Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Meravi.id melaksanakan program pendampingan kelembagaan pengelola pemulihan kerusakan lahan di Desa Purbosari, Kabupaten Temanggung, dan Desa Mangli, Kabupaten Magelang. Program yang berlangsung sejak Agustus hingga November 2024 ini bertujuan memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelola lahan, serta memastikan keberlanjutan pemulihan pada wilayah terdampak degradasi lingkungan. Pendampingan dilakukan melalui serangkaian asesmen, pelatihan, musyawarah kelompok, dan penyusunan roadmap pengelolaan lahan.Di Desa Purbosari, pendampingan diarahkan untuk memperkuat Kelompok Masyarakat Watu Lumbung sebagai kelembagaan pengelola lahan bekas tambang dengan luas sekitar 6 hektare. Masyarakat dinilai perlu memiliki struktur organisasi yang legal, memahami tugas, serta mampu mengelola pemulihan lahan secara mandiri. Kegiatan serupa dilakukan di Desa Mangli melalui pembentukan kelembagaan Wana Tirta Mulya yang bertugas mengelola pemulihan lahan di lereng Gunung Sumbing. “Kami Meravi.id mendampingi masyarakat dalam membentuk kelompok yang akan melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan cara menanam alpukat dan jeruk santang. Harapannya, kelompok dapat menjalankan program yang diinisiasi oleh KLHK RI,” ujar Bapak Havri Ahsanul Fuad selaku konsultan pendamping.Asesmen Lapangan dan Pemetaan PotensiTim pendamping melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pemetaan stakeholder untuk mengidentifikasi kondisi ekologis, sosial, serta potensi ekonomi kedua desa. Asesmen di Desa Purbosari mencakup identifikasi kerusakan tanah, struktur kelompok sebagai kelembagaan pengelola lahan, dan peluang pengembangan komoditas jeruk santang. Sedangkan di Desa Mangli, asesmen memetakan sektor pertanian, peternakan, UMKM, wisata alam, serta risiko bencana longsor. “Fokus utama pendampingan ini adalah bagaimana menciptakan kelompok yang tidak hanya terbentuk, tetapi menjadi kelompok yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas.” tambah Bapak Havri.Peningkatan Kapasitas melalui PelatihanMeravi.id menyelenggarakan tiga jenis pelatihan untuk kedua kelompok masyarakat. Pelatihan tersebut meliputi komposting untuk mendukung upaya penanaman pohon buah, perawatan tanaman buah, dan digital marketing untuk mendukung potensi wisata desa. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan teknis, membuka peluang ekonomi, dan mempersiapkan kelompok dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi interaktif dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi.Rangkaian pendampingan ditutup dengan musyawarah kelompok di kedua desa. Dalam kegiatan tersebut, struktur kepengurusan disepakati, dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun, dan kelembagaan pengelola lahan ditetapkan secara resmi. Kelompok Watu Lumbung dan Wana Tirta Mulya kini memiliki dasar hukum internal untuk melanjutkan pengelolaan pemulihan lahan secara mandiri.Melalui pendampingan kelembagaan ini, kedua desa diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan pariwisata. Meravi.id sebagai mitra pendamping menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi berbasis data, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kecamatan Muara Badak menyelenggarakan kegiatan kunjungan pembelajaran BUMDes pada tanggal 14 Januari 2023, di Pendopo Sekolah BUMDes Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id), Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Muara Badak untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program tersebut juga bertujuan menyiapkan desa agar lebih siap memenuhi ketentuan pengembangan usaha pasca terbitnya PP No. 11 Tahun 2021 serta Permendesa No. 3 Tahun 2021.Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Camat Muara Badak, Hj. Nurhaeda, Sp., M.Si., menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan desa agar BUM Desa mampu bekerja lebih profesional. Ia mendorong peserta agar membandingkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id), Ibu Diana, yang menjelaskan visi penguatan ekonomi desa melalui tata kelola yang tertib serta pendampingan yang dapat membantu peningkatan kualitas unit usaha.Perwakilan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Bapak Agus Irawan, memberikan pandangan mengenai peluang kolaborasi antara Syncore Indonesia (Meravi.id/ Bumdes.id) dan sektor industri. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dapat membuka ruang pengembangan ekonomi desa. Pandangan tersebut diharapkan mendorong peserta lebih terbuka terhadap bentuk kolaborasi baru.Pada sesi materi disampaikan oleh narasumber dari Tim Syncore Indonesia, Fandi Galang Wicaksana, S.Pd., M.Ak., menjelaskan Pentalogi BUMDes yang mencakup kelembagaan, model bisnis, tata kelola, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya sebagai kerangka penguatan usaha desa. Ia memaparkan pentingnya penyusunan dokumen kelembagaan seperti Perdes, AD/ART, RKAB, dan SOTK dalam membangun fondasi kerja yang lebih tertata. Peserta juga dikenalkan pada business model canvas untuk merancang unit usaha sesuai potensi desa.Diskusi interaktif membahas strategi investasi, alokasi modal, dan pemanfaatan potensi desa dalam membangun usaha. Peserta aktif berdialog terkait tantangan pengembangan unit usaha yang mereka hadapi. Interaksi ini memperkuat pemahaman mengenai langkah praktis yang dapat diterapkan dalam pengembangan BUM Desa.Usai sesi kelas, peserta melanjutkan studi lapangan ke BUM Desa Tridadi Makmur di Sleman. Kunjungan ini memberikan pengalaman langsung mengenai praktik tata kelola yang telah berjalan baik. Peserta dapat mengamati manajemen usaha, strategi pelayanan, dan pola pengembangan aset yang diterapkan BUM Desa tersebut.Kegiatan ini menjadi upaya strategis Pemerintah Kecamatan Muara Badak dalam mendorong desa meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes. Aparatur desa memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan untuk mengembangkan unit usaha. Selain itu, peserta menyadari pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.Melalui kunjungan pembelajaran BUMDes ini, Pemerintah Kecamatan Muara Badak menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas aparatur. Pengetahuan yang diperoleh dari sesi materi dan studi lapangan diharapkan mampu mendorong perkembangan unit usaha desa yang lebih produktif. Langkah ini diharapkan menciptakan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar pelatihan penyusunan laporan keuangan BLUD pada 22–23 Desember 2025 di Gedung Talenta Hub, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Bagian Penelaah Teknis Kebijakan dan juga Bagian Fasilitator Pemerintahan. Pelatihan berlangsung intensif dengan fokus pada penguatan pemahaman teknis penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).Pelatihan ini menghadirkan narasumber Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT yang memberikan materi secara komprehensif mengenai struktur dan mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan tujuh laporan keuangan BLUD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Setelah mendapatkan materi, peserta juga memperoleh penjelasan teknis mengenai tata cara penginputan transaksi keuangan dengan sistem aplikasi Sistem Syncore e-BLUD bersama narasumber Yuni Pratiwi, S.E., M.Ak., CAAT. Melalui pelatihan ini, peserta dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.Dalam sesi diskusi, Bagian Penelaah Teknis Kebijakan, Ibu Fatima Wardani, S.E. menyampaikan “Melalui pelatihan ini kami mendapatkan pemahaman teknis dan bantuan Sistem Syncore e-BLUD yang membuat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, karena sudah terintegrasi dalam satu aplikasi mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan”. Diskusi dalam setiap sesi berlangsung sangat interaktif. Peserta banyak menggali hal-hal teknis yang mereka hadapi di lapangan. Melalui simulasi sistem, peserta dapat melihat secara langsung bagaimana penyusunan RBA BLUD yang baik dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. Interaksi dua arah antara peserta dan narasumber menghasilkan banyak masukan konkret yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RBA BLUD. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan berbasis kinerja sebagai fondasi penerapan BLUD yang profesional.Melalui penyelenggaraan pelatihan laporan keuangan BLUD ini, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangannya. Kolaborasi dengan Syncore Indonesia menjadi upaya strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat. Pendekatan pendampingan yang komprehensif membantu peserta memahami proses penyusunan laporan keuangan BLUD secara menyeluruh dan aplikatif. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas UPT serta mendorong terwujudnya layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik. Sebagai bentuk dukungan yang berkelanjutan, Syncore Indonesia melalui BLUD.id terus menghadirkan solusi terintegrasi untuk membantu dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan BLUD. Melalui sistem digital yang mudah diakses dan didukung tim Financial Services Consultant (FSC), Syncore Indonesia berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel. Upaya ini menjadi wujud nyata kontribusi Syncore Indonesia dalam memperkuat kapasitas kelembagaan menuju pelayanan publik yang unggul, mandiri, dan berkelanjutan.
Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Makassar menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Funding yang berlangsung pada 6 September 2024 di Kutabex Beach Front Hotel, Bali. Dalam kegiatan ini, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, selaku pakar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Syncore Indonesia, hadir sebagai narasumber untuk membahas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.Dalam sesi pemaparannya, Bapak Tito, menjelaskan konsep dasar serta penerapan PPK-BLUD di lingkungan pemerintah daerah, dengan menyoroti fleksibilitas keuangan yang dimiliki BLUD dibandingkan pengelolaan keuangan daerah konvensional. Beliau juga memaparkan peran penting BLUD dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, khususnya di sektor kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD, yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.Kegiatan Rakor Funding BSI Regional Makassar ini tidak hanya berisi pemaparan materi, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi interaktif antara peserta. Diskusi tersebut membuka ruang bagi pembahasan potensi kemitraan strategis antara BSI dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelatihan, pendampingan, serta penyediaan layanan keuangan yang mendukung transformasi pengelolaan BLUD menuju sistem yang lebih efisien dan sesuai prinsip syariah.Dalam penyampaian materinya, Bapak Tito menggunakan pendekatan praktis dan berbasis pengalaman lapangan dari berbagai daerah yang telah berhasil menerapkan PPK-BLUD. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata BSI tentang bagaimana fleksibilitas keuangan penerapan PPK-BLUD dapat dijalankan serta bagaimana perbankan syariah dapat berperan aktif dalam memperkuat tata kelola dana layanan publik.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia berharap kemitraan dengan BSI dapat menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara dunia perbankan dan pemerintah daerah. BSI diharapkan mampu memperluas perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung penerapan fleksibilitas keuangan BLUD berbasis syariah, sementara Syncore Indonesia siap berkontribusi dalam pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi BSI ini diharapkan memperkuat ekosistem keuangan publik yang transparan, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Yogyakarta - RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 23–24 Januari 2025. Pelatihan yang diikuti lima peserta dari unsur pengelola keuangan ini merupakan tindak lanjut penetapan status BLUD pada tahun 2023 yang belum dapat diimplementasikan secara optimal karena sumber pendanaan yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga belum ada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan rumah sakit dalam menjalankan tata kelola keuangan yang lebih fleksibel, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelatihan ini menghadirkan konsultan berpengalaman dari Syncore Indonesia yaitu, Siti Nur Maryanti, S.E., dan Almusa Nur Kadzim, S.E., CAAT sebagai narasumber. Peserta mempelajari konsep fleksibilitas keuangan BLUD melalui pemahaman Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, serta pelaporan keuangan BLUD. Pelatihan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga simulasi praktis menggunakan sistem aplikasi Syncore e-BLUD.Melalui pelatihan PPK BLUD ini, peserta memahami bahwa pengelolaan keuangan BLUD membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung fleksibilitas anggaran. Mereka juga memperoleh gambaran teknis mengenai konsolidasi laporan keuangan BLUD dan APBD yang wajib berjalan selaras dengan ketentuan pemerintah daerah.Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelatihan karena mereka meyakini bahwa kompetensi keuangan yang diperoleh melalui Pelatihan PPK BLUD akan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan. RSGM Gusti Hasan Aman juga berharap penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat meningkatkan efisiensi pemenuhan kebutuhan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penguatan tersebut, proses transformasi tata kelola diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu layanan yang sudah berjalan selama ini.Syncore Indonesia akan terus memberikan pendampingan secara daring dalam penyusunan dokumen RBA dan laporan keuangan untuk memperkuat kesiapan RSGM Gusti Hasan Aman dalam menerapkan BLUD. Komitmen ini sejalan dengan upaya Syncore Indonesia untuk membantu peningkatan tata kelola keuangan rumah sakit daerah yang akuntabel dan berorientasi pada mutu layanan. Dengan dukungan berkelanjutan tersebut, Pelatihan PPK BLUD diharapkan dapat menjadi pijakan penting agar RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel mampu menjalankan fleksibilitas keuangan BLUD secara optimal dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
