ARTIKEL

Artikel
Syncore Indonesia

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurut Peraturan Pemerintah 65 / 2005 tentang pedomam penyusunan dan penerapanSPM, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. (pasal 1 ketentuan umum)Menurut PermendagriNo. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, susunan SPM memuat antara lain:BAB I PENDAHULUAN Latar BelakangDasar HukumKebijakan UmumArah Kebijakan BAB II PENERAPANDANPENCAPAIANSTANDAR PELAYANANMINIMAL Pelayanan Kesehatan DasarPelayanan Kesehatan RujukanPenyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan PenyakitPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat BAB III PROGRAMDANKEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.BAB IV PENUTUP KesimpulanSaran/Rekomendasi LAMPIRAN Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Setelah dokumen RSB selesai disusun, apa langkah selanjutnya?

Setelah dokumen RSB selesai disusun, apa langkah selanjutnya?

Business Plan merupakan dokumen organisasi, terutama untuk kepentingan fihak eksternal (pihak perbankan, Investor dll), Business Plan tersebut berisi:1. Renstra2. Skenario Perkembangan Usaha 5-10 tahun ke depan3. Proyeksi Keuangan 5-10 tahun ke depan4. Asumsi yang digunakan Setelah dokumen renstra selesai, maka perlu menyusun:1.Skenario Perkembangan Usaha (Dalam 5-10 tahun ke depan)a. Kapasitas dan produk pelayanan yang akan dikembangan dalam 5-10 tahun yang akan datangb. Alat dan Fasilitas yang akan disediakan, sesuai dengan kapasitas dan produk yang akan dikembangkanc. Tenaga yang akan direkrut, sesuai dengan produk yang akan dikembangkan,d. Tarif yang diberlakukan, setiap jenis pelayanan dan setiap kelas pelayanane. Tambahan gedung (bila ada), sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. 2.Proyeksi Keuangan (Dalam 5-10 tahun ke depan)a. Proyeksi produksi per unit kerja (Target kunjungan, BOR, LOS, tahun pertama)b. Proyeksi pendapatan per unit kerja dan pendapatan total Puskesmas (Kunjungan X Tarif)c. Proyeksi biaya investasid. Proyeksi biaya operasional tahun pertama (“Uji Coba”)f.Proyeksi beban per unit kerjag. Proyeksi beban total Puskesmash. Analisis Laba-Rugii.Analisis Cash-Flowj.Analisis NPV (Net Present Value)k. Analisis BEP (Break Even Point) 3.Asumsi yang Digunakana. Sumber Pembiayaanb. Struktur Modalc. Periode Peminjamand. Bunga Pinjamane. Perubahan Tarif selama 5-10 tahun ke depanf.Perubahan Tingkat Gajig. Target Kenaikan Kinerja Produksi (Pelayanan)h. Target Kenaikan Kinerja KeuanganTahap akhir adalah menggabungkan dokumen renstra dengan hasil penyusunan skenario pengembangan dan proyeksi keuangan, menjadi sebuah dokumen Business Plan. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah)

BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah)

BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja SKPDyang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersumber dari beberapa jenis, antara lain:Jasa layanan Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.HibahHibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.Hasil kerjasama dengan pihak lainHasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.APBDPendapatan bersumber dari APBD merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. APBNPendapatan bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.Lain-lain pendapatan BLUD yang sahLain-lain Pendapatan BLUD yang sah: hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan , jasa giro dll.Biaya Badan Layanan Umum Daerah(BLUD)Biaya BLUD dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya operasional dan biaya non operasional.Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Biaya operasional seperti pelayanan, umum dan administrasi.Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya administrasi non-operasional seperti bunga, administrasi bank, kerugian penjualan asset tetap, kerugiaan penurunan nilai. Pengintegrasian Pendapatan dan Belanja BLUDSistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD adalah dalam rangka melakukan pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD yang terdiri dari Laporan Pendapatan, Laporan Biaya, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas BLUD oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap bulannya.Pihak terkait antara lain:?SKPD/BLUD?SKPKD/Biro Keuangana. Bagian Perbendaharaanb. Bagian Akuntansi Alur ProsedurPengajuan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD1. SKPD/BLUD menyampaikan SP3B BLUD sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ BLUD) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, Laporan Pendapatan, Laporan Biaya, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas kepada Kepala Biro Keuangan. 2. Bagian Akuntansi melakukan verifikasi dan memeriksa semua kelengkapan pengajuan SP3B BLUD. 3. Setelah lengkap dan benar, Bagian Akuntansi meneruskan pengajuan tersebut kepada Bagian Perbendaharaan. 4. Bagian Perbendaharaan selaku Kuasa BUD selanjutnya menerbitkan SP2B BLUD sebanyak 4 (empat) rangkap, dan mendistribusi : a. Lembar 1 kepada SKPD/BLUD; b. Lembar 2 kepada Bagian Akuntansi; c. Lembar 3 dan 4 sebagai Arsip di Bagian Perbendaharaan. 5. Bagian Akuntansi melakukan pencatatan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

BUMDes - Pembentukan BUMDes

BUMDes - Pembentukan BUMDes

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus berbadan hukum.Sesuai amanat UU Desa No 6/2014 setiap desa perlu membentuk BUMDES, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selanjutnya Kementrian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal telah menerbitkan Peraturan Menteri No4/2015 tentang BUMDES. Menyambut hal tersebut Pemerintah Daerah seharusnya juga sudah menerbitkan Perda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun demikian dari sekian banyak desa, belum banyak yang sudah mendirikan BUMDES. Bagi desa yang sudah mendirikan BUMDES pun banyak yang