Sumber informasi tepercaya berisi berita kegiatan, artikel edukasi, dan analisis isu strategis yang relevan dengan perkembangan terkini.
Surabaya, 13 Agustus 2022 — Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) pada 12–13 Agustus 2022 di Hotel Kampi, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 20 dosen dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo dan bertujuan memberikan wawasan kepada peserta mengenai potensi desa, kelayakan usaha, serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang efektif, efisien, dan akuntabel.Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembelajaran yang dibagi dalam dua sesi utama dengan fokus materi yang berbeda. Pada hari pertama, peserta mendalami Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Tata Kelola Manajemen BUM Desa, serta Penyusunan Rencana Usaha dan Studi Kelayakan. Materi ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendaftaran badan hukum, tata kelola, dan pertanggungjawaban BUM Desa.Materi disampaikan oleh Bapak Fandi Galang Wicaksana, Ibu Yanni Setiyadiningrat, dan Ibu Adelia Sulistyani dari Syncore Indonesia. Materi yang dibahas meliputi strategi penguatan kelembagaan, penyusunan dokumen dasar seperti Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), hingga pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan usaha desa. Peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan Business Model Canvas (BMC) untuk memetakan potensi desa serta merancang model bisnis yang realistis dan berkelanjutan.Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada materi Tata Kelola Keuangan BUM Desa yang disampaikan oleh Ibu R. Ayu Riska Norcamalia. Peserta mempelajari enam siklus utama pengelolaan keuangan, yakni perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Peserta dilatih menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan laba rugi, serta laporan posisi keuangan sesuai format yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.Sebagai mitra pelaksana, Syncore Indonesia berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi diskusi selama kegiatan berlangsung. Melalui pengalaman luas dalam tata kelola keuangan dan kelembagaan publik, Syncore menghadirkan insight strategis yang memperkuat pemahaman peserta tentang praktik akuntabilitas, efisiensi, dan digitalisasi dalam pengelolaan BUM Desa. Pendampingan ini menjadi bagian dari komitmen Syncore untuk memperkuat kapasitas akademisi dan mendorong transformasi tata kelola desa menuju kemandirian ekonomi.Kegiatan TOT Pendamping BUM Desa Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM 2022) Universitas Trunojoyo Madura menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik pemberdayaan desa. Melalui pelatihan ini, dosen diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan BUM Desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat desa.Kolaborasi antara Universitas Trunojoyo dan Syncore Indonesia mencerminkan semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa penguatan kapasitas pendamping desa merupakan kunci utama menuju desa mandiri dan berdaya saing.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) digelar sebagai bagian dari Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada pada 2–4 September 2025 di Kalipers Academy, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Kalimantan Prima Persada (KPP) bekerja sama dengan Syncore Indonesia, dengan tujuan memperkuat kapasitas pengurus BUM Desa agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. Pelatihan dilaksanakan melalui sesi kelas, diskusi interaktif, dan observasi lapangan yang diikuti oleh 22 peserta dari delapan BUM Desa, meliputi Desa Hiyung, Budi Mulya, Bungur, Binderang, Puncak Harapan, Shabah, Ayunan Papan, dan Kalumpang.Program Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan profesionalitas kelembagaan ekonomi desa di wilayah sekitar tambang. Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh pembekalan materi meliputi filosofi dan tata kelola kelembagaan BUM Desa pasca PP 11 Tahun 2021, tata kelola keuangan BUM Desa sesuai Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022, hingga manajemen operasional dan komunikasi BUM Desa.Pada hari pertama, narasumber Thoriq Iqbal Rivai, S.E., Konsultan Syncore Indonesia, menekankan bahwa Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada menjadi momentum penting bagi desa untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan kapasitas manajerial. Sementara pada hari kedua, Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., memberikan pelatihan teknis mengenai sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta simulasi manajemen operasional dan komunikasi yang efektif.Sebagai penutup, peserta mengikuti observasi lapangan di BUM Desa Mitra Hidayah Mandiri Bitahan Baru, guna melihat langsung praktik tata kelola dan inovasi usaha desa yang berhasil. Kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran kolaboratif antar-BUM Desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.Melalui pelaksanaan Revitalisasi BUM Desa Wilayah Kerja PT Kalimantan Prima Persada, perusahaan berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUM Desa yang profesional dan berdaya saing. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan produktivitas usaha desa, dan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta. Kegiatan ini menegaskan komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung transformasi BUMdesa demi menciptakan desa yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.
