Syncore Indonesia dipercaya oleh Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (UPT TPSA) Bagendung untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang berlangsung sejak September hingga Desember 2023 ini dilakukan melalui pendampingan dan kajian teknis oleh tim konsultan Syncore Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk menghasilkan struktur tarif layanan yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah.Proses penyusunan dilakukan oleh tim konsultan Syncore Indonesia dan melibatkan Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.Ak., CAAT. selaku tenaga ahli. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rencana UPT TPSA Bagendung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan. Sebelumnya, UPT TPSA Bagendung belum memiliki Perkada Tarif Layanan, sehingga diperlukan penyusunan tarif yang berbasis data dan analisis biaya agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.Untuk menghasilkan rumusan tarif yang akurat, tim konsultan Syncore Indonesia melaksanakan serangkaian tahapan kerja mulai dari pengumpulan data, survei lapangan, hingga wawancara mendalam dengan pihak terkait. Survei lapangan dan wawancara dilaksanakan secara langsung pada 5-6 September di UPT TPSA Bagendung. Setelah seluruh data terkumpul, tim konsultan melakukan analisis data dari data primer maupun sekunder, kemudian berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk finalisasi data sebelum disampaikan ke klien. Selama pelaksanaan proyek, tim konsultan Syncore Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidaklengkapan data pendukung yang dibutuhkan untuk menentukan unit layanan dan struktur biaya. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim konsultan Syncore Indonesia menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung dalam proses analisis. Pendekatan ini membantu mempercepat penyusunan tanpa mengurangi keakuratan hasil perhitungan.Koordinasi yang solid antara konsultan dan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek ini, selain itu keterlibatan pihak TPSA Bagendung juga memperlancar keberhasilan dalam penyusunan Perkada Tarif Layanan. Tim konsultan Syncore Indonesia berkoordinasi dengan klien untuk melengkapi kekurangan data yang ditemukan ketika proses penyusunan berlangsung. Melalui kerja sama tersebut, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai harapan.Dengan tersusunnya tarif layanan BLUD, UPT TPSA Bagendung kini memiliki dasar yang jelas untuk melaksanakan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah secara lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Hasil ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan serta memperkuat tata kelola layanan, sehingga pengelolaan sampah di daerah semakin profesional dan berdampak positif bagi masyarakat.
Syncore Indonesia menyusun Buku Kas Umum (BKU) tahun 2023 untuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) DKI Jakarta pada Januari hingga Februari 2024. Penyusunan dilakukan di Yogyakarta dengan koordinasi daring melalui Zoom serta dua kali pertemuan langsung untuk penyampaian hasil. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan BLU melalui digitalisasi pelaporan yang efisien dan akurat.BPPP belum memiliki sistem keuangan BLU yang terintegrasi secara digital. Syncore Indonesia kemudian menyediakan aplikasi Syncore e-BLU untuk membantu digitalisasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan BPPP. Melalui aplikasi tersebut, Syncore Indonesia menyusun BKU penerimaan dan pengeluaran berdasarkan data transaksi, BKU manual, rekening koran, serta rekap pendapatan dan belanja yang telah disahkan.Penyusunan BKU dilakukan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Digitalisasi pelaporan keuangan BLU melalui sistem aplikasi Syncore e-BLU ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan BPPP.Proses penyusunan diawali dengan observasi dan wawancara terkait kegiatan keuangan BPPP. Tim Konsultan Syncore Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi, rekening koran, dan laporan kegiatan guna memastikan keakuratan data. Setelah diverifikasi, seluruh data diinput ke sistem keuangan BLU menggunakan aplikasi Syncore e-BLU supaya laporan yang dihasilkan valid dan terukur.Konsultan Syncore Indonesia, Yuni Pratiwi, M.Ak., CAAT, menjelaskan bahwa BPPP belum memiliki sistem aplikasi khusus untuk BLU. Pendampingan dilakukan agar pencatatan penerimaan dan pengeluaran terdokumentasi dengan baik dan akurat. Selain itu, penyusunan juga mencakup pencatatan dana Rupiah Murni (RM) yang direalisasikan untuk mendukung operasional BPPP.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa BPPP berhasil menyusun Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan BKU pengeluaran BLU tahun 2023 secara lengkap dan sesuai standar. Dokumen tersebut mencakup seluruh penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas bendahara, rekening bank, serta saldo total pendapatan dan belanja. Melalui penerapan digitalisasi pelaporan BLU menggunakan aplikasi Syncore e-BLU, BPPP kini mampu memantau transaksi secara cepat dan akurat. Selain meningkatkan efektivitas pelaporan, digitalisasi ini juga memperkuat pengelolaan dana BLU secara optimal.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia menegaskan perannya sebagai pendamping BLU yang berkomitmen mendukung peningkatan tata kelola keuangan melalui digitalisasi pelaporan. Penerapan aplikasi Syncore e-BLU menjadi salah satu bentuk inovasi Syncore Indonesia dalam membantu satuan kerja BLU menyusun laporan keuangan yang akurat, efisien, dan transparan. Ke depannya, Syncore Indonesia akan terus memperkuat pelayanan pendampingan PPK BLU serta pemanfaatan aplikasi Syncore e-BLU untuk menciptakan tata kelola keuangan BLU yang profesional dan berkelanjutan.
