan BLUD, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengelolaan keuangan yang adaptif sesuai kebutuhan daerah bersama tim Syncore Indonesia.Menurut penjelasan Bapak Niza Wibyana Tito, penerapan BLUD menjadi langkah strategis menuju tata kelola keuangan yang lebih fleksibel dan akuntabel. “Melalui Penerapan PPK BLUD, UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, menetapkan tarif layanan sesuai kebutuhan, menerima hibah langsung, serta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memperkuat pembiayaan operasional,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pola ini akan membantu daerah mengoptimalkan sumber daya keuangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk pelayanan publik.Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia ini menjadi langkah awal penerapan BLUD di lingkungan UPTD Persampahan Kabupaten Gianyar. Melalui dukungan lintas instansi pemerintah daerah, tata kelola keuangan di sektor persampahan diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan dengan pendampingan Syncore Indonesia. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Gianyar.LSH
Sleman, 24 Maret 2025 - Kapanewon Ngemplak, Sleman, Yogyakarta menggelar pembekalan dan bimbingan bagi pengurus BUM Desa dalam rangka implementasi program Ketahanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kapanewon Ngemplak ini menggandeng Bumdes.id sebagai pendamping, menghadirkan Konsultan Thoriq Iqbal Rivai, S.E. sebagai narasumber utama. Program ini merupakan respon pemerintah kapanewon ngemplak sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan BUM Desa dalam mendukung swasembada pangan sesuai amanat Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dana desa untuk memperkuat sektor ketahanan pangan desa, dengan hal tersebut pemerintah berkolaborasi dengan Bumdes.id melalui penyampaian materi untuk menggali potensi desa. Tujuannya adalah memastikan rencana pengurus BUM Desa benar-benar layak secara bisnis, serta melakukan review mendalam terhadap kelayakan rencana usaha yang akan ditetapkan benar-benar lahir dari potensi desa.Meskipun program ini sangat strategis untuk mendukung swasembada pangan, Thoriq Iqbal Rivai, S.E. mengungkapkan bahwa pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kendala komunikasi.“Tentunya ada kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami menemukan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa,dan lembaga-lembaga di desa,” ungkap Thoriq Iqbal Rivai, S.E.. Perbedaan pandangan ini berpotensi menghambat proses perencanaan dan kesepakatan unit usaha.Menghadapi tantangan tersebut, Bumdes.id menawarkan solusi strategis. Mereka menerapkan diskusi dan pendekatan personal yang bertujuan untuk menyatukan visi semua pihak terkait. Langkah ini penting untuk memastikan setiap keputusan dapat dieksekusi tanpa hambatan. Selain itu, Bumdes.id memaparkan materi “Pemetaan Bentang” sebagai metode analisis potensi desa guna membimbing pengurus Bumdes menentukan unit usaha yang tepat.Dalam kesempatan tersebut, Thoriq Iqbal Rivai, S.E. menegaskan bahwa BUM Desa perlu memahami potensi serta persoalan yang ada di masyarakat sebelum menentukan arah usaha. Menurutnya, unit usaha yang ideal bukan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, melainkan juga harus mampu memberikan manfaat nyata sebagai solusi bagi masyarakat.
