Syncore Indonesia Dampingi 8 Puskesmas Bangka Barat Susun Dokumen Administratif BLUD

Yogyakarta – Syncore Indonesia dipercaya oleh Dinas Kesehatan Bangka Barat untuk mendampingi puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif BLUD. Pendampingan dilakukan pada 7 Oktober hingga 27 November 2023. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu puskesmas dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penyusunan dokumen administratif BLUD secara sistematis dan sesuai ketentuan regulasi.

Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD ini melibatkan delapan puskesmas yang akan mengajukan permohonan penetapan BLUD yaitu, Puskesmas Tempilang, Mentok, Kelapa, Sekar Biru, Kundi, Simpang Tertip, Puput, dan Jebus. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang diadakan di Kabupaten Bangka Barat. Syncore Indonesia menilai bahwa proses ini merupakan langkah strategis agar seluruh puskesmas mampu memenuhi syarat substantif penerapan BLUD, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan setiap unit layanan publik mampu mempersiapkan diri menuju status BLUD.

Proses dimulai dengan assessment awal berupa permintaan data dasar, dilanjutkan dengan penyusunan berbagai dokumen penting, seperti surat pernyataan bersedia diaudit, surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, dokumen tata kelola, dokumen rencana strategis, dokumen standar pelayanan minimal, serta dokumen laporan keuangan. Setelah itu, tim konsultan melakukan review mendalam terhadap hasil penyusunan dokumen administratif dari masing-masing puskesmas untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan standar BLUD.

Kegiatan pendampingan penerapan BLUD di 8 Puskesmas Kabupaten Bangka Barat juga mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Para pejabat daerah menegaskan bahwa penerapan BLUD merupakan amanat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta proses penganggaran daerah. Langkah ini juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan puskesmas, agar lebih fleksibel, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pendampingan yang intensif, diharapkan seluruh Puskesmas Bangka Barat dapat memahami dan mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara lebih rinci dan terukur. Syncore Indonesia optimistis bahwa melalui pendampingan penyusunan dokumen administratif BLUD, Kabupaten Bangka Barat dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mentransformasi layanan publik menuju sistem yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.