Yogyakarta – Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Syncore Indonesia, Yogyakarta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketepatan sistem pelaporan keuangan BLUD melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem e-BLUD serta e-Billing secara terintegrasi.Asistensi ini menjadi bagian dari langkah strategis UPDB Kabupaten Tangerang dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan akuntabel. Selama kegiatan, Syncore Indonesia memberikan pendampingan teknis secara langsung serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem keuangan BLUD, termasuk optimalisasi fitur pelaporan dan integrasi data antar sistem.Berbagai hal penting dibahas dalam kegiatan ini, di antaranya penyesuaian data laporan keuangan, penyelarasan e-Billing, serta peningkatan fungsi dashboard agar mampu menampilkan informasi penyaluran dana berdasarkan kategori perorangan, kelompok, dan koperasi. Selain itu, dilakukan pula otomatisasi ID proposal, pembaruan data NIK, dan penyesuaian struktur data keuangan agar sistem pelaporan menjadi lebih akurat dan konsisten.Asistensi juga mencakup pengembangan modul survei digital dan tools analisis usaha yang sebelumnya masih berbasis Excel. Syncore Indonesia berencana mengintegrasikan seluruh proses survei ke dalam sistem e-BLUD agar tahapan verifikasi, unggah dokumen, hingga analisis hasil dapat dilakukan secara digital, cepat, dan transparan.Sebagian besar tindak lanjut hasil asistensi telah diselesaikan hingga 3 Oktober 2025, termasuk pembaruan sistem, penyesuaian laporan, serta peningkatan fitur e-Billing. Adapun beberapa pengembangan lanjutan seperti digitalisasi tools survei dan pembaruan data master masih dalam proses penyempurnaan.Melalui kegiatan ini, pengelolaan keuangan di lingkungan UPDB Kabupaten Tangerang diharapkan semakin transparan, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan asistensi ini juga menjadi bukti komitmen Syncore Indonesia dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD di seluruh Indonesia. Melalui pendampingan dan inovasi teknologi, Syncore berupaya menghadirkan sistem keuangan daerah yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Yogyakarta – BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dengan pendampingan Syncore Indonesia melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dilakukan secara daring. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 September 2023 hingga 30 Agustus 2025 ini menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun. Pendampingan ini dirancang untuk membantu BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dalam memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan penting. Kegiatan dimulai dari assessment dan penyusunan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kerangka acuan kerja. Selanjutnya, dilakukan coaching selama dua hari untuk pemahaman dasar laporan keuangan, diikuti pengumpulan dokumen keuangan dan setup software SAAB. Selain itu, review laporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Seluruh proses dilakukan daring melalui platform Zoom Meeting, Telepon, WhatsApp, dan Email, sehingga fleksibel dan efisien bagi seluruh peserta.Software SAAB yang dikembangkan Syncore Indonesia memiliki berbagai modul utama, seperti dashboard, pencatatan uang masuk dan keluar, akuntansi, serta laporan keuangan lengkap, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Fitur ini mempermudah pengguna mencatat transaksi, mengelola data, dan menghasilkan laporan yang sesuai standar.Melalui kerja sama ini, BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal yang mampu meningkatkan efisiensi SDM dan waktu, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai. Implementasi SAAB juga menjadi langkah strategis menuju digitalisasi sistem keuangan desa secara berkelanjutan. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, BUM Desa, dan lembaga publik lainnya dalam mengembangkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berbasis teknologi.
Yogyakarta – BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dengan pendampingan Syncore Indonesia melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis (SAAB) yang dilakukan secara daring. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 September 2023 hingga 30 Agustus 2025 ini menghadirkan narasumber dari Konsultan Syncore Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun. Pendampingan ini dirancang untuk membantu BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun dalam memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan penting. Kegiatan dimulai dari assessment dan penyusunan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kerangka acuan kerja. Selanjutnya, dilakukan coaching selama dua hari untuk pemahaman dasar laporan keuangan, diikuti pengumpulan dokumen keuangan dan setup software SAAB. Selain itu, review laporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Seluruh proses dilakukan daring melalui platform Zoom Meeting, Telepon, WhatsApp, dan Email, sehingga fleksibel dan efisien bagi seluruh peserta.Software SAAB yang dikembangkan Syncore Indonesia memiliki berbagai modul utama, seperti dashboard, pencatatan uang masuk dan keluar, akuntansi, serta laporan keuangan lengkap, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas. Fitur ini mempermudah pengguna mencatat transaksi, mengelola data, dan menghasilkan laporan yang sesuai standar.Melalui kerja sama ini, BUM Desa Rukun Sejahtera Manyar Sidorukun diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang ideal yang mampu meningkatkan efisiensi SDM dan waktu, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai. Implementasi SAAB juga menjadi langkah strategis menuju digitalisasi sistem keuangan desa secara berkelanjutan. Syncore Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah, BUM Desa, dan lembaga publik lainnya dalam mengembangkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berbasis teknologi.
