Gunungkidul – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Syncore Indonesia menggelar Pelatihan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk memperkuat tata kelola BUMKal, termasuk praktik Pengelolaan Keuangan, di Kabupaten Gunungkidul pada 17–19 Juni 2025. Pelatihan ini digelar untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan BUMKal yang masih dihadapkan pada persoalan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini diikuti oleh empat kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dan berlangsung di lokasi yang berbeda, yakni Balai Kalurahan Beji, Semoyo, Candirejo, serta Sumberejo. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Syncore Indonesia, Thoriq Iqbal Rivai, S.E. dan Maulana Rizka Mahendra, S.E.
Di Balai Kalurahan Beji, Patuk, pada 17 Juni 2025, pembahasan berfokus pada kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan keuangan BUMKal. Syncore Indonesia melalui narasumber Thoriq Iqbal Rivai, S.E menekankan pentingnya arah kebijakan yang mendukung kelembagaan BUMKal serta peningkatan kapasitas SDM, sementara perwakilan Komisi A DPRD DIY menegaskan peran regulasi daerah dalam memperkuat posisi BUMKal. Sementara direktur salah satu BUM Desa di Gunungkidul, Bambang Sugiyanto menyampaikan pentingnya stabilitas dan manajemen keuangan, “stabilitas keuangan adalah pondasi yang memastikan bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan dan mampu mengatasi tantangan di masa depan", ujar Bambang Sugiyanto.
Keesokan harinya, 18 Juni 2025, Pelatihan BUMKal berlanjut di Balai Kalurahan Semoyo, Patuk. Materi difokuskan pada tujuan dibentuknya BUMKal. Syncore Indonesia, melalui Maulana Rizka Mahendra, S.E., memberikan pendampingan teknis terkait cara untuk memperkuat tata kelola BUMKal agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Sementara narasumber dari Dinas PMK DIY, Ibu Murti menyampaikan mandat dari Gubernur DIY bahwa masyarakat dapat mengembangkan potensi dan menghadirkan ekonomi yang lebih baik, sedangkan perwakilan Komisi A DPRD menyoroti bagaimana BUMKal/BUM Desa kabupaten atau kota kerja sama dengan tanah-tanah desa.
Di Balai Kalurahan Sumberejo, Semin, yang dilaksanakan pada 18 Juni 2025, pembahasan difokuskan pada manajemen Pengelolaan Keuangan BUMKal. Syncore Indonesia melalui Thoriq Iqbal Rivai, S.E., memberikan arahan praktis tentang bagaimana BUMKal dapat menyusun rencana keuangan yang adaptif namun tetap akuntabel. Perwakilan Komisi A DPRD juga hadir menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penguatan kelembagaan BUMKal.
Pada 19 Juni 2025, giliran Balai Kalurahan Candirejo, Semin menjadi tuan rumah. Kegiatan ini menekankan praktik penerapan akuntabilitas keuangan serta praktik baik pengelolaan BUMKal. Syncore Indonesia kembali hadir untuk mendampingi peserta memahami pentingnya sinergi antara pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat. Narasumber dari anggota unit usaha SPAMDes menekankan bahwa pemilihan pengurus BUMKal harus selektif agar BUMKal dapat berkembang berkelanjutan.
Diskusi di setiap lokasi berlangsung interaktif dengan banyak pertanyaan dari peserta seputar administrasi, pencatatan transaksi, hingga strategi pengawasan internal. Pelatihan BUMKal ini memperlihatkan konsistensi Syncore Indonesia dalam mendampingi peserta, memastikan materi dapat langsung dipraktikkan dalam Pengelolaan Keuangan BUMKal di tingkat kalurahan.
Dengan adanya rangkaian Pelatihan BUMKal di empat lokasi ini, diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Syncore Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola dan Pengelolaan Keuangan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.