Penyelarasan Strategi RPJMN dengan RPJMD melalui Peraturan Daerah

Penyelarasan strategi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sangat penting agar setiap kebijakan daerah selaras dengan arah, tujuan, visi, misi, target pembangunan nasional, dan prioritas pembangunan nasional.

Hubungan RPJMN dan RPJMD

RPJMN 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dokumen ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan program prioritas nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk periode lima tahun, mengacu pada RPJMN, serta memuat visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh Kepala Daerah sebagai payung hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target nasional sesuai amanat RPJMN.

Pentingnya Penyelarasan Strategi RPJMN ke dalam RPJMD

Pentingnya penyelarasan strategi RPJMN ke dalam RPJMD tidak hanya terletak pada aspek kesesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan daerah dapat menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan penyelarasan ini, program daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Penyelarasan strategi antara kebijakan nasional dan daerah memastikan perencanaan saling mendukung, mencegah tumpang tindih program, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sinkronisasi ini memperkuat pencapaian target nasional secara optimal dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, penyelarasan strategi RPJMN dengan RPJMD memperkuat akuntabilitas pembangunan dan menciptakan arah pembangunan yang lebih terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Proses Penyelarasan Strategi RPJMN ke dalam RPJMD melalui Perda

1. Analisis Arah Kebijakan RPJMN
2. Pemerintah daerah menganalisis visi, misi, sasaran, dan indikator RPJMN yang relevan dengan potensi dan permasalahan daerah.
3. Integrasi dalam Dokumen RPJMD
4. Hasil analisis dimasukkan ke dalam rancangan RPJMD untuk memastikan program daerah mendukung prioritas nasional.
5. Pembahasan Bersama DPRD
6. Rancangan RPJMD dibahas bersama DPRD untuk disepakati dan dituangkan dalam rancangan Perda.
7. Penetapan Peraturan Daerah
8. Perda tentang RPJMD disahkan sebagai dasar hukum pelaksanaan program pembangunan daerah.
9. Implementasi dan Pengendalian
10. Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Perda RPJMD.



Penyelarasan strategi RPJMN dengan RPJMD melalui Perda bukan hanya kewajiban administratif, melainkan langkah strategis untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penyelarasan ini, setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus arah yang jelas untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi, mencegah duplikasi program, serta memastikan sumber daya pembangunan digunakan secara efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berkontribusi langsung pada tercapainya sasaran pembangunan nasional.