kondisinya kurang baik. Kami dari SYNCORE Indonesia yaitu lembaga profesional yang membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan kinerja khususnya pengelolaan keuangan dan menciptakan terobosan lewat penguatan system berbasis teknologi informasi. Kami telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan, pendampingan dan implementasi software Pengelolaan Keuangan. A. Tujuan Pelatihan1. Memahami konsep bisnis dasar untuk pengelolaan BUMDES1.Mampu memilih unit usaha bisnis untuk BUMDES2.MenyusunAD/ART BUMDES dan Rancangan PERDES BUMDES3.Memahami manajemen dan tata kelola BUMDES4.Menyusun struktur organisasi dan job desk B. Program Pembentukan BUMDES1.Pemetaan potensi dan penentuan jenis usaha 2.Pendampingan penyusunan AD/ART, RAPERDES dan AKTA3.Pendampingan penyusunan tata kelola BUMDES C. Sasaran Peserta1.Pimpinan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)2.Pimpinan BPMPD tingkat kabupaten3.Pendamping desa tingkat kecamatan 4.Pimpinan desa (lurah)5.Pejabat desa6.Warga setempat D. Kurikulum Pembentukan BUMDES 1. Tata Kelola BUMDES 1.1 Memahami tata kelola yang baik 1.2 Memahami fungsi, tugas dan wewenang pemilik1.3 Memahami fungsi, tugas dan wewenang pengawas1.4 Memahami fungsi, tugas dan wewenang pengelola 1.5 Menyusun struktur organisasi dan job desk 2. Sistem Manejemen Modern BUMDES2.1 Mengenalkan sistem PDCA2.2 Mengenalkan fungsi-fungsi manajemen 2.3 Merancang strategi2.4 Membangun sistem manajemen yang baik 3. Membangun Sistem Perencanaan yang Baik3.1 Memahami anggaran berbasis kinerja3.2 Membuat proyeksi pendapatan3.3 Melakukan seting pagu 3.4 Merancang program dan kegiatan 3.5 Menyusun rencana anggaran biaya kegiatan3.6 Menyusun rencana bisnis dan anggaran3.7 Praktek penganggaran dengan Software SYNCORE BUMDES 4. Membangun Sistem Pelaksanaan yang baik 4.1 Memahami proses bisnis4.2 Menyusun SOP sederhana4.3 Menyusun sistem pencairan anggaran 4.4 Praktek penatausahaan dengan Software SYNCORE BUMDES 5. Membangun Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban5.1 Memahami konsep akuntabilitas dan tata kelola yang baik5.2 Membangun sistem pertanggungjawaban5.3 Membangun sistem pelaporan 5.4 Membangun sistem evaluasi kinerja 5.5 Membangun sistem evaluasi keuangan 5.6 Praktek pelaporan keuangan dengan Software SYNCORE BUMDES E. Keunggulan Pelatihan 1.Materi dikembangkan dari pengalaman lapangan dalam pendampingan pembentukan dan penguatan BUMDES 2.Pelatihan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa, sehingga lebih banyak ke simulasi, praktek dan diskusi 3.Pelatihan dilengkapi dengan Software SYNCORE BUMDES untuk membantu pengelola BUMDES dalam mengelola keuangan BUMDES mulai dari perencanaan, pencairan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. F. Profil NarasumberBapak Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.CADosen FE UMY, Konsultan Syncore Consulting, Narasumber Bumdes.id Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdesDownload materi terlengkap tentang BUMDES dihttp://bumdes.id/downloads/KontakKonsultasi Rudy SyncoreCP 081-2299-111-97 /Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.bumdes.id

