WCS Bekerjasama Dengan Syncore dalam Persiapan Penerapan BLUD Konservasi Maluku Utara

Yogyakarta, 2025 - Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia bersama PT Syncore Indonesia melaksanakan kegiatan penyusunan kajian kelayakan pada tahun 2024 dan dokumen administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025, UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Provinsi Maluku Utara. Dengan dukungan tenaga ahli BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD berpengalaman, diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung operasional konservasi yang optimal dan berkelanjutan.

Sebagai Mitra WCS Indonesia mendorong pendamping kawasan konservasi, yang memberikan dana hibah dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus memberikan bantuan tenaga dalam mengelola kawasan konservasi di Provinsi Maluku Utara serta menjadi fasilitator dalam menyusun kajian kelayakan dan dokumen administrasi, dalam hal ini WCS juga bekerja sama dengan Syncore Indonesia dalam menguatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kajian kelayakan disusun untuk memenuhi dua syarat utama penerapan BLUD, yakni teknis dan administratif. Kajian kelayakan ini menilai potensi layanan serta kemampuan keuangan UPTD, yang hasilnya menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk penerapan BLUD.

Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT. Selaku praktisi sekaligus pakar keuangan BLUD meyampaikan bahwa dalam proses penyusunan, tantangan terbesar adalah luasnya wilayah konservasi yang tidak dapat diobservasi seluruhnya. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola kawasan yang memahami kondisi lapangan. Selain itu, karena ini merupakan pengalaman pertama dalam pendampingan BLUD di bidang konservasi, tim melakukan berbagai penyesuaian teknis dan administratif untuk memastikan hasil sesuai ketentuan regulasi. 

Metode penyusunan dokumen dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara kunjungan langsung ke lokasi dan koordinasi daring yang rutin selama proyek berlangsung. Berdasarkan observasi dan hasil koordinasi tim lapangan, pendekatan ini dinilai efektif dalam mengakomodasi keterbatasan geografis wilayah kerja. 

Proyek ini menjadi langkah penting karena merupakan pengalaman pertama pendampingan BLUD di bidang konservasi. Melalui kegiatan ini, Syncore Indonesia berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor konservasi agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. Harapannya, permohonan penerapan BLUD UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara dapat segera disetujui oleh Kepala Daerah sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel, efektif, dan berkelanjutan.