Melalui Program Technical Assistance – Integrated Planning and Capacity Improvement (TA-IPCI) Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP), tenaga ahli ekonomi Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT melaksanakan kegiatan pendampingan persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di 15 kabupaten/kota di Indonesia sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025. Pendampingan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan model kelembagaan yang adaptif dan mandiri, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel untuk menunjang peningkatan kualitas layanan persampahan dan pengembangan ekonomi sirkular daerah.Bapak Tito memberikan dukungan teknis dan metodologis dalam proses analisis kelayakan dan penyusunan dokumen persyaratan BLUD bagi 8 kabupaten/kota prioritas. Dari 15 daerah dampingan, saat ini fokus pendampingan penerapan BLUD baru dilakukan di 8 kabupaten/kota, yaitu: Kota Cimahi, Kota Cilegon, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tuban. Delapan daerah tersebut didampingi dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, dengan fokus utama pada persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada UPTD pengelolaan sampah .Pendampingan persiapan BLUD menjadi bagian penting dalam konteks ISWMP karena transformasi kelembagaan menjadi UPTD BLUD memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar. Dengan BLUD, pengelolaan keuangan pengelola sampah tidak lagi terikat secara kaku pada mekanisme APBD, sehingga operasional dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan UPTD untuk menetapkan tarif layanan, menerima hibah langsung, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.Pendampingan dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Sosialisasi awal kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi tentang BLUD dan manfaatnya, pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, penyusunan dokumen administratif secara bertahap dengan koordinasi rutin setiap dua minggu melalui pertemuan daring, Validasi hasil penyusunan dokumen bersama pihak daerah untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi eksisting dan potensi daerah.Setelah seluruh kabupaten/kota dampingan berhasil menerapkan BLUD, diharapkan model kelembagaan UPTD BLUD pengelolaan sampah dapat menjadi contoh kelola persampahan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan BLUD di sektor pengelolaan sampah diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target ekonomi hijau, dengan mengedepankan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk tujuan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bantul digelar oleh Forum Unit Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PM) Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Syncore Indonesia/BUMDes.id pada 23–24 Agustus 2022 di The Cube Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kesiapan pengelola UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam proses transformasi menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Bersama sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Pelatihan tersebut menghadirkan materi kelembagaan, analisis kelayakan usaha, dan penyusunan dokumen usaha yang menjadi kebutuhan utama pada masa peralihan.Pelatihan UPK Bantul diikuti oleh 45 peserta dari 16 Kapanewon dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta tim konsultan Syncore Indonesia. Keikutsertaan peserta dari berbagai wilayah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan forum untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMKal Bersama. Pelatihan ini difokuskan pada penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART), analisis kelayakan usaha, dan perencanaan usaha sebagai bagian dari transformasi Unit Pengelola Kegiatan menjadi BUMKal Bersama.Materi utama pelatihan mencakup analisis kelayakan usaha dan perencanaan usaha (business plan) yang dipandu oleh tim Syncore Indonesia/BUMDes.id. Bapak Katami Angga Kusuma selaku senior konsultan Business Sustainability Innovation Group (BSIG) menjelaskan bahwa pemetaan potensi dan permasalahan desa merupakan dasar penting dalam penyusunan unit usaha. Ia menekankan perlunya analisis berbasis data serta pemahaman menyeluruh terhadap kondisi wilayah agar perencanaan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.Pelatihan dilaksanakan melalui in-house training yang mencakup pemaparan materi, diskusi, dan praktik langsung sehingga proses pembelajaran bersifat aplikatif. Peserta menyusun draf analisis usaha dan business plan menggunakan metodologi perencanaan dari tim konsultan, dengan analisis kelayakan usaha sebagai instrumen utama untuk menilai keberlanjutan unit usaha BUMKal Bersama. Melalui pemetaan bentang alam dan bentang hidup, peserta mampu mengidentifikasi peluang usaha non-DBM yang sesuai dengan kebutuhan desa dan mendukung kemandirian lembaga.Selama Pelatihan UPK Bantul berlangsung, peserta dari berbagai Kapanewon menunjukkan antusiasme tinggi melalui diskusi dua arah, terutama pada topik identifikasi masalah desa. Banyak peserta yang menyampaikan pertanyaan tentang analisis usaha dan metode penyusunan business plan. Interaksi ini membantu peserta memahami penerapan analisis kelayakan secara praktis dan memberi ruang untuk mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kondisi wilayah masing-masing.Penyelenggara berharap Pelatihan UPK Bantul mampu menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi desa. Pengetahuan tentang perencanaan usaha dan analisis kelayakan diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan dokumen BUMKal Bersama. Pelatihan ini juga diharapkan mempercepat transformasi UPK menuju lembaga usaha desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
