Yogyakarta – Puskesmas Balai Riam Kabupaten Sukamara bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk mengikuti pendampingan pra audit laporan keuangan yang dilaksanakan pada 1 Maret hingga 30 April 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, dengan menghadirkan narasumber seorang konsultan berpengalaman dari Syncore Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit eksternal sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.Pendampingan ini menjadi langkah penting bagi Puskesmas Balai Riam dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui tahapan pra audit, pihak puskesmas dapat melakukan evaluasi awal terhadap kelengkapan dokumen keuangan, memperbaiki potensi temuan sejak dini, dan menyempurnakan sistem pencatatan akuntansi. Hal ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kesalahan material yang bisa mempengaruhi opini auditor eksternal.Rangkaian pendampingan mencakup assessment awal, penyusunan program kerja, kick off meeting, pengumpulan serta verifikasi dokumen keuangan, hingga penyusunan dokumen review notes. Dari proses tersebut, akan dihasilkan laporan temuan audit laporan keuangan tahun 2024 yang dapat dijadikan acuan oleh Puskesmas Balai Riam untuk memperbaiki tata kelola keuangan di masa mendatang.Sebagai salah satu puskesmas strategis di Kabupaten Sukamara, Puskesmas Balai Riam memegang peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, mulai dari pelayanan medis hingga program kesehatan masyarakat di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang transparan menjadi pondasi utama agar puskesmas dapat terus memberikan layanan yang efektif dan berkelanjutan.Pendampingan pra audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Puskesmas Balai Riam. Dengan laporan keuangan yang lebih tertata, puskesmas tidak hanya memperkuat akuntabilitas kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan.Dengan adanya kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan komitmennya dalam melakukan pendampingan Puskesmas Balai Riam dalam perjalanan menuju tata kelola keuangan yang semakin baik. agar menjadi titik awal transformasi puskesmas dalam mengelola keuangan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukamara.
Yogyakarta, 2025 – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi (LBK) Jambi telah menyusun dokumen administratif sebagai syarat bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Proses ini dilaksanakan selama periode Juni hingga Juli 2024 dengan berkolaborasi dengan tim konsultan Syncore Indonesia yang bertempat di Yogyakarta. Transformasi ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menekankan pentingnya penerapan BLUD bagi satuan kerja agar mampu mengelola keuangan secara lebih efisien, transparan, dan fleksibel.Melalui penerapan BLUD, LBK Jambi diharapkan dapat memberikan layanan laboratorium yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu melalui penerapan BLUD ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian dalam pengelolaan pendapatan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dokumen administratif yang disusun meliputi pola tata kelola, standar pelayanan minimal, rencana strategis, laporan keuangan, surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, dan surat pernyataan kesediaan untuk diaudit. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur pedoman pembentukan, pengelolaan, hingga evaluasi BLUD. Selain itu, penyusunan juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang modul penilaian dan penetapan BLUD. Surat edaran ini sebagai panduan teknis penilaian kesiapan dokumen administratif untuk penerapan BLUD yang harus dipenuhi oleh calon BLUD.Menurut Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku Pakar BLUD dari Syncore Indonesia, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen administratif BLUD bukan hanya soal memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Pendampingan ini memastikan LBK Jambi memiliki pijakan hukum dan sistem keuangan yang lebih fleksibel, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal dan keberlanjutan operasional tidak terganggu,” ungkapnya.Proses penyusunan dilakukan secara hybrid, melalui koordinasi rutin via Zoom Meeting dan kunjungan langsung untuk observasi serta pengumpulan data. Meski biasanya membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan, LBK Jambi berhasil menyelesaikan penyusunan dalam waktu satu bulan berkat kerja sama solid antara LBK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) yang responsif dalam penyediaan data.Sebagai konsultan berpengalaman, Syncore Indonesia berperan penting dalam memastikan proses penyusunan berjalan sesuai standar. Syncore Indonesia tidak hanya memberikan bimbingan teknis penyusunan dokumen, tetapi juga mendukung instansi hingga menerapkan BLUD. Salah satu program utamanya adalah pelatihan dan penyusunan dokumen administratif BLUD untuk berbagai instansi daerah, yang sejalan dengan misi memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga publik.Manfaat dari transformasi ke BLUD, LBK Jambi akan langsung dirasakan masyarakat dan pengguna jasa laboratorium. Dengan pola keuangan yang lebih fleksibel, LBK dapat mengoptimalkan layanan, mengendalikan biaya operasional, sekaligus memperluas pengembangan fasilitas. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu bekerjasama dengan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi 15 puskesmas. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 12–13 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan puskesmas Pasangkayu agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.Bapak Dahnial dari Dinas Kesehatan Pasangkayu menyampaikan bahwa target utama kegiatan ini adalah pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Murni tahun 2025 serta review proyeksi belanja BLUD. “Kami menekankan pentingnya penyelarasan RBA agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan sekaligus ketentuan peraturan,” ujarnya dalam sesi pembukaan pelatihan.Peserta terdiri dari 15 Puskesmas Pasangkayu, di antaranya Puskesmas Sarudu 1, Sarudu 2, Dapurang, Duripoku, Baras 1, Bulu Taba, Lariang, Pasangkayu 1, Pasangkayu 2, Tikke Raya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira, Sarjo, dan Baras II. Narasumber pada pelatihan PPK BLUD ini yaitu Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kabid Kesehatan Masyarakat, serta pejabat perencanaan dan keuangan.Pada hari pertama, pelatihan PPK BLUD difokuskan pada review RBA tahun 2025. Seluruh RBA dari 15 Puskesmas Pasangkayu telah berhasil diinput ke sistem sebesar 100 persen. Selain itu, 14 puskesmas atau 90 persen sudah mengisi data penerimaan hingga Januari 2025. Peserta juga memperoleh materi penatausahaan keuangan serta praktik penginputan penerimaan BLUD ke aplikasi Syncore.Pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan praktik penginputan penatausahaan pengeluaran BLUD. Peserta mempelajari tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran lebih rinci, termasuk peran pejabat keuangan. Dengan demikian, setiap puskesmas diharapkan mampu menjalankan sistem keuangan secara tertib dan sesuai standar. Saat pelatihan berlangsung peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan mengikuti simulasi dengan antusias.Sebagai tindak lanjut, peserta akan melakukan review penerimaan BLUD untuk periode bulan Januari–Februari 2025 serta praktik penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Melalui pendampingan Syncore Indonesia, Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu diharapkan semakin siap mengelola keuangan secara profesional. Pelatihan PPK BLUD ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian puskesmas Pasangkayu dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Bantul – Syncore Indonesia mendampingi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola BUM Desa, yang dilaksanakan pada 7–8 Februari 2025 di Gedung Meravi.id Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan PT Trimagah Bangun Persada (Harita Nickel) serta Desa sekitar wilayah kerja Harita Nickel. Program peningkatan kapasitas SDM ini digelar untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola usaha BUM Desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini berjalan 3 hari dengan 2 hari pelatihan in class dan 1 hari kunjungan ke BUM Desa inspiratif. (7/2/2025)Pada hari pertama, kegiatan dibuka dengan sambutan dari Harita Nickel dan Bumdes.id yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan BUM Desa sebagai motor kemandirian ekonomi desa. Sesi materi pertama diisi oleh Tristi Sintawati, Direktur BUM Desa Binangun Jati Unggul, yang memaparkan praktik terbaik pengelolaan BUM Desa melalui visi dan misi yang jelas, inovasi usaha berbasis potensi lokal, serta tata kelola organisasi hasil musyawarah desa. Kemudian, Widodo Prasetyo, S.Ak., konsultan Bumdes.id, memberikan materi tentang penguatan tata kelola kelembagaan dan keuangan. Ia menegaskan, “Desain tata kelola BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021 menempatkan musyawarah desa sebagai kekuasaan tertinggi. Forum inilah yang menentukan arah usaha dan keberhasilan BUM Desa bergantung pada kualitas musyawarah tersebut,” jelas Widodo.Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada pemetaan potensi desa dan penyusunan rencana usaha sebagai bagian dari Peningkatan Kapasitas SDM pengurus BUM Desa. Materi disampaikan oleh Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., yang memaparkan berbagai praktik sukses BUM Desa di Indonesia, mulai dari BUM Desa yang mengelola toko desa, taman aglonema, hingga wisata desa. Peserta diajak menyusun peta potensi Desa Kawasi, menganalisis peluang usaha, dan merancang ide bisnis menggunakan metode pemetaan bentang serta analisis SWOT. Beberapa ide yang muncul antara lain pengelolaan sampah, pengembangan pariwisata, serta penyediaan layanan logistik yang potensial dikembangkan oleh BUM Desa Kawasi Mandiri Sejahtera.Pada hari ketiga, diisi dengan kunjungan lapangan ke BUM Desa Amarta, Sleman. Peserta melihat langsung pengelolaan unit usaha seperti pengolahan sampah, produksi beras, kolam renang dan UKM batik. Melalui sesi diskusi bersama Direktur BUM Desa Amarta, peserta mempelajari strategi diversifikasi usaha dan penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel di lapangan.Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen bersama Harita Nickel dan Syncore Indonesia dalam memperkuat peran BUM Desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan perpaduan materi teori, praktik pemetaan potensi, dan studi lapangan, kegiatan ini mendorong peningkatan kompetensi pengurus agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Dampaknya, tidak hanya peningkatan kapasitas individu peserta, tetapi juga terciptanya sinergi antar-pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem BUM Desa yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah kerja Harita Nickel.
Ponggok, Triwulan IV 2024 – Pendampingan implementasi SAAB dilakukan langsung di Kantor BUM Desa Ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok resmi menerapkan Sistem Aplikasi Akuntansi BUM Desa (SAAB) dalam menyusun laporan keuangan. Implementasi ini merupakan bagian dari Program Bina Desa 2024 yang digagas oleh Danone Indonesia, dengan tujuan meningkatkan tata kelola keuangan BUM Desa secara transparan dan akurat.BUM Desa Ponggok memilih SAAB karena sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara daring dari mana saja, menghadirkan data real-time, serta memudahkan analisis bisnis. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. “Dengan SAAB, kami berharap tata kelola keuangan BUM Desa semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bendahara BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok.Tim konsultan memberikan bimbingan teknis intensif agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis. “Kami mendampingi bendahara dan admin keuangan BUM Desa Ponggok untuk memastikan pencatatan sesuai prosedur, sekaligus memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu,” jelas Bapak Widodo Prasetyo Utomo selaku konsultan Syncore Indonesia.Sebelum menggunakan SAAB, BUM Desa Ponggok menghadapi tantangan dalam mengolah data keuangan yang besar dan kompleks. Pencatatan manual menggunakan Excel sering memakan waktu dan menimbulkan risiko kesalahan. Melalui SAAB, proses tersebut kini menjadi lebih sederhana, efisien, dan dapat diakses secara fleksibel.Program ini menjadi momentum penting bagi BUM Desa Ponggok sebagai salah satu Desa Juara yang berkomitmen memperkuat pencatatan keuangannya berbasis sistem. Penerapan SAAB juga menunjukkan keseriusan BUM Desa Ponggok dalam memastikan transformasi digital keuangan desa dapat berjalan optimal. Dengan adopsi SAAB, BUM Desa Ponggok optimis mampu memperkuat kinerja unit usaha, meningkatkan akuntabilitas publik, sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi desa.