Software E-SPI untuk Audit Berbasis Resiko

Software E-SPI untuk Audit Berbasis Resiko

Sekilas mengenai software e-SPI. Apa itu Software e-SPI dan digunakan untuk apa? Software e-SPI adalah software yang dapat membantu auditor dalam menyarankan bentuk-bentuk pengujian substantif, analitis dan uji pengendalian yang harus diambil dalam suatu tingkat risiko tertentu. Kombinasi dari berbagai bentuk pengujian tersebut diharapkan akan dapat menurunkan tingkat resiko ke tingkat yang dapat diterima. e-SPI memiliki beberapa level akses pengguna yaitu Project Leader, Project Manager, Senior Auditor dan Junior Auditor. Lewat pengaturan peran tersebut diharapkan project-project audit bisa diselesaikan secara efisien. Inilah sepengal cerita tentang pelatihan e-SPIPagi di Jogja masih cerah, jarum jam menunjukan 9 pagi, hari ini akan dilaksanakan acara pelatihan e-SPI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu universitas islam yang ada di Yogyakarta. Peserta terlihat sudah ada di ruang pelatihan dan siap untuk mengikuti acara, peserta terdiri dari dosen dan asisten dosen. Tidak selang berapa lama, Bapak Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.CA, selaku narasumber datang ke ruang pelatihan, acarapun siap untuk di mulai. Pada sesi pertama, Bapak Rudy memaparkan materi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan mahasiswa dalam audit mengunakan e-SPI kepada dosen-dosen dan asisten audit UMY. Selanjutnya beliau menjelaskan pengunaan software aplikasi e-SPI yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan audit. Dalam Praktikum Audit menggunakan eSPI mahasiswa diharap mampu menganalisis dari segi independensi maupun integritas dari profile dan ilustrasi yang ada. Di sini mahasiswa langsung praktek menggunakan software e-SPI. Mereka diminta untuk mengidentifikasi resiko.Identifikasi risiko dilakukan dengan menentukan proses bisnis kemudian menentukan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian mahasiswa harus menetukan akun mana yang beresiko. Langkah Selanjutnya mahasiswa akan mengukur resiko yang telah dipilih dengan memberikan score. Dimana hasil dari scoring dapat diketahui resiko klien apakah beresiko (High), Sedang (M) atau Rendah (L). Selesainya pengukuran resiko mahasiswa harus menyusun memo. Kemudian mahasiswa diminta untuk menghitung materialitas dari laba sebelum pajak kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis mengenai materialitas tingkat laporan keuangan, tingkat saldo dan tingkat transaksi. Dari Materialitas mahasiswa harus menyusun program audit yang sesuai dengan alur dan section yang dipilih. Berikutnya pada Apikasi eSPI terdapat Uji Pengendalian. Namun mahasiswa tidak perlu melakukan uji pengendalian. Langsung saja melakukan Uji Substantif. Dalam hal ini, kasus akan dirubah menjadi angka yang material sehingga mahasiswa di harap mampu memberikan memo dan melakukan jurnal penyesuaian.Selanjutnya dilakukan uji analitis, mahasiswa harus membuat memo berdasarkan data yang telah mereka input. Terakhir adalah melihat laporan audit.Dari praktek dengan menggunakan software e-SPI tersebut, peserta terlihat antusias. Software e-SPI karya SYNCORE ini, kini telah di tunggu oleh 400 mahasiswa yang ada di UMY yang di harapkan dapat membantu proses andit yang berbasis resiko. Software e-SPIDapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Pelatihan Software e-SPI Audit Berbasis Resiko di UMY

