Yogyakarta – RSUD Besuki Situbondo mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Hotel Prime Malioboro, Yogyakarta, pada 31 Agustus 2023, sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas tata kelola keuangan rumah sakit. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, selaku pakar BLUD , yang memberikan arahan langsung kepada peserta mengenai penerapan sistem keuangan BLUD, sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap prinsip fleksibilitas keuangan dan tata kelola pengelolaan keuangan di lingkungan rumah sakit. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan BLUD yang meliputi konsep dasar, proses perencanaan, hingga mekanisme pelaporan keuangan. Menurut salah satu konsultan Syncore Indonesia, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman serta membahas kendala nyata yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di lapangan. Selain itu, peserta mengikuti praktik langsung penginputan data keuangan BLUD guna memahami alur teknis pencatatan dan pelaporan sesuai standar yang berlaku. Meskipun telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis BLUD, RSUD Besuki Situbondo masih menghadapi tantangan dalam memperdalam pemahaman konsep dan mekanisme pengelolaan BLUD karena belum semua pengelola mengikuti pendampingan sebelumnya. Pelatihan PPK BLUD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan menyamakan persepsi seluruh tim. “Melalui pelatihan ini diharapkan pengelolaan keuangan di RSUD Besuki Situbondo dapat berjalan lebih tertib, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Ke depan, dan juga berharap rumah sakit memiliki aplikasi tersendiri dalam pengelolaan BLUD agar lebih efisien dan terintegrasi,” ujar salah satu peserta pelatihan.Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi RSUD Besuki Situbondo untuk memperkuat tata kelola keuangan berbasis teknologi dan mendukung penerapan sistem e-BLUD secara berkelanjutan. Sebagai lembaga konsultan dan pendamping BLUD yang berpengalaman, Syncore Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di berbagai instansi pemerintah daerah. Melalui pendekatan berbasis praktik dan teknologi, Syncore Indonesia membantu rumah sakit, dinas, dan unit layanan publik lainnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat.
Yogyakarta - RSUD Malinau menyelenggarakan pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 12–14 September 2024, dengan menggandeng Syncore Indonesia sebagai fasilitator. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan RSUD Malinau agar lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses penerapan PPK BLUD RSUD Malinau, karena RSUD Malinau tengah berproses menerapkan sistem keuangan BLUD yang berbeda dengan mekanisme keuangan daerah pada umumnya.Pelatihan ini menghadirkan Niza Widyanta Tito, M.M., M.Kom., M.Ak., CAAT sebagai narasumber utama dari Syncore Indonesia, didampingi oleh tim konsultan yang berpengalaman dalam bidangnya. Materi yang disampaikan mencakup perencanaan anggaran, dan penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan metode pembelajaran interaktif seperti ceramah, tanya jawab, serta praktik langsung menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD, peserta dilatih memahami alur proses pengelolaan keuangan BLUD secara sistematis.Pelatihan ini diikuti sebelas orang, yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta staf dari berbagai divisi. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan berpartisipasi aktif dalam diskusi serta praktik penyusunan dokumen laporan keuangan sesuai standar BLUD. Sebelumnya, sebagian besar proses pencatatan keuangan di RSUD Malinau masih dilakukan secara manual, sehingga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.Melalui pelatihan PPK BLUD, proses pencatatan keuangan kini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD. Langkah digitalisasi ini membantu mempercepat penyusunan laporan, mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi waktu. Dengan bimbingan tim konsultan, peserta mampu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), pelaporan penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan sesuai regulasi.Pelatihan ini memiliki peran penting sebagai dasar penerapan sistem keuangan yang mandiri dan profesional. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep pengelolaan keuangan berbasis BLUD secara menyeluruh. Mereka juga siap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan. Dengan pemahaman tersebut, RSUD Malinau diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangannya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Selain itu, dukungan berkelanjutan dari Syncore Indonesia membuat RSUD Malinau kini memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan regulasi. Kehadiran Syncore tidak hanya membantu dalam aspek teknis pelaporan, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan BLUD agar mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Puskesmas Umbulharjo II Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan pendampingan persiapan audit bersama Syncore Indonesia pada 1 Februari hingga 31 Maret 2024 dengan metode daring. Tujuan kegiatan ini adalah membantu Puskesmas dalam menyiapkan dokumen serta data yang akan diaudit agar proses audit berjalan lancar, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.Pendampingan ini difokuskan pada aspek kesesuaian antar pelaporan keuangan, kelengkapan dokumen, serta akurasi data yang akan menjadi bahan pemeriksaan oleh auditor. Pelaksanaan pendampingan menjadi penting karena tahun 2024 merupakan pertama kalinya laporan keuangan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diaudit secara resmi. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Umbulharjo II memperoleh dukungan teknis agar lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi audit laporan keuangan BLUD.Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari internal Puskesmas seperti Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Dari pihak Syncore Indonesia, pendampingan dipimpin oleh Siti Hasna Fatimah, S.E., M.Ak., CAAT sebagai project lead. Adapun tahapan pendampingan dimulai dari identifikasi kebutuhan klien, penyusunan permintaan data, pelaksanaan kick-off meeting, pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan dan penyampaian review note.Selama kegiatan berlangsung, tim Puskesmas Umbulharjo II merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini. Pendampingan membuat tim lebih memahami proses audit, mampu memperbaiki penyusunan laporan keuangan BLUD, serta meningkatkan keteraturan dalam mendokumentasikan data. Melalui proses tersebut, Puskesmas memperoleh pengalaman dan wawasan baru dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.Hasil audit laporan keuangan tahun 2024 diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi Puskesmas Umbulharjo II dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan. Melalui pendampingan penyusunan PPK BLUD bersama Syncore Indonesia, Puskesmas berupaya menerapkan hasil pembelajaran dari audit sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat terus meningkat serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih profesional bagi masyarakat.
