Yogyakarta – Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya melaksanakan kegiatan kajian kelayakan pada tanggal 29 April hingga 28 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan menilai legalitas dan kelayakan pemanfaatan aset BLU, khususnya terkait praktik penyewaan dengan tarif aset BLU di bawah batas minimum. Pelaksanaan kajian dilakukan bekerja sama dengan Syncore Indonesia sebagai konsultan, yang bertugas melakukan riset mengumpulkan data, serta menyusun dokumen kajian.
Langkah kajian ini menjadi signifikan karena sesuai regulasi, BLU diwajibkan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah dalam penyewaan aset. Ketentuan tarif aset BLU dibuat untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah praktik yang merugikan negara. Namun, adanya calon penyewa yang hanya mampu membayar di bawah tarif minimum menimbulkan persoalan hukum yang harus dicari solusinya. Situasi ini menuntut analisis mendalam terkait dasar hukum, kebijakan yang berlaku, dan alternatif penyelesaian yang tidak menyalahi aturan.
“Melalui kajian ini, kami ingin memastikan setiap langkah pemanfaatan aset memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mendukung prinsip akuntabilitas,” ujar Habib, konsultan Syncore Indonesia. Komitmen ini ditegaskan agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan finansial semata, melainkan juga memperhatikan aspek kepatuhan regulasi. Dengan begitu, BLU dapat menjaga kredibilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam mengelola aset yang dimiliki negara.
Dalam pelaksanaannya, tim konsultan Syncore menyusun rangkaian tahapan yang sistematis mulai dari pra-kajian, survei lapangan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir. Setiap proses dilakukan secara bertahap agar hasil analisis yang diperoleh benar-benar valid dan relevan. Survei lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data riil kondisi aset dan kebutuhan pengguna, sementara penyusunan laporan akhir difokuskan pada perumusan rekomendasi yang aplikatif bagi BBVF Pusvetma dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset BLU.
Kasus ini dianggap sebagai peristiwa baru karena sebelumnya belum pernah terjadi di lingkungan BBVF Pusvetma. Hal tersebut membuat kajian ini memiliki nilai strategis sebagai rujukan di masa mendatang. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada keterbatasan waktu penyelesaian, tetapi juga pada kebutuhan menyusun metode analisis hukum yang lebih komprehensif. Dengan adanya kasus ini, BBVF Pusvetma memperoleh pengalaman baru yang dapat menjadi pembelajaran penting bagi BLU lainnya.
“Harapannya, hasil kajian ini dapat diimplementasikan sepenuhnya oleh BBVF Pusvetma sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus solusi praktis bagi pengelolaan aset BLU,” ujar Habib. Penerapan rekomendasi diharapkan mampu membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat, meminimalisasi risiko, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik.
Lebih jauh, kajian kelayakan ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi tata kelola aset yang lebih baik di lingkungan BLU. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi BLU di seluruh Indonesia, khususnya ketika menghadapi permasalahan serupa dalam pemanfaatan aset. Melalui pendampingan ini, Syncore Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola dan manajemen BLU. Pendekatan berbasis analisis yang komprehensif, pendampingan berkelanjutan, serta transfer pengetahuan menjadi bagian dari peran Syncore Indonesia untuk memastikan praktik pengelolaan aset yang akuntabel dan berkelanjutan.