Syncore Indonesia melakukan pendampingan audit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Kota Yogyakarta pada 1 Februari - 31 Maret 2025, untuk menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebelum audit berlangsung. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara online zoom meeting sedangkan pengambilan data assesmen awal dilakukan secara tatap muka di RSUD Pratama Kota Yogyakarta. Pendampingan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan regulasi pemerintah yang mewajibkan instansi layanan publik diaudit secara independen dengan metode verifikasi laporan keuangan.Tujuan dari pendampingan audit yang dilakukan oleh tim Konsultan Syncore yaitu pertama, RSUD lebih siap dalam menghadapi audit eksternal dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian laporan keuangan. Kedua, untuk memitigasi resiko atau meminimalkan adanya potensi salah saji. Ketiga, sebagai bentuk komitmen dari masing-masing instansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar yang ditetapkan.Syncore menerapkan metodologi based on process yang mengandalkan kelengkapan dokumen keuangan dengan dokumen pendukung dan pengecekan atau telaah angka antara laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan dipastikan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendampingan audit ini menghasilkan dokumen rekomendasi atau review notes yang menjadi acuan perbaikan RSUD Pratama Kota Yogyakarta.Kendala atau tantangan dalam pendampingan persiapan audit ini adalah ketidaksesuaian dari sisi format laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung yang belum terpenuhi. Sehingga diperlukan kesiapan yang matang dari RSUD Pratama Kota Yogyakarta dalam menyiapkan seluruh dokumen dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pendampingan persiapan audit ini menunjukan komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana kesehatan dan penguatan tata kelola layanan publik oleh pemerintah Kota Yogyakarta.Dalam proses pendampingan persiapan audit RSUD Pratama Kota Yogyakarta berjalan lancar berkat koordinasi efektif antara tim konsultan Syncore dan pihak RSUD Pratama Kota Yogyakarta. Koordinasi berlangsung baik secara tatap muka maupun melalui zoom meeting. Sehingga dokumen yang dibutuhkan RSUD Pratama Kota Yogyakarta untuk persiapan audit dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.
Surakarta, 16 Oktober 2024 — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta bekerja sama dengan Syncore Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Gedung BPKAD Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Pasar Kliwon. Melalui kegiatan ini, BPKAD Kota Surakarta diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan daerah agar mampu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.Kegiatan Bimtek dihadiri oleh perwakilan dari 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kota Surakarta, yang terdiri atas 17 puskesmas, dua rumah sakit umum daerah (RSUD), satu UPTD Solo Technopark, serta satu UPTD Transportasi. Melalui kolaborasi dengan Syncore Indonesia, kegiatan ini memfokuskan pembahasan pada review Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Murni, RBA Perubahan, Pergeseran Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Triwulan III Tahun 2024.Sebagai mitra pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah, Syncore Indonesia menghadirkan Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., selaku narasumber dari Tim Syncore BLUD. Beliau memberikan arahan teknis mengenai tata cara input data keuangan melalui sistem aplikasi Syncore e-BLUD, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara RBA dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pencatatan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan rekening koran dan Buku Kas Umum (BKU) manual. Selama sesi berlangsung, peserta melakukan pengecekan langsung terhadap data masing-masing UPTD untuk memastikan setiap proses pelaporan keuangan telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan standar PPK BLUD yang berlaku di pemerintah daerah.Kegiatan berlangsung secara interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi langsung terkait permasalahan teknis seperti histori pergeseran anggaran, pengesahan perubahan RBA, hingga pencatatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Narasumber menjelaskan bahwa sistem telah menyediakan fitur histori untuk memantau pergeseran per rekening, dan dokumentasi berita acara tetap perlu dibuat secara offline sebagai bukti administrasi. “Melalui sistem ini, kami berupaya membantu setiap UPTD agar lebih mudah melakukan penelusuran data keuangan dan memastikan setiap perubahan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Yuni Pratiwi, S.Ak., M.Ak., narasumber dari Tim Konsultan Syncore Indonesia.Melalui Bimtek ini, BPKAD Kota Surakarta berupaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penerapan PPK BLUD. Dalam kegiatan ini, Syncore Indonesia memberikan pendampingan menyeluruh dengan memanfaatkan fasilitas tools sistem aplikasi Syncore e-BLUD, yang membantu setiap UPTD memahami siklus keuangan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pelaporan akhir. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses validasi data dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.Usai kegiatan, BPKAD Kota Surakarta mendorong seluruh UPTD untuk segera menyesuaikan hasil review di sistem Syncore e-BLUD. Penyesuaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta memastikan pelaporan keuangan setiap UPTD siap untuk dikonsolidasikan di tingkat SKPD sesuai dengan pagu anggaran yang disahkan. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Syncore Indonesia dalam PPK BLUD untuk UPTD BLUD di seluruh Indonesia, BPKAD Kota Surakarta menegaskan komitmen terhadap PPK BLUD yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai wujud nyata dalam memperkuat implementasi PPK BLUD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Pada tahun 2024, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan diikuti oleh empat perwakilan RSKGM Kota Bandung yang terdiri dari Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Layanan, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Kepala Bidang Seksi Non Medis. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk membantu RSKGM dalam menyusun dokumen Renstra yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Pelatihan dilaksanakan untuk mendukung RSKGM Kota Bandung dalam menyusun dokumen Renstra agar sejalan dengan dokumen Renstra dinas. Selain itu, pelatihan ini penting dilakukan karena terdapat tantangan yang dihadapi oleh RSKGM Kota Bandung dengan adanya pergantian kepala daerah. Pada momen ini, pergantian kepala daerah menjadi alasan bagi RSKGM Kota Bandung untuk memperbarui dokumen renstra agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan terkait. Dalam memberikan pelatihan, Syncore Indonesia menerapkan metode pelatihan komprehensif agar menghasilkan dokumen renstra yang dapat diimplementasikan secara optimal. Selama pelatihan berlangsung, peserta diberikan materi, template dokumen renstra, serta penjelasan alur penyusunan dokumen renstra tersebut. Konsultan Syncore juga melakukan review terhadap hasil dokumen yang disusun oleh klien untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Syncore Indonesia yaitu Siti Nur Maryanti S.E., CAAT., yang berperan dalam penyampaian materi serta pendampingan praktik penyusunan dokumen Renstra. Keterlibatan narasumber mampu membantu peserta dalam memahami isi dokumen maupun penerapan praktik dalam penyusunan dokumen Renstra BLUD. Dengan demikian, rumah sakit dapat memiliki rencana yang terukur dan terstruktur dalam mengembangkan layanan serta memperluas praktik bisnis yang sehat. Hasil kegiatan ini berpotensi memberikan manfaat bagi RSKGM Kota Bandung, tetapi juga menjadi contoh bagi BLUD lainnya dalam menyusun dokumen Renstra yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi. Pendekatan komprehensif yang diterapkan Syncore Indonesia diharapkan dapat memperkuat kapasitas perencanaan strategis di sektor publik sehingga setiap BLUD mampu mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Syncore Indonesia dipercaya oleh Praja Samin Surosentiko Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora untuk menjadi mitra narasumber dalam pelatihan pengelolaan BUM Desa Kecamatan Jepon. Kegiatan ini diselenggarakan pada 5 Oktober 2024 di Best City Hotel Yogyakarta. Sebanyak 48 peserta turut hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari ketua, pengurus BUM Desa, serta perangkat desa dari seluruh desa di Kecamatan Jepon.Pelatihan pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Jepon merupakan bentuk komitmen untuk mendorong BUM Desa menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi pengurus BUM Desa serta perangkat desa, dalam mengelola BUM Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting agar BUM Desa dapat mandiri dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.Materi pelatihan disampaikan oleh Widodo Prasetyo Utomo S.Ak., atau yang akrab disapa Pras, selaku konsultan Syncore Indonesia. Pras mengajak peserta melalui topik bertajuk “Filosofi, Revitalisasi, dan tata kelola Kelembagaan BUM Desa Pasca PP Nomor 11 Tahun 2021” untuk memahami kembali peran strategis BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola, kolaborasi antar pihak, serta kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi serta dinamika pembangunan desa.Selain Pras, Maulana Rizka Mahendra dari Syncore Indonesia turut memandu sesi diskusi yang bersifat interaktif. Peserta diajak berdiskusi tentang kondisi nyata yang dialami BUM Desa di Kecamatan Jepon dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha desa. Melalui pendekatan diskusi dan studi kasus, peserta didorong untuk menciptakan strategi pengembangan BUM Desa yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, BUM Desa di Kecamatan Jepon diharapkan mampu memperkuat kelembagaan dan tata kelolanya, serta bertransformasi menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan inovatif. Peningkatan kapasitas pengurus dan perangkat desa menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
