Surabaya, 13 Agustus 2022 — Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) pada 12–13 Agustus 2022 di Hotel Kampi, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 20 dosen dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo dan bertujuan memberikan wawasan kepada peserta mengenai potensi desa, kelayakan usaha, serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang efektif, efisien, dan akuntabel.Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembelajaran yang dibagi dalam dua sesi utama dengan fokus materi yang berbeda. Pada hari pertama, peserta mendalami Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Tata Kelola Manajemen BUM Desa, serta Penyusunan Rencana Usaha dan Studi Kelayakan. Materi ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendaftaran badan hukum, tata kelola, dan pertanggungjawaban BUM Desa.Materi disampaikan oleh Bapak Fandi Galang Wicaksana, Ibu Yanni Setiyadiningrat, dan Ibu Adelia Sulistyani dari Syncore Indonesia. Materi yang dibahas meliputi strategi penguatan kelembagaan, penyusunan dokumen dasar seperti Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hingga pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan usaha desa. Peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan Business Model Canvas (BMC) untuk memetakan potensi desa serta merancang model bisnis yang realistis dan berkelanjutan.Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada materi Tata Kelola Keuangan BUM Desa yang disampaikan oleh Ibu R. Ayu Riska Norcamalia. Peserta mempelajari enam siklus utama pengelolaan keuangan, yakni perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Peserta dilatih menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan laba rugi, serta laporan posisi keuangan sesuai format yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.Sebagai mitra pelaksana, Syncore Indonesia berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi diskusi selama kegiatan berlangsung. Melalui pengalaman luas dalam tata kelola keuangan dan kelembagaan publik, Syncore menghadirkan insight strategis yang memperkuat pemahaman peserta tentang praktik akuntabilitas, efisiensi, dan digitalisasi dalam pengelolaan BUM Desa. Pendampingan ini menjadi bagian dari komitmen Syncore untuk memperkuat kapasitas akademisi dan mendorong transformasi tata kelola desa menuju kemandirian ekonomi.Kegiatan TOT Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) Universitas Trunojoyo Madura menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik pemberdayaan desa. Melalui pelatihan ini, dosen diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan BUM Desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat desa.Kolaborasi antara Universitas Trunojoyo dan Syncore Indonesia mencerminkan semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa penguatan kapasitas pendamping desa merupakan kunci utama menuju desa mandiri dan berdaya saing.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) digelar sebagai bagian dari Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada pada 2–4 September 2025 di Kalipers Academy, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Kalimantan Prima Persada (KPP) bekerja sama dengan Syncore Indonesia, dengan tujuan memperkuat kapasitas pengurus BUM Desa agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. Pelatihan dilaksanakan melalui sesi kelas, diskusi interaktif, dan observasi lapangan yang diikuti oleh 22 peserta dari delapan BUM Desa, meliputi Desa Hiyung, Budi Mulya, Bungur, Binderang, Puncak Harapan, Shabah, Ayunan Papan, dan Kalumpang.Program Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan profesionalitas kelembagaan ekonomi desa di wilayah sekitar tambang. Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh pembekalan materi meliputi filosofi dan tata kelola kelembagaan BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021, tata kelola keuangan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022, hingga manajemen operasional dan komunikasi BUM Desa.Pada hari pertama, narasumber Thoriq Iqbal Rivai, S.E., Konsultan Syncore Indonesia, menekankan bahwa Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada menjadi momentum penting bagi desa untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan kapasitas manajerial. Sementara pada hari kedua, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., memberikan pelatihan teknis mengenai sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta simulasi manajemen operasional dan komunikasi yang efektif.Sebagai penutup, peserta mengikuti observasi lapangan di BUM Desa Mitra Hidayah Mandiri Bitahan Baru, guna melihat langsung praktik tata kelola dan inovasi usaha desa yang berhasil. Kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran kolaboratif antar-BUM Desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.Melalui pelaksanaan Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada, perusahaan berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUM Desa yang profesional dan berdaya saing. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan produktivitas usaha desa, dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Kegiatan ini menegaskan komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung transformasi BUMdesa demi menciptakan desa yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.
