Yogyakarta, 6 November 2025 — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Syncore Indonesia melalui layanan Meravi.id mYogyakarta, 6 November 2enyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Gedung Meravi.id, Yogyakarta, pada 4–6 November 2025. Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan meningkatkan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha secara berkelanjutan.enyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi pengurus BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Gedung Meravi.id, Yogyakarta, pada 4–6 November 2025. Pelatihan ini bertujuan memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan meningkatkan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha secara berkelanjutan.Syncore Indonesia menghadirkan tim fasilitator ahli yang telah mendampingi BUM Desa di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dinas PMD, Ibu Indrayani dan Ibu Diana Septi Astiartawardani selaku Direktur Eksekutif Bumdes.id, kemudian peserta dibagi menjadi dua kelas yakni, Kelas A untuk BUM Desa Bersama Lkd dan Kelas B untuk BUM Desa. Pembagian ini bertujuan menyesuaikan materi dengan kebutuhan setiap lembaga.Pada Kelas A, peserta mempelajari materi Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan PP 11 tahun 2021 dan Permendesa 3 tahun 2021 bersama Bapak Edy Risdiyanto. Materi dilanjutkan dengan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama Lkd oleh Bapak Thoriq Iqbal Rivai selaku Senior Konsultan Syncore Indonesia. Hari kedua diisi dengan praktik pemetaan bentang dan tata kelola keuangan BUM Desa Bersama Lkd yang difasilitasi oleh Bapak Widodo Prasetyo Utomo, Senior Konsultan Syncore Indonesia.Sementara itu, Kelas B dibimbing langsung oleh Bapak Rudy Suryanto, Founder Bumdes.id. Dalam paparannya, Bapak Rudy Suryanto menegaskan pentingnya profesionalisme pengelolaan BUM Desa sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2024. “BUM Desa adalah badan usaha yang harus menghasilkan profit, namun tetap memberi manfaat sosial bagi masyarakat desa. Profesionalisme menjadi kunci keberlanjutan,” ujar Bapak Rudy Suryanto. Pada hari kedua, peserta Kelas B melaksanakan studi lapangan ke BUM Desa Amarta, Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, yang dikenal sukses mengelola berbagai unit usaha seperti produksi dan penjualan beras, TPS3R, ketahanan pangan, dan UMKM batik. Kegiatan diisi dengan paparan, diskusi, serta kunjungan lapangan ke unit usaha pertanian. Dalam wawancara dengan pengurus BUM Desa Amarta, dijelaskan bahwa program Ketahanan Pangan di tahun 2025 merupakan program baru yang didanai dari 20% Dana Desa dan dikelola oleh BUM Desa melalui hasil musyawarah desa.Kegiatan di hari ketiga, BUM Desa Bersama Lkd melakukan studi lapangan ke BUM Desa Bersama Poerboyo Lkd Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman. Kunjungan ini meliputi paparan, diskusi, dan kunjungan ke unit usaha BUM Desa Mart serta BUM Desa Trans. Sementara itu, peserta kelas BUM Desa mengikuti sesi kelas di Gedung Meravi dengan materi Rencana Usaha dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa berdasarkan PP No.11/2021 dan Kepmendesa PDTT No.136/2022, serta praktik penyusunan laporan menggunakan aplikasi SAAB (Sistem Akuntansi dan Analisis Bisnis) yang dikembangkan oleh Syncore untuk memudahkan pelaporan dan analisis usaha BUM Desa.Setelah rangkaian kegiatan selama tiga hari selesai, pelatihan ditutup dengan sesi refleksi gabungan dari kedua kelas. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Syncore Indonesia melalui Bumdes.id diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Muara Enim. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BUM Desa dan BUM Desa Bersama Lkd ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendamping profesional dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Yogyakarta - Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi (UPTD LBK) Provinsi Sumatera Selatan serta Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (UPT PKAK) Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) selama dua hari pada tanggal 23-24 Oktober 2025 di Hotel D’Senopati, Yogyakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta terhadap prinsip dan mekanisme pengelolaan keuangan berbasis BLUD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.Pelatihan ini diikuti oleh tujuh peserta dari UPTD LBK Sumatera Selatan dan UPT PKAK Malang, dengan menghadirkan pakar BLUD, yaitu Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan materi secara komprehensif. Hari pertama berfokus pada proses kajian awal yang dilakukan untuk menilai kesiapan suatu unit kerja dalam menerapkan pola BLUD secara umum, mencakup analisis aspek kelembagaan, layanan, keuangan, regulasi, serta sumber daya manusia dan struktur pendapatan keuangan daerah. Sementara hari kedua materi pelatihan diarahkan pada penyusunan dan pelaporan keuangan berbasis BLUD, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Peserta juga diberikan pendampingan teknis agar mampu menyusun dokumen keuangan BLUD secara sistematis dan sesuai standar yang berlaku.Dalam pemaparannya, Niza Wibyana Tito menyampaikan bahwa strategi penerapan BLUD memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan tata kelola organisasi secara keseluruhan. “Strategi BLUD memungkinkan unit layanan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya. Pelatihan ini juga mengadopsi metode showing system serta praktik langsung menggunakan aplikasi Syncore e-BLUD, sehingga peserta dapat memahami penerapan sistem keuangan digital secara langsung dan aplikatif.Sepanjang sesi pelatihan, terlihat bahwa peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Mereka aktif terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan kritis, serta membagikan pengalaman lapangan yang relevan. Interaksi yang dinamis antara narasumber dan peserta menjadikan suasana pelatihan lebih hidup, kolaboratif, dan aplikatif. Pada akhirnya, metode ini tidak hanya menambah wawasan peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengimplementasikan PPK BLUD secara efektif.Pelatihan PPK BLUD ini menjadi langkah penting bagi UPTD LBK Sumatera Selatan dan UPT PKAK Malang dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Harapannya, tentu bagi kami bisa menerapkan BLUD dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kabupaten malang, terus bisa membantu kami atau siapapun yang memerlukan dalam hal badan layanan umum daerah.” Ujar Edi Sulistiawan, Kepala UPT PKAK Kabupaten Malang. Kegiatan ini menegaskan komitmen Syncore Indonesia dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan daerah melalui pendampingan dan teknologi digital.DYM/PNS
Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa bagi 15 pengurus BUM Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Syncore Indonesia melalui layanan Meravi.id. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu–Kamis, 22–23 Oktober 2025, di Kecamatan Kota Waikabubak. Pelatihan diikuti oleh Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUM Desa dari 15 desa se-Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi pengurus dalam pengelolaan kelembagaan, bisnis, manajemen, dan keuangan BUM Desa.Pelatihan Peningkatan Kapasitas tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan penguatan SDM BUM Desa. Berdasarkan informasi resmi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat, kegiatan ini dirancang agar pengurus BUM Desa memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata kelola BUM Desa. Metode pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab interaktif, serta praktik langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan materi dapat diterapkan secara nyata di desa masing-masing.Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa juga menjadi upaya memastikan pengurus memahami prinsip tata kelola BUM Desa yang baik dan berkelanjutan. Narasumber Widodo Prasetyo Utomo dari Tim Konsultan Syncore Indonesia menyampaikan materi mengenai peran kelembagaan dan pentingnya kolaborasi multipihak. Ia menekankan bahwa pengelolaan BUM Desa membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pengurus, dan masyarakat. Materi disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh seluruh peserta.Selain penguatan kelembagaan, peserta memperoleh penjelasan teknis terkait tata kelola keuangan BUM Desa. Materi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Dalam sesi ini, Widodo Prasetyo Utomo menjelaskan prinsip pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemahaman regulasi tersebut dinilai penting untuk mendorong profesionalisme pengelolaan BUM Desa.Dalam sesi diskusi interaktif, peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu persoalan dominan adalah pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum berjalan optimal. Menanggapi hal tersebut, narasumber memberikan contoh praktik pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus solusi antar-pengurus BUM Desa.Pelatihan Peningkatan Kapasitas ini juga menekankan pentingnya pemetaan potensi desa sebagai dasar penyusunan model bisnis BUM Desa. Peserta didorong untuk mengidentifikasi sumber daya lokal yang memiliki nilai ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Widodo Prasetyo Utomo menjelaskan bahwa “pemetaan potensi yang tepat dapat membantu BUM Desa menentukan strategi pengembangan usaha yang lebih terarah.” Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas SDM BUM Desa.Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUM Desa se-Kabupaten Sumba Barat ini, pengurus diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh. Peserta kini memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai tata kelola kelembagaan, pencatatan keuangan, serta pemetaan potensi desa sebagai dasar perencanaan bisnis. Hasil pelatihan ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUM Desa agar lebih profesional dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Daerah bersama Syncore Indonesia dalam mendukung penguatan dan perkembangan BUM Desa.LSH / WPU
Training of Trainers (ToT) Literasi Keuangan menjadi strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dalam memperkuat pelaksanaan Program TEKAD di wilayah timur Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada 15–17 Oktober 2025. Pelatihan berlangsung serentak di tiga lokasi, yakni Sky Flores Hotel Manggarai, Nusa Tenggara Timur; Hotel Isabella Masohi, Maluku Tengah; serta Safirna Golden Hotel Ternate, Maluku Utara.Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pegawai perbankan, staf kecamatan, serta tokoh masyarakat dari wilayah lokus Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Para peserta dipersiapkan sebagai calon pelatih agar mampu menyampaikan materi literasi keuangan dan akses layanan keuangan secara efektif kepada masyarakat desa.Perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa Training of Trainers menjadi kunci keberlanjutan Program TEKAD. Menurutnya, penguatan kapasitas pelatih lokal akan mempercepat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan. “Pendekatan ToT memastikan transfer pengetahuan tidak berhenti di pelatihan, tetapi terus bergulir di tingkat desa,” ujarnya.Pelaksanaan ToT Literasi Keuangan Program TEKAD menghadirkan narasumber dari berbagai institusi kompeten. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan materi ekonomi rumah tangga serta pengenalan lembaga dan produk jasa keuangan. Sementara itu, akademisi dan praktisi mengulas strategi pengelolaan sumber pendapatan serta usaha rumah tangga.Untuk memperkuat aspek praktis, Syncore Indonesia melalui Bumdes.id memberikan materi pencatatan keuangan rumah tangga dan dinamika kelompok. Materi ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat desa. “Pencatatan keuangan sederhana menjadi pondasi penting agar rumah tangga dan usaha kecil desa dapat tumbuh secara sehat dan terukur,” jelas Pras perwakilan Syncore Indonesia dalam sesi pelatihan.Dalam proses pembelajaran, pelatihan menggunakan metode penyampaian materi konseptual yang dipadukan dengan diskusi interaktif. Peserta diajak membahas berbagai persoalan keuangan yang kerap dihadapi masyarakat desa, mulai dari pengelolaan pendapatan, pengeluaran, hingga pemanfaatan layanan keuangan formal. Pendekatan ini mendorong peserta untuk memahami konteks lokal sebelum menyampaikan materi kepada masyarakat.Selain itu, kegiatan Training of Trainers ini dilengkapi dengan studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha kecil di desa. Peserta mendapatkan latihan praktik pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan sederhana. Dalam sesi ini, peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan buku pembantu sebagai alat pencatatan yang tertib dan transparan, yang dibimbing langsung oleh narasumber dari Syncore Indonesia – Bumdes.id.Melalui kegiatan ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap para peserta mampu berperan sebagai pelatih yang kompeten dalam memperluas literasi keuangan dan akses layanan keuangan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia lokal, Program TEKAD diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