Divisi Social Entrepreneurship & Incubation PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) bekerja sama dengan Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id) melaksanakan Program Deepening Desa BRILiaN 2024 secara nasional sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha BUM Desa. Program ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Group selama empat bulan, mulai Juni hingga September 2024. Peserta kegiatan berasal dari desa binaan BRI dari alumni program tahun 2020-2023. Program ini merupakan pemberdayaan lanjutan berupa pendalaman materi yang diberikan kepada peserta Desa BRILiaN tahun 2020-2023 yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan, mendorong digitalisasi, serta memperkuat peran BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.Program Deepening Desa BRILiaN dirancang untuk membantu desa mengoptimalkan potensi ekonomi melalui penguatan kelembagaan BUM Desa, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha. Peserta pelatihan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, pengurus BUM Desa, perwakilan BPD, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan karang taruna.Menurut Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak., Konsultan Senior Syncore Indonesia, “pelatihan ini memberikan ruang pembelajaran yang lebih mendalam dan terstruktur mendorong setiap BUM Desa dapat naik kelas sesuai kapasitasnya. Dengan penguatan tata kelola dan literasi keuangan, BUM Desa diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manajerial agar BUM Desa mampu menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan ekonomi desa.Sebelum pelatihan dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti assessment online pada 13–21 Juni 2024 untuk menentukan klasifikasi BUM Desa mulai dari Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju. Hasil assessment ini menjadi dasar penentuan jenjang pembelajaran sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing BUM Desa. Penentuan level pelatihan juga membantu memastikan bahwa setiap peserta menerima pembelajaran yang relevan dan aplikatif.Dalam proses pelatihan, peserta menerima materi dari para pakar dan praktisi BUM Desa, antara lain Dr. Rudy Suryanto, S.E., M.Acc., Ak., CA; Havri Ahsanul Faud, S.Ak., M.Ak.; Widodo Prasetyo Utomo, S.Ak.; Maulana Rizka Mahendra, S.E.; serta narasumber lain yang berpengalaman dalam pengembangan BUM Desa dan ekonomi lokal. Seluruh pembelajaran disusun sesuai kategori peserta sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan mudah diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa.Program ini mengangkat tema “Membangun Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal melalui Program Transformasi Ekonomi BUM Desa” yang menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran BUM Desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi desa. Syncore Indonesia memastikan proses pembelajaran berlangsung interaktif dan terarah agar peserta dapat langsung mengimplementasikan materi di lapangan. Peserta terbaik mendapat kesempatan memperoleh pendampingan online exclusive sebagai bentuk apresiasi atas capaian selama pelatihan.Melalui kolaborasi antara BRI, Syncore Indonesia (Bumdes.id/Meravi.id), dan desa binaan di seluruh Indonesia, program ini mempertegas komitmen bersama dalam membangun ekosistem desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Program Deepening Desa BRILiaN 2024 menjadi bukti bahwa sinergi antara lembaga perbankan dan pendamping profesional dapat mempercepat transformasi ekonomi desa secara terukur. BRI dan Syncore Indonesia berharap hasil pelatihan ini mampu mendorong desa menjadi lebih berdaya saing, maju, dan mandiri.
Yogyakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang bersama seluruh Puskesmas dan Labkesda Kota Bontang melaksanakan Workshop Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 18–19 Oktober 2023 di Hotel Forriz Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan Syncore Indonesia sebagai pendamping teknis melalui Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku Tenaga Ahli BLUD yang memberikan bimbingan dan arahan teknis selama proses penyusunan dokumen administratif. Kegiatan bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai kebijakan, fleksibilitas, dan mekanisme keuangan BLUD sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan publik kesehatan di daerah. Workshop ini diikuti oleh sekitar 40 empat puluh peserta yang terdiri dari unsur Dinkes Kota Bontang, enam puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Pemaparan Strategi dan Persiapan Teknis BLUDPada hari pertama, Bapak Niza Wibyana Tito menyampaikan berbagai materi penting mengenai konsep dasar BLUD, termasuk peran strategisnya menurut arahan presiden dan menteri keuangan, hingga fleksibilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh unit layanan.Beliau juga menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara dinkes, puskesmas, dan pemerintah daerah agar proses implementasi BLUD berjalan efektif.Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang menanyakan tanda resmi bahwa suatu instansi telah berstatus BLUD. Menanggapi hal tersebut, Bapak Tito menjelaskan, “Tanda bahwa sudah BLUD adalah dengan adanya Surat Keputusan/SK penetapan BLUD dari Kepala Daerah.” Beliau juga menambahkan bahwa untuk memanfaatkan seluruh fleksibilitas BLUD, diperlukan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum. “Seluruh fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan oleh BLUD harus memiliki dasar aturannya. Jadi harus dibuatkan Perwal, misalnya untuk penggunaan SiLPA di awal tahun anggaran,” ujar beliau.Pendampingan Penyusunan Dokumen AdministratifPada hari berikutnya, peserta mulai menyusun dokumen administratif BLUD yang meliputi Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, Dokumen Tata Kelola, Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rencana Strategis (Renstra). Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar penilaian kesiapan puskesmas dan labkesda untuk memperoleh status BLUD.Dari hasil penilaian sementara, nilai dokumen administratif menunjukkan variasi antara 46,0 hingga 54,2 poin, dengan Puskesmas Bontang Selatan 1 memperoleh nilai tertinggi. Dokumen Tata Kelola dan SPM dinilai cukup lengkap, meskipun beberapa bagian pada Renstra dan Laporan Keuangan masih memerlukan pendampingan lanjutan. Pendampingan lanjutan dilakukan oleh Syncore Indonesia secara daring, membantu tim teknis puskesmas dan labkesda dalam melengkapi data dan memastikan penyusunan dokumen sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.Perkenalan Sistem e-BLUD untuk Efisiensi KeuanganSelain pendampingan administratif, Syncore Indonesia juga memperkenalkan Aplikasi e-BLUD sebagai sistem digital pendukung pengelolaan keuangan. Platform ini dirancang untuk memudahkan proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengawasan real-time terhadap pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini telah diterapkan di berbagai RSUD dan Puskesmas di Indonesia, termasuk RSUD Waluyo Jati, yang telah melaporkan hasil positif dalam efisiensi pelaporan dan transparansi keuangan berkat sistem tersebut.Menuju BLUD yang Mandiri dan AkuntabelKegiatan ini menjadi langkah awal bagi Dinkes Kota Bontang dalam mewujudkan puskesmas dan labkesda yang profesional serta berorientasi pelayanan publik. Dengan dukungan Syncore Indonesia sebagai mitra pendamping, proses transisi menuju BLUD diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga ahli, dan pelaksana layanan kesehatan, implementasi BLUD di Bontang diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang transparan, fleksibel, dan akuntabel.
Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Laporan Keuangan BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu di Kantor Meravi.id, Yogyakarta, pada 10 November 2023. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BUM Desa melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan diikuti oleh pengurus BUM Desa dan difasilitasi konsultan profesional Syncore Indonesia. Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian program peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu. Menurut narasumber pelatihan, Siti Hasna Fathimah, “adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan mendorong BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu mengikuti program pelatihan ini. Latar belakangnya murni dari kesadaran BUM Desa untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih profesional dan sesuai standar yang berlaku,” ujarnya. Pelatihan ini menyoroti tantangan utama yang sering dihadapi pengurus, seperti pemahaman standar akuntansi yang masih terbatas dan kesalahan umum dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar. Kondisi tersebut menuntut pengurus harus memahami proses akuntansi secara menyeluruh dan terstruktur.Syncore Indonesia menerapkan metode pelatihan berbasis praktik dengan menggunakan Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB). Melalui sistem digital ini, peserta dapat berlatih menyusun laporan keuangan otomatis sekaligus mendeteksi kesalahan input data. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena membantu peserta memahami proses akuntansi sesuai prinsip tata kelola keuangan BUM Desa yang baik. Selain praktik, pelatihan juga membahas regulasi dasar dan prosedur teknis penyajian laporan.“Peserta sangat antusias saat melakukan praktik penyusunan laporan keuangan berbasis web menggunakan SAAB, karena sistem ini mempermudah mereka dalam proses input dan koreksi data serta penyajian laporan keuangan lengkap,” kata Hasna. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke BUM Desa Amarta Pandowoharjo di daerah Kabupaten Sleman untuk melihat contoh penerapan tata kelola dan pelaporan keuangan yang baik. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik keuangan yang dapat diadaptasi oleh BUM Desa Catu Kwero Sedana Pecatu.Melalui pendekatan yang menggabungkan regulasi, teknologi digital, dan pembelajaran lapangan, Syncore Indonesia memberikan model pelatihan yang relevan bagi pengembangan tata kelola keuangan BUM Desa. Program ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian finansial dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa.Hasna berharap hasil pelatihan dapat menjadi fondasi peningkatan tata kelola keuangan di masa depan. “Laporan keuangan BUM Desa yang transparan merupakan modal utama kepercayaan masyarakat,” tutupnya. Ia juga mendorong BUM Desa lain untuk berkolaborasi dengan Syncore Indonesia dalam mengembangkan sistem pelaporan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia untuk mengikuti pendampingan pra audit laporan keuangan yang dilaksanakan pada 1 Februari hingga 31 Maret 2025 sebagai langkah awal dalam mempersiapkan audit. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapan puskesmas dalam menghadapi audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.Pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan adalah Kepala Puskesmas Jetis bersama tim bagian keuangan dengan didampingi oleh Konsultan Syncore Indonesia. Kegiatan pendampingan persiapan audit laporan keuangan memiliki fokus utama yang mencakup tiga aspek, yaitu kesesuaian antar laporan, kelengkapan dokumen, dan dokumen pendukung. Pendampingan pra audit menjadi kegiatan penting bagi Puskesmas Jetis karena ini merupakan pertama kalinya melaksanakan audit laporan keuangan.Selama kegiatan berlangsung, tim Syncore Indonesia berkoordinasi erat dengan tim Puskesmas Jetis melalui pertemuan langsung dan pertemuan daring dengan menggunakan platfrom zoom meeting. Pendampingan ini menjadi wujud kolaborasi yang nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan. Dengan pendampingan dari Syncore Indonesia, Puskesmas Jetis dapat memahami temuan-temuan awal dan menyiapkan dokumen yang relevan sesuai prinsip akuntansi.Dalam kegiatan ini, tim konsultan Syncore Indonesia melakukan serangkaian tahapan pendampingan yang meliputi assesment kebutuhan klien, dilanjutkan dengan penyusunan permintaan data, serta kick-off meeting sebagai tanda dimulainya kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan review note sebagai hasil akhir pendampingan. Puskesmas Jetis menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan pra audit yang dilaksanakan bersama Syncore Indonesia sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur audit laporan keuangan. Selain itu, pendampingan ini juga menjadi sarana pembelajaran sehingga tim puskesmas memahami lebih jelas tahapan yang harus dilalui.Pendampingan pra audit ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Puskesmas Jetis. Dengan laporan keuangan yang tertata, Puskesmas Jetis mampu memperkuat akuntabilitasnya, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat yang menjadi penerima layanan kesehatan.
Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan organisasi yang semakin kompleks. Pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyimpangan serta menjadi instrumen strategis untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta perlu melakukan peningkatan sistem pengendalian internal.Memahami Definisi Pengendalian InternalPengendalian internal dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh anggota organisasi. Pengendalian internal dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui aktivitas yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan. Selanjutnya, pengendalian internal juga memiliki peran yang andal dalam pelaporan keuangan maupun kinerja. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme, dan aktivitas yang dirancang untuk meminimalkan risiko, mendeteksi kesalahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.Fungsi Pengendalian InternalPengendalian internal memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:Fungsi Preventif untuk mencegah terjadinya kecurangan, penyimpangan, dan inefisiensi.Fungsi Detektif untuk mendeteksi adanya kesalahan, kekeliruan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.Fungsi Korektif dapat memberikan dasar untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen.Fungsi Pengendalian Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi.Tujuan Peningkatan Sistem Pengendalian InternalSecara umum, peningkatan pengendalian internal bertujuan untuk:Menjamin kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku.Menjaga aset organisasi dari kerugian, penyalahgunaan, atau pencurian.Meningkatkan keandalan informasi baik dalam laporan keuangan maupun laporan kinerja.Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.Membangun akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.Manfaat Peningkatan Sistem Pengendalian InternalPeningkatan sistem pengendalian internal memberikan manfaat secara nyata bagi organisasi, di antaranya:Meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.Mengurangi risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya.Memperkuat tata kelola organisasi (good governance) dengan mekanisme pengawasan yang jelas.Meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui prosedur kerja yang lebih terstandar.Memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih andal melalui laporan yang akurat.Meningkatkan daya saing organisasi karena mampu merespons risiko dengan cepat dan tepat.Peningkatan sistem pengendalian internal merupakan investasi strategis bagi organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pengendalian internal yang kuat, organisasi tidak hanya mampu meminimalkan risiko, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat daya saing di tengah perubahan yang terus berkembang.
Harapan baru bagi penguatan ekonomi desa muncul melalui rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meluncurkan KOPDES (Koperasi Desa) dengan membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Rencana ini mendapat sambutan positif dari Managing Partner Syncore Indonesia, Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ph.D., Ak., CA. Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran desa guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.Dukungan terhadap program KOPDES ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap desa diproyeksikan menerima pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk pengembangan koperasi. Rudy memperkirakan, jika program ini berjalan optimal, perputaran modal dari 80.000 koperasi tersebut bisa mencapai Rp240 triliun.Meski demikian, Rudy menilai rencana pendirian 80.000 KOPDES tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinkronisasi lintas kementerian agar implementasinya efektif. Ia menekankan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden dan Menteri Keuangan harus ditopang oleh regulasi Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal jaminan ketika koperasi menghadapi risiko gagal bayar.“Selain itu, persoalan tengkulak dan rentenir juga harus menjadi perhatian, sebab peran mereka sudah lama berakar di masyarakat sehingga tidak serta merta bisa digantikan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, Kopdes Merah Putih perlu memiliki model bisnis yang sehat agar tidak berubah menjadi predator baru yang justru menyingkirkan aktivitas ekonomi yang telah ada. Jika hal itu terjadi, hasilnya akan kontraproduktif,” jelasnya.Supaya koperasi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, managing partner Syncore ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Ia menilai, program pemberdayaan desa tidak akan berhasil apabila dijalankan hanya dengan pola top down.Karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif warga desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar koperasi benar-benar menjadi milik bersama dan mampu menjawab kebutuhan lokal secara berkelanjutan.