Yogyakarta – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serpong Utara bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem remunerasi dan pengelolaan insentif berbasis kinerja. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 7–9 November 2024 di Ruang Ekola 1 & 2. Kegiatan pelatihan ini menjadi bagian penting dari upaya RSUD Serpong Utara, yang baru menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak awal tahun 2024, untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan motivasi pegawai.Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara berfokus pada penguatan konsep remunerasi, perbedaan antara jasa layanan dan insentif, serta penyusunan sistem perhitungan berbasis kinerja yang transparan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang penyusunan laporan kinerja BLUD dengan metode Balanced Scorecard yang membantu rumah sakit dalam mengukur capaian kinerja secara komprehensif.Pelatihan diikuti oleh sepuluh pejabat struktural RSUD Serpong Utara, termasuk Direktur dr. Tulus Muladiyono, M.A, dan para kepala bidang pelayanan medis, keperawatan, serta penunjang. Materi disampaikan oleh narasumber dari Syncore Indonesia, yaitu Sihono, S.Kep., Ners dan Almusa Nur Kadzim, S.Ak., CAAT., yang berpengalaman mendampingi rumah sakit dalam penerapan sistem remunerasi. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kedua pihak dalam memperkuat tata kelola rumah sakit daerah yang efektif dan akuntabel.Dalam pelatihan ini, narasumber menjelaskan konsep remunerasi sebagai bentuk imbalan kerja yang meliputi gaji, tunjangan, honorarium, dan insentif berdasarkan kinerja. Peserta juga mempelajari mekanisme penghitungan insentif berdasarkan likuiditas keuangan rumah sakit. Melalui Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara, para peserta diajak memahami pentingnya perencanaan keuangan yang efisien agar pembagian insentif menjadi adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelatihan berlangsung dengan metode diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Berbagai pertanyaan muncul, terutama terkait penerapan sistem jasa pelayanan dan kebijakan pajak bagi pegawai rumah sakit. Narasumber menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar sistem remunerasi yang diterapkan dapat terus menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, materi tentang laporan kinerja BLUD juga membantu peserta menyiapkan laporan keuangan yang lebih transparan.Melalui Pelatihan Remunerasi RSUD Serpong Utara, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai tata kelola insentif berbasis kinerja. Dengan dukungan Syncore Indonesia, RSUD Serpong Utara berkomitmen mengimplementasikan sistem remunerasi yang lebih transparan, terukur, dan adil. Langkah ini diharapkan memperkuat motivasi pegawai serta meningkatan kemampuan penyusunan laporan kinerja BLUD juga menjadi langkah langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi layanan rumah sakit kepada masyarakat Tangerang Selatan secara berkelanjutan.
Pendampingan Syncore Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendukung tata kelola dan pengembangan lembaga kesehatan di Indonesia. Melalui proses penyusunan Feasibility Study (FS), Rencana Strategis (Renstra), dan Master Plan untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom, Syncore berhasil membantu rumah sakit tersebut naik kelas dari kelas D menjadi kelas C. Pendampingan Syncore Indonesia ini berlangsung sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2024 dan menghasilkan dokumen strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan status rumah sakit pada Agustus 2025.Menurut Habib Fuady Rasyid, S.M., M.M., salah satu konsultan dari Syncore Indonesia, setiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Feasibility Study disusun untuk menilai kelayakan rumah sakit dari berbagai aspek mulai dari keuangan, layanan, hingga manajemen operasional. “FS itu digunakan untuk menilai rumah sakit layak beroperasi, terutama dari sisi keuangan dan kebutuhan layanan masyarakat sekitar,” Ujar Bapak Habib.Sementara itu, Rencana Strategis berfungsi sebagai panduan arah pengembangan manajemen rumah sakit untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mengatur strategi pada empat pilar utama: operasional, SDM, keuangan, dan pemasaran. Adapun Master Plan disusun untuk jangka panjang, sekitar 20 s/d 25 tahun, mencakup rencana pembangunan fasilitas, pengembangan layanan, serta arah investasi rumah sakit di masa depan.