Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyelenggarakan Workshop PPK BLUD Puskesmas Kabupaten Bantul pada tanggal 20-21 Agustus 2024. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan serta mengevaluasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Puskesmas Kabupaten Bantul. Workshop PPK BLUD dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di sektor pelayanan kesehatan.Workshop yang diikuti oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul ini menghadirkan Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku narasumber utama dari Syncore Indonesia serta perwakilan dari Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan SDA, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kegiatan difokuskan pada pembaruan pemahaman dan evaluasi implementasi BLUD yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kapasitas dalam mekanisme pengelolaan keuangan dan pemanfaatan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD.Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam penerapan fleksibilitas BLUD di Kabupaten Bantul. Beberapa mekanisme, seperti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di awal tahun belum dapat dijalankan secara optimal karena belum diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Kondisi ini menyebabkan sebagian mekanisme pengelolaan keuangan di Puskesmas masih mengikuti sistem keuangan daerah pada umumnya. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta memperoleh penjelasan mengenai pentingnya regulasi sebagai dasar pemanfaatan fleksibilitas BLUD. Agar fleksibilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal, perlu adanya penguatan regulasi melalui penetapan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme pelaksanaan BLUD di tingkat puskesmas. Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman terkait evaluasi kinerja BLUD untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik berjalan secara efektif dan akuntabel.Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama. Rencana ini mencakup pembentukan tim BLUD Kabupaten Bantul, inventarisasi ulang terhadap regulasi yang telah dimiliki, serta penyusunan timeline evaluasi implementasi BLUD di tingkat kabupaten. Kegiatan ini juga menjadi wadah kolaboratif antar puskesmas dalam mengidentifikasi tantangan serta solusi untuk peningkatan tata kelola keuangan.Melalui kegiatan Workshop PPK BLUD, diharapkan BLUD Puskesmas Kabupaten Bantul dapat lebih optimal dalam mengelola keuangan secara mandiri dan fleksibel. Pemanfaatan penuh terhadap fleksibilitas yang diatur dalam sistem BLUD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Persampahan Kabupaten Tegal mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia pada 17–18 Oktober 2025 di Kantor Syncore Indonesia, Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar pembentukan dan pengelolaan keuangan BLUD Persampahan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian serta akuntabilitas pengelolaan layanan publik di bidang persampahan.Bimtek tersebut dihadiri oleh Kepala DLH Kabupaten Tegal, Edi Sucipto, S.M., S.Si, beserta seluruh staff UPTD Persampahan dan Laboratorium Lingkungan, dengan total peserta sebanyak 15 orang. Kegiatan ini menghadirkan Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT sebagai narasumber utama yang merupakan konsultan dari Syncore Indonesia. Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pembekalan intensif mengenai konsep dasar BLUD dan penerapannya dalam tata kelola keuangan daerah.Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala DLH Kabupaten Tegal yang menyampaikan apresiasi kepada Syncore Indonesia atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Bimtek ini menjadi sarana penyegaran serta pendalaman terhadap proses penyusunan dokumen BLUD yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa DLH Kabupaten Tegal secara rutin mengadakan pelatihan bersama Syncore setiap Hari Jumat, baik secara daring maupun luring, sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional.Kepala DLH menyampaikan target capaian tahun 2025, yaitu penyelesaian penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk Laboratorium Lingkungan yang mencakup aspek teknis dan administratif. Sementara pada tahun 2026, pihaknya menargetkan pengajuan penilaian ke Tim Penilai BLUD, dengan harapan Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tegal dapat lulus evaluasi dan resmi menerapkan sistem BLUD secara penuh. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan DLH dalam memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan berorientasi hasil.Materi Bimtek yang disampaikan oleh Siti Nur Maryanti mencakup penjelasan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), serta penerapan konsep Reinventing Government dan Enterprising Government. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami bagaimana pemerintah dapat berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang efisien, inovatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas.Melalui kegiatan ini, pengelola DLH Persampahan Kabupaten Tegal diharapkan mampu memahami mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pengelolaan pendapatan jasa layanan, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja BLUD secara akuntabel dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) se-Kapanewon Berbah pada Rabu, 20 September 2023 yang dilaksanakan di Aveon Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini membahas Peran Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan pemahaman terhadap peran Muskal agar lebih optimal dalam mendorong Pengembangan BUMKal di tingkat kalurahan.Kegiatan yang difasilitasi Dinas PMK Sleman ini menekankan pentingnya peran Muskal sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Pengembangan BUMKal di tingkat kalurahan. Peserta diharapkan memahami bagaimana peran Muskal dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelaksanaan program kerja agar tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, H. Ardi Sehami, S.Ag., M.MPar., MM., menjelaskan bahwa “tata kelola pemerintahan desa yang baik hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah kalurahan dan lembaga BPKal. Menurutnya, peran Muskal menjadi wadah strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan BUMKal”.Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., Konsultan Senior Syncore Indonesia, menambahkan bahwa peran Muskal dalam Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal mencakup proses penyusunan Anggaran Dasar (AD). Dokumen tersebut menjadi landasan hukum tata kelola bagi BUMKal untuk menjalankan unit usaha secara profesional dan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021.Dalam sesi group discussion, peserta membahas tantangan pengelolaan BUMKal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kapasitas pengurus. Narasumber menekankan perlunya peningkatan pemahaman anggota BPKal terhadap mekanisme Muskal agar forum tersebut menghasilkan keputusan yang partisipatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap anggota BPKal dapat menjalankan peran Muskal secara maksimal dalam setiap tahap Pengembangan BUMKal. Dengan pelaksanaan Muskal yang efektif, tata kelola pemerintahan desa akan semakin baik dan profesional, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui keberhasilan Pengembangan BUMKal yang berkelanjutan.