“Harus ada ruang diskusi dan kolaborasi antar elemen yang sudah ada, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM. Koperasi harus menjadi wadah yang menghubungkan dan menghidupkan ekosistem ekonomi desa, bukan justru bersaing dengan lembaga yang telah berjalan. ” terang Rudy.Saat ini ada 80.000 koperasi yang tidak dapat dibentuk dengan pendekatan one size fits all (seragam) dalam pengelolaannya untuk membentuk ruang diskusi dan kerja sama antar elemen. Karena kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah berbeda, sehingga penerapan model bisnis juga harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut harus diimbangi dengan strategi dan kebijakan yang matang. Rudy merekomendasikan empat langkah utama untuk memastikan program ini berlanjut. Pertama, penyelarasan kebijakan dari pusat hingga daerah memerlukan kerja sama multi-pihak, termasuk akademisi, karena Koperasi Desa Merah Putih adalah model baru, organisasi privat yang didukung APBN yang melibatkan 80.000 pengelola koperasi. Kedua, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia melalui program khusus, dan ketiga, penerapan model bisnis berkelanjutan seperti social enterprise dan circular business model untuk mencapai tujuan utama meningkatakan ekonomi.“Kemudian penggunaan data analitik untuk monitoring dan evaluasi sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang di desa dapat diukur secara presisi. Jika menggunakan model komersial murni, risiko munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal akan tinggi,” jelas Rudy.“Kolaborasi dengan akademisi bisa menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, sekaligus menyediakan mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” tutupnya. Rencana besar ini harus dipandang sebagai proses panjang yang membutuhkan sinergi dan konsistensi dari semua pihak. Tanpa pengelolaan yang sehat, koperasi berisiko kehilangan perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, koperasi akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Studi kelayakan atau feasibility study adalah instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah sebuah proyek atau program layak dijalankan. Dokumen ini tidak hanya menampilkan data teknis, tetapi juga memperlihatkan keselarasan antara strategi bisnis internal dengan kebijakan eksternal yang berlaku. Dengan begitu, keputusan yang diambil perusahaan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis analisis menyeluruh.Aspek yang DianalisisStudi kelayakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hukum, pasar, teknis, finansial, hingga sosial dan lingkungan. Analisis hukum memastikan proyek sesuai regulasi, sementara aspek teknis menilai kesiapan sumber daya dan metode operasional. Pada saat yang sama, evaluasi pasar dan finansial menggambarkan peluang keuntungan serta risiko yang mungkin muncul. Melalui pendekatan ini, perusahaan bisa mengetahui secara jelas titik temu antara strategi jangka panjang dengan kebijakan yang berlaku.Keputusan strategis tidak bisa diambil hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman manajerial semata. Studi kelayakan berperan sebagai dasar yang kuat untuk memastikan langkah perusahaan selaras dengan kebutuhan pasar dan aturan pemerintah. Selain itu, kajian ini juga memberi gambaran apakah investasi yang direncanakan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan.Sebagai contoh nyata, Syncore telah mendampingi penyusunan studi kelayakan untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten. Tujuannya adalah mendukung proses kenaikan kelas rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C. Melalui kajian ini, pihak rumah sakit memperoleh landasan kuat untuk menunjukkan kesiapan dari sisi teknis, finansial, sumber daya, hingga regulasi. Hasilnya, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya membantu rumah sakit memenuhi standar kebijakan kesehatan, tetapi juga memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis.Relevansi Studi Kelayakan bagi PerusahaanDalam konteks bisnis modern, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk mengambil keputusan cepat namun tetap akurat. Feasibility Study menjembatani kebutuhan tersebut dengan menghadirkan data komprehensif dan rekomendasi yang terukur. Hasilnya, manajemen memiliki pegangan jelas saat menentukan arah strategis, misalnya ekspansi usaha, pembangunan fasilitas baru, atau pengembangan produk. Dengan cara ini, setiap keputusan tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat sasaran.Studi kelayakan adalah dokumen penting yang menjadi landasan perusahaan sebelum menjalankan proyek strategis. Melalui analisis menyeluruh, perusahaan dapat memastikan keselarasan strategi dengan kebijakan sekaligus meminimalkan risiko. Karena itu, perusahaan sebaiknya selalu menempatkan dokumen ini sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan.