“Ketiga dokumen ini berperan penting sebagai dasar bagi rumah sakit dalam merumuskan arah pengembangan yang terukur, berkesinambungan, dan selaras dengan tujuan pelayanan kesehatan,” tambah Bapak Habib dari Syncore Indonesia.Bapak Habib juga menyoroti tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam menyusun rencana jangka panjang. Menurutnya, jumlah rumah sakit di Indonesia dikontrol oleh pemerintah sehingga strategi pengembangan harus disusun secara hati-hati. “Tantangannya adalah bagaimana rumah sakit bisa tetap bertahan di tengah regulasi yang ketat. Strateginya harus tepat supaya tidak salah langkah dan berdampak pada keberlanjutan operasional,” ujarnya.Selain itu, rumah sakit juga perlu menyesuaikan strategi bisnis ketika terjadi peningkatan kelas layanan. Kenaikan kelas rumah sakit membuat kebutuhan dan segmentasi pasar ikut berubah, sehingga diperlukan penyesuaian strategi pada aspek operasional, SDM, dan keuangan. Langkah penyesuaian ini menjadi penting agar rumah sakit mampu mempertahankan kualitas setelah berhasil naik kelas dan menjangkau segmen pelayanan yang lebih luas.Salah satu keunggulan Syncore Indonesia dalam proyek pendampingan ini adalah pendekatan komunikasi dua arah yang intensif dengan pihak RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. “Kami selalu memastikan kebutuhan klien benar-benar dipahami. Kalau mereka butuh A, kami kerjakan A, bukan asumsi kami sendiri. Setiap detail kami konfirmasi agar hasilnya tepat dan efisien,” ungkap Bapak Habib.Syncore juga menegaskan komitmennya dalam deliver value memberikan nilai nyata dari setiap proyek pendampingan. Prinsip ini menjadi pembeda utama Syncore dibandingkan konsultan lain, karena setiap langkah kerja difokuskan untuk memberikan manfaat strategis bagi mitra rumah sakit. “Tujuan kami bukan hanya menyelesaikan dokumen, tapi memastikan rumah sakit benar-benar siap berkembang sesuai rencana yang telah kami susun bersama,” imbuhnya.Keberhasilan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom naik kelas dari D ke C menjadi bukti nyata efektivitas model pendampingan Syncore. Proses penyusunan dokumen dilakukan dengan menyesuaikan data dan kebutuhan terkini, mengingat perkembangan layanan di Jatinom yang sangat cepat.Model pendampingan Syncore sebelumnya juga telah diterapkan di beberapa rumah sakit lain seperti RS Aisyiyah Klaten, RS PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten, Klinik Utama Aisyiyah Jetis Ponorogo, hingga RS PKU Salatiga yang kini tengah menyusun dokumen Feasibility Study bersama tim Syncore. Hal ini membuktikan bahwa model pendampingan Syncore Indonesia dapat diterapkan secara luas di berbagai rumah sakit maupun lembaga kesehatan lainnya.Di akhir wawancara, Bapak Habib menyampaikan harapan agar hasil pendampingan Syncore Indonesia benar-benar diterapkan secara menyeluruh. “Semua rekomendasi dan strategi yang kami rancang didasarkan pada analisis kondisi eksisting. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi panduan nyata agar tujuan pengembangan rumah sakit tercapai secara optimal,” tutupnya. Dengan keberhasilan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan tata kelola dan strategi pengembangan lembaga kesehatan di Indonesia melalui pendekatan berbasis data, komunikasi efektif, dan value-driven consulting.
Yogyakarta – Puskesmas Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara daring melalui Zoom Meeting pada 20 September 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan dan bertujuan untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat perencanaan strategis pelayanan kesehatan dasar, dengan menghadirkan narasumber konsultan dari Syncore Indonesia sebagai pendamping dalam proses penyusunan Renstra.Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan Renstra, mulai dari evaluasi Renstra periode sebelumnya hingga perumusan strategi baru untuk lima tahun ke depan. Narasumber juga menekankan pentingnya kesesuaian antara dokumen Renstra dengan kondisi riil di lapangan serta arah kebijakan pemerintah daerah dan kementerian kesehatan.Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk membahas indikator kinerja utama, sasaran strategis, dan prioritas program kesehatan kedepannya. Meskipun harus mengikuti template dokumen renstra, Puskesmas Kota Tangerang Selatan diberikan ruang untuk menyesuaikan isi dokumen. Bagian seperti latar belakang dan rencana strategis bersifat umum dan seragam untuk semua Puskesmas, namun mulai dari bab dua hingga seterusnya, dokumen harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil masing-masing. Selain paparan materi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi tanya jawab yang menjadi forum penting untuk mengklarifikasi implementasi di lapangan, terutama terkait target kinerja dan penyesuaian regulasi. Mengenai target 100% terhadap standar capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, narasumber menjelaskan bahwa untuk layanan upaya kesehatan masyarakat, target diwajibkan 100%. Sementara itu, untuk upaya kesehatan perorangan, target dapat disesuaikan oleh puskesmas dalam jangka waktu lima tahun, asalkan target capaian akhir tetap mencapai 100%. Narasumber juga memastikan bahwa template renstra bersifat panduan dan dapat disesuaikan sesuai kondisi puskesmas.Melalui kegiatan koordinasi ini, Puskesmas Kota Tangerang Selatan diharapkan mampu menyusun dokumen Renstra dengan baik dan benar, yang menjadi acuan pelaksanaan program kesehatan yang berkesinambungan, transparan, dan akuntabel. Hasil penyusunan Renstra ini memperkuat arah kebijakan dan strategi pelayanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping dalam peningkatan tata kelola dan perencanaan strategis di sektor kesehatan, sebagai langkah nyata mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkelanjutan.