Yogyakarta, 8–9 Juli 2024 – Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi 17 peserta dari Distrik Sentani Barat, Papua. Kegiatan berlangsung di Gedung Talenta Hub dan Meravi.id Yogyakarta selama dua hari dengan fokus pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan manajemen keuangan BUMDes.Pelatihan ini dibuka oleh Bapak Muhammad Hasim selaku Kepala Desa yang menekankan pentingnya semangat belajar dan kolaborasi dalam memperkuat peran BUMDes di kampung desa masing-masing. Direktur Eksekutif Bumdes.id, Ibu Diana Arta, turut menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi momentum berkelanjutan antara pemerintah desa dan komunitas dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.Pada hari pertama, peserta menerima materi dari Edy Risdiyan, S.T., Pengawas BUMDesma Piyungan Mandiri, dan Raden Agus Cloliq, S.E., M.M., Direktur BUMDesa Bapak Tridadi Makmur. Materi mencakup filosofi dan revitalisasi BUMDes pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021 serta praktik tata kelola usaha desa. Peserta juga diajak memahami strategi penguatan BUMDes melalui kemitraan multipihak atau disingkat Academic, Business, Community, Government, Financial Institution, dan Media (ABCGFM) dan penerapan strategi pemasaran digital guna meningkatkan pendapatan asli desa.Hari kedua difokuskan pada penguatan kompetensi teknis keuangan. Bapak Mohamad Rizal Trinanda memaparkan Tata Kelola Keuangan BUMDes dan Prosedur Akuntansi Dasar yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sesuai Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sesi dilanjutkan oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak. yang mempraktikkan penyusunan laporan keuangan serta memperkenalkan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) sebagai inovasi digital dalam pengelolaan keuangan BUMDes.Melalui pelatihan ini, Syncore Indonesia berharap para pengurus BUMDes mampu mengimplementasikan tata kelola yang profesional, adaptif terhadap perkembangan digital, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Syncore Indonesia menyelenggarakan pelatihan laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 19 hingga 21 September 2024 di Kota Malang. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, antara lain Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda, Administrator Kesehatan Muda, Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Dewan Pengawas, serta Staf Keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu RSUD dalam meningkatkan kemampuan penyusunan laporan kinerja BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan penjelasan dari tim Syncore Indonesia mengenai konsep penyusunan laporan kinerja BLUD, sistematika dokumen, dan cara melakukan input laporan ke dalam sistem e-BLUD. Pendekatan ini diharapkan dapat mempermudah peserta dalam memahami langkah-langkah penyusunan laporan yang baik dan benar,” ujar Dwi Fitriyani selaku konsultan Syncore Indonesia.Dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Pasal 99 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa BLUD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Selanjutnya, pada ayat (6) dijelaskan bahwa laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan kinerja yang berisi informasi mengenai pencapaian hasil atau keluaran BLUD.Berdasarkan informasi dari website Rumah Sakit bahwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No.161/119/III/2012. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja menjadi kewajiban yang perlu dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan.Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mampu menyusun laporan kinerja BLUD dengan lebih baik, sesuai peraturan yang berlaku, serta dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan kinerja dan keuangan di rumah sakit. Dengan demikian, RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dapat terus memperkuat tata kelola yang efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan kesehatan.