Yogyakarta, 16 Oktober 2025 — UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung memperkuat kapasitas tata kelola keuangannya melalui Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang diselenggarakan bersama Syncore Indonesia pada Selasa–Kamis, 14–16 Oktober 2025. Kegiatan berlangsung di Unisi Meeting Room, Hotel Unisi Malioboro, Yogyakarta, yang dihadiri oleh Bapak Niza Wibyana Tito sebagai narasumber bersama tim konsultan Syncore Indonesia.Pelatihan ini diikuti enam peserta dari UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung, terdiri atas Plt Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran BLUD, Bendahara Penerimaan BLUD, Penyelia Perencana, Evaluasi & Pelaporan, serta Asisten Administrasi.Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman peserta terhadap penerapan sistem keuangan BLUD yang transparan, efisien, dan akuntabel di bidang pengelolaan persampahan.Peserta mendapatkan pemaparan mengenai alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta penginputan dokumen RBA ke dalam sistem aplikasi Syncore BLUD. Sesi ini membekali peserta untuk memahami tahapan penyusunan dan mekanisme digitalisasi RBA yang menjadi dasar tata kelola BLUD. Pada hari kedua, peserta diberikan materi tentang penatausahaan keuangan, dan praktik langsung penginputan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran triwulan I ke dalam aplikasi Syncore yang dipandu oleh Ibu Larasati Dwi H. Praktik ini menghasilkan output berupa BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaran yang telah disesuaikan dengan data asli UPTD Pengelolaan Sampah. Sesi ini menjadi tahapan akhir untuk melengkapi pemahaman peserta mengenai siklus tata kelola keuangan berbasis BLUD setelah pada hari pertama mempelajari penyusunan RBA. Pada hari terakhir, peserta mempelajari penyusunan laporan keuangan BLUD dan langsung mempraktikkannya melalui sistem aplikasi Syncore. Sesi ini berfokus pada penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2025, sehingga peserta memahami alur lengkap mulai dari penatausahaan hingga penyajian laporan keuangan yang sesuai standar.p “Tiga hari ini kami maksimalkan dengan kombinasi materi, praktik, dan diskusi interaktif. Harapannya, UPTD Pengelolaan Sampah dapat segera memanfaatkan aplikasi keuangan BLUD secara optimal untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efisien,” ujarnya.Selain itu, tim konsultan Syncore menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan. “Kami telah menyiapkan pusat layanan yang dapat dihubungi melalui WhatsApp bagi peserta yang membutuhkan bantuan teknis. Pendampingan juga akan dilakukan secara daring setiap satu hingga dua bulan sekali melalui Zoom Meeting agar proses implementasi berjalan optimal,” jelas ibu Yuni Pratiwi tim konsultan Syncore.Pelatihan PPK BLUD ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung dan Syncore Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional dan berbasis kinerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan UPTD dapat mengoptimalkan sistem keuangan BLUD dalam setiap aspek pelayanan publik, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana layanan persampahan.NAH / LDH
Yogyakarta – Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Laporan Kinerja BLUD Puskesmas yang dilaksanakan pada 13–14 Oktober 2025 di Hotel Unisi Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta dari 11 puskesmas di Kabupaten Grobogan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan penyusunan laporan kinerja Badan Layanan umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui pembelajaran interaktif dan pendampingan langsung dari tim konsultan Syncore Indonesia.Pelaksanaan pelatihan ini merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan dan penilaian kinerja BLUD. Pelatihan ini menjadi langkah strategis bagi Dinas Kesehatan Grobogan dalam membantu setiap puskesmas memahami proses penyusunan laporan kinerja secara baik dan benar. Kegiatan ini juga memperkuat upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan berbasis BLUD di tingkat daerah.Dalam sambutannya, Tri Wahjoeastoeti, S.Si, MM, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, menyampaikan bahwa penyusunan laporan kinerja merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan BLUD. “Melalui pelatihan laporan kinerja BLUD ini, kami ingin memastikan setiap puskesmas dapat memahami dan menyusun laporan kinerja sesuai regulasi, sehingga hasilnya bisa menjadi tolak ukur peningkatan mutu layanan,” ujarnya.Narasumber utama dalam pelatihan ini adalah pakar BLUD dari Syncore Indonesia, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, beliau menjelaskan mengenai konsep laporan kinerja BLUD, sistematika dokumen, serta cara melakukan input laporan ke dalam sistem Syncore e-BLUD. Pendekatan ini mempermudah peserta memahami langkah-langkah penyusunan laporan yang sesuai standar nasional dan peraturan yang berlaku.Dinkes Grobogan dan Syncore berharap pelatihan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong kualitas layanan kesehatan yang lebih baik di kabupaten Grobogan. Syncore Indonesia terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan.DYM/PNS
