Syncore Dampingi BBI Bantul dalam Penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan BLUD

Syncore Indonesia melakukan Pendampingan Penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan BLUD bagi Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul pada 4 Agustus hingga 4 November, dengan tujuan membantu BBI memenuhi syarat teknis dalam rangka persiapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini melibatkan seluruh staf BBI bersama tim konsultan Syncore Indonesia yang berkolaborasi dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan.

Pendampingan dilakukan karena BBI berencana menerapkan BLUD, yang mensyaratkan pemenuhan tiga aspek utama, yaitu substantif, teknis, dan administratif. Sebelum memasuki tahap pemenuhan syarat administratif, BBI perlu memastikan kelayakan pelayanan melalui penyusunan kajian teknis yang komprehensif. Dokumen kajian kelayakan menjadi fondasi penting untuk menilai potensi peningkatan kualitas layanan dan pendapatan pada saat BLUD mulai diterapkan.

Selama periode pendampingan, Syncore melaksanakan serangkaian kegiatan strategis seperti deep interview dan wawancara dengan seluruh pihak terkait, observasi lapangan, pengolahan serta analisis data, review oleh tenaga ahli, hingga penyampaian progres secara berkala melalui pertemuan offline. Seluruh proses dilakukan secara sistematis untuk memastikan dokumen kajian kelayakan yang dihasilkan memiliki kualitas dan akurasi yang tinggi.

Keberhasilan pendampingan diukur dari hasil peninjauan teknis yang menyatakan bahwa BBI layak untuk menerapkan BLUD. Melalui dokumen kajian kelayakan tersebut, BBI memiliki dasar kuat untuk melanjutkan penyusunan syarat administratif, sekaligus membuka peluang pengembangan layanan yang lebih profesional dan peningkatan pendapatan badan layanan di masa mendatang.

Dengan tersusunnya dokumen kajian kelayakan ini, diharapkan BBI dapat segera melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pemenuhan syarat administratif untuk penerapan BLUD secara penuh. Syncore Indonesia berkomitmen untuk terus mendampingi institusi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola layanan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.