RSUD Kota Bandung menggelar Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Jumat, 13 Desember 2024 di Gedung Talenta Hub, Yogyakarta. Kegiatan diikuti pejabat keuangan, bendahara, dan staf perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Pelatihan terbagi menjadi tiga materi utama yaitu PPK BLUD, manajemen keuangan RS berbasis penganggaran risiko, dan penyusunan renstra. Materi disampaikan melalui paparan, praktik, dan diskusi.Sesi pertama dibawakan oleh Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., CAAT., yang menjelaskan implementasi PPK BLUD di RSUD Kota Bandung. Ia menekankan bahwa pelatihan memberi pengalaman baru dan wawasan terkait penatausahaan, laporan keuangan, serta perspektif manajemen keuangan rumah sakit. Peserta dari bagian keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan staf aset mengikuti sesi ini dengan antusias.Sesi kedua dipandu oleh Siti Hasna Fathimah, S.E., M.Ak., CAAT., dengan materi manajemen keuangan rumah sakit yang menekankan manajemen risiko. Ia menjelaskan bahwa penganggaran berbasis risiko memungkinkan alokasi sumber daya sesuai potensi risiko tertinggi sehingga anggaran lebih efisien dan terarah. Metode pelatihan meliputi paparan konsep, praktik, dan diskusi agar peserta mudah memahami penerapan manajemen risiko.Sesi terakhir dibawakan oleh Siti Nur Maryanti, S.Ak., CAAT., yang membahas penyusunan renstra sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia menekankan bahwa Renstra menjadi tonggak utama dalam menentukan tata kelola dan strategi jangka menengah RSUD Kota Bandung. Pihak RSUD yang terlibat adalah pejabat keuangan dan staf bagian perencanaan, dan pelatihan berlangsung di Gedung Syncore, Jalan Solo.Pelatihan ini meningkatkan pemahaman peserta terkait penerapan PPK BLUD, implementasi manajemen risiko, dan penyusunan renstra secara menyeluruh. Kegiatan diharapkan mendorong tata kelola keuangan rumah sakit lebih transparan, adaptif, dan efisien. Peserta antusias mengikuti sesi diskusi dan praktik, sehingga materi dapat langsung dipahami.RSUD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan PPK BLUD, optimalisasi manajemen risiko, dan penyempurnaan penyusunan renstra. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mendukung strategi jangka menengah rumah sakit. Pelatihan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan publik bidang kesehatan.Pelatihan ini didampingi oleh Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping implementasi BLUD, yang memberikan penguatan teknis mulai dari PPK BLUD, penganggaran berbasis risiko, hingga penyusunan renstra berbasis kinerja. Dengan pendampingan ini, Syncore Indonesia berperan mendukung RSUD Kota Bandung dalam menerapkan tata kelola keuangan dan perencanaan strategis yang lebih profesional dan berkelanjutan di lingkungan BLUD.
Surabaya, 13 Agustus 2022 — Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) pada 12–13 Agustus 2022 di Hotel Kampi, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 20 dosen dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo dan bertujuan memberikan wawasan kepada peserta mengenai potensi desa, kelayakan usaha, serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang efektif, efisien, dan akuntabel.Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembelajaran yang dibagi dalam dua sesi utama dengan fokus materi yang berbeda. Pada hari pertama, peserta mendalami Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Tata Kelola Manajemen BUM Desa, serta Penyusunan Rencana Usaha dan Studi Kelayakan. Materi ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendaftaran badan hukum, tata kelola, dan pertanggungjawaban BUM Desa.Materi disampaikan oleh Bapak Fandi Galang Wicaksana, Ibu Yanni Setiyadiningrat, dan Ibu Adelia Sulistyani dari Syncore Indonesia. Materi yang dibahas meliputi strategi penguatan kelembagaan, penyusunan dokumen dasar seperti Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hingga pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan usaha desa. Peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan Business Model Canvas (BMC) untuk memetakan potensi desa serta merancang model bisnis yang realistis dan berkelanjutan.Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada materi Tata Kelola Keuangan BUM Desa yang disampaikan oleh Ibu R. Ayu Riska Norcamalia. Peserta mempelajari enam siklus utama pengelolaan keuangan, yakni perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Peserta dilatih menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan laba rugi, serta laporan posisi keuangan sesuai format yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.Sebagai mitra pelaksana, Syncore Indonesia berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi diskusi selama kegiatan berlangsung. Melalui pengalaman luas dalam tata kelola keuangan dan kelembagaan publik, Syncore menghadirkan insight strategis yang memperkuat pemahaman peserta tentang praktik akuntabilitas, efisiensi, dan digitalisasi dalam pengelolaan BUM Desa. Pendampingan ini menjadi bagian dari komitmen Syncore untuk memperkuat kapasitas akademisi dan mendorong transformasi tata kelola desa menuju kemandirian ekonomi.Kegiatan TOT Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) Universitas Trunojoyo Madura menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik pemberdayaan desa. Melalui pelatihan ini, dosen diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan BUM Desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat desa.Kolaborasi antara Universitas Trunojoyo dan Syncore Indonesia mencerminkan semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa penguatan kapasitas pendamping desa merupakan kunci utama menuju desa mandiri dan berdaya saing.