Yogyakarta, Oktober 2025 – RSUD Merauke mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 di Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan BLUD yang berbeda dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pelatihan ini diikuti oleh jajaran penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, mulai dari Direktur RSUD Merauke, Kepala Seksi Keuangan, Bendahara BLUD, Bendahara APBD, hingga operator BLUD dan APBD. Kehadiran seluruh unsur manajemen keuangan menegaskan keseriusan RSUD Merauke dalam memperkuat kemampuan dalam pengelolaan laporan dan anggaran BLUD.Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan materi teknis mengenai penyusunan laporan keuangan BLUD, mulai dari pencatatan, penyajian, hingga proses pelaporan yang harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan BLUD memiliki alur berbeda dengan APBD. Tanpa pemahaman yang baik, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan teknis maupun administrasi yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan rumah sakit.Melalui pendalaman materi, peserta pelatihan PPK BLUD diharapkan mampu memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan secara tepat sesuai standar yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, RSUD Merauke dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi peningkatan layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Selain itu, ke depan pelatihan sejenis diharapkan dapat terus dilakukan sehingga pengelolaan keuangan RSUD Merauke semakin matang dalam memahami sistem keuangan BLUD. Dengan demikian, rumah sakit akan lebih siap mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra transformasi kelembagaan melalui pelatihan PPK BLUD. Tidak hanya memberikan materi teknis, Syncore juga dapat membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga rumah sakit mampu mengelola anggaran secara optimal dan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas.
Yogyakarta, 2025 – Puskesmas Melak mengikuti pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Kantor Ekola, Yogyakarta. Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan tujuan memperkuat kapasitas SDM dalam menjalankan kewajiban BLUD sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.Kegiatan ini diikuti oleh tujuh peserta, yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bendahara Pengelola Barang. Kehadiran mereka menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi BLUD berjalan sesuai prinsip act, plan, check, and do yang menekankan siklus manajemen berkesinambungan.Dalam sesi pelatihan, tim konsultan menjelaskan implementasi PPK BLUD, pemanfaatan sistem e-BLUD, serta praktik penginputan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pelatihan dari RBA, penatausahaan keuangan hingga showing laporan keuangan Peserta juga menerima arahan teknis terkait penyusunan dokumen agar sesuai dengan standar akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD. “Kami mendampingi peserta agar memahami mekanisme BLUD, termasuk bagaimana menyusun RBA dengan tepat,” ujar Dwi Fitriyani, konsultan Syncore Indonesia.Sebelum mengikuti pelatihan, Puskesmas Melak menghadapi tantangan transisi pola pengelolaan keuangan …. dari UPT menuju UPT BLUD. Salah satu kendala utama terletak pada penatausahaan keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses administrasi dan pelaporan. Pelatihan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut melalui penerapan sistem pencatatan digital yang lebih transparan dan akurat.Kepala Puskesmas Melak menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi BLUD. “Pelatihan ini sangat penting karena membantu kami memahami kewajiban BLUD sekaligus memperkuat tata kelola agar lebih akuntabel,” ungkapnya. Ia menambahkan, penguatan kompetensi tim menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional.Selain memperkaya pemahaman peserta, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi mengenai praktik terbaik implementasi BLUD di berbagai daerah. Dengan cara ini, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman lapangan yang bisa diterapkan langsung di puskesmas daerah lain.Pelatihan PPK BLUD yang digelar pada Oktober 2024 ini menjadi momentum penting bagi Puskesmas Melak untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui pemahaman menyeluruh tentang sistem BLUD, puskesmas tersebut optimis mampu memberikan layanan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sleman, Februari 2024 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Syncore Indonesia dalam pembuatan Video Pembelajaran Modul BUM Desa. Proyek ini menjadi tindak lanjut dari penyusunan modul pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa yang sebelumnya telah dirumuskan.Produksi dilakukan di Kantor Syncore Indonesia, Jalan Raya Solo – Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Tim yang terlibat terdiri atas Tim Konsultan Syncore, Tim Media Syncore, serta mentor untuk masing-masing video.Tim konsultan berperan dalam menyiapkan bahan presentasi dan konten utama untuk tujuh video pembelajaran. Materi yang diproduksi meliputi Metode Pelatihan dan Ice Breaking, Legalitas BUM Desa, Perencanaan Usaha, Manajemen Operasional, Pemasaran, Manajemen Komunikasi (lokal konteks), dan Tata Kelola Keuangan. Selama perencanaan, koordinasi dilakukan secara intensif melalui Zoom meeting dan komunikasi daring via WhatsApp bersama pihak Kemendes PDTT. “Media video dipilih karena mampu memvisualisasikan materi kompleks, meningkatkan pemahaman peserta, serta fleksibel untuk dipelajari ulang sesuai kebutuhan,” jelas Widodo Prasetyo Utomo, Konsultan Syncore Indonesia.Selain menyajikan teori, video juga menampilkan pendekatan praktis untuk memudahkan aparatur desa dan pengelola BUM Desa dalam menerapkan materi di lapangan. Tim konsultan menekankan pentingnya penggunaan infografis, animasi, serta studi kasus nyata untuk memperkaya konten pembelajaran.Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta pelatihan terhadap konsep tata kelola BUM Desa sekaligus memberikan gambaran nyata tentang penerapannya di tingkat desa.Rekomendasi pengembangan ke depan juga disampaikan. Syncore menilai program ini akan lebih berdampak jika modul terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini, ditambah dengan video langkah praktis, serta disediakan opsi pengunduhan agar tetap dapat diakses di wilayah dengan keterbatasan internet. Selain itu, pelibatan aparatur desa sebagai narasumber lapangan juga dinilai dapat menambah relevansi materi serta memperkuat semangat kolaborasi dalam pengelolaan BUM Desa.Keterlibatan Syncore Indonesia dalam proyek ini menunjukkan komitmen Kemendes PDTT dalam menguatkan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUM Desa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Dengan dukungan konsultan berpengalaman, Video Pembelajaran Modul Kemendes diharapkan dapat memperluas dampak pemberdayaan desa secara nasional. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat penyebaran pengetahuan, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau pelatihan tatap muka, sehingga proses peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pra-audit Puskesmas Ngampilan yang berlangsung pada Februari - Maret 2025 yang dilaksanakan selama 1 bulan di Kota Yogyakarta. Pendampingan dilakukan sebagai langkah persiapan agar Puskesmas siap menghadapi proses audit dengan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar regulasi. Pendampingan pra-audit melibatkan Konsultan Syncore Indonesia, Kepala Puskesmas, dan Bendahara Puskesmas Ngampilan.Kegiatan pendampingan pra-audit merupakan bentuk komitmen Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan dan manajemen di sektor kesehatan. Melalui kegiatan ini, Syncore membantu Puskesmas Ngampilan dalam mengevaluasi laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen pendukung, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar proses audit berjalan lancar.Perwakilan Syncore Indonesia, Syamsiyah Yuli Dwi Andari atau kerap disapa Syamsiyah, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Syncore dalam memperkuat tata kelola dan manajemen keuangan di sektor layanan kesehatan.“Pendampingan Pra-Audit hanya berfokus pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar serta kelengkapan laporan keuangan. Syncore ingin memastikan setiap puskesmas memiliki tata kelola keuangan yang siap diaudit dan sesuai prinsip good governance.” jelasnya.Syncore Indonesia melakukan pengecekan pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian susunan laporan keuangan berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 dan PSAP 13. Langkah tersebut memastikan bahwa setiap proses administrasi dan keuangan puskesmas telah memenuhi standar akuntabilitas publik. Selain itu, Syamsiyah menambahkan bahwa pendampingan ini menjadi bagian dari upaya Transformasi Kelembagaan di lingkungan puskesmas. “Syncore berperan mendampingi puskesmas dalam tahap persiapan audit dengan memberikan arahan dan penguatan kapasitas SDM agar sistem manajemen keuangan dapat berjalan dan berkelanjutan.” jelasnya. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Syncore Indonesia dalam pendampingan pra-audit Puskesmas Ngampilan menjadi langkah nyata dalam mempercepat proses kesiapan audit. Melalui metode pendampingan yang sistematis, Syncore Indonesia membantu puskesmas dalam menyiapkan kelengkapan dokumen, menyusun laporan keuangan sesuai standar, serta memastikan seluruh data siap diverifikasi oleh auditor. Dengan dukungan konsultan berpengalaman, pendampingan pra-audit menjadikan proses persiapan audit lebih cepat, tertib, dan terarah.