Yogyakarta - Puskesmas Wirobrajan menjalani pendampingan persiapan audit laporan keuangan bersama Syncore Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kegiatan ini bertujuan membantu Puskesmas Wirobrajan menyiapkan berbagai dokumen dan data penting sebelum pelaksanaan audit resmi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pendampingan dilaksanakan seminggu sebelum audit dimulai dan berlangsung secara luring serta daring pada 1 Februari hingga 31 Maret 2025.Pendampingan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kesesuaian antar pelaporan keuangan, kelengkapan dokumen, serta akurasi data yang akan diperiksa oleh auditor. Prosesnya dimulai dari assesment kebutuhan klien, penyusunan daftar permintaan data, dan kick-off meeting sebagai penanda awal proyek. Setelah itu, tim Syncore Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data, hingga akhirnya menyusun review note sebagai hasil akhir pendampingan.Proyek ini dipimpin oleh Siti Hasna Fatimah, S.E., M.Ak., CAAT, dengan melibatkan Pemimpin BLUD, Pejabat Tata Usaha, dan bendahara Puskesmas Wirobrajan yang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pendampingan komprehensif Syncore Indonesia yang terintegrasi dengan kerja sama bersama KAP MNK, sebagai upaya mendukung pelaksanaan audit secara profesional dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Kegiatan ini menjadi pengalaman pertama bagi Puskesmas Wirobrajan dalam menghadapi audit laporan keuangan. Sebelumnya, puskesmas menganggap proses audit rumit dan menegangkan karena belum banyak pemahaman terkait prosedur dan kelengkapan data yang dibutuhkan. Melalui pendampingan persiapan audit, tim Puskesmas kini lebih siap dan percaya diri dalam menjalani setiap tahapan pemeriksaan.Melalui pendampingan ini, laporan keuangan BLUD tersusun lebih rapi dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi tim Puskesmas Wirobrajan dalam memahami standar audit serta tata kelola keuangan yang baik. Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Wirobrajan berencana melanjutkan kerja sama melalui program pendampingan PPK BLUD bersama Syncore Indonesia. Melalui peran dan keahliannya, Syncore Indonesia terus berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas di sektor layanan kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan berkelanjutan serta penerapan praktik tata kelola yang transparan dan profesional. Dengan dukungan Syncore Indonesia, diharapkan setiap unit layanan kesehatan daerah mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.
Syncore Indonesia mendampingi penyusunan Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara secara hybrid. Kegiatan berlangsung pada Juli hingga September 2024. Kajian ini bertujuan menilai kelayakan layanan dan potensi keuangan sebagai syarat teknis penerapan BLUD di bidang konservasi perairan daerah. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam menilai kesiapan UPTD BKKPD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.Kajian disusun oleh konsultan Syncore Indonesia bersama tenaga ahli pakar BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT, dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, dan wawancara. Prosesnya dilakukan secara hybrid, melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola kawasan konservasi dan pertemuan daring rutin menggunakan Zoom selama proyek berlangsung.Rangkaian kegiatan dimulai dengan sosialisasi BLUD kepada jajaran stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (FGD) bersama UPTD BKKPD dan Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga penyusunan dokumen kajian dan koordinasi akhir yang menghasilkan berita acara rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi UPTD untuk melanjutkan pemenuhan syarat administratif penerapan BLUD.Dalam setiap forum, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT menegaskan pentingnya BLUD bagi pengelolaan kawasan konservasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang fleksibel dibutuhkan agar fungsi konservasi berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menilai, kendala yang kerap muncul bukan berasal dari sistem BLUD, melainkan lemahnya pengawasan. Dengan pengawasan yang baik, BLUD justru mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan layanan publik.Tantangan utama di awal proyek muncul dari keraguan stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara akibat pengalaman BLUD di sektor rumah sakit. Namun, melalui sosialisasi dan penjelasan teknis, tim Syncore berhasil membangun pemahaman bahwa mekanisme BLUD dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor konservasi perairan.Menurut Putri Nurmalasari,S.Ak, selaku Konsultan Syncore Indonesia, manfaat penerapan BLUD bagi UPTD BKKPD sangat jelas. Nantinya, UPTD dapat menerima hibah secara langsung, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Dengan begitu, keberlanjutan pendanaan dapat terjaga dan layanan publik di bidang konservasi perairan semakin optimal.Proyek ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Syncore Indonesia karena untuk pertama kalinya mendampingi penerapan BLUD di sektor konservasi. Melalui kajian ini, Syncore berkontribusi mendukung tata kelola keuangan daerah yang efisien sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan Indonesia.