Cilegon - Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (UPTD TPSA) Bagendung pada 22 Mei 2024. Pelatihan ini merupakan bagian dari program Indonesia Sustainable Waste Management Project (ISWMP) dengan dukungan Technical Assistance - Improving Performance and Capacity for Implementation (TA-IPCI), bekerja sama dengan Syncore Indonesia yang diwakili oleh Bapak Niza Wibyana Tito selaku Tenaga Ahli Ekonomi dalam TA-IPCI.Berbeda dari sejumlah daerah lain yang masih dalam tahap persiapan menuju BLUD, Kota Cilegon telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Penetapan BLUD. Karena itu, pelatihan ini berfokus pada pemanfaatan fleksibilitas yang diberikan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan dengan langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan implementasi sistem keuangan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan memperkuat orientasi pelayanan publik di sektor pengelolaan sampah. Peserta pelatihan terdiri dari atas perwakilan lintas perangkat daerah, termasuk pimpinan dan jajaran DLH, pimpinan dan jajaran UPTD TPSA Bagendung, serta unsur lain dari lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Materi yang disampaikan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, Tenaga Ahli Ekonomi dari Syncore Indonesia dalam program TA-IPCI, mencakup pemahaman ruang fleksibilitas BLUD, pentingnya penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan, serta langkah-langkah teknis dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, peserta juga mempelajari studi kasus penerapan BLUD di sektor persampahan dari daerah lain sebagai referensi praktik baik.Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan berbasis kasus (case-based learning) digunakan agar peserta dapat memahami penerapan fleksibilitas BLUD dalam konteks nyata tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.Menurut Putri, selaku tim dari Syncore Indonesia, tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah perbedaan pemahaman antar-stakeholder dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem keuangan baru. Untuk menjawab hal itu, Bapak Niza Tito memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum dan prinsip akuntabilitas BLUD, sekaligus memandu peserta menyusun peta langkah implementasi yang sesuai dengan kondisi kelembagaan di Cilegon. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan UPTD TPSA Bagendung dapat semakin siap mengelola keuangannya secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik di bidang pengelolaan sampah.
Pada Tahun 2025, PT. Roda Pembangunan Jaya bersama Syncore Indonesia tengah melaksanakan proyek Implementasi Aplikasi Keuangan Developer Perumahan serta Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dilaksanakan di PT. Roda Pembangunan Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang efisien, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Proyek ini melibatkan bagian keuangan dan proyek dari PT. Roda Pembangunan Jaya serta tim konsultan dari Syncore Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui metode pendampingan yang intensif.Selain itu, penerapan SAAB diharapkan dapat membantu penyajian data keuangan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga perusahaan dapat memiliki laporan keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal melalui sistem yang berjalan secara real time dan efisien. Dengan ini perusahaan berupaya mengatasi permasalahan inefisiensi dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan perusahaan.Proyek ini bertujuan agar PT Roda Pembangunan Jaya dapat menyusun laporan keuangan serta menyediakan informasi keuangan yang relevan, lengkap, andal dan tepat waktu. Dengan penerapan sistem otomatis disampaikan untuk meminimalkan kendala PT Roda Pembangunan Jaya dalam menyusun laporan keuangan dapat diminimalkan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menjadikan acuan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Sebelum adanya pendampingan dari Syncore Indonesia, PT. Roda Pembangunan Jaya menghadapi tantangan terkait pencatatan dan pengakuan transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akuntansi. Kondisi tersebut menghambat proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan efisien. Oleh karena itu, pendampingan penyusunan laporan keuangan menggunakan SAAB menjadi solusi tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan ditemukan beberapa kendala di lapangan, salah satunya adalah penyesuaian kebijakan internal perusahaan agar selaras dengan penerapan sistem baru. Untuk mengatasi kendala tersebut Syncore Indonesia menerapkan pendekatan melalui asesmen, pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD). Melalui metode tersebut permasalahan dapat diidentifikasi dengan baik dan diselesaikan melalui solusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian melalui kolaborasi yang kuat kendala tersebut dapat diselesaikan secara bertahap.Syncore Indonesia memiliki metode pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut membuat implementasi sistem berjalan efektif karena setiap tahapan dibimbing hingga tersusunya laporan keuangan berbasis SAAB. Hasil dari kegiatan ini berpotensi diterapkan secara luas di berbagai sektor industri dengan kebutuhan serupa.Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal di lingkungan PT. Roda Pembangunan Jaya. Pendampingan ini dilakukan untuk menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan perusahaan. Upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan pengelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.Hasil dari pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya manusia serta mempercepat proses kerja. Selain itu penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan SAK akan memperkuat posisi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, PT Roda Pembangunan Jaya dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di industri properti.
Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Cimahi melaksanakan kegiatan penyusunan kajian kelayakan pada tahun 2023 dan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2024 dan akan menjadi puskeswan pertama di Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). dalam proses pendampingan perlu menyusun kajian kelayakan untuk menentukan apakah puskeswan layak dan berpotensi jika dikelola dengan sistem BLUD, hasil kajian tersebut menjadi dasar pengajuan BLUD puskeswan dengan mengajukan dokumen administrasi sebagai syarat pengajuan BLUD sesuai Permendagri 79 Tahun 2018.Kegiatan Kajian Kelayakan dan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD Puskeswan Kota Cimahi dilaksanakan sebagai bagian dari proses persiapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan ini menjadi penting karena untuk menerapkan BLUD, UPTD wajib memenuhi syarat teknis dan syarat administratif. Kajian kelayakan diperlukan untuk menilai kelayakan dari sisi layanan dan potensi keuangan, sedangkan penyusunan dokumen administratif menjadi dasar dalam proses penilaian kesiapan penerapan BLUD oleh pemerintah daerah.Puskeswan Cimahi menjadi puskeswan pertama di Indonesia yang akan menerapkan BLUD, sehingga proses ini memiliki arti penting sebagai model awal pengelolaan keuangan yang fleksibel di sektor kesehatan hewan. Dengan penerapan BLUD, Puskeswan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, pelayanan dan kebermanfaatan untuk masyarakat.Penyusunan kajian kelayakan dan dokumen administratif dilakukan oleh Syncore Indonesia melalui tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito M. Kom., MM., M. AK., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD, yang memiliki pengalaman luas dalam penyusunan dan implementasi BLUD di berbagai daerah. Dokumen yang disusun mencakup empat dokumen utama dan dua surat, yaitu: Dokumen Pola Tata Kelola, Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Proyeksi Keuangan, Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja dan Surat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit.Metode penyusunan dilakukan melalui pengumpulan data, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Proses ini dilakukan secara hybrid, menggabungkan kunjungan lapangan ke Cimahi dengan koordinasi rutin daring bersama dinas terkait dan pihak pemerintah daerah. Tantangan utama dalam proses penyusunan terletak pada keterbatasan referensi penerapan BLUD di sektor kesehatan hewan, karena belum ada contoh sebelumnya di Indonesia.Namun, tim Syncore berhasil menyesuaikan pendekatan dengan konteks layanan Puskeswan dan menyusun dokumen yang faktual, sesuai regulasi, dan relevan dengan karakteristik daerah.Setelah seluruh dokumen selesai disusun, Syncore juga mendampingi Puskeswan dalam proses penilaian oleh Tim Penilai BLUD Kota Cimahi. Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi sektor kesehatan hewan di Indonesia. Dengan keberhasilan Cimahi sebagai pelopor, penerapan BLUD diharapkan dapat diperluas ke Puskeswan di daerah lain, sehingga tata kelola layanan kesehatan hewan menjadi lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BLUD pada tanggal 26-28 Agustus 2024. Narasumber pelatihan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.KOM., M.M., M.AK., CAAT., selaku Pakar BLUD dari Syncore Indonesia yang telah berpengalaman dalam pendampingan dan penguatan tata kelola keuangan daerah.Kegiatan yang berlangsung di Hotel Unisi, Yogyakarta, ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, serta BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan, dan UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PSC 119). Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aturan, tata cara, dan tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja BLUD. Pelatihan dibuka dengan peninjauan kembali implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD. Materi diawali dengan alasan penerapan BLUD dan fleksibilitas yang diperoleh setelah menerapkannya setelah itu diminta untuk menginventarisasi bentuk fleksibilitas yang sudah dimanfaatkan masing-masing BLUD UPTD dan meninjau prosedur pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan, misalnya mengecek keberadaan peraturan kepala daerah yang mengatur fleksibilitas tersebut.Pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tahapan monitoring dan evaluasi kinerja, metode yang dapat digunakan, indikator penilaian, serta penyusunan laporan kinerja. Sebagai studi kasus, peserta juga mendapatkan pengalaman langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dan BLUD Puskesmas Kulonprogo mengenai metode dan tahapan yang telah diterapkan. Pelatihan disampaikan secara interaktif melalui kombinasi pemaparan materi dan diskusi terbuka. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam membahas berbagai persoalan implementasi monev di lingkungan BLUD kesehatan.Dalam pelaksanaan monev BLUD, tantangan yang dihadapi yaitu belum seimbangnya indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta belum adanya peraturan kepala daerah yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi BLUD. Melalui pelatihan ini, Syncore Indonesia membantu peserta memahami pentingnya penyusunan regulasi tersebut agar mekanisme monev dapat berjalan efektif dan terukur. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung secara lebih sistematis dan berkelanjutan, serta mendorong penetapan mekanisme monev dalam bentuk peraturan kepala daerah. Syncore Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan tata kelola BLUD yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Diharapkan hasil pelatihan ini dapat mendorong Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara lebih sistematis serta menyiapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaannya.
Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta menjadi salah satu diantara 11 puskesmas yang mengikuti pendampingan pra audit dari 1 Maret 2025 hingga 31 Februari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui online yang dihadiri oleh berbagai staf di 11 Puskesmas Kota Yogyakarta. Layanan ini didampingi oleh Tim Konsultan Syncore Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan lembaga kesehatan dalam menghadapi audit eksternal serta memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Pendampingan pra audit ini sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum audit resmi dilaksanakan. Program ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan dokumen keuangan, melakukan perbaikan potensi temuan awal, dan menyempurnakan sistem pencatatan laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Tim konsultan melakukan assessment awal, memeriksa kelengkapan dokumen laporan keuangan serta dokumen pendukung lainnya, menyusun catatan hasil tinjauan (review notes), dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak puskesmas. Hasil dari kegiatan ini untuk perbaikan internal puskesmas dalam menilai kewajaran laporan keuangan serta memberikan opini audit yang sesuai.Dengan adanya pendampingan program ini diharapkan Puskesmas Kota Yogyakarta dapat menemukan komitmen terhadap transparansi tata kelola layanan publik serta penyempurnaan sistem pencatatan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kabupaten Lembata, NTT – Pelatihan Dokumen Administratif Pra-BLUD RSUD Lewoleba diselenggarakan pada 1–4 Oktober 2024 di RSUD Lewoleba Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diselenggarakan oleh RSUD Lewoleba bekerja sama dengan Syncore Indonesia dengan menghadirkan narasumber yaitu Rivaldi Hanky Suryo Saputro S.E., M.Ak., CAAT dan diikuti oleh 34 peserta yang terdiri dari jajaran direksi, kepala bidang, serta tim internal BLUD rumah sakit. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Syncore Indonesia dalam percepatan transformasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Melalui metode in-house training, peserta dibimbing langsung oleh konsultan Syncore Indonesia agar memahami tata cara penyusunan dokumen yang tepat. Pelatihan ini berfokus pada penyusunan empat dokumen administratif Pra-BLUD dan dua surat sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yaitu Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Surat Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja, dan Surat Pernyataan Bersedia Diaudit. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya RSUD Lewoleba yang sejak awal tahun 2024 telah mempersiapkan pengajuan status BLUD. Upaya tersebut sempat tertunda karena pergantian kepala daerah, namun kini kembali dilanjutkan dengan pendampingan teknis yang lebih terarah. “Kami berharap melalui pelatihan ini RSUD Lewoleba dapat menyusun dokumen secara lengkap dan benar, sehingga pengajuan status BLUD bisa segera dilakukan tahun 2025,” ujar Rivaldi Hanky S. S., narasumber dari Syncore Indonesia.Selain penyusunan dokumen, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas manajemen dan memperjelas arah strategis pelayanan rumah sakit. Bapak Dominicus, selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Lewoleba, menyampaikan harapan agar hasil pelatihan dapat mempercepat proses usulan kepada Pemerintah Daerah. “Kami ingin agar bisa mendapatkan data secara lengkap dari keempat dokumen administratif BLUD dan dua surat pernyataan sesuai dengan Permendagri 79/2018 agar bisa segera diusulkan kepada Pemerintah Daerah di tahun 2025,” ungkapnya.Dengan tersusunnya dokumen administratif Pra-BLUD yang lengkap, RSUD Lewoleba diharapkan menjadi contoh transformasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Lembata. Harapan juga tertuju agar puskesmas-puskesmas di wilayah Lembata segera mengikuti langkah yang sama, memperkuat tata kelola layanan kesehatan berbasis BLUD yang transparan dan akuntabel.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