Pelatihan Software e-SPI Audit Berbasis Resiko di UMY

Sekilas mengenai software e-SPI. Apa itu Software e-SPI dan digunakan untuk apa? Software e-SPI adalah software yang dapat membantu auditor dalam menyarankan bentuk-bentuk pengujian substantif, analitis dan uji pengendalian yang harus diambil dalam suatu tingkat risiko tertentu. Kombinasi dari berbagai bentuk pengujian tersebut diharapkan akan dapat menurunkan tingkat resiko ke tingkat yang dapat diterima. e-SPI memiliki beberapa level akses pengguna yaitu Project Leader, Project Manager, Senior Auditor dan Junior Auditor. Lewat pengaturan peran tersebut diharapkan project-project audit bisa diselesaikan secara efisien. Inilah sepengal cerita tentang pelatihan e-SPIPagi di Jogja masih cerah, jarum jam menunjukan 9 pagi, hari ini akan dilaksanakan acara pelatihan e-SPI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu universitas islam yang ada di Yogyakarta. Peserta terlihat sudah ada di ruang pelatihan dan siap untuk mengikuti acara, peserta terdiri dari dosen dan asisten dosen. Tidak selang berapa lama, Bapak Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.CA, selaku narasumber datang ke ruang pelatihan, acarapun siap untuk di mulai. Pada sesi pertama, Bapak Rudy memaparkan materi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan mahasiswa dalam audit mengunakan e-SPI kepada dosen-dosen dan asisten audit UMY. Selanjutnya beliau menjelaskan pengunaan software aplikasi e-SPI yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan audit. Dalam Praktikum Audit menggunakan eSPI mahasiswa diharap mampu menganalisis dari segi independensi maupun integritas dari profile dan ilustrasi yang ada. Di sini mahasiswa langsung praktek menggunakan software e-SPI. Mereka diminta untuk mengidentifikasi resiko.Identifikasi risiko dilakukan dengan menentukan proses bisnis kemudian menentukan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian mahasiswa harus menetukan akun mana yang beresiko. Langkah Selanjutnya mahasiswa akan mengukur resiko yang telah dipilih dengan memberikan score. Dimana hasil dari scoring dapat diketahui resiko klien apakah beresiko (High), Sedang (M) atau Rendah (L). Selesainya pengukuran resiko mahasiswa harus menyusun memo. Kemudian mahasiswa diminta untuk menghitung materialitas dari laba sebelum pajak kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis mengenai materialitas tingkat laporan keuangan, tingkat saldo dan tingkat transaksi. Dari Materialitas mahasiswa harus menyusun program audit yang sesuai dengan alur dan section yang dipilih. Berikutnya pada Apikasi eSPI terdapat Uji Pengendalian. Namun mahasiswa tidak perlu melakukan uji pengendalian. Langsung saja melakukan Uji Substantif. Dalam hal ini, kasus akan dirubah menjadi angka yang material sehingga mahasiswa di harap mampu memberikan memo dan melakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya dilakukan uji analitis, mahasiswa harus membuat memo berdasarkan data yang telah mereka input. Terakhir adalah melihat laporan audit.Dari praktek dengan menggunakan software e-SPI tersebut, peserta terlihat antusias. Software e-SPI karya SYNCORE ini, kini telah di tunggu oleh 400 mahasiswa yang ada di UMY yang di harapkan dapat membantu proses andit yang berbasis resiko. Software e-SPIDapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Audit Resiko Mengunakan Aplikasi Software e-SPI