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dilaksanakan pada 7-8 Agustus 2024 di Mataram. Kegiatan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping. Melalui PPSDM Kemendagri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan BLUD di daerah.Sebelum pelatihan, sebagian besar puskesmas masih mengalami kesulitan dalam memahami alur dan tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pelatihan PPK BLUD ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan.Narasumber utama dalam kegiatan ini yakni Niza Wibyana Tito., M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, seorang pakar BLUD, yang didampingi oleh Putri Nurmalasari selaku Konsultan Syncore Indonesia. Mereka menyampaikan materi mengenai penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, serta implementasi aplikasi digital dalam mendukung pelaksanaan BLUD. Materi yang disampaikan berfokus pada peningkatan kapasitas peserta agar mampu menyusun laporan secara akurat dan sesuai standar melalui Pelatihan PPK BLUD ini.“Peserta pelatihan berasal dari 21 puskesmas dan 1 RSUD di Kabupaten Bima. Dari kedua instansi tersebut, puskesmas menjadi pihak yang paling merasakan tantangan dalam menjalankan fungsi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Puskesmas tersebut tergolong baru menerapkan BLUD, sehingga masih dalam tahap penyesuaian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang umum ke mekanisme pengelolaan keuangan BLUD,” ujar Putri.“Dalam pelaksanaan kegiatan, PPSDM Kemendagri bersama Syncore menggunakan metode pelatihan yang interaktif. Peserta dibekali materi melalui ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung penyusunan laporan keuangan. Dengan metode ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman teknis yang bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing,” tambah Putri.Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, Syncore Indonesia memperkenalkan penggunaan aplikasi Syncore e-BLUD. Aplikasi ini membantu peserta dalam praktik penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan BLUD secara sistematis. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan pencatatan selama Pelatihan PPK BLUD berlangsung.Penyelenggaraan kegiatan menunjukkan sinergi antara PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dan Syncore Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. PPSDM Kemendagri berperan dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur, sementara Syncore Indonesia memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam implementasi sistem keuangan BLUD. Kolaborasi ini menjadi contoh model pelatihan PPK BLUD yang efektif dan terukur.Melalui pelatihan PPK BLUD, diharapkan implementasi PPK BLUD di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Bima dapat berjalan lebih optimal. Laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Pelatihan ini diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas di daerah lain dengan kondisi serupa, sehingga tata kelola keuangan BLUD di Indonesia semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Lembaga Riset dan Inovasi Indonesia (LRII) menyelenggarakan bimbingan teknis bertajuk “Optimalisasi Pelayanan Publik dan Kemandirian Ekonomi di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Melalui kepemimpinan yang Inovatif” pada Rabu, 29 November 2023, di Prime In Hotel, Yogyakarta. Kegiatan yang menggandeng Syncore Indonesia sebagai mitra narasumber ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas aparatur desa, perwakilan kecamatan, serta pegiat pembangunan lokal dari berbagai daerah.Acara dibuka dengan sambutan perwakilan LRII yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan ini. “Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dan partisipasi para peserta dalam pelatihan ini,” ujarnya. LRII menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dalam sambutannya, LRII juga menyoroti bahwa bimbingan teknis ini menjadi sarana memperkuat jaringan pembelajaran antar daerah serta mendorong inovasi tata kelola pemerintahan di tingkat desa.Etika dan Kepemimpinan EfektifSesi utama diisi oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, narasumber yang memaparkan materi “Etika Kepemimpinan Desa/Kelurahan yang Efektif” Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang berhasil tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari integritas moral dan etika dalam pengambilan keputusan. “Pemimpin yang beretika harus menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan empati, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut, Bapak Wahyudi menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara kepala desa atau lurah dengan masyarakat sebagai kunci membangun partisipasi publik. Melalui komunikasi yang terbuka dan berimbang, pemerintah desa dapat menciptakan ruang dialog yang sehat serta memperkuat kepercayaan sosial warga terhadap pemimpinnya.Praktik Baik dari Desa PanggungharjoDalam sesi pemaparan berikutnya, Bapak Wahyudi membagikan praktik baik dari Desa Panggungharjo, salah satu desa terbaik di Indonesia yang berhasil membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi sosial. Panggungharjo dikenal sebagai desa bersih sampah tanpa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta memiliki berbagai unit usaha produktif, seperti pengolahan Tamanu Oil sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Desa ini juga menjalankan program sosial seperti rumah sewa bersubsidi bagi warga kurang mampu dan layanan kesehatan untuk lansia serta penyandang disabilitas.Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa kemandirian desa ditentukan oleh tiga kapasitas utama, yakni kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas birokrasi dan proses, serta kapasitas sosial. Ia menegaskan partisipasi masyarakat tidak akan tumbuh tanpa adanya kepercayaan yang dibangun melalui kepemimpinan yang beretika dan teladan. “Kepemimpinan progresif-transformatif menuntut sikap positif, produktif, proaktif, dan berintegritas. Pemimpin harus menjadi teladan dalam berpikir, berkata, dan bertindak,” jelasnya.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia dan LRII berharap bimbingan teknis dapat menumbuhkan pemimpin lokal yang berkarakter, beretika, dan adaptif terhadap perubahan. Penguatan kapasitas yang melibatkan aparatur desa, perwakilan kecamatan, serta pegiat pembangunan lokal dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