Mengapa Rencana Bisnis Itu Penting?Perencanaan usaha adalah panduan strategis yang menentukan arah dan langkah perusahaan. Tanpa perencanaan yang jelas, bisnis berisiko kehilangan fokus dalam menjalankan operasional. Dokumen ini mencakup visi, strategi, target, serta langkah-langkah praktis untuk mencapai keberhasilan. Agar semakin kuat, perencanaan tersebut perlu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dengan begitu, proyeksi keuangan yang disajikan bukan sekadar angka, melainkan cerminan kondisi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat perencanaan lebih kredibel di mata investor maupun lembaga keuangan.Perencanaan bisnis tidak hanya berbicara soal strategi pemasaran atau pengembangan produk. Ada aspek keuangan yang harus disusun secara akurat dan sesuai aturan. Di sinilah peran standar akuntansi keuangan menjadi sangat penting. Aturan ini membantu bisnis dalam menyusun laporan dan proyeksi yang transparan, misalnya bagaimana pendapatan dicatat, biaya dialokasikan, dan aset dinilai. Dengan integrasi tersebut, gambaran yang dihasilkan lebih realistis dan meyakinkan semua pihak terkait.Manfaat Menggunakan Standar Akuntansi dalam Rencana BisnisSebelum menyusun strategi detail, penting untuk memahami keuntungan yang diperoleh ketika perencanaan usaha memperhitungkan standar akuntansi. Beberapa manfaat utamanya antara lain:Data keuangan menjadi lebih transparan dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis.Bisnis dapat mengevaluasi kinerja finansial secara terukur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.Kepatuhan terhadap standar akuntansi meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, maupun mitra usaha.Perusahaan mampu mengantisipasi risiko finansial secara lebih baik.Perubahan regulasi maupun dinamika pasar dapat direspons lebih cepat karena perencanaan berbasis data valid.Langkah Praktis Menyusun Rencana BisnisSetelah memahami manfaatnya, tahap berikutnya adalah bagaimana menyusun perencanaan yang benar-benar dapat dijalankan. Beberapa langkah praktis yang bisa menjadi pedoman antara lain:Pahami standar akuntansi keuangan yang berlaku pada entitas privat.Integrasikan seluruh data keuangan sesuai prinsip akuntansi dalam setiap bagian perencanaan.Susun proyeksi finansial yang realistis agar strategi usaha dapat diukur dengan jelas.Selanjutnya, lakukan evaluasi risiko dan peluang berdasarkan kondisi finansial yang ada. Terakhir, pantau perkembangan standar akuntansi karena perubahan aturan dapat memengaruhi arah strategi bisnis yang telah disusun. Rencana bisnis yang baik tidak hanya menggambarkan strategi, tetapi juga harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang transparan. Dengan menerapkan standar akuntansi keuangan, entitas privat dapat memastikan rencana bisnis lebih kredibel, akurat, dan meyakinkan. Integrasi ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih terarah.
Waste to Energy adalah konsep mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas dua masalah besar: meningkatnya volume limbah dan kebutuhan energi alternatif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, sampah tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga aset ekonomi.Dalam konteks bisnis modern, Waste to Energy menjadi peluang menjanjikan karena menggabungkan keberlanjutan dengan nilai ekonomi. Perusahaan yang mampu mengelola sampah menjadi energi dapat menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus menjaga lingkungan. Inovasi ini menunjukkan bahwa solusi terhadap permasalahan lingkungan bisa berjalan seiring dengan peluang usaha baru.Potensi Bisnis yang MenjanjikanBisnis berbasis Waste to Energy memiliki potensi besar, terutama di negara berkembang dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Melalui teknologi seperti biogas, pembangkit listrik tenaga sampah, dan bahan bakar alternatif, limbah dapat diolah menjadi energi terbarukan. Hasilnya tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menambah ketersediaan energi bagi masyarakat.Pelaku usaha yang terjun di bidang ini berpeluang memperoleh keuntungan ganda. Pertama, keuntungan finansial dari penjualan energi atau produk turunan. Kedua, keuntungan sosial berupa kontribusi pada kebersihan lingkungan dan keberlanjutan energi. Oleh karena itu, bisnis ini dianggap sebagai salah satu model usaha hijau yang relevan dengan tren global.Dampak Sosial dan LingkunganSelain memberikan manfaat ekonomi, bisnis berbasis Waste to Energy juga berdampak positif pada aspek sosial. Penciptaan lapangan kerja baru muncul dari kegiatan pengelolaan, pengolahan, hingga distribusi energi. Masyarakat pun dapat berperan aktif dalam memilah sampah, sehingga meningkatkan kesadaran lingkungan.Dampak lingkungan yang dihasilkan juga signifikan. Dengan berkurangnya sampah yang menumpuk di TPA, risiko pencemaran tanah, air, dan udara dapat ditekan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dari sampah membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.Menuju Masa Depan BerkelanjutanBisnis Waste to Energy adalah bukti nyata bahwa masalah dapat diubah menjadi peluang. Melalui inovasi, kolaborasi, dan investasi teknologi, sampah dapat disulap menjadi sumber energi ramah lingkungan. Model bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.Masa depan hijau dapat tercapai jika semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat terlibat aktif dalam model ini. Partisipasi tersebut membuat pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Sebaliknya, sampah berubah menjadi bagian dari strategi bisnis yang bermanfaat dan berdaya guna.