Audit Resiko Mengunakan Aplikasi Software e-SPI

Sekilas mengenai software e-SPI. Apa itu Software e-SPI dan digunakan untuk apa? Software e-SPI adalah software yang dapat membantu auditor dalam menyarankan bentuk-bentuk pengujian substantif, analitis dan uji pengendalian yang harus diambil dalam suatu tingkat risiko tertentu. Kombinasi dari berbagai bentuk pengujian tersebut diharapkan akan dapat menurunkan tingkat resiko ke tingkat yang dapat diterima. e-SPI memiliki beberapa level akses pengguna yaitu Project Leader, Project Manager, Senior Auditor dan Junior Auditor. Lewat pengaturan peran tersebut diharapkan project-project audit bisa diselesaikan secara efisien. Inilah sepengal cerita tentang pelatihan e-SPIPagi di Jogja masih cerah, jarum jam menunjukan 9 pagi, hari ini akan dilaksanakan acara pelatihan e-SPI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu universitas islam yang ada di Yogyakarta. Peserta terlihat sudah ada di ruang pelatihan dan siap untuk mengikuti acara, peserta terdiri dari dosen dan asisten dosen. Tidak selang berapa lama, Bapak Rudy Suryanto, SE.,M.Acc.,Ak.CA, selaku narasumber datang ke ruang pelatihan, acarapun siap untuk di mulai. Pada sesi pertama, Bapak Rudy memaparkan materi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan mahasiswa dalam audit mengunakan e-SPI kepada dosen-dosen dan asisten audit UMY. Selanjutnya beliau menjelaskan pengunaan software aplikasi e-SPI yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan audit. Dalam Praktikum Audit menggunakan eSPI mahasiswa diharap mampu menganalisis dari segi independensi maupun integritas dari profile dan ilustrasi yang ada. Di sini mahasiswa langsung praktek menggunakan software e-SPI. Mereka diminta untuk mengidentifikasi resiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan menentukan proses bisnis kemudian menentukan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian mahasiswa harus menetukan akun mana yang beresiko. Langkah Selanjutnya mahasiswa akan mengukur resiko yang telah dipilih dengan memberikan score. Dimana hasil dari scoring dapat diketahui resiko klien apakah beresiko (High), Sedang (M) atau Rendah (L). Selesainya pengukuran resiko mahasiswa harus menyusun memo. Kemudian mahasiswa diminta untuk menghitung materialitas dari laba sebelum pajak kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis mengenai materialitas tingkat laporan keuangan, tingkat saldo dan tingkat transaksi. Dari Materialitas mahasiswa harus menyusun program audit yang sesuai dengan alur dan section yang dipilih. Berikutnya pada Apikasi eSPI terdapat Uji Pengendalian. Namun mahasiswa tidak perlu melakukan uji pengendalian. Langsung saja melakukan Uji Substantif. Dalam hal ini, kasus akan dirubah menjadi angka yang material sehingga mahasiswa di harap mampu memberikan memo dan melakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya dilakukan uji analitis, mahasiswa harus membuat memo berdasarkan data yang telah mereka input. Terakhir adalah melihat laporan audit.Dari praktek dengan menggunakan software e-SPI tersebut, peserta terlihat antusias. Software e-SPI karya SYNCORE ini, kini telah di tunggu oleh 400 mahasiswa yang ada di UMY yang di harapkan dapat membantu proses andit yang berbasis resiko. Software e-SPIDapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBA – Dinkes Kab. Boyolali

