Syncore Indonesia Dampingi Kajian Kelayakan BLUD UPTD BKKPD Maluku Utara

Syncore Indonesia mendampingi penyusunan Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara secara hybrid. Kegiatan berlangsung pada Juli hingga September 2024. Kajian ini bertujuan menilai kelayakan layanan dan potensi keuangan sebagai syarat teknis penerapan BLUD di bidang konservasi perairan daerah. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam menilai kesiapan UPTD BKKPD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Kajian disusun oleh konsultan Syncore Indonesia bersama tenaga ahli pakar BLUD, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT, dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, dan wawancara. Prosesnya dilakukan secara hybrid, melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola kawasan konservasi dan pertemuan daring rutin menggunakan Zoom selama proyek berlangsung.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sosialisasi BLUD kepada jajaran stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (FGD) bersama UPTD BKKPD dan Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga penyusunan dokumen kajian dan koordinasi akhir yang menghasilkan berita acara rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi UPTD untuk melanjutkan pemenuhan syarat administratif penerapan BLUD.

Dalam setiap forum, Niza Wibyana Tito M.Kom., MM., M.Ak., CAAT menegaskan pentingnya BLUD bagi pengelolaan kawasan konservasi. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang fleksibel dibutuhkan agar fungsi konservasi berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menilai, kendala yang kerap muncul bukan berasal dari sistem BLUD, melainkan lemahnya pengawasan. Dengan pengawasan yang baik, BLUD justru mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan layanan publik.

Tantangan utama di awal proyek muncul dari keraguan stakeholder Pemerintah Provinsi Maluku Utara akibat pengalaman BLUD di sektor rumah sakit. Namun, melalui sosialisasi dan penjelasan teknis, tim Syncore berhasil membangun pemahaman bahwa mekanisme BLUD dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor konservasi perairan.

Menurut  Putri Nurmalasari,S.Ak, selaku Konsultan Syncore Indonesia, manfaat penerapan BLUD bagi UPTD BKKPD sangat jelas. Nantinya, UPTD dapat menerima hibah secara langsung, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Dengan begitu, keberlanjutan pendanaan dapat terjaga dan layanan publik di bidang konservasi perairan semakin optimal.

Proyek ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Syncore Indonesia karena untuk pertama kalinya mendampingi penerapan BLUD di sektor konservasi. Melalui kajian ini, Syncore berkontribusi mendukung tata kelola keuangan daerah yang efisien sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan Indonesia.