LKPPAD Gelar Bimtek Penerapan PPK-BLUD dengan Pendampingan Profesional dari Syncore Indonesia

Yogyakarta — Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin bersama BLUD Puskesmas se-Kabupaten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kegiatan yang dilaksanakan pada 27 Juli 2024 di Hotel Ibis Styles, Yogyakarta ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah (LKPPAD).

Bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan BLUD, khususnya dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sesuai regulasi. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Banyuasin. 

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT, tenaga ahli BLUD dari Syncore Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari satu dekade mendampingi instansi pemerintah di seluruh Indonesia khususnya dalam implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD.

Putri Nurmalasari, tim konsultan Syncore Indonesia, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi atas kendala yang dihadapi peserta, seperti belum adanya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang rinci dan pemahaman tentang fleksibilitas keuangan BLUD yang masih terbatas. “Melalui bimtek ini, kami membantu peserta memahami strategi mengoptimalkan fleksibilitas keuangan tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ujarnya.

Materi bimtek disampaikan secara ceramah interaktif dan diskusi, membahas pentingnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai landasan hukum serta pengawasan internal yang ketat. Peserta juga didorong untuk menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi agar pengelolaan menjadi transparan dan efisien.

Menurut Putri, pemahaman mendalam ini penting untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Puskesmas dan memastikan tata kelola keuangan BLUD yang akuntabel. Syncore Indonesia berkomitmen terus memberikan pendampingan dan solusi berbasis regulasi serta teknologi agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan publik secara profesional.