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBA – Dinkes Kab. Boyolali

PT. Syncore Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan pelatihan yang bertemakan “Pelatihan Penyusunan RBA & Laporan Keuangan SAK Dinkes Boyolali” yang sebelumnya pernah diselenggarakan SYNCORE dengan pelatihan yang sama dari instansi Dinkes Kab. Garut yang ikuti oleh 74 peserta dari 32 Puskesmas.Pada kesempatan ini, Pelatihan Dinkes Boyolali ini diselenggarakan di Ki Pengging Ballroom Hotel Gambir Anom Solo selama 2 hari dari tanggal 20-21 Oktober 2016. Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh puskesmas di seluruh Kabupaten Boyolali sebanyak 132 peserta dari 29 Puskesmas yang terdiri dari kepala puskesmas, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pejabat lainya. Peserta puskesmas tersebut antara lain adalah 1.Puskesmas Ampel II2.Puskesmas Andong3.Puskesmas Banyudono II4.Puskesmas Boyolali I5.Puskesmas Boyolali II6.Puskesmas Boyolali III7.Puskesmas Cepogo8.Puskesmas Karang Gede9.Puskesmas Kemusu I10.Puskesmas Klego II11.Puskesmas Mojosongo12.Puskesmas Musuk I13.Puskesmas Sawit I14.Puskesmas Selo15.Puskesmas Wonosegoro I16.Puskesmas Wonosegoro II17.UPTD Puskesmas Ampel 118.UPTD Puskesmas Banyudono I19.UPTD Puskesmas Juwangi20.UPTD Puskesmas Kemusu II21.UPTD Puskesmas Klego I22.UPTD Puskesmas Musuk II23.UPTD Puskesmas Ngemplak24.UPTD Puskesmas Nogosari25.UPTD Puskesmas Sambi I26.UPTD Puskesmas Sambi II27.UPTD Puskesmas Simo28.UPTD Puskesmas Teras29.Puskesmas Sawit IIPelatihan di narasumberi oleh akademisi BLUD sekaligus Dosen, Bapak Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak dan Direktur PT. Syncore Indonesia sekaligus akademisi BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, S. Kom. Acara dibuka oleh Sekertaris DPPKAD Kab Boyolali, Purnawan Raharjo, S.Pd, MM dan Kepala Dinas Kabupaten Boyolali, dr. Ratri Salasatul Survivatina, MPA. Sesi Pertama - Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBAPada sesi pertama, Bapak Rudy menyampikan materi mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBA. Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS. Mengapa harus BLUD? Pertama adalah untuk keamanan kinerja. BLUD adalah pengelolaan keuangan yang paling aman. Pada saat ini terjadi perubahan bahwa puskesmas akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Kedua adalah dikarenakan harus ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Terkadang muncul pertanyaan mana yang lebih dulu dilakukan, apakah BLUD atau akreditasi? Apabila puskesmas sudah berbentuk BLUD maka akan lebih mudah dalam mendukung standar yang diperlukan di dalam akreditasi. Apabila puskesmas sudah mampu menyusun Rencana Bisnis & Anggaran(RBA), Standat Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standard Operating Procedure (SOP) maka sistem manajemen puskesmas sudah dilakukan dengan baik. Kendala besar puskesmas hingga saat ini berada pada pengelolaan keuangan dan manajemen. Sehingga dengan adanya BLUD maka akan sangat membantu.Berikut petikan tanya jawab peserta dan pemateri SOP apa saja yang harus segera disusun dalam pengelolaan BLUD?SOP pengelolaan kas, SOP pengelolaan piutang, SOP pengelolaan utang, SOP pengadaan barang dan jasa, SOP pengelolaan barang inventaris. Bagaimana mekanisme penggantian pejabat teknis maupun keuangan?Yang bertugas untuk mengajukan pejabat adalah pemimpin BLUD. Sedangkan yang bertugas menetapkan dengan SK adalah pemilik yaitu bupati jadi apabila ada pergantian dengan mengusulkan nama pejabat sehingga akan dikeluarkan SK dari Bupati. Sesi Kedua - Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)Pada sesi kedua, Bapak Niza Wibyana Tito, S. Kom menjelaskan materi mengenai Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Materi berisi tentang gambaran umum pengisian RBA, SOP, serta pengisian RBA. Pada sesi ini, peserta langsung praktek menggunakan aplikasi software BLUD. Peserta pelatihan mulai mengerjakan kasus-kasus dengan menginput kedalam akun masing-masing dan bertanya apabila terdapat ketidaktahuan penginputan dengan pendamping kelompok. Adanya interaksi yang baik antara pemateri dan peserta sehingga terdapat beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan ke pemateri dan dijawab pada saat penyampaian materi. Bagaimana apabila biaya pelayanan dan administrasi umum tetapi melakukan pembayaran pegawai? Dicontohkan apabila puskesmas melakukan rekrutmen karyawan akuntansi, padahal untuk hal ini tidak ada hubungan antara hal ini dengan biaya pelayanan dan administrasi umum akan tetapi ini merupakan bagian dari belanja pegawai sehingga harus tetap dimasukkan. Apabila parkir dikelola oleh Dishub, apakah parkir dimasukkan ke dalam hasil kerjasama, atau pendapatan lain-lain ataukah tidak perlu dimasukkan? Pendapatan kerjasama di dapatkan karena ada kerjasama denga pihak ketiga dan terdapat pula SPK. Apabila puskesmas dirasa tidak mendapatkan pendapatan dari parkir dan dana parkir dikelola oleh pihak ketiga maka tidak perlu dimasukkan ke dalam RBA baik itu ke pendapatan kerjasama ataupun pendapatan lain-lain. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUD Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) – Dinkes Kab. Boyolali