Blora, 31 Oktober 2024 – Klinik Pratama Al Hikmah Blora mendapat pendampingan langsung dari Tim Konsultan Syncore Indonesia dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Klinik dan Integrasi Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Kegiatan ini diikuti oleh dokter dari Klinik Pratama Al Hikmah. Pendampingan berlangsung di lokasi klinik yang beralamat di Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.Pendampingan dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis awal pada 7 Juli 2024 dan showing sistem pada 31 Oktober 2024. Kegiatan ini menggunakan metode praktik langsung, agar user dapat memahami penerapan sistem secara nyata. Tim Konsultan mendampingi peserta dalam mengoperasikan fitur-fitur utama dari sistem.Kegiatan pendampingan ini dilatarbelakangi oleh kendala operasional pada sistem lama yang digunakan klinik. Sistem sebelumnya tidak memiliki menu integrasi langsung ke bagian apotek dan keuangan klinik, serta sering mengalami gangguan seperti hilangnya data ketika penyimpanan penuh. Hal ini tentu menghambat efektivitas layanan dan pengelolaan administrasi klinik.Sebagai solusi, SIM Klinik hadir dengan keunggulan berupa sistem yang lengkap dan terintegrasi. Aplikasi ini mencakup kebutuhan mulai dari data pasien, kebutuhan dokter, apotek, hingga keuangan melalui integrasi dengan SAAB. Dengan satu aplikasi terpadu, klinik dapat mengelola seluruh aktivitas dengan lebih efisien dan akurat.Menurut Habib Fuady, Konsultan Syncore Indonesia, integrasi antara sistem informasi pelayanan dan sistem keuangan merupakan prioritas penting bagi setiap klinik. “Integrasi ini bukan hanya memudahkan operasional, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan layanan kesehatan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peserta pendampingan memberikan respon positif, karena sistem ini dinilai mampu menjadi solusi atas kendala yang selama ini mereka hadapi.Sebagai tindak lanjut, Syncore Indonesia akan melakukan monitoring berkala terhadap proses input data yang dilakukan oleh pihak klinik. Langkah ini bertujuan memastikan sistem dapat berjalan optimal serta mendukung peningkatan mutu layanan di Klinik Pratama Al Hikmah Blora.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) digelar sebagai bagian dari Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada pada 2–4 September 2025 di Kalipers Academy, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Kalimantan Prima Persada (KPP) bekerja sama dengan Syncore Indonesia, dengan tujuan memperkuat kapasitas pengurus BUM Desa agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. Pelatihan dilaksanakan melalui sesi kelas, diskusi interaktif, dan observasi lapangan yang diikuti oleh 22 peserta dari delapan BUM Desa, meliputi Desa Hiyung, Budi Mulya, Bungur, Binderang, Puncak Harapan, Shabah, Ayunan Papan, dan Kalumpang.Program Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan profesionalitas kelembagaan ekonomi desa di wilayah sekitar tambang. Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh pembekalan materi meliputi filosofi dan tata kelola kelembagaan BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021, tata kelola keuangan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022, hingga manajemen operasional dan komunikasi BUM Desa.Pada hari pertama, narasumber Thoriq Iqbal Rivai, S.E., Konsultan Syncore Indonesia, menekankan bahwa Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada menjadi momentum penting bagi desa untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan kapasitas manajerial. Sementara pada hari kedua, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., memberikan pelatihan teknis mengenai sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta simulasi manajemen operasional dan komunikasi yang efektif.Sebagai penutup, peserta mengikuti observasi lapangan di BUM Desa Mitra Hidayah Mandiri Bitahan Baru, guna melihat langsung praktik tata kelola dan inovasi usaha desa yang berhasil. Kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran kolaboratif antar-BUM Desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.Melalui pelaksanaan Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada, perusahaan berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUM Desa yang profesional dan berdaya saing. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan produktivitas usaha desa, dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Kegiatan ini menegaskan komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung transformasi BUMdesa demi menciptakan desa yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.