Syncore Indonesia terus memperkuat perannya dalam pengembangan pendidikan vokasi melalui Pelatihan Leadership dan Entrepreneurship Mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep). Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 03 hingga 04 Oktober 2023 dan menjadi bentuk komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung kampus vokasi mencetak lulusan yang berjiwa pemimpin dan bermental wirausaha. Kegiatan yang diikuti oleh tiga puluh mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Internasional ini dilaksanakan secara offline selama dua hari. Melalui kegiatan tersebut, Syncore Indonesia berfokus membangun kepercayaan diri, kreativitas, serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun rencana usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari Competitive Fund Vokasi yang menekankan penguatan soft skill kepemimpinan dan kewirausahaan.Menurut Khatami Angga Kusumah, Konsultan Syncore Indonesia, Pelatihan Leadership ini dirancang secara interaktif agar peserta dapat memahami konsep kepemimpinan secara praktis. “Kami menggunakan metode storytelling dan ice breaking agar mahasiswa lebih aktif dan nyaman belajar. Harapannya, semangat Entrepreneurship Mahasiswa bisa tumbuh lebih kuat,” jelasnya.Dosen Polipangkep, Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si, menyampaikan bahwa kolaborasi ini membawa dampak positif bagi kampus. “Kerja sama dengan Syncore Indonesia membantu kami mengintegrasikan pelatihan berbasis praktik langsung ke dalam kurikulum. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mengasah kemampuan memimpin dan berinovasi dalam bisnis,” ujarnya.Selain Pelatihan Leadership, peserta juga dibekali sesi praktik penyusunan Business Model Canvas dan pengelolaan keuangan. Dua mahasiswa dengan usaha aktif ditargetkan untuk memperoleh hak cipta sebagai bentuk apresiasi terhadap ide bisnis mereka. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jejaring kampus dengan dunia industri melalui pendampingan berkelanjutan dari Syncore Indonesia.Meski sempat terkendala, pelatihan tetap berjalan kondusif berkat koordinasi intensif antara pihak kampus dan tim Syncore Indonesia. Dengan pendekatan praktis dan dukungan penuh dari para fasilitator, kegiatan ini sukses menumbuhkan semangat kepemimpinan dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa vokasi.“Leadership itu universal. Jadi pelatihan seperti ini bisa diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya bisnis,” tutur Bapak Rivaldi, Konsultan Syncore Indonesia. Ia berharap, semangat Entrepreneurship Mahasiswa terus dikembangkan agar menjadi budaya di lingkungan pendidikan vokasi. Dengan kolaborasi antara Polipangkep dan Syncore Indonesia, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk mencetak generasi muda yang adaptif, kreatif, dan siap menjadi penggerak ekonomi di masa depan.
Gianyar, 5 September 2024 — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Integrated Project Coordination Implementation (IPCI) menggelar Pelatihan Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan Gianyar untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (05/09). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya dan bertujuan memperkuat kesiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Gianyar dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara efektif dan akuntabel.Pelatihan ini menjadi bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang mendampingi 15 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Gianyar terpilih sebagai salah satu daerah sasaran ISWMP karena memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan kesiapan kelembagaan UPTD menuju transformasi BLUD Persampahan Gianyar. Melalui program ini, pemerintah daerah didorong memahami secara komprehensif konsep, mekanisme, dan tahapan penerapan BLUD di sektor persampahan agar proses transformasi menuju tata kelola yang mandiri berjalan terarah.Narasumber pelatihan, Bapak Niza Wibyana Tito, selaku Tenaga Ahli Ekonomi TA-IPCI ISWMP dan mitra Syncore Indonesia, menjelaskan bahwa penerapan BLUD memberikan fleksibilitas lebih besar bagi UPTD dalam mengelola keuangan, menetapkan tarif layanan, serta menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. “Melalui penerapan BLUD, pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan, karena sistem keuangannya memungkinkan pengelolaan yang lebih luwes namun tetap akuntabel,” ujar Bapak Tito saat menyampaikan materi pelatihan. Materi pelatihan mencakup empat topik utama, yaitu konsep dan urgensi BLUD Persampahan Gianyar di sektor persampahan, fleksibilitas pengelolaan keuangan, tahapan penerapan BLUD dari aspek substantif hingga administratif, serta strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui kerja sama layanan publik. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan DLH, UPTD Pengelolaan Sampah, serta lintas sektor di Kabupaten Gianyar. Mereka mengikuti sesi interaktif berupa paparan materi dan diskusi yang dikaitkan langsung dengan kondisi aktual pengelolaan sampah di daerah.DLH Gianyar menilai pelatihan ini sangat penting karena dapat menjadi solusi terhadap tantangan pendanaan dalam pengelolaan sampah daerah. Melalui penerapan BLUD Persampahan Gianyar, UPTD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik sekaligus membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi antara DLH Gianyar dan IPCI ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung kebersihan serta kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