Divisi Social Entrepreneurship & Incubation PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bekerja sama dengan Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id) melaksanakan Program Deepening Desa BRILiaN 2024 secara nasional sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha BUM Desa. Program ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Group selama empat bulan, mulai Juni hingga September 2024. Peserta kegiatan berasal dari desa binaan BRI dari alumni program tahun 2020-2023. Program ini merupakan pemberdayaan lanjutan berupa pendalaman materi yang diberikan kepada peserta Desa BRILiaN tahun 2020-2023 yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, mendorong digitalisasi, serta memperkuat peran BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Program Deepening Desa BRILiaN dirancang untuk membantu desa mengoptimalkan potensi ekonomi melalui penguatan kelembagaan BUM Desa, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha. Peserta pelatihan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, pengurus BUM Desa, perwakilan BPD, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan karang taruna.Menurut Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., Konsultan Senior Syncore Indonesia, “pelatihan ini memberikan ruang pembelajaran yang lebih mendalam dan terstruktur mendorong setiap BUM Desa dapat naik kelas sesuai kapasitasnya. Dengan penguatan tata kelola dan literasi keuangan, BUM Desa diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial agar BUM Desa mampu menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan ekonomi desa.Sebelum pelatihan dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti assessment online pada 13–21 Juni 2024 untuk menentukan klasifikasi BUM Desa mulai dari Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju. Hasil assessment ini menjadi dasar penentuan jenjang pembelajaran sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing BUM Desa. Penentuan level pelatihan juga membantu memastikan bahwa setiap peserta menerima pembelajaran yang relevan dan aplikatif.Dalam proses pelatihan, peserta menerima materi dari para pakar dan praktisi BUM Desa, antara lain Dr. Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak., CA; Havri Ahsanul Faud, S.Ak., M.Ak.; Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak.; Maulana Rizka Mahendra, S.E.; serta narasumber lain yang berpengalaman dalam pengembangan BUM Desa dan ekonomi lokal. Seluruh pembelajaran disusun sesuai kategori peserta sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan mudah diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa.Program ini mengangkat tema “Membangun Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal melalui Program Transformasi Ekonomi BUM Desa” yang menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran BUM Desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi desa. Syncore Indonesia memastikan proses pembelajaran berlangsung interaktif dan terarah agar peserta dapat langsung mengimplementasikan materi di lapangan. Peserta terbaik mendapat kesempatan memperoleh pendampingan online exclusive sebagai bentuk apresiasi atas capaian selama pelatihan.Melalui kolaborasi antara BRI, Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id), dan desa binaan di seluruh Indonesia, program ini mempertegas komitmen bersama dalam membangun ekosistem desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Program Deepening Desa BRILiaN 2024 menjadi bukti bahwa sinergi antara lembaga perbankan dan pendamping profesional dapat mempercepat transformasi ekonomi desa secara terukur. BRI dan Syncore Indonesia berharap hasil pelatihan ini mampu mendorong desa menjadi lebih berdaya saing, maju, dan mandiri.
Yogyakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang bersama seluruh Puskesmas dan Labkesda Kota Bontang melaksanakan Workshop Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 18–19 Oktober 2023 di Hotel Forriz Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai pendamping teknis melalui Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku Tenaga Ahli BLUD yang memberikan bimbingan dan arahan teknis selama proses penyusunan dokumen administratif. Kegiatan bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai kebijakan, fleksibilitas, dan mekanisme keuangan BLUD sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan publik kesehatan di daerah. Workshop ini diikuti oleh sekitar 40 empat puluh peserta yang terdiri dari unsur Dinkes Kota Bontang, enam puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Pemaparan Strategi dan Persiapan Teknis BLUDPada hari pertama, Bapak Niza Wibyana Tito menyampaikan berbagai materi penting mengenai konsep dasar BLUD, termasuk peran strategisnya menurut arahan presiden dan menteri keuangan, hingga fleksibilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh unit layanan.Beliau juga menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara dinkes, puskesmas, dan pemerintah daerah agar proses implementasi BLUD berjalan efektif.Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang menanyakan tanda resmi bahwa suatu instansi telah berstatus BLUD. Menanggapi hal tersebut, Bapak Tito menjelaskan, “Tanda bahwa sudah BLUD adalah dengan adanya Surat Keputusan/SK penetapan BLUD dari Kepala Daerah.” Beliau juga menambahkan bahwa untuk memanfaatkan seluruh fleksibilitas BLUD, diperlukan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum. “Seluruh fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan oleh BLUD harus memiliki dasar aturannya. Jadi harus dibuatkan Perwal, misalnya untuk penggunaan SiLPA di awal tahun anggaran,” ujar beliau.Pendampingan Penyusunan Dokumen AdministratifPada hari berikutnya, peserta mulai menyusun dokumen administratif BLUD yang meliputi Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, Dokumen Tata Kelola, Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rencana Strategis (Renstra). Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar penilaian kesiapan puskesmas dan labkesda untuk memperoleh status BLUD.Dari hasil penilaian sementara, nilai dokumen administratif menunjukkan variasi antara 46,0 hingga 54,2 poin, dengan Puskesmas Bontang Selatan 1 memperoleh nilai tertinggi. Dokumen Tata Kelola dan SPM dinilai cukup lengkap, meskipun beberapa bagian pada Renstra dan Laporan Keuangan masih memerlukan pendampingan lanjutan. Pendampingan lanjutan dilakukan oleh Syncore Indonesia secara daring, membantu tim teknis puskesmas dan labkesda dalam melengkapi data dan memastikan penyusunan dokumen sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.Perkenalan Sistem e-BLUD untuk Efisiensi KeuanganSelain pendampingan administratif, Syncore Indonesia juga memperkenalkan Aplikasi e-BLUD sebagai sistem digital pendukung pengelolaan keuangan. Platform ini dirancang untuk memudahkan proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengawasan real-time terhadap pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini telah diterapkan di berbagai RSUD dan Puskesmas di Indonesia, termasuk RSUD Waluyo Jati, yang telah melaporkan hasil positif dalam efisiensi pelaporan dan transparansi keuangan berkat sistem tersebut.Menuju BLUD yang Mandiri dan AkuntabelKegiatan ini menjadi langkah awal bagi Dinkes Kota Bontang dalam mewujudkan puskesmas dan labkesda yang profesional serta berorientasi pelayanan publik. Dengan dukungan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping, proses transisi menuju BLUD diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga ahli, dan pelaksana layanan kesehatan, implementasi BLUD di Bontang diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, fleksibel, dan akuntabel.
Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Laporan Keuangan BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu di Kantor Meravi.id, Yogyakarta, pada 10 November 2023. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BUM Desa melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan diikuti oleh pengurus BUM Desa dan difasilitasi konsultan profesional Syncore Indonesia. Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian program peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu. Menurut narasumber pelatihan, Siti Hasna Fathimah, “adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan mendorong BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu mengikuti program pelatihan ini. Latar belakangnya murni dari kesadaran BUM Desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih profesional dan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya. Pelatihan ini menyoroti tantangan utama yang sering dihadapi pengurus, seperti pemahaman standar akuntansi yang masih terbatas dan kesalahan umum dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar. Kondisi tersebut menuntut pengurus harus memahami proses akuntansi secara menyeluruh dan terstruktur.Syncore Indonesia menerapkan metode pelatihan berbasis praktik dengan menggunakan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Melalui sistem digital ini, peserta dapat berlatih menyusun laporan keuangan otomatis sekaligus mendeteksi kesalahan input data. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena membantu peserta memahami proses akuntansi sesuai prinsip tata kelola keuangan BUM Desa yang baik. Selain praktik, pelatihan juga membahas regulasi dasar dan prosedur teknis penyajian laporan.“Peserta sangat antusias saat melakukan praktik penyusunan laporan keuangan berbasis web menggunakan SAAB, karena sistem ini mempermudah mereka dalam proses input dan koreksi data serta penyajian laporan keuangan lengkap,” kata Hasna. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke BUM Desa Amarta Pandowoharjo di daerah Kabupaten Sleman untuk melihat contoh penerapan tata kelola dan pelaporan keuangan yang baik. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik keuangan yang dapat diadaptasi oleh BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu.Melalui pendekatan yang menggabungkan regulasi, teknologi digital, dan pembelajaran lapangan, Syncore Indonesia memberikan model pelatihan yang relevan bagi pengembangan tata kelola keuangan BUM Desa. Program ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian finansial dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.Hasna berharap hasil pelatihan dapat menjadi fondasi peningkatan tata kelola keuangan di masa depan. “Laporan keuangan BUM Desa yang transparan merupakan modal utama kepercayaan masyarakat,” tutupnya. Ia juga mendorong BUM Desa lain untuk berkolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam mengembangkan sistem pelaporan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk mengikuti pendampingan pra audit laporan keuangan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 31 Maret 2025 sebagai langkah awal dalam mempersiapkan audit. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.Pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan adalah Kepala Puskesmas Jetis bersama tim bagian keuangan dengan didampingi oleh Konsultan Syncore Indonesia. Kegiatan pendampingan persiapan audit laporan keuangan memiliki fokus utama yang mencakup tiga aspek, yaitu kesesuaian antar laporan, kelengkapan dokumen, dan dokumen pendukung. Pendampingan pra audit menjadi kegiatan penting bagi Puskesmas Jetis karena ini merupakan pertama kalinya melaksanakan audit laporan keuangan.Selama kegiatan berlangsung, tim Syncore Indonesia berkoordinasi erat dengan tim Puskesmas Jetis melalui pertemuan langsung dan pertemuan daring dengan menggunakan platfrom zoom meeting. Pendampingan ini menjadi wujud kolaborasi yang nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan. Dengan pendampingan dari Syncore Indonesia, Puskesmas Jetis dapat memahami temuan-temuan awal dan menyiapkan dokumen yang relevan sesuai prinsip akuntansi.Dalam kegiatan ini, tim konsultan Syncore Indonesia melakukan serangkaian tahapan pendampingan yang meliputi assesment kebutuhan klien, dilanjutkan dengan penyusunan permintaan data, serta kick-off meeting sebagai tanda dimulainya kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan review note sebagai hasil akhir pendampingan. Puskesmas Jetis menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan pra audit yang dilaksanakan bersama Syncore Indonesia sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur audit laporan keuangan. Selain itu, pendampingan ini juga menjadi sarana pembelajaran sehingga tim puskesmas memahami lebih jelas tahapan yang harus dilalui.Pendampingan pra audit ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Puskesmas Jetis. Dengan laporan keuangan yang tertata, Puskesmas Jetis mampu memperkuat akuntabilitasnya, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat yang menjadi penerima layanan kesehatan.
Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD pada 14 hingga 18 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap dengan lokasi berbeda, melibatkan aparatur pengelola keuangan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dengan tujuan memperkuat kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Tahap pertama pelatihan digelar pada Sabtu, 14 Oktober 2023, di Hotel Rich Yogyakarta dan diikuti oleh 16 peserta dari BPKAD Kota Surakarta. Pada sesi ini, hadir narasumber Siti Nur Maryanti, S.E., CAAT, yang memberikan pendampingan intensif terkait implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD. Materi yang disampaikan meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta integrasi pelaporan keuangan daerah.Pelatihan ini bertujuan memperkuat peran BPKAD sebagai pembina keuangan bagi seluruh BLUD UPTD di Kota Surakarta. Dalam sesi ini juga dibahas penguatan mekanisme konsolidasi laporan BLUD yang selama ini masih dilakukan secara manual agar dapat beralih menuju sistem yang terintegrasi.Tahap kedua pelatihan dilaksanakan pada 16–18 Oktober 2023 di Hotel Swiss-Belinn Purwosari, Surakarta, dan diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) Kota Surakarta dan berbagai instansi BLUD UPT, yaitu UPT Puskesmas, RSUD Bung Karno, RSUD Fatmawati, UPT Transportasi, dan Solo Technopark. Pada tahap ini, peserta memperoleh pendampingan teknis mengenai implementasi pola keuangan BLUD secara menyeluruh, mulai dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mekanisme alur keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan berbasis BLUD.Sistem digital Syncore e-BLUD turut digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pencatatan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, sehingga mempercepat transisi dari sistem manual menuju tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan. Melalui rangkaian kegiatan ini, terbangun sinergi antara BPKAD dan BLUD UPT dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis kinerja dan digitalisasi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam memastikan seluruh BLUD dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri, akurat, dan terintegrasi.Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD secara optimal, dengan pemahaman yang utuh terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi keuangan daerah. Melalui pendampingan ini, Syncore Indonesia berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong penerapan tata kelola keuangan BLUD yang profesional, berorientasi hasil, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Yogyakarta – Syncore Indonesia dipercaya oleh Dinas Kesehatan Bangka Barat untuk mendampingi puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif BLUD. Pendampingan dilakukan pada 7 Oktober hingga 27 November 2023. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu puskesmas dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penyusunan dokumen administratif BLUD secara sistematis dan sesuai ketentuan regulasi.Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD ini melibatkan delapan puskesmas yang akan mengajukan permohonan penetapan BLUD yaitu, Puskesmas Tempilang, Mentok, Kelapa, Sekar Biru, Kundi, Simpang Tertip, Puput, dan Jebus. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang diadakan di Kabupaten Bangka Barat. Syncore Indonesia menilai bahwa proses ini merupakan langkah strategis agar seluruh puskesmas mampu memenuhi syarat substantif penerapan BLUD, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan setiap unit layanan publik mampu mempersiapkan diri menuju status BLUD.Proses dimulai dengan assessment awal berupa permintaan data dasar, dilanjutkan dengan penyusunan berbagai dokumen penting, seperti surat pernyataan bersedia diaudit, surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, dokumen tata kelola, dokumen rencana strategis, dokumen standar pelayanan minimal, serta dokumen laporan keuangan. Setelah itu, tim konsultan melakukan review mendalam terhadap hasil penyusunan dokumen administratif dari masing-masing puskesmas untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan standar BLUD.Kegiatan pendampingan penerapan BLUD di 8 Puskesmas Kabupaten Bangka Barat juga mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Para pejabat daerah menegaskan bahwa penerapan BLUD merupakan amanat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta proses penganggaran daerah. Langkah ini juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan puskesmas, agar lebih fleksibel, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dengan pendampingan yang intensif, diharapkan seluruh Puskesmas Bangka Barat dapat memahami dan mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara lebih rinci dan terukur. Syncore Indonesia optimistis bahwa melalui pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD, Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mentransformasi layanan publik menuju sistem yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Kabupaten Bantul bersama Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Kewirausahaan untuk Desa Preneur pada 8–9 Agustus 2023 di Balai Kalurahan Trimurti, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan akuntabilitas usaha bagi para pelaku UMKM, Desa Preneur, serta perangkat pemerintah kalurahan. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal melalui tata kelola usaha yang lebih profesional dan berbasis digital.Selama dua hari kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan Manajemen Keuangan Dasar UMKM yang dikemas dalam sesi interaktif dan praktik langsung. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan simulasi penggunaan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB), sebuah aplikasi keuangan yang dikembangkan untuk membantu pelaku UMKM mencatat dan menganalisis kondisi keuangan usahanya secara mudah dan akurat.Syncore Indonesia sebagai mitra pelaksana berperan aktif dalam proses pelatihan dengan menghadirkan fasilitator berpengalaman di bidang manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Pendekatan yang digunakan menekankan praktik langsung serta diskusi kelompok, sehingga peserta dapat memahami secara mendalam pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan usaha kecil.Keberhasilan pelatihan ini diukur melalui kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep manajemen keuangan dasar serta dalam menyelesaikan simulasi praktikum menggunakan aplikasi SAAB. Dari hasil evaluasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terhadap pencatatan keuangan dan analisis bisnis sederhana.Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Syncore Indonesia berharap Desa Preneur dan pelaku UMKM di Kalurahan Trimurti dapat memiliki fondasi tata kelola keuangan yang kuat, transparan, dan terdigitalisasi. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Bantul.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