Pada tahun 2022, SMKN 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bersama Syncore Indonesia sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pendampingan penerapan PPK-BLUD di satuan pendidikan, dengan tim narasumber dari Syncore Indonesia yang hadir secara langsung di SMKN 1 Manggar. Pendampingan PPK-BLUD ini dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 25 hingga 26 November 2022 bertempat di laboratorium BD SMKN 1 Manggar. Hari pertama diisi dengan pengenalan konsep BLUD dan pemahaman regulasi keuangan daerah. Hari kedua membahas penyusunan dokumen administrasi dan simulasi perhitungan RBA. Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pendampingan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan kejuruan. SMKN 1 Manggar merupakan salah satu sekolah percontohan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebagai BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur pada tahun 2020. Dalam kegiatan ini Syncore Indonesia berperan sebagai narasumber yang memberikan materi dan arahan terkait prinsip dasar, regulasi, serta mekanisme pengelolaan keuangan BLUD agar dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan tahapan yang terstruktur mulai dari penyampaian konsep dasar BLUD, pembahasan kebijakan, regulasi, hingga simulasi penyusunan laporan keuangan dan dokumen administratif. Peserta diberikan pemahaman menyeluruh terkait proses penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pengelolaan sumber pendapatan sekolah seperti Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP), Teaching Factory (Tefa), dan dana BOS/APBN agar dapat diolah secara tepat sesuai prinsip BLUD. Kepala SMKN 1 Manggar menyampaikan bahwa pendampingan PPK-BLUD ini menjadi langkah penting bagi sekolah dalam memperkuat kemandirian pengelolaan keuangan dan meningkatkan profesionalisme tata kelola satuan pendidikan. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi unit produksi dan kegiatan pembelajaran berbasis Tefa agar dapat diolah secara tepat dan sesuai dengan prinsip BLUD. Selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu masih terbatasnya pemahaman teknis mengenai regulasi BLUD di tingkat sekolah dan koordinasi lintas sektor yang perlu diselaraskan. Namun melalui diskusi aktif dan sesi tanya jawab bersama narasumber dari Syncore Indonesia setiap kendala berhasil diidentifikasi dan ditemukan solusi yang aplikatif untuk diterapkan di lapangan. Dalam proses pendampingan PPK-BLUD SMKN 1 Manggar, Syncore Indonesia menerapkan metode asistensi interaktif. Peserta diberikan pemahaman menyeluruh mengenai BLUD, baik dari tata kelola maupun tata kelola keuangannya. Pemahaman ini diharapkan memungkinkan sekolah mengelola keuangan secara mandiri sesuai prinsip fleksibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Melalui kegiatan ini, SMKN 1 Manggar diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah kejuruan lainnya di Kabupaten Belitung Timur dalam menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Kegiatan Pendampingan PPK-BLUD ini mendapat apresiasi atas antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Sinergi antara SMKN 1 Manggar, Dinas Pendidikan, dan Syncore Indonesia diharapkan dapat terus terjalin untuk memperkuat penerapan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan di sektor pendidikan. ARP
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas pada 26 Juli 2023 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul. Kegiatan ini menghadirkan pakar BLUD, Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., sebagai narasumber, dengan tujuan mengevaluasi penerapan BLUD yang telah berjalan sejak 2016 serta menggali potensi pengembangan BLUD UPTD Puskesmas ke depan.Kegiatan sosialisasi BLUD Puskesmas se-Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh BKPSDM Bantul berfokus pada pembinaan dan evaluasi potensi BLUD, khususnya evaluasi kinerja dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT., selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya menilai capaian kinerja layanan dan manfaat keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalitas dalam tata kelola Puskesmas di Bantul. Hal ini sejalan dengan tujuan utama evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas, yaitu memastikan bahwa penerapan BLUD benar-benar memberikan dampak peningkatan layanan kepada masyarakat. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan BLUD berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi tentang indikator evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas serta memberikan ilustrasi dan contoh praktis agar peserta lebih memahami konsep dan penerapannya. Peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengukuran kinerja BLUD dilakukan, termasuk pengelolaan keuangan, efisiensi layanan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber untuk membahas kendala yang dihadapi selama penerapan BLUD di masing-masing Puskesmas.Beberapa tantangan yang sempat diangkat dalam sesi diskusi berkaitan dengan implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD dan capaian kinerja layanan di Puskesmas. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar setiap Puskesmas dapat menerapkan BLUD secara lebih konsisten. Kegiatan pembinaan dan evaluasi potensi BLUD ini bukan dilakukan karena adanya permasalahan tertentu, melainkan merupakan bagian dari pembinaan rutin yang diselenggarakan BKPSDM Bantul untuk meninjau kembali efektivitas penerapan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Bantul yang telah berjalan sejak tahun 2016.Melalui pembinaan dan evaluasi potensi BLUD UPTD Puskesmas ini, BKPSDM Bantul berharap dapat memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan dan layanan di seluruh Puskesmas. Kegiatan ini juga didukung oleh peran mitra pendamping, PT Syncore Indonesia, yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan penguatan tata kelola BLUD berbasis teknologi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan BLUD di Bantul telah berjalan baik, namun tetap memerlukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan agar BLUD UPTD Puskesmas dapat terus mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.LSH /RNF
Yogyakarta – Puskesmas Tonjong Brebes mengikuti kegiatan Workshop Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada 30 November hingga 2 Desember 2023 di Forriz Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam menerapkan sistem BLUD. Dengan menghadirkan narasumber Niza Wibiyana Tito, M.M., M.Kom., M.Ak., CAAT yang memberikan arahan langsung terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan, penyusunan dokumen administratif, serta mekanisme penatausahaan keuangan BLUD.Workshop ini menjadi bagian dari proses Puskesmas Tonjong Brebes dalam mempersiapkan diri menuju penerapan BLUD. Sebelumnya, Puskesmas ini masih tergabung dalam sistem holding Puskesmas Paguyangan. Melalui kegiatan ini, peserta difasilitasi untuk memahami prinsip fleksibilitas keuangan BLUD, yang memberikan keleluasaan bagi unit layanan publik untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif.Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Materi mencakup mekanisme pengelolaan pendapatan dan belanja, pengadaan barang dan jasa, pembukaan rekening kas BLUD, penyusunan remunerasi, serta penetapan tarif layanan. Selain itu, peserta juga diperkuat pemahamannya mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan keuangan dengan regulasi daerah, agar pengelolaan dana publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Kegiatan ini juga menjadi forum interaktif untuk membahas tantangan yang dihadapi Puskesmas Tonjong Brebes dalam menyiapkan dokumen administratif BLUD. Melalui pendampingan dari Syncore Indonesia, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta strategi pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagai dasar implementasi BLUD nantinya. Harapannya, “melalui kegiatan ini peserta memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi PPK BLUD serta mengetahui laporan apa saja yang harus disusun setelah menerapkan BLUD”, ujar salah satu tim konsultan Syncore Indonesia.Sebagai tindak lanjut, Puskesmas Tonjong Brebes akan menyiapkan pembukaan rekening kas BLUD dan menyusun RBA Tahun 2024 sesuai tahapan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya layanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia. Sebagai konsultan berpengalaman dalam pendampingan penerapan BLUD di berbagai daerah, Syncore berperan aktif membantu instansi pemerintah dan unit layanan publik dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan masyarakat.RV/SYD
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282
Copyright, Syncore Indonesia