Penyelarasan strategi merupakan kunci dalam penyusunan kajian kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat keputusan atau aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah maupun organisasi untuk mengatur arah program dan kegiatan. Proses penyelarasan memastikan agar strategi jangka panjang yang telah dirumuskan dapat sejalan dengan kebijakan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya sering muncul hambatan yang mengganggu konsistensi antara strategi dan implementasi. Hambatan ini perlu dikenali sejak awal agar solusi yang tepat dapat disiapkan dan pelaksanaan kebijakan tetap terarah.Hambatan Koordinasi AntarinstansiSalah satu hambatan utama dalam penyelarasan strategi kebijakan publik adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Setiap lembaga sering memiliki prioritas dan agenda masing-masing, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak sinkron. Misalnya, sebuah kementerian bisa saja menekankan program preventif, sementara dinas daerah lebih menitikberatkan kebijakan teknis pada aspek kuratif. Ketidaksinkronan ini membuat implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai arah strategi jangka panjang. Upaya untuk mengatasi hambatan ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi lintas sektor, komunikasi yang lebih terbuka, serta mekanisme penyelarasan reguler agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan publik.Hambatan Keterbatasan DataSelain koordinasi, keterbatasan data juga menjadi tantangan serius. Kajian kebijakan publik memerlukan dasar bukti yang valid agar strategi yang dirumuskan tidak keliru. Namun, kenyataannya, data antarinstansi sering kali tidak terintegrasi, tidak diperbarui, atau bahkan saling bertentangan. Situasi ini dapat menyebabkan penyusunan strategi menjadi tidak akurat dan kebijakan teknis di lapangan melenceng dari tujuan awal. Solusinya adalah membangun sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan transparansi data publik, serta melakukan validasi data secara berkala. Dengan begitu, penyelarasan strategi dan kebijakan publik dapat berlangsung lebih tepat sasaran.Hambatan Kepentingan PolitikFaktor politik juga tidak bisa diabaikan. Perbedaan kepentingan politik sering kali memengaruhi konsistensi penyelarasan strategi kebijakan publik. Tidak jarang, kebijakan disusun untuk tujuan jangka pendek demi kepentingan tertentu, bukan untuk mendukung strategi jangka panjang. Akibatnya, arah kebijakan menjadi terpecah dan keberlanjutan program terganggu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen politik berbasis kepentingan bersama, regulasi yang mengikat lintas periode pemerintahan, serta keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat.Hambatan Kapasitas Sumber DayaHambatan lain yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi manusia maupun finansial. Tanpa kapasitas yang memadai, strategi yang telah dirancang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif. Misalnya, meski ada strategi nasional yang menekankan peningkatan kualitas pendidikan, jika daerah tidak memiliki tenaga ahli atau anggaran yang cukup, kebijakan teknis yang dijalankan tidak akan optimal. Jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, memperkuat kelembagaan, dan mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan implementasi.Penyelarasan strategi kebijakan publik bukanlah proses yang mudah karena kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan data, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Namun, semua hambatan tersebut dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi yang baik, sistem data yang terintegrasi, komitmen politik jangka panjang, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan langkah-langkah tersebut, penyusunan kajian kebijakan publik akan lebih konsisten, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