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) – Dinkes Kab. Boyolali

PT. Syncore Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan pelatihan yang bertemakan “Pelatihan Penyusunan RBA & Laporan Keuangan SAK Dinkes Boyolali” yang sebelumnya pernah diselenggarakan SYNCORE dengan pelatihan yang sama dari instansi Dinkes Kab. Garut yang ikuti oleh 74 peserta dari 32 Puskesmas. Pada kesempatan ini, Pelatihan Dinkes Boyolali ini diselenggarakan di Ki Pengging Ballroom Hotel Gambir Anom Solo selama 2 hari dari tanggal 20-21 Oktober 2016. Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh puskesmas di seluruh Kabupaten Boyolali sebanyak 132 peserta dari 29 Puskesmas yang terdiri dari kepala puskesmas, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pejabat lainya. Peserta puskesmas tersebut antara lain adalah 1.Puskesmas Ampel II2.Puskesmas Andong3.Puskesmas Banyudono II4.Puskesmas Boyolali I5.Puskesmas Boyolali II6.Puskesmas Boyolali III7.Puskesmas Cepogo8.Puskesmas Karang Gede9.Puskesmas Kemusu I10.Puskesmas Klego II11.Puskesmas Mojosongo12.Puskesmas Musuk I13.Puskesmas Sawit I14.Puskesmas Selo15.Puskesmas Wonosegoro I16.Puskesmas Wonosegoro II17.UPTD Puskesmas Ampel 118.UPTD Puskesmas Banyudono I19.UPTD Puskesmas Juwangi20.UPTD Puskesmas Kemusu II21.UPTD Puskesmas Klego I22.UPTD Puskesmas Musuk II23.UPTD Puskesmas Ngemplak24.UPTD Puskesmas Nogosari25.UPTD Puskesmas Sambi I26.UPTD Puskesmas Sambi II27.UPTD Puskesmas Simo28.UPTD Puskesmas Teras29.Puskesmas Sawit IIPelatihan di narasumberi oleh akademisi BLUD sekaligus Dosen, Bapak Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak dan Direktur PT. Syncore Indonesia sekaligus akademisi BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, S. Kom. Acara dibuka oleh Sekertaris DPPKAD Kab Boyolali, Purnawan Raharjo, S.Pd, MM dan Kepala Dinas Kabupaten Boyolali, dr. Ratri Salasatul Survivatina, MPA. Sesi Pertama - Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBAPada sesi pertama, Bapak Rudy menyampikan materi mengenai Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Anggaran RBA. Puskesmas harus berbentuk BLUD dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa BPJS akan melakukan transfer dana ke puskesmas yang dapat diakui sebagai pendapatan puskesmas yang sering di sebut dana kapitasi BPJS. Mengapa harus BLUD? Pertama adalah untuk keamanan kinerja. BLUD adalah pengelolaan keuangan yang paling aman. Pada saat ini terjadi perubahan bahwa puskesmas akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Kedua adalah dikarenakan harus ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Terkadang muncul pertanyaan mana yang lebih dulu dilakukan, apakah BLUD atau akreditasi? Apabila puskesmas sudah berbentuk BLUD maka akan lebih mudah dalam mendukung standar yang diperlukan di dalam akreditasi. Apabila puskesmas sudah mampu menyusun Rencana Bisnis & Anggaran(RBA), Standat Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standard Operating Procedure (SOP) maka sistem manajemen puskesmas sudah dilakukan dengan baik. Kendala besar puskesmas hingga saat ini berada pada pengelolaan keuangan dan manajemen. Sehingga dengan adanya BLUD maka akan sangat membantu. Berikut petikan tanya jawab peserta dan pemateri SOP apa saja yang harus segera disusun dalam pengelolaan BLUD?SOP pengelolaan kas, SOP pengelolaan piutang, SOP pengelolaan utang, SOP pengadaan barang dan jasa, SOP pengelolaan barang inventaris. Bagaimana mekanisme penggantian pejabat teknis maupun keuangan?Yang bertugas untuk mengajukan pejabat adalah pemimpin BLUD. Sedangkan yang bertugas menetapkan dengan SK adalah pemilik yaitu bupati jadi apabila ada pergantian dengan mengusulkan nama pejabat sehingga akan dikeluarkan SK dari Bupati. Sesi Kedua - Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)Pada sesi kedua, Bapak Niza Wibyana Tito, S. Kom menjelaskan materi mengenai Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Materi berisi tentang gambaran umum pengisian RBA, SOP, serta pengisian RBA. Pada sesi ini, peserta langsung praktek menggunakan aplikasi software BLUD. Peserta pelatihan mulai mengerjakan kasus-kasus dengan menginput kedalam akun masing-masing dan bertanya apabila terdapat ketidaktahuan penginputan dengan pendamping kelompok. Adanya interaksi yang baik antara pemateri dan peserta sehingga terdapat beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan ke pemateri dan dijawab pada saat penyampaian materi. Bagaimana apabila biaya pelayanan dan administrasi umum tetapi melakukan pembayaran pegawai? Dicontohkan apabila puskesmas melakukan rekrutmen karyawan akuntansi, padahal untuk hal ini tidak ada hubungan antara hal ini dengan biaya pelayanan dan administrasi umum akan tetapi ini merupakan bagian dari belanja pegawai sehingga harus tetap dimasukkan. Apabila parkir dikelola oleh Dishub, apakah parkir dimasukkan ke dalam hasil kerjasama, atau pendapatan lain-lain ataukah tidak perlu dimasukkan? Pendapatan kerjasama di dapatkan karena ada kerjasama denga pihak ketiga dan terdapat pula SPK. Apabila puskesmas dirasa tidak mendapatkan pendapatan dari parkir dan dana parkir dikelola oleh pihak ketiga maka tidak perlu dimasukkan ke dalam RBA baik itu ke pendapatan kerjasama ataupun pendapatan lain-lain. Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUD Software BLUdanBLUDBagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id