Yogyakarta, Oktober 2025 – RSUD Merauke mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 di Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman. Pelatihan berlangsung selama satu hari penuh, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan BLUD yang berbeda dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Pelatihan ini diikuti oleh jajaran penting dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, mulai dari Direktur RSUD Merauke, Kepala Seksi Keuangan, Bendahara BLUD, Bendahara APBD, hingga operator BLUD dan APBD. Kehadiran seluruh unsur manajemen keuangan menegaskan keseriusan RSUD Merauke dalam memperkuat kemampuan dalam pengelolaan laporan dan anggaran BLUD.Dalam kegiatan ini, narasumber memberikan materi teknis mengenai penyusunan laporan keuangan BLUD, mulai dari pencatatan, penyajian, hingga proses pelaporan yang harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan BLUD memiliki alur berbeda dengan APBD. Tanpa pemahaman yang baik, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan teknis maupun administrasi yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan rumah sakit.Melalui pendalaman materi, peserta pelatihan PPK BLUD diharapkan mampu memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan secara tepat sesuai standar yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, RSUD Merauke dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran demi peningkatan layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Selain itu, ke depan pelatihan sejenis diharapkan dapat terus dilakukan sehingga pengelolaan keuangan RSUD Merauke semakin matang dalam memahami sistem keuangan BLUD. Dengan demikian, rumah sakit akan lebih siap mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra transformasi kelembagaan melalui pelatihan PPK BLUD. Tidak hanya memberikan materi teknis, Syncore juga dapat membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga rumah sakit mampu mengelola anggaran secara optimal dan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas.
Syncore Indonesia dipercaya sebagai konsultan untuk mendampingi RSU ‘Aisyiyah Jetis dalam menyusun studi kelayakan (feasibility study) rencana transformasi dari klinik utama menjadi rumah sakit kelas D. Proyek penyusunan yang berlangsung sejak Februari hingga Mei 2024 dilaksanakan secara hybrid, yang mana penyusunan dilakukan secara daring beserta observasi ke lapangan langsung. Proyek ini tidak hanya mencakup penyusunan dokumen studi kelayakan, tetapi juga analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal klinik. Bapak Habib Fuady Rasyid, selaku Konsultan Penyusun, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen ini penting dilakukan mengingat penyusunan dokumen studi kelayakan untuk pendirian rumah sakit membutuhkan kompetensi khusus yang tidak dimiliki semua pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo menjadi salah satu alasan utama perlunya bantuan konsultan.“Transformasi klinik menjadi rumah sakit kelas D tidak hanya soal kesiapan internal, tetapi juga harus sesuai regulasi pemerintah. Jumlah rumah sakit di suatu daerah perlu dikaji secara mendalam dan dipertimbangkan supaya tidak terjadi over capacity atau under capacity. Selain itu, hal ini juga menjaga persaingan rumah sakit tetap sehat sesuai dengan keunggulan kompetitif masing-masing rumah sakit,” jelasnya.Tim konsultan juga melakukan pengumpulan data secara menyeluruh. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, serta pengisian formulir permintaan data untuk membantu memetakan kondisi riil klinik. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber resmi, meliputi jumlah penduduk, angka kesakitan, tren kebutuhan layanan kesehatan, hingga informasi kebijakan kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Menurut hasil studi kelayakan, secara aspek internal dan eksternal Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo sudah dinilai layak menjadi rumah sakit kelas D. Namun, tantangan muncul ketika Dinas Kesehatan menilai bahwa jumlah rumah sakit di Ponorogo sudah cukup banyak sehingga sampai saat ini, kenaikan status dari klinik ke rumah sakit kelas D belum dapat terealisasi.Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, Syncore Indonesia mengedepankan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Pendekatan ini dilakukan agar setiap kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.Dari hasil penyusunan dokumen yang dilakukan, Syncore Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi agar Klinik ‘Aisyiyah Jetis Ponorogo dapat mewujudkan rencana transformasi secara bertahap. Bapak Habib berpesan agar pihak klinik menindaklanjuti semua rekomendasi konsultan demi tercapainya tujuan. “Besar harapan kami agar Syncore Indonesia dapat terus bekerja sama dengan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo dan tetap dipercaya sebagai konsultan bisnis di rumah sakit, terutama untuk mendampingi rumah sakit beserta dengan klinik maupun rumah sakit satelitnya,” pungkas Bapak Habib.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