Yogyakarta –Pada hari Rabu, 11 Juni 2025, Puskesmas Wirobrajan mengadakan rapat daring melalui Zoom untuk melakukan Review SOP Bendahara Penerimaan. Rapat ini melibatkan Ibu Ani Widayarti selaku Pejabat Keuangan Puskesmas Wirobrajan, tim internal Puskesmas, serta tim dari Syncore Indonesia sebagai pendamping teknis. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bahwa SOP Bendahara Penerimaan yang digunakan telah sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan mendukung prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Review SOP Bendahara Penerimaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dan memperkuat tata kelola keuangan BLUD di Puskesmas Wirobrajan.Review SOP Bendahara Penerimaan ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa prosedur yang digunakan di lingkungan Puskesmas Wirobrajan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, review ini bertujuan untuk menjamin bahwa SOP tersebut mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas, sekaligus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Saat ini, Puskesmas Wirobrajan memang telah memiliki SOP Bendahara Penerimaan, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut agar selaras dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sasaran dari kegiatan ini adalah agar SOP sesuai aturan, petugas memahami alur dan tanggung jawabnya, serta tersusunnya laporan hasil review dan rekomendasiKoordinasi dan review dokumen dilakukan secara kolaboratif bersama tim dari Syncore Indonesia, yang bertindak sebagai pendamping teknis dalam proses evaluasi SOP. Tim Syncore Indonesia bertugas melakukan analisis dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, dokumen final SOP akan disusun kembali oleh Puskesmas Wirobrajan dengan mengacu pada hasil review tersebut untuk mendukung tata kelola keuangan BLUD yang lebih baik.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola keuangan BLUD di Puskesmas Wirobrajan menjadi lebih akurat, efisien, serta patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan SOP yang terstandarisasi dan sesuai pedoman, diharapkan pelaksanaan tugas bendahara penerimaan berjalan lebih optimal dan transparan, mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dan terpercaya di lingkungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sleman - Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Usaha (PUPM) di Kalurahan Sidoarum pada 26–28 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing serta mendorong tumbuhnya inovasi dalam usaha. Pelatihan berlangsung di TY Coffee, Gamping, Sleman, selama tiga hari. Pada hari pertama, Havri Ahsanul Fu’ad, S.Ak., M.Ak., membawakan materi Mindset Kewirausahaan yang menekankan pentingnya pola pikir kreatif dan adaptif dalam mengembangkan usaha. Sesi dilanjutkan oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., dengan materi Ngitung Untung yang mengajarkan cara menghitung biaya produksi serta menentukan harga jual secara tepat.Memasuki hari kedua, Maulana Rizka Mahendra, S.E., membawakan materi Digital Marketing untuk UMKM yang berfokus pada strategi promosi melalui berbagai platform media sosial. Selanjutnya, Havri Ahsanul Fu’ad memberikan sesi praktik Foto Produk dan Copywriting untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat konten promosi yang menarik.Selain materi teori, peserta juga mendapatkan kesempatan mempraktikkan keterampilan penting seperti fotografi produk dan copywriting sederhana untuk mendukung strategi promosi digital. Mereka juga berlatih menyusun Business Model Canvas (BMC) guna memahami elemen utama dalam pengembangan strategi usaha. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum dalam memperkuat identitas dan daya saing bisnisnya.Pada hari terakhir, Thoriq Iqbal Rivai memimpin sesi “Yuk Ceritakan Bisnismu”, di mana peserta mempresentasikan hasil pembelajaran. Kegiatan ditutup dengan materi Dasar Keuangan Usaha oleh Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., dan Catat Transaksi Harian Usaha oleh Moh. Rizal Trinanda, S.Ak., yang menekankan pentingnya pencatatan keuangan sederhana untuk pengelolaan usaha.Program pendampingan yang difasilitasi oleh Syncore Indonesia menekankan pentingnya penerapan hasil pelatihan secara berkelanjutan. Peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga mendapatkan bimbingan langsung dari tim konsultan Syncore untuk menerapkannya dalam kegiatan usaha. Menurut Iqbal, Konsultan Syncore Indonesia, “pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM Kalurahan Sidoarum”Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Sleman bersama Syncore Indonesia diharapkan dapat melahirkan pelaku UMKM yang profesional, inovatif, dan berdaya saing. Sebagai lembaga konsultan dan pendamping bisnis terkemuka, Syncore Indonesia berkomitmen mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan usaha dan tata kelola bisnis yang berkelanjutan.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
